Senin, November 16, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 963

Lima Pelajar Lingga Torehkan Prestasi di Kancah Nasional

0

RASIO.CO, Lingga – Kabupaten Lingga menyambut Hari Jadi ke-18 tahun 2021, lima Pelajar Lingga mulai dari SD, SMP, Mts dan SMA mengharumkan nama Kepri di tingkat Nasional. dengan berbagai prestasi yang telah diraih dan dihasilkan di bidang Pendidikan Akademik.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Lingga, Junaidi Adjam menyampaikan, hal ini tentunya menjadi sebuah kebanggaan dan kado terindah di Hari jadi ke 18, bagi negeri yang berjuluk Bunda Tanah Melayu. Apresiasi dan penghargaan patut diberikan kepada putra putri terbaik Lingga ini.

“Alhamdulillah, sebanyak 5 pelajar terbaik Lingga yang mewakili Provinsi Kepri, telah diberikan bapak Bupati Lingga atas nama Pemerintah Daerah berupa piagam penghargaan dan bonus,” kata Junaidi Adjam kepada media. Sabtu (20/11/2021).

Junaidi melanjutkan, tentunya pelajar-pelajar yang telah menoreh nama harum Kabupaten Lingga ini, menjadi motivasi dan inspirasi bagi generasi muda umumnya dan pelajar pada khususnya, bahwa kompetisi, daya saing dan mutu pelajar Lingga tidak kalah dengan pelajar-pelajar di Provinsi Kepri.

“Ini semua tentu berkat bimbingan dan peran aktif para guru-guru dan dukungan orang tua. selamat atas prestasi yang diraih telah mengharumkan nama Kabupaten Lingga dan juga Kepulauan Riau,” tutupnya.

Adapun Pelajar-pelajar yang telah meraih presrasi tersebut diantaranya:

  1. Rianisa Deazzahra Putri. Pelajar SD Negeri 011 Singkep. Peraih Terbaik III Tingkat Nasional, Video Pembelajaran Berbasis Proyek Peserta Didik Kelas Tinggi.
  2. Windi Anggraini, Pelajar SMP Negeri 2 Singkep. Peraih Juara Harapan 1 Tingkat Nasional, Kompetensi Sains Nasional (KSN) Bidang Studi IPS.
  3. Lywenda Marco Winatha Pelajar SMP Negeri 2 Singkep. Mewakili Provinsi Kepri Pada Kompetensi Sains Nasional (KSN) Bidang Studi Matematika.
  4. Fadira Rahadatul Aisy Pelajar Mts Aqidatunnajim Daik Lingga. Mewakili Provinsi Kepri Di Ajang Kompetensi Sains Madrasah (KSM) Di Tingkat Nasional Dng Bidang Studi IPA.
  5. Donni Putra Sow. Pelajar SMA Negeri 3 Selayar. Peraih Juara 2 Tingkat Nasional. Bidang Astronomi Dalam Kompetensi Sains Nasional (KSN).

Puspan

Piswan Gandeng Dinsos-P3A Lingga Gelar Seminar

0

RASIO.CO, Lingga – Persatuan Istri Dewan (Piswan) Lingga menggadeng Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos-P3A) Kabupaten Lingga, menggelar seminar perempuan handal di era digital. di Aula One Hotel, Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Kamis (18/11).

Ketua Piswan Lingga, Marlina mengatakan, bahwa peran perempuan kini mulai ikut berkontribusi membangun perekonomian pacsa pandemi covid-19. diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat terus memotivasi para perempuan dalam berkreasi dan berinovasi dengan menggunakan teknologi.

“Banyak sekali tantangan bagi perempuan di tengah pandemi covid-19, harapan kita dengan kegiatan ini, para ibu-ibu dapat memanfaatkan ilmu yang diberikan dan dapat di aplikasikan nantinya, karena sekarang ini segala sesuatu dilaksanakan secara daring seperti berjualan contohnya,” kata Marlina di seminar Piswan dan Dinsos-P3A di One Hotel Dabo Singkep.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinsos-P3A Lingga, Kisanjaya menyampaikan, bahwa substansi dari kegiatan tersebut, bagaimana para wanita-wanita tangguh dalam menghadapi era digital. semoga para ibu-ibu yang mengikuti kegiatan ini, nantinya dapat menjadi penggerak dan pengembang kedepannya.

