Senin, November 9, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 189

Polisi Tangkap 5 Pemuda Akali Sistem Judol, Tegaskan Pelapor Bukan Bandar

0

RASIO.CO, Yogyakarta – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) memastikan penangkapan lima pelaku judi online (judol) bukan berasal dari laporan pihak bandar, melainkan hasil tindak lanjut laporan masyarakat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda DIY, AKBP Saprodin, menegaskan bahwa tidak ada relasi antara kepolisian dengan bandar judol. Ia juga menepis isu yang beredar di media sosial yang menyebut para pelaku merugikan bandar, sehingga dilaporkan ke polisi.

“Bukan (pelapor bukan bandar),” tegas Saprodin dikutip CNNIndonesia, Kamis (7/8).

“Itu (merugikan bandar) asumsi dari mana? (Yang beredar di media sosial) itu kan membias. Selama saya belum menemukan alat bukti yang cukup, saya tidak berani komentar,” lanjutnya.

Ia mengatakan, penyelidikan masih berlangsung, termasuk upaya pengungkapan peran bandar yang terkait. Namun, detail perkembangan belum dapat dipublikasikan demi kepentingan penyidikan.

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Slamet Riyanto, menambahkan bahwa penindakan terhadap para pelaku berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas di sebuah rumah kontrakan di Banguntapan, Bantul.

“Informasi awal berasal dari warga yang melihat dan mendengar aktivitas mencurigakan. Informasi itu kami kembangkan bersama intelijen, lalu ditindaklanjuti secara profesional,” ungkap Slamet dalam keterangannya, Rabu (6/8) petang.

Petugas menangkap kelima pelaku saat tengah menjalankan praktik judi online. Mereka diduga mengeksploitasi celah sistem promosi dari berbagai situs judi daring.

“Mereka memainkan akun-akun baru dengan memanfaatkan promo untuk menambah deposit,” ujarnya.

Lima pelaku yang kini berstatus tersangka adalah RDS (32), EN (31), dan DA (22) warga Bantul; NF (25) warga Kebumen; serta PA (24) warga Magelang. RDS berperan sebagai koordinator, sedangkan empat lainnya bertindak sebagai operator.

Selama satu tahun menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan sistem terorganisir dengan memanfaatkan 10 akun dalam satu perangkat komputer setiap harinya. Dalam sebulan, keuntungan yang didapat diperkirakan mencapai Rp50 juta yang masuk ke rekening RDS. Sementara para operator digaji Rp1,5 juta per minggu.

Kasus ini menjadi viral lantaran publik menilai para pelaku justru merugikan bandar judi online, namun mereka yang ditangkap. Muncul pula pertanyaan soal siapa sebenarnya pelapor dalam kasus ini.

Dalam penggerebekan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya tangkapan layar situs judi, lima unit ponsel beserta SIM, empat komputer, dan satu plastik berisi SIM bekas.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 303 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

***

Mantan Menag Yaqut Penuhi Undangan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

0

RASIO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Agama di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas, memenuhi undangan klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji, Kamis (7/8).

Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.28 WIB tanpa didampingi penasihat hukum. Kepada wartawan, ia mengaku hadir untuk memberikan klarifikasi dan keterangan seputar pembagian kuota haji selama dirinya menjabat.

“Alhamdulillah sehat. Saya dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji,” ujar Yaqut di hadapan awak media.

Ia menyampaikan bahwa dokumen yang dibawanya hanyalah Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Soal isi klarifikasi, Yaqut enggan menjabarkan lebih lanjut.

“Nanti saya akan sampaikan keterangan di dalam, karena itu materi, saya enggak bisa sampaikan ke teman-teman,” katanya.

Terkait dugaan adanya politisasi dalam kasus ini, Yaqut menyatakan dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa penyelidikan akan fokus mendalami potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan kuota haji reguler dan khusus.

