RASIO.CO, Batam – Terdakwa Usman Alias Abi dan Umar merupakan pengusaha besitua(Screb) kota Batam, melakukan banding terkait vonis majelis hakim PN Batam selama setahun penjara.
Vonis Majelis ketiga hakim tersebut sama atas tuntutan Jaksa Penuntut(JPU) Batam, Dimana Sidang digelar secara virtual, Kamis(03/09) kemarin.
“Ini tidak adil yang mulia, maka kami banding yang mulia,” Kata terdakwa.
Sementara itu, Majelis hakim ketua Sri Endang Amperawati Ningsih di damping ahakim anggota Dwi Nuramanu dan David P Sitorus, dalam salah satu amar putusannya menyampaikan terdakwa terbukti bersalah , dimana atas keterangan saksi pelapor, melarang terdakwa mengeluarkan besi dari lokasi tetapi tak menggubris.
“Memutuskan terdakwa Usman alias abi dan Umar dihukum setahun penjara,” Kata Ningsih.
Sebelumnya, Ahli pidana dalam kasus dugaan penadahan Abi dan Umar sebut dipersidangan kasus ini tak layak kepersidangan, karena pasal 480 ayat(1) KUHP tidak terpenuhi unsur mens rea serta adanya etikad baik terdakwa membeli dengan harga wajar dan tidak sembunyi-sembunyi.
Sidang dipimpin majelis hakim ketua Sri Endang Amperawati NIngsih, S.H, M.H didampingi dua hakim anggota dengan mendegarkan keterangan ahli meringankan terdakwa yang mana dua orang ahli juga ada di BAP terdakwa dan sidang digelar secara virtual.Senin(02/08).
Ahli, Prof.Maidin Gultom SH.M.Hum, berpendapat, Terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP terdapat rumusan penadahan dalam ayat (1) yang mempunyai unsur-unsur. Ada unsur Obyektif: perbuatan kelompok 1 yaitu : membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau kelompok dua.
Untuk menarik keuntungan dari menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkat, menyimpan dan menyembunyikan dan unsur-unsur subyektif: yang sepatutnya dapat diduga bahwa benda tersebut didapat dari sebuah kejahatan.
baca juga: https://www.rasio.co/manager-operasional-ecogreen-sebut-pengeluaran-besi-screb-sudah-sesuai-prosedur/
Dalam kasus ini, pembeli ada niat baik, membeli dengan harga wajar dan dilakukan transaksi jual beli siang hari sesuai jam kerja perusahaan dan ada lagi kesepakatan dengan penjual sehingga tidak ada unsur melawan hukum.
“keuntungan yang dianggap tidak wajar, sehingga patut diketahui pembeli, keuntungan wajar berarti belum tentu penadahan. Kecuali harga tidak wajar seumpama harganya dibawah harga pasar, transaksi malam hari itu perlu dicurigai pembeli barang tersebut karena terindikasi kemufakatan jahat.” Kata Ahli.
Sebagai ahli yang diminta penyidik ketika itu, saya sampaikan bahwa perkara tak layak dilanjutkan, dimana sesuai fakta-fakta itu saya katakan bahwa tak ada mens rea yang terkandung dalam peristiwa dan perbuatan saat membeli yang merupakan dalam hal ini halaman 51.
Tidak memenuhi mens rea keterangan, hal ini dapat diketahui dan hal persiapan membeli dan merupakan adanya etikad baik dan tidak ada unsur melawan hukum.
“Artinya, tersangka tidak mengetahui atau tidak menyangka barang itu berasal dari kejahatan atau tidak dapat menduga , mengira, mencurigai barang itu adalah hasil kejahatan bukan barang perusahaan.” Jelasnya.
Ini saya katakan semua, kesimpulannya , makanya saya tidak berbicara fakta dalam persidangan ini, biar mereka panggil sebagai ahli pidana padahal saya sebenarnya ahli dalam BAP penyidikan, begitu yang mulia.
Selain itu saya tetap konsisten, saya sebagai ketua Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia(APDHI) Bagian Utara, selalu saya katakan pada mereka bahwa petugas adalah penegak kemaharan dan keadilan , itu intelektual hukum itu, jadi mudah-mudahan , saya yakin seyakin-yakinya bahwa hukum itu betul-betul ditegakkan. Dan saya juga merasa lega, namun bukan mempengaruhi ya.