“Sampai hari ini ibu-ibu di tantang dengan teknologi, sebab semua sudah menggunakan teknologi baik dari segi pendidikan, mengasuh anak dan belanja. Mudah-mudahan usai kegiatan ini ibu-ibu dapat menjadi penggerak kedepannya dalam era digital,” tutupnya.

Puspan

Bupati Hulu Sungai Utara Jadi tersangka terkait Kasus Suap

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan AW Bupati Sungai Utara periode 2017 s.d 2022 sebagai tersangka atas dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan tahun 2021-2022.

Dilansir KPK.Go.Id, Perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan KPK pada 15 September 2021. Pada kegiatan tersebut KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai Tersangka yakni MK selaku Plt. Kadis PU pada Dinas PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara sekaligus PPK dan KPA, MRH selaku Direktur CV Hanamas, dan FH selaku Direktur CV Kalpataru.

Tersangka AW diduga telah menerima penyerahan sejumlah uang dari MK atas penunjukkannya sebagai Plt. Kepala Dinas PUPRP Kabupaten HSU melalui perantara Ajudan AW pada Desember 2018.

Kemudian pada sekitar awal tahun 2021, MK menemui AW untuk melaporkan plotting paket pekerjaan lelang pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP tahun 2021. MK telah menyusun nama dari para kontraktor yang akan dimenangkan dan mengerjakan berbagai proyek dimaksud.

Tersangka AW menyetujui plotting tersebut dengan syarat adanya pemberian komitmen fee dari nilai proyek dengan persentase pembagian fee yaitu 10% untuk AW dan 5% untuk MK.

Komitmen fee yang diduga telah diterima AW melalui MK sejumlah sekitar Rp500 juta dari MRH dan FH.

Selain itu, Tersangka AW juga diduga menerima komitmen fee dari beberapa proyek lainnya melalui perantaraan beberapa pihak di Dinas PUPRP Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut:

  • Tahun 2019 sejumlah sekitar Rp4,6 Miliar
  • Tahun 2020 sejumlah sekitar Rp12 Miliar
  • Tahun 2021 sejumlah sekitar Rp1,8 Miliar

Atas perbuatannya, Tersangka AW disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

KPK kemudian melakukan penahanan terhadap AW untuk 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 18 November 2021 s.d 7 Desember 2021 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih.

KPK berharap seorang kepala daerah sebagai penyelenggara negara yang digaji dari uang rakyat dapat menjadi teladan baik dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntable di wilayahnya. Bukan justru mengingkari amanah jabatannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompoknya melalui praktik-praktik korupsi.

Tindak pidana korupsi pada suatu proyek pembangunan mengakibatkan terdegradasinya kualitas hasil pengadaan barang dan jasa, sekaligus menghambat upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Sehingga masyarakat sebagai penerima manfaatnya menjadi pihak yang paling dirugikan.

KPK mengingatkan seluruh kepala daerah untuk teguh menjaga amanah dan tanggung jawab yang diberikan, dan bekerja penuh Integritas menjauhi praktik-praktik korupsi, demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Propam Polda Kepri Gelar Gaktiblin di Polres Lingga

0

RASIO.CO, Lingga – Dalam rangka pengawasan Pendisiplinan Anggota Polri, Propam Polda Kepri bersama Propam Polres Lingga melaksanakan Kegiatan Penegakan Ketertibpan dan Pendisiplinan (Gaktibplin) terhadap Personel Polres Lingga di Mapolres. Kamis(18/11).

Selanjutnya Tim Propam polda kepri bersama Propam Polres lingga melakukan pemeriksaan kelengkapan surat-menyurat terhadap Personel Polres Lingga, seperti KTP, SIM, STNK dan juga KTA (Kartu Tanda Anggota) yang dilanjutkan pemeriksaan sikap tampang, kerapian dan kesesuaian pakaian dinas.

Sebelum melakukan pemeriksaan Gaktibplin, Ketua tim Propam Polda Kepri AKP Jeffry Syam, memberikan arahan kepada Personel Polres Lingga, jaga sikap tampang, menggunakan seragam dinas yang sesuai aturan.

“Selain itu, berhati-hati mengunakan Media sosial (Medsos) jangan sampai merusak citra polri,” kata Propam Polda Kepri dalam arahannya.

