Minggu, November 22, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1220

Kasus Pengadaan Bibit dan Seng Bergelombang Dinas Pertanian Kuansing Dilaporkan ke KPK

0

RASIO.CO, Pekanbaru – Kasus Dugaan korupsi program ‘Bantuan Bibit Kelapa Sawit dan Seng Bergelombang’ yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Kuansing tahun 2019 terus bergulir.

Kasus ini telah dilaporkan LBH Indragiri ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat 25 September 2020 lalu.

Direktur LBH Indragiri, Rahman Adrian Maulana, SH, laporan tersebut dilakukan sebagai upaya lembaga yang dipimpinnya mewujudkan tata pemerintah dan tata pengelolaan keuangan yang baik dan transparan dalam upaya kepedulian terhadap pembangunan daerah.

“Kita mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya dugaan korupsi program ‘Bantuan Bibit Kelapa Sawit dan Seng Bergelombang’ di Dinas Pertanian Kuansing, setelah kita tinjau ke lapangan dan wawancara dengan sejumlah warga, maka kita putuskan untuk melaporkan temuan ini ke KPK,” jelas Rahman. Jumat(09/10).

Apalagi dugaan ini, tambah Rahman, diperkuat dengan adanya audit dari BPK yang menemukan sejumlah kejanggalan dan ketidakberesan dalam pelaksanaan program yang menggunakan dana APBD ini.

Dengan dimasukkannya laporan ini ke KPK, Rahman berharap lembaga anti rasuah ini segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya laporan pengaduan awal dan penemuan indikasi dugaan program ‘Bantuan Bibit Kelapa Sawit dan Seng Bergelombang’ di Dinas Pertanian Kuansing tanpa tebang pilih bagi para pelaku yang terkait kegiatan ini.

“Kita juga berharap KPK memanggil dan memeriksa Kadis Pertanian Kabupaten Kuansing beserta pejabat yang terkait dengan program tersebut,” tegasnya.

Ditambahkannya, LBH Indragiri adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum yang berperan sebagai “social control of the change” dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan sosial dan hukum.

“Untuk mewujudkan misi itu, kita bekerjasama dengan lembaga penyelenggara pemerintah, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif guna terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN serta terciptanya pemerintah yang transparan,” tutupnya.

Seperti diketahui, berdasarkan audit BPK tahun 2019 itu ternyata, program pengadaan bibit kelapa sawit unggul dan seng bergelombang sarat masalah, diantaranya penerima yang tidak memenuhi syarat (lahannya belum siap tanam) serta peruntukan seng bergelombang yang tidak sesuai, bahkan tidak tepat sasaran. Diduga kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp2,1 miliar.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuansing, Emerson, tak menampik program itu ada masalah di lapangan. Namun ia berkilah bahwa temuan BPK itu hanya bersifat rekomendasi dan sudah dilakukan perbaikan di lapangan.

Wawan@www.rasio.co //

Dewan Pastikan Belum Ada penambahan Izin Gerai Alfamart di Batam

0

RASIO.CO, Batam – Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha pastikan tidak ada penambahan perizinan Alfamart baru, kalau ada penambahan kita kipas habis.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha saat dikonfirmasi awak media Rasio.co, Jum’at (9/10).

Utusan menjelaskan, memang pihak PTSP tidak ada lagi memberikan perizinan Alfamart, di awal gerai Alfamart ada 167 dan hitungannya sekarang ada 167 gerai.

“Kalaupun ada gerai Alfamart yang baru beroperasi itu hanya relokasi dari lokasi yang sebelumnya dan dipindah ke lokasi yang baru,” ujarnya

“Yang penting komitmennya Alfamart tidak lebih dari total 167 gerai Alfamart, contoh daerah ini rukonya tidak mau diperpanjang dan di geser ke lokasi yang baru,” jelas Utusan.

Ia menambahkan, yang mau kami pastikan dalam pemikiran kita saat ini adalah gerai Alfamart tidak melebihi dari hitungan 167. Jadi, apa yang disampaikan PTSP benar bahwa tidak ada penambahan perizinan baru.

“Artinya Alfamart maupun Indomaret di Batam dipastikan tidak ada penambahan perizinan baru. Kalau ada penambahan kita kipas habis,” tegas Utusan.