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2019, kuota haji Indonesia diatur dengan komposisi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Tambahan kuota 20.000 jemaah yang diberikan Arab Saudi tahun 2024 pun harus mengikuti pembagian ini. Idealnya, tambahan tersebut dibagi menjadi 18.400 jemaah reguler dan 1.600 jemaah khusus. Namun, Asep menyebut ada dugaan ketidaksesuaian, dengan komposisi pembagian kuota yang justru 50:50.

“Tadi ada proses-proses yang akan didalami. Ada di undang-undang diatur 92 persen dan 8 persen. Kenapa bisa 50-50 dan lainnya. Prosesnya juga, alur perintah dan aliran dana dari pembagian tersebut akan didalami,” jelas Asep.

Tambahan kuota tersebut diperoleh usai pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota sekaligus PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023.

***

Bea Cukai Aceh dan BIN Daerah Perkuat Sinergi Pengawasan Wilayah Pabean

0

RASIO.CO, Banda Aceh – Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Bier Budy Kismulyanto, bersama jajaran melakukan kunjungan ke Kantor Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Aceh, Rabu (6/8).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala BIN Daerah (Kabinda) Aceh, Brigjen TNI R. Andi Roediprijatna Wiradikoesoema.

Dalam pertemuan itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh menyampaikan harapan agar kerja sama antara Bea Cukai dan BIN Daerah Aceh dapat semakin erat, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap lalu lintas barang keluar dan masuk di wilayah pabean Indonesia.

Ia meyakini bahwa dukungan dari BIN Daerah akan memperkuat pelaksanaan tugas Bea Cukai di Aceh yang berbatasan langsung dengan jalur strategis perdagangan dan rawan penyelundupan.

Kabinda Aceh menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas Bea Cukai. Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan mencegah potensi pelanggaran hukum di wilayah Aceh.

Dalam suasana ramah tamah yang hangat, Kabinda juga berbagi pengalaman selama bertugas di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Barat dan Aceh. Cerita tersebut memberikan gambaran tentang tantangan dan dinamika dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perbatasan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai Aceh dalam membangun komunikasi dan kolaborasi strategis dengan berbagai instansi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, pelayanan optimal, serta perlindungan masyarakat yang lebih baik.

***

Bupati Karimun Resmikan Lapangan Futsal dan Tinjau Pengembangan BUMDes di Desa Gemuruh

0

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menghadiri sekaligus meresmikan Lapangan Futsal Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Rabu (6/8) kemarin.

Peresmian lapangan futsal ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mendorong pengembangan fasilitas olahraga di tingkat desa.

Usai meresmikan lapangan, Bupati Karimun melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung Koperasi Merah Putih serta lokasi penangkaran ikan air tawar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemuruh. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat perkembangan unit usaha desa yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Pengembangan fasilitas olahraga dan sektor ekonomi desa melalui koperasi serta budidaya ikan menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkab Karimun dalam membangun desa secara menyeluruh, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pemberdayaan pemuda.

Dengan hadirnya lapangan futsal dan penguatan kelembagaan ekonomi desa, diharapkan masyarakat Desa Gemuruh dapat semakin aktif dalam kegiatan positif dan mandiri secara ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal.

Redaksi@www.rasio.co//

Wakil Bupati dan Ketua Dekranasda LinggaKunjungi PAUD Desa Tanjung Kelit

0

RASIO.CO, Lingga – Wakil Bupati Lingga Ir. H. Novrizal, S.T., M.IP., didampingi Ketua Dekranasda Lingga, Hj. Feby Sarianty melakukan kunjungan ke PAUD Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga. Selasa, (5/8/2025).

Dalam kunjungan yang juga didampingi Ketua POKJA 1 TP PKK Lingga ini, Wakil Bupati Lingga, H. Novrizal dan Hj. Feby Sarianty juga menyerahkan bantuan obat cacing secara simbolis kepada anak-anak PAUD.

Pemberian obat cacing ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan derajat kesehatan anak usia dini serta memperkuat peran pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Lingga.

Dalam sambutannya, Hj. Feby Sarianty menyampaikan, pemberian obat cacing ini merupakan bagian dari program pencegahan penyakit cacingan yang rutin dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat dan optimal.