Kapolres Lingga, AKBP Arief Robby Rachman melalui Kasi Propam Polres Lingga, Iptu Suwondo menyampaikan, kegiatan Gaktiplin dalam upaya meningkatkan ketertibpan dan Pendisiplinan Personel Polres lingga, agar tetap mematuhi peraturan yang berlaku, supaya dapat menumbuhkan citra yang baik di masyarakat.

“Apabila ditemukan Personil yang tidak sesuai ketentuan sebagai anggota Polri akan diberikan arahan dan teguran terhadap Personel polri tersebut,” tutupnya.

Selain melakukan pemeriksaan Gaktibplin terhadap personil polres, juga melakukan Pemeriksaan terhadap Personil Polsek dan selama pelaksanaan Pemeriksaan Gaktibplin berjalan aman dan lancar.

Puspan

KUB Nelayan Pulau Duyung dan Mensanak Terima Bantuan Pompong

0

RASIO.CO, Lingga – Bupati Lingga didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lingga, serahkan bantuan pompong kepada Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Desa Pulau Duyung dan Desa Mensanak, Kecamatan Katang Bidare, Lingga. Kamis (18/11).

Bupati Lingga, Muhammad Nizar menyampaikan apresiasi kepada DKP Lingga, yang membantu pemerintah daerah terutama disektor kelautan dan perikanan. apalagi sebagai sektor unggulan, keberhasilan dan progres yang disampaikan DKP Lingga menjadi motivasi pemerintah daerah. yang mana DKP tidak hanya fokus dalam pemberian bantuan, tapi juga fokus dalam pembinaan KUB.

Kegiatan tahun anggaran 2021 ini, jelas Nizar, yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) lebih kurang 1,1 miliar, berhasil menyediakan 6 unit pompong yang peruntukan bagi 2 KUB Nelayan di Desa Pulau Duyung dan 3 KUB Nelayan di Desa Mensanak.

“Saya merasa bangga, walaupun ditengah hiruk-pikuk DKP dapat menjalankan program kegiatan sebagai dinas unggulan. Namun, tak harus berhenti dan puas disini saja, masih banyak PR yang harus kita tuntaskan kedepan,” kata Nizar saat menyerahkan pompong ke KUB Nelayan.

Kepada kelompok penerima bantuan, lanjut Nizar, diharapkan bantuan yang diberikan bisa dijaga dan dirawat dengan baik oleh tiap-tiap KUB Nelayan, mengingat tidak sedikit dana yang digelontorkan untuk bantuan nelayan, baik itu bersumber dari pusat maupun daerah.

“Saya berharap, bantuan ini tidak sekedar hanya bantuan kemudian hilang begitu saja tanpa nampak apa yang dihasilkan. karena sudah banyak bantuan namun tidak berujung. kita harus mulai memikirkan bagaimana nantinya kelompok ini bisa mandiri dan menciptakan target panen,” terangnya.

Sementara itu, Kepala DKP Kabupaten Lingga, Kasiman menegaskan, total bantuan kapal yang diberikan oleh Pemkab Lingga, melalui DAK sebanyak 70 unit pompong. target 36 ribu ton per tahun yang diinginkan Bupati Lingga sudah tercapai.

Meskipun target tercapai, katanya lagi, tetapi masih banyak nelayan yang berada dibawah garis kemiskinan. tercatat masih 14 ribu nelayan yang berada di level kemiskinan. menurutnya perlu dicari solusinya agar kedepan, ada perubahan yang lebih baik dalam kesejahteraan nelayan.

“Tugas berat untuk mengentas kemiskinan ada di Dinas Perikanan. untuk itu, kedepan kami akan membina manajamen keuangan. jadi yang di dapat hari tidak habis hari ini,” paparnya.

Kasiman menambahkan, ada beberapa kelompok yang aktif dan berhasil. seperti KUB Liang Buaya di Desa Tajur Biru, yang sudah mempunyai omset ratusan juta. Ini bisa dijadikan rujukan dan tempat study banding dibidang pengelolaan keuangan bagi KUB-KUB lainya yang belum berhasil.

“Kita harapkan, melalui pembinaan ini KUB Desa Pulau Duyung bisa menjadi KUB mandiri,” tutupnya.

Kegiatan ini juga disejalankan dengan pembagian 50 karung beras, sempena peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Lingga ke-18 oleh Bupati Lingga. sebagai bentuk kehadiran pemerintah ditengah masyarakat, yang sekaligus mengajak masyarakat di pesisir dan jauh dari pusat kota merasakan semarak hari jadi Kabupaten Lingga.

