Jumat, April 24, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 118

Bupati Karimun Hadiri Sosialisasi Pembangunan Gedung SMA di Selat Gelam

1

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menghadiri kegiatan sosialisasi dan audiensi bersama masyarakat di Kecamatan Selat Gelam, Kamis (7/8).

Kegiatan ini dilanjutkan dengan peninjauan langsung ke lokasi rencana pembangunan gedung Sekolah Menengah Atas (SMA) di wilayah tersebut.

Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan rencana pembangunan sarana pendidikan menengah kepada masyarakat serta mendengarkan aspirasi warga secara langsung. Pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses pendidikan yang merata hingga ke wilayah kepulauan, termasuk di Kecamatan Selat Gelam.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung SMA baru. Pembangunan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan tingkat menengah di daerah tersebut, serta mengurangi angka putus sekolah akibat keterbatasan akses.

Kehadiran Bupati dalam kegiatan ini sekaligus menunjukkan perhatian serius pemerintah daerah terhadap pemerataan infrastruktur pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Karimun, termasuk daerah kepulauan.

Redaksi@www.rasio.co//

Investasi Domestik Meroket, Batam Perkuat Fondasi Ekonomi Nasional

0

RASIO.CO, Batam – Di tengah ketidakpastian global dan tekanan tarif internasional, Batam justru mencatat pertumbuhan investasi yang signifikan. Pada Triwulan II 2025, realisasi investasi mencapai Rp 9,6 triliun, meningkat 11 persen dibandingkan triwulan sebelumnya dan tumbuh 97 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

Kinerja ini ditopang lonjakan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyumbang Rp 3,88 triliun atau 40,6 persen dari total investasi. Angka ini tumbuh 44 persen secara kuartalan dan meningkat 105 persen secara tahunan.

“Sejak awal kami memegang mandat Presiden, kami langsung bekerja memastikan proses investasi berjalan cepat, transparan, dan berdampak. Kenaikan signifikan ini menandakan kepercayaan pasar semakin kuat,” ujar Kepala BP Batam, Dr. Amsakar Achmad.

Peran pelaku usaha nasional pun kian dominan. Sektor logistik, pengemasan, dan energi bersih—yang sebelumnya didominasi investor asing—kini mulai banyak melibatkan perusahaan dalam negeri, baik skala besar maupun pelaku lokal yang terserap dalam rantai pasok.

“Kami menyaksikan perubahan struktur. PMDN tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi bagian inti dari sistem produksi di kawasan,” kata Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra.

Kebijakan tarif baru Amerika Serikat terhadap produk Asia Tenggara juga mendorong relokasi dan restrukturisasi investasi global. Dalam konteks ini, Batam—dengan status Free Trade Zone dan ekosistem industri yang efisien—menjadi pilihan strategis.

“Kenaikan investasi domestik adalah sinyal positif bagi perekonomian nasional. Namun investasi yang sehat adalah yang ikut membuka ruang bagi keterlibatan usaha lokal dan memperluas manfaatnya ke masyarakat,” ujar Prof. Dr. Chablullah Wibisono.

Realisasi Semester I 2025: Menuju Konsolidasi Target

Secara kumulatif, realisasi investasi Batam sepanjang Semester I 2025 berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) mencapai Rp 18,18 triliun atau 49,15 persen dari target nasional sebesar Rp 36,99 triliun.

Sementara berdasarkan metodologi BP Batam—yang menghitung gabungan investasi PMA dan PMDN dalam bentuk modal tetap dan modal lancar—total realisasi mencapai Rp 33,72 triliun atau 56,2 persen dari target Rp 60 triliun. Angka ini tumbuh 64,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Yang kami ukur adalah investasi nyata—mesin, bangunan, margin distribusi, jasa pemasangan, dan biaya lain-lain yang diinvestasikan di Batam,” tegas Deputi Kepala BP Batam Bidang Investasi dan Pengusahaan, Fary Djemy Francis.