“Kesehatan anak merupakan prioritas utama, terutama dalam masa pertumbuhan usia dini. Pencegahan cacingan sangat penting agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan belajar dengan baik,” kata Feby Sarianty.

Feby Sarianty menjelaskan, kesehatan anak merupakan prioritas utama, terutama dalam masa pertumbuhan usia dini. Pencegahan cacingan sangat penting agar anak-anak dapat tumbuh sehat dan belajar dengan baik.

Feby Sarianty yang juga aktif dalam kegiatan sosial dan pendidikan anak ini mengungkapkan, pentingnya peran orang tua dan lembaga pendidikan dalam menjaga pola hidup bersih dan sehat anak-anak.

“Semoga melalui kegiatan ini, kesadaran akan pentingnya kesehatan anak semakin meningkat, dan kita bersama-sama bisa menciptakan generasi Lingga yang cerdas dan sehat,” tutupnya.

Kunjungan Wakil Bupati Lingga dan Ketua Dekranasda ke PAUD Desa Tanjung Kelit ini, disambut antusias oleh para guru, orang tua, dan anak-anak PAUD, selain itu, juga dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi antara pemerintah daerah dengan tenaga pendidik dan wali murid.


Sekda Lingga Hadiri Pengukuhan Pengurus PGRI Kabupaten Lingga

0

RASIO.CO, Lingga – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lingga, H. Armia, S.Pd., M.IP., hadiri pengukuhan dan pelantikan Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Lingga masa bakti 2025–2030, di Pantai Armifa, Daik Lingga. Rabu (5/8/2025).

Ketua PGRI Kabupaten Lingga terpilih, Juniardi, S.Pd., menyampaikan ucapan terima kasih kepada Sekda Lingga yang selama ini telah menunjukkan komitmen besar terhadap keberlangsungan dan kemajuan organisasi PGRI Kabupaten Lingga, termasuk dukungan dalam periode sebelumnya.

Juniardi menjelaskan, bahwa kemrin PGRI Lingga diberikan fasilitas berupa sekretariat baru untuk operasional organisasi. Ia mengajak seluruh pengurus untuk bersatu, bersinergi, dan bersama-sama mengemban amanah yang telah dipercayakan ini.

‘’Pengurus yang dikukuhkan ini hampir 80 persen merupakan alumni Pendidikan Guru Penggerak, saya meyakini dengan potensi, kompetensi, dan semangat yang dimiliki, PGRI Lingga akan semakin produktif dalam melahirkan program-program kerja yang berdampak langsung kepada guru dan dunia pendidikan di Kabupaten Lingga,” kata Juiardi dalam sambutannya.

Ditempat yang sama, Sekda Lingga, H. Armia, memberikan apresiasi kepada pengurus PGRI atas kerja keras dan kontribusi nyata selama ini. Keberhasilan PGRI dalam menjalin kerja sama dengan berbagai pihak seperti Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kepulauan Riau, serta keterlibatan aktif dalam peningkatan kapasitas dan kompetensi guru.

‘’Kita berharap ke depan PGRI tidak hanya aktif dalam ranah peningkatan mutu pendidikan, tetapi juga mulai merintis kegiatan kewirausahaan seperti pembentukan Koperasi guru yang dapat menyediakan kebutuhan guru, alat tulis kantor (ATK), perlengkapan peserta didik, dan kebutuhan lainnya yang menunjang kegiatan belajar mengajar,’’ tutupnya.

Kegiatan pengukuhan dan pelantikan Pengurus PGRI Lingga, dihadiri oleh Sekda Lingga, H. Armia, didampingi Ketua DWP Lingga. Kepala Disdikpora Lingga, Perwakilan Pengurus PGRI Provinsi Kepulauan Riau, Camat Lingga, dan jajaran pengurus PGRI Kabupaten Lingga.


BNNP Kepri Tangkap 3 WNA Malaysia Selundupkan 3,4 Kg Sabu Lewat Bandara RHF

0

RASIO.CO, Batam – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kepulauan Riau kembali mengungkap jaringan peredaran narkotika lintas negara. Tiga warga negara asing (WNA) asal Malaysia ditangkap saat menyelundupkan sabu melalui Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang.