Puspan

Polda Tangani kasus Dugaan Penganiayaan Lima Siswa Penerbangan Batam

0

RASIO.CO, Batam – Sebagai bentuk respon cepat adanya dugaan penganiayaan terhadap lima siswa SMK Penerbangan Dirgantara Batam, Jajaran Ditreskrimum Polda Kepri melakukan penyelidikan.

Kelima orang korban Inisial IN, Inisial SA, Inisial RA, Inisial GA dan Inisial FA, telah membuat laporan polisi LP-B / 138 / XI / 2021 / SPKT-Kepri, Pendamping UPTD PPA Provinsi Kepri Tetmawati Lubis dan Ketua KPPAD Batam Abdillah, SE, MM. Jumat(19/11).

“Hari ini telah dibuatkan Laporan Polisi perihal penganiayaan yang dialami korban dan  ini merupakan bentuk respon cepat dari kita dalam menindaklanjuti pemberitaan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana kekerasan atau penganiayaan yang terjadi di SMK tersebut,”kata  Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol Harry Goldenhardt S.

Kata dia, Kasus penganiayaan ini sedang ditangani oleh penyidik Dit Reskrimum Polda Kepri, Laporan Polisi nya sudah dibuat yaitu Laporan Polisi nomor : LP-B / 138 / XI / 2021 / SPKT-Kepri.

″Ada lima orang korban dalam kasus yang dilaporkan ini yang pertama Inisial IN umur 17 Tahun, Inisial SA 18 tahun, RA 17 tahun, GA 17 tahun dan Inisial FA 17 tahun, kelima orang adalah siswa dari SMK Penerbangan Dirgantara, Kota Batam,” ujarnya.

Ia mengatakan, saat ini penyidik telah bekerja dan hasil pemeriksaan sementara para korban ini mendapatkan perlakuan kekerasan sejak kelas 1 sampai dengan korban kelas 3 dan mereka mendapatkan perlakuan kekerasan dikarenakan adanya pelanggaran yang mereka buat.

Ada beberapa perlakuan yang dialami korban seperti kekerasan Verbal, kekerasan fisik termasuk juga kekerasan dengan menggunakan rantai terhadap anak didik tersebut, menyikapi hal tersebut Dit Reskrimum Polda Kepri sudah melayangkan surat untuk permintaan Visum Et Repertum kemudian juga sudah melakukan penyitaan terhadap Dokumen foto korban saat dirantai,” jelasnya.

Terhadap kejadian ini, lanjutnya,  kita sangat prihatin, didalam dunia pendidikan kita masih ada dan terjadi hal-hal yang seperti ini yang sebenarnya tidak boleh terjadi dan tentu juga proses penyidikan terhadap kasus ini terus berjalan dan apabila nanti telah ditemukan dua alat bukti yang kuat penyidik akan meningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan.

“Terhadap dugaan tindak pidana yang terjadi ini diterapkan juga pasal 80 Jo pasal 76 huruf C Undang-undang no 35 Tahun 2014 tentang perlindungan terhadap perempuan dan Anak, disamping itu juga penyidik akan menerapkan Pasal 354 KUHP tentang Penganiayaan Berat. Dengan ancaman hukuman diatas 5 Tahun Penjara,” pungkasnya.

Sementara itu Dir Reskrimum Polda Kepri Kombes. Pol. Jefri Ronald Parulian Siagian mengatakan,  langkah ini merupakan bentuk respon cepat dari kami dalam menindaklanjuti pemberitaan terkait dengan adanya dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi.

Kami juga telah melakukan penyelidikan dilapangan dengan mendatangi lokasi kejadian, kemudian juga kami juga mengundang masing-masing pihak terkait dan juga mengetahui secara langsung kejadian yang menimpa para korban.

Sedangkan pendamping UPTD PPA Provinsi Kepri Tetmawati Lubis menyampaikan, Kasus ini sangat disayangkan sekali terjadi dan terima kasih dari Pihak Polda Kepri atas respon cepatnya dalam penanganan kasus ini cepat diselidiki.

“Dan kami dari UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Kepri sifatnya pendampingan terhadap korban sekali lagi terima kasih kepada Polda Kepri atas respon cepat tanggapnya,” ujarnya.