Redaksi@www.rasio.co//

Saibansah Dardani Ketua PWI Kepri Hasil KLB, Resmi Wakili Kepri di Kongres PWI 2025 Cikarang

0

RASIO.CO, Jakarta – Panitia Bersama Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 2025 secara resmi menetapkan Saibansah Dardani sebagai peserta penuh yang mewakili Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dalam Kongres Persatuan PWI yang akan digelar pada 29–30 Agustus 2025 di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Penetapan ini tertuang dalam surat undangan resmi bernomor 058/PWI-P/KP-SP/VIII/2025 yang dikirim pada Kamis malam (7/8). Surat itu ditujukan langsung kepada Saibansah Dardani selaku Ketua PWI Kepri hasil Kongres Luar Biasa (KLB). Dengan ini, kepengurusan PWI Kepri yang dipimpin Saibansah dinyatakan sah sebagai peserta penuh Kongres Persatuan 2025.

Dalam surat tersebut, Panitia Bersama (Steering Committee dan Organizing Committee) menyampaikan bahwa peserta penuh kongres terdiri dari dua orang pengurus harian PWI provinsi.

Mereka diwajibkan melampirkan pas foto dan kartu anggota biasa (KTA-B), serta seluruh biaya akomodasi dan transportasi akan ditanggung panitia, termasuk reimbursement tiket pesawat ekonomi dan layanan antar-jemput dari Bandara Soekarno-Hatta ke lokasi kongres di Cikarang.

Provinsi Kepri, seperti halnya Banten, sempat mengalami dualisme kepengurusan. Namun, berbeda dengan Banten yang memiliki dua suara dan akhirnya dibagi masing-masing satu kepada dua pengurus, Kepri yang hanya memiliki satu suara diputuskan hanya akan diwakili oleh satu kepengurusan, yakni PWI Kepri hasil KLB yang dipimpin oleh Saibansah Dardani.

Panitia menyatakan keputusan ini diambil berdasarkan berbagai pertimbangan mendalam, termasuk kesepakatan antara dua Ketua Umum: Hendry Ch. Bangun (hasil Kongres Bandung 2023) dan Zulmansyah Sekedang (hasil KLB Jakarta 2024), yang dimediasi Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi.

Menanggapi keputusan tersebut, Ketua PWI Kepri, Saibansah Dardani menyambutnya dengan penuh syukur dan mengajak seluruh jajaran pengurus untuk segera menyosialisasikan keputusan ini kepada seluruh anggota PWI di Kepulauan Riau.

“Saya minta semua pengurus menyampaikan keputusan ini secara internal maupun eksternal dengan bahasa yang baik dan penuh hikmah. Sebab spirit dari Kongres Persatuan ini adalah mengembalikan marwah organisasi yang selama ini terkoyak,” ujar Saibansah.

Ia juga menyatakan membuka ruang selebar-lebarnya kepada rekan-rekan pengurus PWI sebelumnya yang ingin bergabung dan bersatu kembali dalam semangat persatuan yang diusung oleh kongres ini.

“Kepada rekan-rekan pengurus sebelumnya, kami membuka diri jika ingin bergabung ke PWI Kepri hasil KLB. Bersama-sama kita sukseskan Kongres Persatuan,” tambahnya.

Dalam rapat koordinasi antara SC dan OC, panitia juga secara resmi menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai dasar sah dalam proses pemilihan Ketua Umum mendatang. Jumlah total hak suara ditetapkan sebanyak 87 suara, dengan rincian berdasarkan komposisi suara Kongres XXV Bandung.

Khusus Banten yang sebelumnya memiliki tiga suara, disepakati hanya dua suara yang digunakan dengan pembagian masing-masing satu suara untuk dua ketua versi kepengurusan di provinsi tersebut.

Ketua SC, Zulkifli Gani Ottoh, menegaskan bahwa penggunaan DPT hasil Kongres Bandung adalah jalan tengah yang adil dan sah. Sementara itu, Ketua OC, Marthen Selamet Susanto, mengajak seluruh jajaran PWI untuk menjunjung tinggi keputusan ini demi menjaga suasana damai jelang kongres.

Sementara itu, panitia juga membuka ruang partisipasi kepada maksimal lima orang peninjau dari setiap provinsi, dengan catatan seluruh biaya akomodasi dan transportasi ditanggung pribadi. Keberadaan peninjau ini hanya untuk menghadiri pembukaan dan penutupan kongres, serta harus direkomendasikan oleh Ketua PWI provinsi masing-masing.