Karena kita sudah sepakat dengan jumlah tersebut, jadi Dewan pastikan tidak ada penambahan kalau ada penambahan kita kipas, tutupnya.

Sementara itu diberitakan sebelumnya bahwa sejak tahun 2019 dan 2020 dari Walikota Batam Muhammad Rudi sudah membatasi dan tidak ada penambahan untuk perizinan Alfamart maupun Indomaret.

Pemko sudah membatasi izin gerai Alfamart dan Indomaret sejak tahun 2018. Total gerai Alfamart dan Indomaret yang ada di seluruh Kota Batam sebanyak 361 unit dimana 194 gerai Indomaret dan 167 gerai Alfamart.

Pembatasan ini merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemko Batam untuk menjaga agar gerai modern ini tidak semakin menjamur dan bisa mematikan para pedagang kecil yang ada di sekitarnya.

Yuyun@www.rasio.co //

Ketua DPRD Batam Akan Teruskan dan Kawal Aspirasi Buruh Tolak Omnibus Law Sampai Pemerintah Pusat dan DPR RI

0

RASIO.CO, Batam – Ketua DPRD Kota Batam temui ribuan buruh yang tergabung dalam SPSI saat aksi unjuk rasa, di ruas jalan Kantor DPRD Kota Batam. Aspirasi akan kami teruskan dan akan kami kawal sampai Pemerintah Pusat dan DPR RI, Kamis (8/10).

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto meminta maaf atas keterlambatan hadir berjumpa tatap muka dengan saudaraku. Ia menjelaskan, karena disebelah kanan kita juga ada Aliansi Mahasiswa Kota Batam bersama kita juga turut prihatin atas peristiwa kejadian yang menimpa buruh.

“Alhamdulillah aspirasinya sama dan kami terima. Insyaallah saya janjikan kepada Aliansi Mahasiswa bahwa perjuangannya kami terima dan kami teruskan serta kami kawal sampai di Pemerintah pusat,” ujar Nuryanto.

Demikian juga kepada saudaraku sekalian, perjuangan aspirasi masyarakat SPSI silahkan berjalan, tapi ingat kita harus menjaga Batam yang kondusif dan Batam yang sehat.

Nuryanto menambahkan, Negara kita negara hukum, kita adalah orang-orang yang taat kepada hukum tentunya apapun situasi dan kondisinya kita harus berjuang melalui tananan dan aturan hukum yang berlaku.

“Aspirasi saudara kita dengar bersama sama, kami DPRD Kota Batam menerima sangat dengan senang hati dengan perjuangan saudara, aspirasi saudara akan kami teruskan akan kami kawal terhadap Pemerintah Pusat dan DPR RI. Artinya lebih cepat lebih bagus,” tegas Nuryanto.

Selamat berjuang, jaga Batam, jaga kesehatan. Inilah kota Batam yang saat ini kita banggakan, kita harus taat dan kita harus patuh. Mari kita berjuang bersama sama sesuai dengan hak kita masing masing, tutup Nuryanto.

Sementara itu, salah seorang buruh dalam aksi unjuk rasa tersebut menyatakan, kami sangat kecewa dengan DPR RI yang sudah mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Pendapat kami, bahwa Omnibus Law akan menyengsarakan buruh,” ucapnya.

Intinya, kami sangat kecewa bahwa DPRD Kota Batam sama seperti kami untuk menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, tutupnya.

Yuyun@www.rasio.co //

Tolak Omnibus Law, Ribuan Mahasiswa Unjuk Rasa di Dataran Welcome To Batam

0

RASIO.CO, Batam – Ribuan mahasiswa yang tergabung dari berbagai Aliansi Mahasiswa yang ada di Kota Batam menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, di depan dataran Welcome To Batam, Batam Centre, Kamis (8/10).

Dari hasil pantauan awak media Rasio.co, ribuan mahasiswa tersebut berkumpul di dataran Welcome To Batam dengan membawa atribut spanduk yang bertuliskan Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Terlihat Personil Kepolisian sudah berjaga jaga di lokasi untuk menjaga keamanan dari kerumunan mahasiswa yang hendak berorasi menuju ke kantor DPRD Kota Batam.