Dikutip Tribunbatam, ketiga pelaku, masing-masing ZK (51), MK (44), dan DH (31), dibekuk saat hendak menaiki pesawat tujuan Jakarta. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sabu seberat 3,4 kilogram yang disimpan dalam tubuh mereka dan dibawa secara ilegal melintasi perbatasan negara.

Penangkapan ini merupakan bagian dari pengungkapan delapan kasus narkoba sepanjang pertengahan Juni hingga akhir Juli 2025 oleh BNNP Kepri. Total 14 tersangka diamankan, dengan barang bukti berupa sabu seberat 8.647 gram, ganja 5,6 gram, 2.990 butir ekstasi, dan 119,90 gram serbuk ekstasi.

“Hasil penindakan dari 8 LP, ada 14 tersangka. Tiga di antaranya WNA. Para tersangka ini berperan sebagai kurir. Mereka mengaku hanya diperintah oleh seseorang di Malaysia, yang kini masih kami buru sebagai DPO,” ujar Kabid Berantas BNNP Kepri, Kombes Pol Nestor Simanihuruk dalam konferensi pers di Kantor BNNP Kepri, Selasa (5/8).

Usai rilis, sebagian barang bukti langsung dimusnahkan. Para tersangka yang mengenakan pakaian tahanan dan tangan terborgol dihadirkan untuk menyaksikan pemusnahan tersebut.

“Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memberantas narkoba, termasuk upaya memutus mata rantai jaringan internasional yang menjadikan Kepri sebagai pintu masuk,” tegas Nestor.

Ia menjelaskan para kurir hanya menerima instruksi dari pengendali di Malaysia tanpa mengetahui penerima akhir maupun identitas pengendali utama. “Semua alur instruksi datang dari Malaysia, termasuk rute dan waktu pengiriman. Ini pola lama, tapi masih digunakan,” jelasnya.

Dalam proses penangkapan, sempat terjadi perlawanan. Salah satu tersangka melompat ke laut untuk melarikan diri saat penangkapan di perairan Kepri. “Fokus kami saat itu adalah menyelamatkan nyawa pelaku karena sempat terombang-ambing di laut. Setelah kondisinya stabil, penyidikan dilanjutkan,” ungkap Nestor.

Atas perbuatannya, ketiga WNA asal Malaysia tersebut dijerat Pasal 114 ayat (2), Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

***

KPK Periksa 7 Saksi Kasus Korupsi Kredit LPEI di Jakarta dan Kaltim

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil tujuh orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Pemeriksaan dilakukan di Jakarta dan Kalimantan Timur pada Rabu (6/8).

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama SYV selaku karyawan BJU Group dan AA selaku staf keuangan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip dari Antara.

Lima saksi lainnya diperiksa di Mako Satuan Brimob Polda Kaltim. Mereka adalah RC selaku karyawan swasta, serta AS, MA, SUS, dan VER dari BJU Group.

Sehari sebelumnya, Selasa (5/8), KPK juga memanggil pegawai dan mantan pegawai Bara Jaya Utama (BJU) Group serta Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Satria Iskandar Setiawan dan Rekan (SISCO) sebagai saksi. Mereka adalah BP, DES, dan RIM (karyawan BJU Group), DDY (mantan karyawan KJPP SISCO), serta ADP dan RCP (karyawan KJPP SISCO).

Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini terkait pemberian fasilitas kredit LPEI kepada PT Petro Energy. Mereka adalah Direktur Pelaksana I LPEI Dwi Wahyudi dan Direktur Pelaksana IV LPEI Arif Setiawan, serta Presiden Direktur PT Caturkarsa Megatunggal/Komisaris Utama PT Petro Energy Jimmy Masrin, Direktur Utama PT Petro Energy Newin Nugroho, dan Direktur Keuangan PT Petro Energy Susi Mira Dewi Sugiarta.