Dengan penetapan ini, posisi PWI Kepri hasil KLB semakin menguat secara struktural dalam persiapan menuju Kongres Persatuan. Di tengah upaya rekonsiliasi nasional, keputusan ini menjadi sinyal kuat bahwa arah menuju persatuan PWI secara nasional telah memasuki tahap-tahap krusial. Panitia pun berharap semua pihak menjaga marwah organisasi serta menjadikan Kongres Persatuan PWI 2025 sebagai momentum konsolidasi nasional para insan pers.

(r)

BKMT Sei Beduk Kukuhkan 4 Permata Kelurahan, Anwar Anas Beri Dukungan dan Bantuan

0

RASIO.CO, Batam – Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, resmi mengukuhkan empat pengurus Persatuan Majelis Taklim (Permata) tingkat kelurahan dalam wilayah Kecamatan Sungai Beduk, Provinsi Kepulauan Riau.

Keempat Permata yang dilantik adalah Permata Tanjung Piayu, Permata Duriangkang, Permata Mangsang, dan Permata Mukakuning. Pengukuhan ini merupakan bagian dari penyempurnaan struktur organisasi BKMT Kecamatan yang menempatkan Permata sebagai perpanjangan tangan syiar di tingkat kelurahan.

Ketua PW BKMT Provinsi Kepri, Hj Dewi Kumalasari, M.Pd., yang berhalangan hadir, mengamanatkan kepada Hj Rasdiati selaku Wakil Ketua II PW BKMT Provinsi Kepri dan Bendahara I Hj Erianti untuk mewakili dalam pelantikan sakral tersebut. Begitu pula Ketua Tim Penggerak PKK Kota Batam Erlita Amsakar Achmad dan Ketua GOW Kepri Ny. Nenny Dwiyana Nyanyang Harris yang berhalangan hadir, menitipkan salam takzim kepada seluruh undangan yang hadir.

Acara pengukuhan turut dihadiri oleh Anggota DPRD Kota Batam Anwar Anas, perwakilan Persatuan Mubaligh Batam (PMB) Kecamatan Sungai Beduk, dan perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Beduk. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua Umum PC BKMT Kecamatan Sungai Beduk, Dr. Syarifah Normawati, M.Pd.I, Ph.D.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Pelantikan dan Pengesahan yang ditandatangani Ketua PD BKMT Kota Batam, Hasyimah, dan dilanjutkan pengucapan janji untuk menjalankan amanat organisasi sesuai AD/ART.

Empat ketua Permata yang dilantik adalah Setyaningsih (Permata Duriangkang), Suprihatin (Permata Mangsang), Anizar (Permata Tanjung Piayu), dan Syarifah Abasiyah (Permata Mukakuning).

Dalam sambutannya, Dr. Syarifah Normawati berharap para ketua dan pengurus Permata yang baru dikukuhkan dapat menjadi kekuatan baru dalam menyebarluaskan syiar, dakwah, serta kegiatan sosial keagamaan di wilayah masing-masing. Ia juga mengajak masyarakat, khususnya para ibu-ibu muslimah di Sungai Beduk, untuk turut ambil bagian dalam kegiatan BKMT.

“Kekuatan kita itu ada pada kebersamaan dan menjauhkan perbedaan. Mari kita bangun Sungai Beduk agar menjadi lebih baik, dengan sinergi dan kerja sama empat Permata se-Kecamatan,” ujarnya.

BKMT Sungai Beduk juga akan terus menggencarkan kegiatan sosial dan pendidikan keagamaan bersama pemerintah setempat, khususnya Kecamatan Sungai Beduk. Dalam waktu dekat, program-program seperti kajian rutin, peringatan hari besar Islam, bakti sosial, serta edukasi pencegahan KDRT dan kampanye anti-perundungan di sekolah akan segera digulirkan.

“Kita ingin hadir juga di sekolah-sekolah, agar nilai-nilai keislaman, kebersamaan, dan kepedulian sosial bisa tersampaikan sejak dini,” tambahnya.

Anggota DPRD Kota Batam, Anwar Anas, dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus Permata yang baru dikukuhkan. Ia menekankan bahwa jabatan pengurus bukan sekadar simbol, tetapi amanah yang harus diemban dengan penuh tanggung jawab. Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pengurus Permata dan BKMT Kecamatan dalam menjalankan misi sosial-keagamaan.