Hingga berita ini diterbitkan ribuan Mahasiswa masih berkumpul dan berorasi menunggu izin dari pihak kepolisian menuju ke Kantor DPRD Kota Batam.

Aksi unjuk rasa ini tidak hanya dilakukan oleh Mahasiswa, ribuan buruh yang tergabung dalam FSPMI di Kota Batam melakukan aksi yang sama disejumlah titik ruas jalan Batam Center.

Yuyun@www.rasio.co //

Gabungan Komunitas Driver Online Deklarasi Dukung INSANI, Ini Alasannya

0

RASIO.CO, Batam – Puluhan Ojek Online yang tergabung dalam Gabungan Komunitas Driver Online (GKDO) mendeklarasikan diri mendukung Isdianto – Suryani (INSANI) sebagai Calon Gubernur Kepri dan Wakil Gubernur Kepri pada Pilkada 2020.

Pernyataan sikap tersebut di bacakan langsung oleh Ketua Gabungan Komunitas Driver Online (GKDO) sekaligus Ketua PUK SPDT SPMI Gojek Batam, Gusril Alisar, di Kantor pemenangan INSANI, Dataran Engku Hamidah, Batam Center, pada hari Rabu (7/10).

Gusril menjelaskan, GKDO merupakan satu satunya gabungan komunitas ojol yang ada di Kota Batam yang mayoritas ada diseluruh wilayah.

“Dan hari ini kami menyatakan untuk mendeklarasikan dukungan kepada pasangan INSANI di Pilkada 2020 mendatang,” ujar Gusril.

Sebelumnya, kami sudah mengajukan beberapa permasalahan di ojol hingga melakukan unjuk rasa besar-besaran ke kantor DPRD Kota Batam termasuk ke Graha Kepri, dan waktu itu memang belum ada titik temu.

Dan terakhir kita mendapat undangan dari Gubernur Kepri di Golden Prawn beberapa waktu lalu dan kembali saya sampaikan tuntutan kami selama ini.

“Dan Alhamdulillah kita secara langsung dipertemukan ke Kadishub dan Kadisnaker Provinsi untuk mengakomodir apa yang menjadi tuntutan kita selama ini,” jelas Gusril.

“Dan inilah alasan kami, kenapa kami memberikan dukungan kepada INSANI, karena setelah kami mengajukan beberapa permasalahan yang dialami ojol, pak Isdianto sebagai Gubernur Kepri sudah menjawab secara langsung,” tegasnya.

Keputusan dari kawan-kawan di Komunitas Ojol yang berjumlah 56 komunitas dan beranggotakan kurang lebih 1.600 anggota memutuskan untuk memberikan dukungan kepada INSANI.

Gusril menambahkan, dalam waktu dekat ini pak Isdianto sebagai Gubernur Kepri sudah menyatakan akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dengan beberapa point. Maka nya dengan mutlak kita putuskan untuk mendukung INSANI.

“Sudah terlihat jelas dan memang harus kita menangkan INSANI ini supaya bisa kita kawal terus apalagi berkaitan dengan Perda,” ucapnya.

Perda yang kita minta ini tidak mudah karena prosesnya panjang artinya dari proses panjang ini kita berharap Gubernur yang kita dukung ini tentu menang dan supaya berjalan terus apa yang menjadi tuntutan kita.

Adapun isi Perda diantaranya supaya kawan-kawan ojol ini di legal kan secara hukum, memang kewenangan ada di pusat tapi seminimalnya Gubernur punya kapasitas untuk bisa menyampaikan kepada Kementrian Perhubungan bahwasanya ojol di Kepri menjadi angkutan umum.

Yang kedua adalah bagaimana adanya tarif minimum di kota Batam, tarif ini sudah dibuat aplikator memang sudah sesuai peraturan Mentri tetapi yang kita permasalah kan tarif yang tidak sama.

Dan yang ketiga bagaimana kawan-kawan ojol punya jaminan keselamatan atau kecelakaan disaat bekerja.