Lanjutnya, Kami dari Lembaga Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Tugas kami adalah mengawasi sistem penyelenggaraan perlindungan anak di Kota Batam dan Objek kami adalah semua pihak kami awasi, kami soroti bagaimana sistem perlindungan anak di suatu tempat tersebut.

“Alhamdulillah hari ini kami sangat mengapresiasi sekali atas langkah pihak Kepolisian merespon cepat informasi yang kami sampaikan, temuan-temuan yang kami sampaikan di Respon dengan cepat oleh Polda Kepri dan terima kasih juga kepada UPTD PPA Provinsi Kepri atas pendampingan terhadap anak-anak yang menjadi korban,” tutupnya,adi@www.rasio.co //

Kasus Aktif COVID-19 di Kepri Tinggal 11 Orang

0

RASIO.CO, Tanjungpinang- Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Kepulauan Riau mencatat jumlah kasus aktif di lima kabupaten dan kota di wilayah itu tinggal 11 orang, sedangkan 2 kabupaten lainnya bertahan nol kasus aktif.

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kepri mengatakan, kasus aktif COVID-19 di wilayah itu berada di Batam 4 orang, Tanjungpinang 2 orang, Bintan 2 orang, Karimun 2 orang, dan Kepulauan Anambas satu orang. Sementara Lingga lebih dari tiga pekan lalu nol kasus aktif COVID-19, dan Natuna lebih dari sepekan nol kasus aktif.

“Kabupaten dan kota di Kepri ditetapkan sebagai Zona Kuning dengan risiko penularan rendah,” ujarnya, yang juga mantan Kadis Kesehatan Kepri.

Tjetjep mengungkapkan penambahan  pasien baru COVID-19 terjadi di Tanjungpinang. Sementara enam kabupaten dan kota lainnya, tidak terjadi penambahan kasus baru sejak empat hari lalu. Namun di Kepulauan Anambas terdapat seorang warga yang meninggal dunia karena dipicu COVID-19.

“Kami imbau masyarakat untuk tetao konsisten menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas,” katanya.

Tjetjep mengemukakan total pasien COVID-19 di Kepri sejak pandemi sampai sekarang mencapai 53.868 orang, tersebar di Batam 25.920 orang, Tanjungpinang 10.228 orang, Bintan 5.583 orang, Karimun 5.486 orang, Anambas 1.846 orang, Lingga 2.310 orang, dan Natuna 2.495 orang.

Total jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 sejak pandemi mencapai 52.099 orang, tersebar di Batam 25.075 orang, Tanjungpinang 9.824 orang, Bintan 5.401 orang, Karimun 5.323 orang, Anambas 1.798 orang, Lingga 2.225 orang, dan Natuna 2.453 orang.

Total jumlah pasien yang meninggal dunia sejak pandemi COVID-19 sebanyak 1.758 orang, tersebar di Batam 841 orang, Tanjungpinang 402 orang, Bintan 180 orang, Karimun 161 orang, Anambas 47 orang, Lingga 85 orang, dan Natuna 42 orang.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap konsisten menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas,” ucapnya. 

Redaksi@www.rasio.co//

Harga BBM dan LPG Bakal Naik Bila Pajak Karbon Diberlakukan

0

RASIO.CO, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut rencana pengenaan pajak karbon berpotensi memicu kenaikan harga energi, termasuk BBM dan LPG.

Dilansir dalam cnnindonesia.com, Kementerian ESDM juga sudah membuat simulasi soal potensi kenaikan harga. Simulasi mereka masukkan dalam  tiga skema usulan perhitungan dasar penerapan pajak karbon (carbon tax) sektor energi.

“Ini tentu akan menyebabkan kenaikan harga baik di sisi hulu maupun di hilir bagi pemasar yang menghasilkan karbon”, kata Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Senin (15/11), seperti dikutip dari keterangan resmi Kementerian ESDM.

Adapun, tiga usulan yang diajukan Kementerian adalah USD2 per ton (Rp30/kg CO2e), USD5 per ton (Rp75/kg CO2e), dan USD10 per ton (Rp150/kg CO2e). Ia menambahkan tiga skema itu punya pengaruh pada tambahan biaya dan harga baik di sektor hulu dan hilir bagi pemasar energi yang menghasilkan karbon.