“Ibu-ibu Permata bukan sekadar nama, tapi tanggung jawab. Oleh karena itu, harus ada sinergi positif antara anggota, pengurus Permata, dan BKMT Kecamatan Sungai Beduk agar kegiatan positif bisa terus berlanjut,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anwar Anas juga memberikan bantuan dana kepada empat Permata untuk mendukung semangat dalam menjalankan roda organisasi.

Kegiatan pengukuhan ditutup dengan ceramah dari Ustaz Muhammad Chandra, doa bersama, serta ramah tamah antar seluruh pengurus dan tamu undangan. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi antara pengurus BKMT tingkat kecamatan dan kelurahan.

Sementara itu, Hj Rasdiati selaku Wakil Ketua II PW BKMT Provinsi Kepri yang mewakili Hj Dewi Kumalasari dalam sambutannya mengingatkan pentingnya menjalankan organisasi sesuai AD/ART. Ia menegaskan bahwa pelantikan Permata telah memiliki juklak dan juknis berdasarkan ketentuan organisasi.

“Permata-permata yang bernaung di bawah BKMT Kecamatan ini memiliki banyak manfaat. Kegiatan seperti ini mengajarkan kita untuk belajar, berkegiatan, dan bersatu antar BKMT dan antar Permata,” ucapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dan sinergi agar tidak menimbulkan hal-hal yang merugikan organisasi. PW BKMT Provinsi Kepri, kata dia, mendukung penuh pelaksanaan pelantikan ini dan berharap seluruh pengurus dapat menjalankan amanah dengan baik.

(r)

BP Batam: IMOX 2025 Jadi Titik Temu Jejaring Global dan Investasi Maritim

0

RASIO.CO, Batam – Kepala BP Batam yang diwakili oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menghadiri seremoni pembukaan 8th Indonesia Marine & Offshore Expo (IMOX) 2025 yang digelar pada Rabu (6/8) di Lobby Radisson Golf & Convention Center Batam.

Pameran maritim berskala internasional ini akan berlangsung selama tiga hari, mulai 6 hingga 8 Agustus 2025, dengan menghadirkan lebih dari 200 peserta dan diperkirakan menarik lebih dari 6.000 pengunjung mancanegara.

CEO PT Fireworks Indonesia, Kenny Yong, menyampaikan bahwa IMOX 2025 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya karena menempati dua lantai area pameran. Hal itu dilakukan untuk mengakomodasi lonjakan peserta yang meningkat sekitar 30–40 persen dibanding tahun lalu.

Peningkatan tersebut disambut positif oleh Ketua KADIN Batam, Jadi Rajagukguk. Ia menilai antusiasme peserta mencerminkan daya tarik Batam yang tetap kuat sebagai destinasi investasi, khususnya di sektor kemaritiman.

“Industri kemaritiman di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya di Batam, berkembang pesat tiap tahunnya. Sektor ini menjadi komponen penting dalam mendorong ekspor nonmigas, penyediaan lapangan kerja, serta pencapaian target investasi nasional,” ujar Jadi.

Senada, Ariastuty Sirait memaparkan bahwa berdasarkan data dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, realisasi investasi di Batam pada semester I tahun 2025 telah mencapai Rp38,15 triliun atau sekitar 63,58 persen dari target tahunan Rp60 triliun.

“Capaian ini salah satunya berkat kontribusi Batam yang menyumbang lebih dari 60 persen kapasitas produksi galangan kapal nasional. Saat ini terdapat 135 shipyard di Batam, menjadikan kota ini kontributor utama ekspor komponen dan jasa maritim ke Asia dan Timur Tengah,” jelas Ariastuty.

Ia menambahkan, perhatian khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto terhadap penguatan peran Batam sebagai lokomotif ekonomi nasional juga terlihat dari terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 dan 28 Tahun 2025, serta revisi PP Nomor 46 Tahun 2021 tentang luas wilayah kerja KPBPB Batam.

Ariastuty berharap, IMOX 2025 dapat menjadi wadah pertemuan jejaring global yang mendorong kerja sama dan investasi baru demi pertumbuhan industri maritim Batam, Kepri, dan Indonesia secara umum.

“Semoga Batam semakin kokoh sebagai pilar industri maritim nasional dan pusat industri alih kapal terkemuka di Indonesia,” pungkasnya.