Sementara itu, PH terdakwa Abi mempertanyakan pendapat ahli pidana terkait barang bukti yang tidak ada, baik yang digunakan dalam kasus terdahulu pidana pencurian maupun dalam kasus penadahan yang sedang berjalan saat ini.
Pertanyaannya, bagaimana tanpa ada barang bukti yang sudah tak ada?
Jadi pendapat saya, Kata Ahli, dalam hal penyidikan bahwa ada peristiwa pidana, kumpulkan barang-barsng bukti untuk membuat terang, dengan peristiwa pidana itu bisa ditemukan tersangka bahwa ada barang bukti.
“Jadi saya pikir, ada peristiwa pidana, barang buktinya apa?kan ngitu, ada juga alat bukti, jadi barang bukti dan alat bukti harus dibedakan,”
“Barang bukti itu membuat terang peristiwa pidana, sedangkan alat bukti apakah alat bukti membuktikan terdakwa bersalah atau tidak dipengadilan dan wajar dijadikan tersangka atau tidak, itu dipenyidikan,” jelasnya.
Ahli mengumpamakan kasus pembunuhan, apakah dibunuh dengan senjatan tajam, tumpul atau senpi , itu barang bukti dan bisa ditampilkan. Tapi pembunuhan dan santet kan susah dibuktikan.
Makanya diperlukan keduannya untuk mengumpulkan barang bukti , sehingga tindak pidana apa yang terjadi, lalu siapa tersangkanya, minimal dua alat bukti.
Berlanjut terhadap JPU Wahyoe bertanya terhadap ahli mengilustrasikan sebuah kayu, dimana untuk memotong kayu dikasih ke si C, tanpa persetujuan saya si c jual ke D, apakah C dapat dikenakan tindak pidana?
Ahli kembali pertanyakan JPU, tindakan pidana apa sekarang? Tujuannya memotong atau menjual? Ya pencurian jawab JPU, dari mana pencurian? Tak boleh pencurian Kata ahli, okey itu pengelapan kata JPU.
Sempat terjadi perdepatan dan ditengahi majelis hakim ketua, jika bisa dijawab , silahkan dijawab saja dan coba luruskan saja dan kami tidak punya kepentingan apapun.
Ironisnya lagi, JPU melontarkan pertanyaan yang membuat ahli terkaget, dimana JPU Wahyu bertanya terhadap ahli, apakah pendapat ahli dapat membatalkan putusan tetap.
Apakah keterangan ahli dapat membatalkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap? Jawab ahli saya pikir tidak perlu saya jawab.
Sementara itu, Dr.Musa darwin Pane, SH, MH, memjelaskan pendapatnya terkait seputar perdata dalam kasus penadahan yang didalamnya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli.
Dimana menurut ahli dapat dikatakan wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum sehingga kasus membingungkan dan sempat menbatalkan keteranganya di BAP dan menyatakan tidak layak perkara pidana dilanjutkan.
“Pada waktu itu perjanjian disampaikan terhadap saya perjanjian tetapi dengan ulasan fakta-fakta tidak langsung terkait perbuatan perjanjian, perjanjian itu bagi saya membingungkan,”
“Padahal menurut perdata terhadap perjanjian yang menghubungkan diperlukan tafsiran, makanya satu-satunya jalan yang bisa saya lakukan adalah fakta penguasaan,” ujar ahli.
Ahli menyampaikan lagi, apa dasar penguasaan, penguasaan ada dua,pertama penguasaan secara yuridis kemudian pengusaan fisik atau materiil.
Pada waktu dilakukan penyerahan maka berlakulah konsep kepemilikan diatur pasal 57 KUHperdata. Untuk menguasai bemda tersebut.
“Karna perjanjian tidak jelas , dimana si pelapor sebagai saksi memberikan keterangan berbeda dan ternyata pengusaan barang bukan si pelapor(ahok),”
“Intinya sudah ada perjanjian perkara ini kok bisa lanjut ke pidana,” ujarnya.
sidang dilanjutkan mendegarkan keterangan ahi selanjutnya tentang mans rea dan sidang akan dilanjutkan pekan depan agenda tuntutan.
Adi@www.rasio.co //
