RASIO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan pengawasan dan pengaturan transportasi berbasis daring.
Dalam rapat terbatas, Jokowi menyatakan, pengaturan itu diperlukan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pengguna.
Hal itu dinilai perlu sebab transportasi online sudah dikenal bahkan diterima baik publik di sejumlah daerah Indonesia. Tak hanya itu, hasil perkembangan teknologi ini juga dianggap memudahkan masyarakat menjangkau transportasi dengan harga terjangkau.
“Pemerintah harus merespons dinamika perubahan sangat cepat ini sehingga semuanya bisa menerima,” ujar Jokowi di Kantor Presiden, kemarin.
Secara terpisah, Menteri Budi Karya mengatakan, transportasi online prinsipnya diterima di Indonesia dengan mengikuti aturan yang ada seperti pajak dan legalitas. Namun, hal itu akan ditegakkan tanpa harus mengorbankan tarif murah mereka.
Budi Karya menuturkan, jajarannya juga akan membuat ketentuan untuk meningkatkan fungsi korporasi transportasi online sehingga mudah memantau ketenagakerjaan di sana dan pajak.
Sementara itu, legalitas diperlukan untuk menjamin keselamatan pengguna sesuai dengan instruksi Presiden. Hal ini akan diterapkan melalui penegakkan kepemilikan STNK dan SIM bagi pengemudi transportasi online baik motor dan mobil.
“Jangan buat hambatan nantinya membuat biaya tinggi. Itu catatan presiden. Kami buat regulasi, jangan persulit orang,” ucap Budi Karya.
CNN Indonesia