Acara pembukaan IMOX 2025 secara resmi dilakukan oleh Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nyanyang Harris Pratamura, dan dilanjutkan dengan kunjungan ke sejumlah stan peserta.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota DPD RI Ismeth Abdullah, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Harris Pratamura, Ketua KADIN Batam Jadi Rajagukguk, Direktur Investasi BP Batam Dendi Gustinandar, CEO Fireworks Group Kenny Yong, serta jajaran FKPD Kota Batam.

Redaksi@www.rasio.co//

Kapolres Anambas Beri Peringatan Keras soal Beras Oplosan: Akan Ditindak Tegas

0

RASIO.CO, Anambas – Isu beras oplosan di Kabupaten Kepulauan Anambas mendapat perhatian serius dari Kapolres Kepulauan Anambas, AKBP I Gusti Ngurah A.B. Mantan Kasubbagan Ev Bagwasbang Rofaskon Slog Polri itu menyatakan bakal memperketat pengawasan untuk mencegah potensi peredaran beras oplosan.

“Kami akan cari informasinya. Jika potensinya ada akan kami lidik,” ujar AKBP I Gusti dikutip tribunbatam,, Kamis (7/8).

Menurut dia, pengawasan ketat telah dilakukan oleh Satreskrim Polres Anambas dengan menyasar pasar dan distributor. Ia menekankan pentingnya pengawasan ekstra karena suplai beras ke Anambas selama ini berasal dari luar daerah seperti Tanjungpinang, Batam, Jakarta, dan Kalimantan.

“Anggota sampai saat ini terus monitor. Beras di Anambas ini kan datangnya dari luar daerah, jadi perlu ekstra diawasi,” jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut berperan memberikan informasi jika menemukan indikasi adanya beras oplosan.

“Kalau ada masyarakat punya informasi, kami siap lidik. Di samping itu kami juga akan mencari informasi. Artinya sejalan bersamaan lah,” tambahnya.

Meski demikian, hingga kini belum ditemukan adanya beras oplosan yang beredar di wilayah Anambas. Ia berharap praktik manipulasi atau pencampuran beras tidak terjadi di daerah tersebut.

“Ya mudah-mudahan tidak ada. Semoga beras-beras yang masuk bagus-bagus dan harga tetap stabil, masyarakat tak dirugikan,” kata I Gusti Ngurah.

Sejalan dengan itu, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perdagangan dan Perindustrian (DKUMPP) Anambas juga turut merespons isu beras oplosan. Kabid Perdagangan DKUMPP Anambas, M. Kasim mengatakan, meskipun dari peninjauan dan laporan masyarakat belum ditemukan indikasi, pihaknya belum bisa memastikan bahwa Anambas benar-benar bebas dari beras oplosan.

“Kami belum bisa memastikan bahwa Anambas bebas beras oplosan. Kami akan intensifkan pengecekan lagi ke pasar dan distributor,” ujarnya.

Kasim menjelaskan, hal ini dikarenakan proses pengecekan yang dilakukan terhadap beras yang dijual oleh distributor belum dilakukan secara mendetail. Selain itu, pemahaman masyarakat dan pedagang di Anambas terhadap ciri-ciri beras oplosan juga masih terbatas.

“Kami juga berharap, kalau ada hal-hal seperti ini, pemerintah pusat cepat ambil tindakan ke kita daerah. Apalagi kita Anambas, kalau banyak beredar beras oplosan ini dan banyak dikonsumsi—ini misal ya—kita juga stok beras dari sana (Jakarta). Kalau ini ditarik, kita kan bisa kurang stok juga,” ungkapnya.

Meskipun belum ada temuan beras oplosan, Kasim mengaku pernah mendengar kabar adanya merek beras yang diragukan dan termasuk dalam 212 daftar temuan pusat. Salah satu merek yang disebut adalah Ramos.

“Dulu saya pernah lihat, tak tahu lah ya sekarang masih ada atau tidak. Tapi terakhir saya tanya ke pedagang toko, sudah tidak ada lagi beras merek itu. Tapi nanti kami pastikan lagi lah. Soalnya infonya kan beras masih ada yang akan masuk pakai kapal. Jadi kalau semua barang sudah masuk bisa lebih detail ngeceknya,” jelas Kasim.