KPK juga tengah menelusuri aliran dana pada debitur lain, seperti PT Sakti Mait Jaya Langit (SMJL) dan PT Mega Alam Sejahtera (MAS). Total ada 15 debitur yang menerima fasilitas kredit dari LPEI terkait perkara ini.

***

Densus 88 Amankan Dua ASN di Banda Aceh, Diduga Terlibat Jaringan Terorisme

0

RASIO.CO, Jakarta – Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menangkap dua aparatur sipil negara (ASN) terduga teroris di Banda Aceh, Selasa (5/8) sekitar pukul 09.00 WIB.

Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri AKBP Mayndra Eka Wardhana menyebut kedua pelaku berinisial ZA (47) dan M (40). Penangkapan dilakukan setelah penyidik melakukan pemantauan selama beberapa bulan terakhir.

“ZA diduga terlibat aktif mendanai salah satu organisasi teror di Aceh serta mengelola aliran dana untuk kegiatan logistik kelompok tersebut,” ujar Eka, dikutip dari CNNIndonesia.

Sementara itu, M disebut memiliki peran strategis sebagai salah satu petinggi jaringan teror di Aceh.

“M bertugas melakukan perekrutan dalam rangka kaderisasi kelompok,” tambahnya.

Dari penangkapan ini, penyidik mengamankan barang bukti berupa satu unit laptop, telepon genggam, flashdisk, dan senjata tajam yang digunakan dalam pelatihan. Eka menyebut barang bukti itu diduga memuat data penting terkait jaringan dan aktivitas kelompok.

Saat ini, kedua pelaku masih diperiksa secara intensif. “Penangkapan ini merupakan bagian dari pengembangan operasi penanggulangan teror. Kami memastikan setiap jaringan yang teridentifikasi akan ditindak sesuai hukum,” tegas Eka.

Pemkot dan Kemenag Aceh Kaget

Juru Bicara Pemkot Banda Aceh, Tomi Mukhtar, mengaku kaget atas penangkapan ini. “Jujur kita kaget. Tidak menyangka ada ASN terlibat terorisme. Kita menghormati proses hukum yang berjalan dan menunggu informasi lanjutan,” ujarnya.

Kepala Kanwil Kemenag Aceh, Azhari, juga membenarkan bahwa salah satu pelaku berinisial MZ merupakan ASN di Kemenag Aceh.

“Kami sudah menerima surat pemberitahuan penangkapan dari kepolisian. Namun kami belum mengetahui sejauh apa keterlibatan yang bersangkutan,” jelas Azhari.

***

Job Fair Batam 2025, Ribuan Lowongan Siap Diakses Pencari Kerja

0

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Tenaga Kerja menggelar Job Fair Batam 2025 yang resmi dibuka oleh Wali Kota Amsakar Achmad di Kampus Universitas Putera Batam, Selasa (5/8).

Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan kerja.

“Apa yang kita laksanakan hari ini adalah implementasi atas regulasi yang ada. Di bawah kepemimpinan saya bersama Wakil Wali Kota, Li Claudia, kami berkomitmen menekan angka pengangguran di Batam,” ujarnya.

Amsakar juga menyoroti belum turunnya angka pengangguran meski investasi di Batam terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Ia menilai salah satu penyebabnya adalah proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan di luar Batam atau tidak melalui forum resmi seperti job fair.

“Ke depan, saya ingin perusahaan-perusahaan lebih memberikan atensi kepada tenaga kerja lokal,” tegasnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Nurul Iswahyuni, menyebutkan Job Fair Batam 2025 diikuti oleh 39 perusahaan dengan total 1.185 lowongan kerja untuk 265 jabatan. Kegiatan ini didukung melalui APBD Kota Batam.

“Gunakan momen job fair ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik. Persiapkan diri dengan baik, dan jangan berhenti belajar serta meningkatkan kompetensi,” pesannya kepada peserta.

Sebagai bentuk apresiasi, Pemko Batam juga memberikan piagam penghargaan kepada perusahaan yang berpartisipasi aktif dalam Job Fair Batam 2025.

Redaksi@www.rasio.co//