Dari pihak aplikator tidak menjamin kalau terjadi kecelakaan dan di tanggung sendiri, ini yang mau dibuat aturannya apabila ada kecelakaan yang dialami driver online mungkin dari Pemerintah bisa menanggung biayanya ataupun pihak aplikator dan ada di peraturan, tutup Gusril.

Ditempat yang sama, Sekretaris DPD Hanura Kepri, Uba Ingan Sigalingging menambahkan, pertemuan sudah beberapa kali kita lakukan dan pointnya adalah kita memiliki semangat yang sama dan keinginan untuk meningkatkan kualitas transportasi online di Batam, yaitu dalam rangka memberikan regulasi secara hukum agar mereka memiliki dasar pijakan didalam operasional mereka.

“Dan kedatangan mereka hari ini untuk mendeklarasikan diri dan menyatakan dukungan kepada Isdianto sebagai bukti kongkrit dari saling pengertian dan saling mendukung didalam upaya meningkatkan angkutan online,” jelas Uba.

Tentu ini menjadi tugas penting dan kami kebetulan di DPRD Kepri akan mendorong Pemprov untuk bisa membuat regulasi dalam memberikan semacam pijakan dan pedoman serta perlindungan kepada teman teman driver baik itu taksi maupun ojek online, tutup Uba.

Yuyun

DK Kepri Gelar Raker Finalisasi Proyek Investasi day 2020

0

RASIO.CO, Bintan – Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas(BP Bintan dan Karimun) gelar rapat kerja Finalisasi Proyek Investasi day untuk webinar IID 2020 di Asialink hotel Batam. Senin(05/10) kemarin.

Rapat Kerja yang dipiimpin Sekrtariat Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dihadiri peserta rapat Kantor Perwakilan BI Kepri serta Perwakilan BP dan DPMPTP se-Kepri.

Pembahasan dilakukan dengan tujuan Finalisasi 3 Proyek yang akan dipresentasikan pada webinar Indonesia Investment Day (IID) 2020 secara virtual serta Koordinasi persiapan webinar dan one on one meeting (O3M) Kepri di IID 2020.

“Sesuai hasil koordinasi dan penyampaian data dengan semua peserta rapat, terdapat 20 proyek yang akan ditawarkan pada IID 2020,”

“Sesuai konfirmasi DPMPTSP Tanjungpinang, proyek Fish Landing Base Tanjungpinang belum siap untuk ditawarkan sehingga tidak termasuk dalam proyek yang ditawarkan Kepri pada IID 2020,” Kata Plt Kepala BP Bintan Drs. H. Mohd Saleh H. Umar, MM melalui rilis diterima rasio.co. Rabu(07/10).

Kata dia, Pemilihan 3 proyek untuk dipresentasikan di webinar dipilih berdasarkan Proyek clean and clear yang diunggulkan dari tiap daerah sesuai kesepakatan BP dan DPMPTSP, lanjutnya seperti : Proyek Batam: Special Economic Zone – Aerocity Hang Nadim.

Proyek Tanjungpinang: Block E Area Development (Elderly Residence) FTZ Senggarang Project, Proyek Bintan: Halal Hub, Proyek Karimun: Industrial Warehouse Complex.

“Berdasarkan analisis dan diskusi bersama atas keempat proyek di atas, disepakati 3 proyek yang akan dipresentasikan pada webinar,”

“Special Economic Zone – Aerocity Hang Nadim, Proyek Bintan, Halal Hub, dan Proyek Karimun: Industrial Warehouse Complex.”terangnya.

Rangkaian kegiatan Road to IID 2020 dilakukan secara virtual berupa webinar dan O3M. Untuk Provinsi Kepulauan Riau, webinar dan O3M dijadwalkan pada tanggal 13-14 Oktober 2020 bertempat di Kantor BI Kepri.

Materi dan informasi narasumber pengisi webinar disampaikan kepada Tim IID Singapura paling lambat pada 8 Oktober 2020. Sementara gladi resik webinar akan dilaksanakan pada 12 Oktober 2020.

Disediakan maksimal 10 sesi O3M dengan investor, dimana informasi terkini terkait minat investor atas proyek Kepri dan jadwal O3M akan disampaikan oleh IIPC pada 9 Oktober 2020. Pelaksanaan O3M akan dihadiri oleh Instansi dan pemilik proyek, Tim Singapura dan BI Kepri. Bila dibutuhkan penerjemah untuk kelancaran O3M, dapat difasilitasi oleh BI Kepri.(r).