Dalam kasus beras oplosan, Kasim menilai pedagang dan konsumen menjadi korban akibat kenakalan produsen. Hal ini diperparah dengan minimnya informasi serta kurangnya pemahaman para pedagang dan masyarakat terhadap kualitas beras.

Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk menggencarkan sosialisasi dan pembinaan kepada pedagang agar tidak memesan maupun menjual beras oplosan.

“Kami ini sifatnya pembinaan, bukan penindakan. Di kami juga tidak ada PPNS, jadi kalau misalnya ada yang mengarah ke pidana itu pihak APH yang menindak,” pungkasnya.

***

Polisi Tangkap 5 Pemuda Akali Sistem Judol, Tegaskan Pelapor Bukan Bandar

0

RASIO.CO, Yogyakarta – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) memastikan penangkapan lima pelaku judi online (judol) bukan berasal dari laporan pihak bandar, melainkan hasil tindak lanjut laporan masyarakat.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda DIY, AKBP Saprodin, menegaskan bahwa tidak ada relasi antara kepolisian dengan bandar judol. Ia juga menepis isu yang beredar di media sosial yang menyebut para pelaku merugikan bandar, sehingga dilaporkan ke polisi.

“Bukan (pelapor bukan bandar),” tegas Saprodin dikutip CNNIndonesia, Kamis (7/8).

“Itu (merugikan bandar) asumsi dari mana? (Yang beredar di media sosial) itu kan membias. Selama saya belum menemukan alat bukti yang cukup, saya tidak berani komentar,” lanjutnya.

Ia mengatakan, penyelidikan masih berlangsung, termasuk upaya pengungkapan peran bandar yang terkait. Namun, detail perkembangan belum dapat dipublikasikan demi kepentingan penyidikan.

Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, AKBP Slamet Riyanto, menambahkan bahwa penindakan terhadap para pelaku berawal dari laporan warga yang mencurigai aktivitas di sebuah rumah kontrakan di Banguntapan, Bantul.

“Informasi awal berasal dari warga yang melihat dan mendengar aktivitas mencurigakan. Informasi itu kami kembangkan bersama intelijen, lalu ditindaklanjuti secara profesional,” ungkap Slamet dalam keterangannya, Rabu (6/8) petang.

Petugas menangkap kelima pelaku saat tengah menjalankan praktik judi online. Mereka diduga mengeksploitasi celah sistem promosi dari berbagai situs judi daring.

“Mereka memainkan akun-akun baru dengan memanfaatkan promo untuk menambah deposit,” ujarnya.

Lima pelaku yang kini berstatus tersangka adalah RDS (32), EN (31), dan DA (22) warga Bantul; NF (25) warga Kebumen; serta PA (24) warga Magelang. RDS berperan sebagai koordinator, sedangkan empat lainnya bertindak sebagai operator.

Selama satu tahun menjalankan aksinya, para tersangka menggunakan sistem terorganisir dengan memanfaatkan 10 akun dalam satu perangkat komputer setiap harinya. Dalam sebulan, keuntungan yang didapat diperkirakan mencapai Rp50 juta yang masuk ke rekening RDS. Sementara para operator digaji Rp1,5 juta per minggu.

Kasus ini menjadi viral lantaran publik menilai para pelaku justru merugikan bandar judi online, namun mereka yang ditangkap. Muncul pula pertanyaan soal siapa sebenarnya pelapor dalam kasus ini.

Dalam penggerebekan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya tangkapan layar situs judi, lima unit ponsel beserta SIM, empat komputer, dan satu plastik berisi SIM bekas.

Kelima tersangka dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan/atau Pasal 303 KUHP jo. Pasal 55 KUHP dan/atau Pasal 56 KUHP.

***

Mantan Menag Yaqut Penuhi Undangan KPK Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

0

RASIO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Agama di era Presiden RI ke-7 Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas, memenuhi undangan klarifikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan korupsi pembagian kuota haji, Kamis (7/8).

Yaqut tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.28 WIB tanpa didampingi penasihat hukum. Kepada wartawan, ia mengaku hadir untuk memberikan klarifikasi dan keterangan seputar pembagian kuota haji selama dirinya menjabat.

“Alhamdulillah sehat. Saya dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji,” ujar Yaqut di hadapan awak media.

Ia menyampaikan bahwa dokumen yang dibawanya hanyalah Surat Keputusan (SK) pengangkatannya sebagai Menteri Agama. Soal isi klarifikasi, Yaqut enggan menjabarkan lebih lanjut.