Jika pajak karbon ditetapkan USD2per ton atau Rp30 per kg CO2e misalnya, maka terdapat tambahan biaya USD0,1 per ton dari sisi produksi batu bara dengan intensitas emisi 38,3 Kg CO2/ton dan produksi minyak dengan intensitas emisi 46 kg Co2/barel.

Selanjutnya jika sisi produksi gas bumi memiliki intensitas emisi sebesar 6.984 kg CO2/MMSCF, maka akan ada tambahan biaya USD0,01/MSCF. Dari sisi konsumen, potensi sama juga bisa terjadi. Misalnya, bagi konsumen yang menggunakan BBM dengan intensitas 2,13 kg CO2/liter, akan ada potensi peningkatan biaya sebesar Rp64 per liter.

Sedangkan untuk konsumen gas atau LPG dengan intensitas emisi 54,6 kg CO2/MSCF dan Rp38/kg untuk LPG dengan intensitas emisi 1,26 kg CO2/kg terdapat tambahan harga sebesar Rp1.638/MSCF.

Ia menambahkan pengenaan pajak karbon juga berdampak pada tambahan biaya pada sisi konsumen batu bara. Terdapat tambahan biaya pembangkit sebesar Rp29/kWh dan tambahan di industri sebesar USD5 per ton dengan intensitas emisi 2.526 kg CO2/ton atau 0,95 kg CO2/kWh.

Sementara pada sektor ketenagalistrikan, jika asumsi penjualan listrik negara 265,85 TWh dengan besaran produksi CO2e mencapai 5,33 ton per tahun, maka pengenaan pajak karbon senilai USD1 per ton akan meningkatkan pendapatan negara senilai Rp76,49 miliar.

Hal tersebut juga seiring dengan penambahan Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik senilai Rp76,49 miliar, dan penambahan subsidi listrik senilai Rp20,46 miliar serta kompensasi senilai Rp61,38 miliar.

Sebagai informasi, Undang-Undangan No 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur pajak karbon atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Tarif pajak karbon ditetapkan paling rendah sebesar Rp30,00 per kg CO2e. Pajak berlaku pada 1 April 2022 di subsektor PLTU batu bara dengan skema cap & tax.

***

Ansar Ingatkan OPD Percepatan Serapan Anggaran

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepri, Ansar Ahmad mengingatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri untuk mempercepat penyerapan anggaran. Pasalnya, mengingat saat ini hampir di penghujung tahun anggaran 2021. Hal ini disampaikannya, Kamis (18/11).

”Sudah sering saya ingatkan dalam setiap rapat terkait penyerapan anggaran, mengingat sudah di penghujung triwulan ketiga tahun 2021,” ujar Ansar.

Dikatakan Ansar, dengan adanya penyerapan anggaran ini dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Provinsi Kepri.

“Kita harapkan serapan anggaran cepat, maka pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana dengan begitu dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kepri,” ujar Ansar.

Ansar yakin dan optimis penyerapan anggaran tahun 2021 ini akan mampu mencapai target 92 hingga 95 persen di akhir tahun mendatang.

Redaksi@www.rasio.co//

Rudi Minta OPD Pemko Batam Tingkatkan Kinerja

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam menyampaikan pendapat akhir atas pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022 pada rapat Paripurna di DPRD Batam.

“Pemerintah Kota Batam sepakat atas Ranperda APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2022 untuk disetujui bersama melalui rapat paripurna ini,” kata Rudi, Kamis (18/11).

Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 Ayat (1) PP 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Kemudian, terhadap masukan dan saran yang disampaikan oleh anggota DPRD Batam baik pada penyampaian pandangan umum maupun pada saat pembahasan komisi dan banggar. Pemko Batam kata dia telah mengakomodir aspirasi yang telah disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

“Pada kesempatan ini, kami minta kepada seluruh OPD penghasil agar bekerja secara maksimal untuk meningkatkan kinerjanya,” kata Rudi.

Tujuannya tentu agar target pendapatan yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dapat tercapai sesuai asumsi yang telah disepakati antara banggar DPRD dengan TAPD. Pihaknya juga meminta kepada Kepala OPD di lingkungan Pemko Batam untuk segera melakukan persiapan pelaksanaan program kegiatan yang telah ditetapkan.

“Pada masing-masing SKPD dapat diselesaikan sesegera sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Redaksi@www.rasio.co//