Redaksi@www.rasio.co//

Dewan Minta PTSP Kaji Ulang Perizinan Tower Sagulung

0

RASIO.CO, Batam – Diduga Pembangunan tower Telkomsel setinggi 32 Meter yang miring dan membuat resah warga setempat, Komisi I DPRD Kota Batam meminta pihak PTSP mengkaji ulang perizinan IMB.

Diduga Tower milik PT Telkomsel yang berdiri di pemukiman masyarakat tepatnya di RT 05 RW 15 Kavling Kamboja Kelurahan Sei Pelunggut Kecamatan Sagulung membuat keresahan tersendiri bagi warga yang berada di pemukiman tersebut.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Batam Budi Mardiyanto, SE., MM beserta Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha, Muhammad Fadhli dan Tan A Tie saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Batam, Rabu (7/0).

RDP tersebut juga dihadiri oleh Kabid Penanaman Modal & PTSP Kota Batam, M. Teddy Nuh, Pimpinan PT Telkomsel Batam, Camat Sagulung, Lurah Pelunggut, Ketua RT 05 serta perwakilan warga RT 05 RW 15.

Budi menjelaskan, dari pihak PTSP seyogyanya namanya pembangunan harus ada Izin Mendirikan Bangunan (IMB) nya dulu baru pelaksanaan pembangunannya.

“Nah yang terjadi sekarang ini fisik pembangunan sudah selesai bahkan sudah beroperasi tetapi izinnya belum terbit. Untuk itu kita tekankan untuk pihak PTSP mengkaji dari pada hasil RDP ini sendiri,” tegas Budi.

Ia menambahkan, kami tetap akan memantau dan sesuai dengan prosedur aturan yang benar. Maka kami tekankan tadi tolong jangan sampai Pemerintah dikatakan menghambat investasi, tetapi di satu sisi juga harus berjalan sesuai dengan aturan.

“Kalau memang itu berkoalasi kepada penghentian ya harus dilakukan, dan ini harus menjadi pertimbangan bagi Pemerintah,” jelas Budi.

Apa yang tadi disampaikan dari pihak PTSP sangat bijaksana tapi kita juga butuh nyata, masyarakat sebenarnya ada sesuatu yang tidak tersampaikan.

Kalau kita berbicara masalah tahapan sebenarnya sudah dilakukan, tapi memang ada hal yang belum terpenuhi salah satunya IMB tadi.

Terkait bagaimana aturan-aturan mendirikan tower seperti tinggi serta durasi jarak dari masyarakat, ini sebuah catatan khusus PTSP untuk menerbitkan IMB atau tidak, tutup Budi.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kota Batam, Utusan Sarumaha menambahkan, kita harus melihat juga sisi positifnya bahwa dengan kehadiran tower itu bisa membantu perjalanan telekomunikasi warga disana semakin lebih baik, itu harus kita lihat secara positif.

“Tapi bagi kami yang paling penting adalah kita akan melihat kajian dari pada pihak PTSP apakah layak dikeluarkan IMB atau tidak. Kalau memang kedepan tidak layak kita minta rekomendasikan supaya itu segera di bongkar,” ujarnya.

Utusan menambahkan, karena hari ini kita tidak menghadirkan BP Batam, kita juga ingin memastikan terkait legalitas lahan tersebut apakah itu benar KSB atau fasum.

“Hari ini kan kita masih meraba raba, saya pikir nanti ketika kita memanggil BP Batam maka semuanya akan terbuka informasinya dan nanti kita akan bersikap,” jelas Sarumaha.

Artinya tadi sudah disampaikan harus memperhatikan norma aspek kaidah tapi juga harus memperhatikan aspek kenyamanan dan keselamatan warga yang ada disana.

Sarumaha menjelaskan, kalau memang seandainya nanti dipastikan tidak mengalami roboh, tidak akan mengalami gangguan masyarakat sekitar saya pikir sikap PTSP yang melakukan kajian itu, dan kita bersama sama pertanyaan di RDP.