“Nanti saya akan sampaikan keterangan di dalam, karena itu materi, saya enggak bisa sampaikan ke teman-teman,” katanya.

Terkait dugaan adanya politisasi dalam kasus ini, Yaqut menyatakan dirinya tidak mengetahui hal tersebut.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa penyelidikan akan fokus mendalami potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan kuota haji reguler dan khusus.

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2019, kuota haji Indonesia diatur dengan komposisi 92 persen untuk jemaah haji reguler dan 8 persen untuk haji khusus. Tambahan kuota 20.000 jemaah yang diberikan Arab Saudi tahun 2024 pun harus mengikuti pembagian ini. Idealnya, tambahan tersebut dibagi menjadi 18.400 jemaah reguler dan 1.600 jemaah khusus. Namun, Asep menyebut ada dugaan ketidaksesuaian, dengan komposisi pembagian kuota yang justru 50:50.

“Tadi ada proses-proses yang akan didalami. Ada di undang-undang diatur 92 persen dan 8 persen. Kenapa bisa 50-50 dan lainnya. Prosesnya juga, alur perintah dan aliran dana dari pembagian tersebut akan didalami,” jelas Asep.

Tambahan kuota tersebut diperoleh usai pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Putra Mahkota sekaligus PM Arab Saudi Mohammed bin Salman Al-Saud pada 19 Oktober 2023.

***

Bea Cukai Aceh dan BIN Daerah Perkuat Sinergi Pengawasan Wilayah Pabean

0

RASIO.CO, Banda Aceh – Dalam upaya memperkuat sinergi antarinstansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Aceh, Bier Budy Kismulyanto, bersama jajaran melakukan kunjungan ke Kantor Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Aceh, Rabu (6/8).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala BIN Daerah (Kabinda) Aceh, Brigjen TNI R. Andi Roediprijatna Wiradikoesoema.

Dalam pertemuan itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh menyampaikan harapan agar kerja sama antara Bea Cukai dan BIN Daerah Aceh dapat semakin erat, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap lalu lintas barang keluar dan masuk di wilayah pabean Indonesia.

Ia meyakini bahwa dukungan dari BIN Daerah akan memperkuat pelaksanaan tugas Bea Cukai di Aceh yang berbatasan langsung dengan jalur strategis perdagangan dan rawan penyelundupan.

Kabinda Aceh menyambut baik kunjungan tersebut dan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan tugas Bea Cukai. Ia menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menjaga stabilitas keamanan dan mencegah potensi pelanggaran hukum di wilayah Aceh.

Dalam suasana ramah tamah yang hangat, Kabinda juga berbagi pengalaman selama bertugas di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Barat dan Aceh. Cerita tersebut memberikan gambaran tentang tantangan dan dinamika dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah perbatasan.

Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen Bea Cukai Aceh dalam membangun komunikasi dan kolaborasi strategis dengan berbagai instansi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengawasan yang efektif, pelayanan optimal, serta perlindungan masyarakat yang lebih baik.

***

Bupati Karimun Resmikan Lapangan Futsal dan Tinjau Pengembangan BUMDes di Desa Gemuruh

0

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menghadiri sekaligus meresmikan Lapangan Futsal Desa Gemuruh, Kecamatan Kundur Barat, Rabu (6/8) kemarin.

Peresmian lapangan futsal ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Karimun dalam mendorong pengembangan fasilitas olahraga di tingkat desa.

Usai meresmikan lapangan, Bupati Karimun melanjutkan kegiatan dengan meninjau langsung Koperasi Merah Putih serta lokasi penangkaran ikan air tawar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gemuruh. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat perkembangan unit usaha desa yang berkontribusi pada peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Pengembangan fasilitas olahraga dan sektor ekonomi desa melalui koperasi serta budidaya ikan menjadi salah satu bentuk komitmen Pemkab Karimun dalam membangun desa secara menyeluruh, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun pemberdayaan pemuda.

Dengan hadirnya lapangan futsal dan penguatan kelembagaan ekonomi desa, diharapkan masyarakat Desa Gemuruh dapat semakin aktif dalam kegiatan positif dan mandiri secara ekonomi melalui pemanfaatan potensi lokal.

Redaksi@www.rasio.co//