Kita meminta kepada pihak Telkomsel untuk menjaga kenyamanan dan tidak menimbulkan gejolak, sebaiknya itu dihentikan dulu operasional sementara, tutupnya.

Yuyun@www.rasio.co //

Bahtiar Sampaikan Rancangan Anggaran Perubahan

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Pjs. Gubernur Kepulauan Riau Bahtiar menyampaikan Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2020 dalam sidang paripurna yang digelar di Ruang Rapat Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (06/10).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan. Turut hadir sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditemui usai menghadiri sidang paripurna Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2020, Bahtiar menyampaikan merasa terhormat bisa pertama kali berdiri dan hadir pada Rapat Paripurna bersama DPRD provinsi Kepulauan Riau sebagai Pjs Gubernur Kepulauan Riau.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa memang tahun ini seluruh daerah, tidak hanya Kepulauan Riau mengalami perubahan kebijakan pengelolaan keuangan akibat pandemi covid-19 yang melanda secara tiba-tiba pada bulan Februari 2020.

Perencanaan anggaran yang telah dilaksanakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah akhirnya berubah baik dari sisi pendapatan dan belanja yang telah disusun sebelumnya.

“Sumber pendapatan baik bersumber dari dana transfer dari pusat maupun pendapatan asli daerah banyak yang berkurang akibat pandemi covid-19 ini. ini yang pelu kita lakukan untuk penyesuaian-penyesuaian,” ujarnya.

Ditambah lagi pada pandemi covid ini, Pemerintah daerah harus melakukan refocussing anggaran untuk penanganan kesehatan, memberikan safety net untuk meningkatkan ekonomi masyarakat serta anggaran untuk pelaksanaan pilkada maka harus melakukan perubahan dan beberapa pergeseran.

“Mudah-mudahan kita bisa selesaikan semua ini sebelum saya habis masa tugas di Kepri. Tugas saya memastikan penyelenggara pemerintahan daerah ini bisa berjalan lancar dan damai,” ujarnya.

Kepada DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Bahtiar menyampaikan rasa terimakasihnya karena dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam pengelolaan anggaran di pemerintahan untuk penanganan pandwmi covid-19.

“Kita sangat bersyukur karena semangat penyelenggara negara, baik di eksekutif, legislatif maupun yudikatif di saat negara ini tetap saling memahami sehingga penyelenggaraan negara tetap berjalan dengan baik walau berada dalam pandemic covid-19,” tutupnya.

Adapun Rancangan KUPA-PPAS Perubahan APBD TA. 2020 yang disampikan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menjadi acuan bagi DPRD untuk dibahas terlebih dahulu bersama tim TAPD Provinsi Kepulauan Riau sebelum ditetapkan menjadi Nota Keuangan APBDP Tahun 2020.

redaksi@www.rasio.co //

Bahtiar Ingatkan Netralitas Pegawai

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Pjs. Gubernur Bahtiar Baharuddin terus mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjaga netralitas.

Dan tidak terlibat politik praktis pada pilkada 2020 ini. Mereka harus menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya pemilihan kepala daerah.

“Kita ini sebagai ASN masih digaji dan dibiayai negara menggunakan APBD ataupun APBN. Oleh karena itu sebagai abdi negara wajib hukumnya bagi kita untuk netral,” kata saat mengikuti acara Video Conference Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (07/10).

Tampak hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah, kepala Badan Kesbangpol linmas Lamidi dan Inspektur Daerah Irmendes. Hadir juga Ketua KPU provinsi Kepulauan Riau Sriwati dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Sjahri Papene.

Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN yang secara resmi dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, juga dihadiri secara virtual oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPK RI Firli Bahrui, Ketua KASN Agus Pramusinto, beberapa pimpinan kementerian dan lembaga serta anggota KPU dan Bawaslu pusat.

Berdasarkan UU No.5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara, Bahtiar menyampaikan bahwa telah sangat jelas bahwa Aparatur Sipil Negera (ASN) baik dalam Pemilu maupun Pilkada tetap memiliki hak politik untuk memilih.

Namun tidak boleh mengekperasikannya di ruang publik karena terikat dan harus berpegang teguh pada sumpah jabatan, kode etik dan harus mematuhi larangan dalam undang-undang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN dalam pilkada.

”ASN dalam pilkada harus netral. Tapi bukan berarti tidak boleh memilih. Silakan pilih tapi nanti pada waktu pemilihan 09 Desember nanti di bilik suara. Di situlah nanti anda kreasikan hak politiknya,” jelasnya.

Untuk mengawal netralitas ASN ini, Bahtiar mengharapkan peran serta semua masyarakat untuk ikut mengawasi di lapangan. Jika ada temuan pegawai ikut dalam pemenangan salah satu pasangan calon, segera laporkan ke aparat terkait, seperti Panwas, polisi dan KPU, dan nanti akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Berdasarkan laporan tersebut, KASN akan mengeluarkan rekomendasi yang akan disampikan ke Pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti hukuman yang tepat bagi ASN yang melanggar netralitas.

”Jika ada ASN yang ketahuan tidak netral akan kita lakukan penindakan dengan segera. Sanksinya cukup jelas, baik dari hukuman disiplin tingkat rendah, sedang, dan berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” ujarnya.

Untuk menjaga netralitas itu, Pemprov Kepri pun menerbitkan Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Imbauan bernomor 800/1363.1/BKPSDM-SET/2020 itu memang menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 444/K.Bawaslu-KR/PM.00.01/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan demi terciptanya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta berintegritas, beretika, bermartabat.

Dalam surat yang ditandantangi Sekdaprov H TS Arif Fadillah itu juga menyebutkan soal sanksi untuk mereka yang tidak netral. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 5 bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud akan dijatuhi hukuman disiplin. Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tingkat hukuman disiplin terdiri dari, Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang hingga Hukuman Disiplin Berat.

redaksi@www.rasio.co //

Upaya Membangkitkan Budidaya Kelautan di Tengah Pandemi

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadilah menegaskan bahwa wilayah Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Kamboja, Malaysia dan Vietnam. Dan berkaitan dengan situasi Covid-19 ini, menurutnya dampaknya cukup luar biasa.

Akibatnya meskipun wisata Kepri berada diperingkat ke-3 di Indonesia, namun dirasankan sangat menurun sekali. Bahkan sektor industri juga mengalami penurunan karena bahan baku dari luar negeri tidak bisa masuk.

Kondisi ini disampaikan Arif saat memaparkan secara virtual webinar ‘Solisi Pembiayaan dan Pemasaran Produk Perikanan diTengah Pandemi’ dengan tema ‘Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Perikanan’ di ruang rapat lantai 3 Kantor Gubernur Dompak, Tanjungpinang, Selasa (6/10).

Di seluruh Provinsi Kepri papar Arif tercatat sebanyak 2.132 koperasi, koperasi nelayan berjumlah 262 dan UMKM berjumlah 160.290.

“Para pelaku usaha dibidang Kelautan dan Perikanan sangat memerlukan kemudahan akses pembiayaan. Selain itu masalah lainnya adalah tingginya biaya logistik yang berdampak kepada tingginya harga jual dari pulau terluar, rendahnya pemanfaatan teknologi bagi koperasi dan UMKM dalam pengelolaan bahan baku dan rendahnya kualitas kemasan produk koperasi dan UMKM. Apa yang menjadi kendala para pengusaha dibidang kelautan dan perikanan itulah yang ingin terus kita dongkrak agar maju,” ungkapnya.

Dijelaskan Arif juga sesuai laporan bupati dan walikota, bahwasanya para nelayan tangkap tidak punya akses pemasaran, ditambah lagi daya beli masyarakat sekarang kurang.

“Pasar lokal, restoran dan hotel di Kepri yang dulunya sangat eksis didunia Pariwisata sekarang tampak kosong karena semuanya terbatas,” katanya.

Dampak dari Covid-19 bagi usaha Perikanan dan budidaya ikan laut di Kepulauan Riau adalah menurunnya harga jual secara drastis.

Adapun hasil budidaya ikan, seperti kerapu biasanya dijual ke Malaysia, Singapura dan Hongkong. Untuk ikan hidup sebelum Covid-19 ada yang diekspor nanun namun semenjak coroba tidak ada lagi. Melainkan hanya di jual di pasar lokal dengan kondisi daya seralbyang tidak maksimal.