Rabu, Mei 27, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1487

Pemrov DKI Jakarta Tak Perpanjang Izin Hotel Alexis

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi tak memperpanjang izin usaha hotel dan griya pijat Alexis di Jalan Martadinata, Kelurahan Pademangan, Jakarta Utara.

Keputusan tak memperpanjang izin ini tertuang dalam surat yang ditandatangani Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi dan ditujukan kepada Direktur PT Grand Ancol Hotel.

Dalam surat tanggal 27 Oktober 2017 tersebut, Edy menjelaskan beberapa alasan tak memperpanjang izin Alexis. Pertama, berdasarkan pertimbangan isu di media massa terkait kegiatan yang tidak diperkenankan dan dilarang yang diselenggarakan di hotel dan griya pijat Alexis.

Dalam suratnya, Edy tak menjelaskan dengan detail mengenai kegiatan Alexis yang dianggap tidak diperkenankan dan melanggar hukum.

Sejak masa kampanye pemilihan gubernur Jakarta, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno kerap berjanji akan menutup Alexis jika terpilih terkait dengan isu hotel tersebut menjadi ajang prostitusi.

“Kami tegas, kami tidak menginginkan Jakarta menjadi kota yang membiarkan praktik-praktik prostitusi. Dan kami mendengar laporan, mendengar keluhan dari warga dan juga pemberitaan-pemberitaan,” kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan, Senin (30/10).

Alasan berikut yang dipaparkan Edy adalah penyelenggara usaha pariwisata harus mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan yang melanggar hukum.

Ketiga, alasan pemerintah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

“Sehubungan dengan hal tersebut maka permohonan tanda daftar usaha pariwisata hotel Alexis belum dapat diproses,” demikian yang diungkap Edy dalam surat yang diterima Katadata.

Dalam membuat keputusan tak memperpanjang izin Alexis, Edy berdasarkan pada beberapa aturan sebagai berikut yakni: pertama, Peraturan Daerah (perda) DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Kedua, Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang rencana detail tata ruang dan peta zonasi. Ketiga, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata. Keempat, Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 tahun 2015 tentang kepariwisataan dan kelima, Peraturan Gubernur Nomor 133 tahun 2012 tentang pendaftaran usaha pariwisata.

Selain berjanji menutup Alexis, Anies-Sandi juga berjanji akan menghentikan pembangunan reklamasi Teluk Jakarta.

Print Friendly, PDF & Email

Polda Gelar Apel Pasukan Aman Nusa II-2017

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Batam – Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian memimpim langsung apel Pasukan Aman Nusa II-2o17 menghadapai Kontijen Bencana yang dilaksanakan di Lapangan Mapolda. Senin(30/10/2017).

Dalam sambutan Kapolda menyampaikan Adapun maksud dari diadakannya Apel Gelar Pasukan ini adalah untuk mengecek kesiapan baik personel maupun perlengkapan serta menghimpun semua kekuatan yang ada untuk ikut serta berpartsipasi dalam usaha penaggulangan bencana baik mencegah maupun pemulihan pasca bencana alam yang tidak dapat dihindari.

Sebagai negara yang berada di daerah rawan bencana, baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan juga oleh ulah manusia, kejadian bencana di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sampai saat ini kita masih banyak kelemahan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun diharapkan mampu untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengambil tindakan pencegahan terhadap bencana, sehingga dapat mengurangi tingkat risiko dari bencana itu sendiri.

Dengan semakin meningkatnya intensitas bencana dan keragamannya, maka upaya penanggulangan bencana perlu ditangani secara komprehensif, multi sektor, terpadu dan terkoordinasi antara semua stageholder yang ada.

Seperti yang kita ketahui bersama, Daerah Kepualuan Riau merupakan daerah rawan bencana seperti banjir, tanah longsor, laka laut dan lain sebagainya, maka dari itu amat sangat diperlukan adanya koordinasi dan kerjasama yang baik di semua unsur yang berkaitan dengan penanggulangan bencana baik Tni, Polri, BNPB, Basarnas maupun unsur masyarakat lainnya guna tercapainya satu pola pikir dalam menanggulangi bencana yang terjadi di daerah kita, kepulauan riau.

Untuk itu Kapolda berharap kepada seluruh stageholder yang berkompetensi dalam penanggulangan bencana agar terus meningkatkankualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pengintegrasian penanggulangan bencana disemua lini dari tingkat kelurahan hingga provinsi, Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia melalui pendidikan dan pelatihan gabungan penanggulangan bencana.

Meningkatkan kualitas data, informasi, dan pelaporan kejadian bencana melalui optimalisasi pemanfaatan posko dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Pelaksanaan pembentukan dan pengembangan daerah tangguh bencana untuk membangun kemandirian masyarakat dalam penanggulangan bencana, dan Berikan kemudahan bagi keterlibatan swasta dan masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.(red/r).

Print Friendly, PDF & Email

Ulzana ZieZie Mantan Gadis Sampul Terlibat Korupsi Umrah Tanjungpinang

Redaktur
-
0
Ulzana ZieZie Mantan Gadis Sampul Terlibat Korupsi Umrah Tanjungpinang

RASIO.CO, Batam – Ulzana ZieZie selaku direktur utama PT Buana Mitra Krida Utama ditangkap penyidik Polda Kepri karena terlibat dugaan korupsi pengadaan IT UMRAH yang merugikan negara Rp12.4 milyar.

Ironisnya, Ulzana ZieZie merupakan mantan finalis gadis sampul majalah gadis pada usia 15 ditahun 1992 asal Bogor.Ulzana ditangkap dipintu kedatangan 3 bandara Soetta Jakarta.MInggu(29/10/2017 pukul 22.00 WIB. Ulzana saat ditangkap baru tiba dari Makasar bersama suami.

Ulzana Zie-Zie merupakan Direktur Utama PT Buana Mitra Krida di Bogor, dimana tahun 2015 merupakan salah satu perusahaan distributor yang mendukung PT Jovan Karya Perkasa milik Gultom pemenang tender pengadaan alat IT UMRAH.

Pantauan dibandara Hang Nadim mengunakan pesawat Garuda GA 150 yang tiba sekitar pukul 08.00 WIB bersama penyidik dan langsung diboyong ke Polda Kepri mengunakan mobil avanza putih didampingi suami.

” Dua hari ini terlihat penyidik polda datang kesini dan tergesa-gesa bawa orang, namun tidak tahu pasti siapa mereka,” Kata salah seorang driver taxi yang enggan dipublis. Senin(30/10/2017).

Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, Sistem Informasi dan Keuangan universitas UMRAH Tanjungpinang, Hery Suryadi, S.IP, M.Si berhasil ditangkap Kepolisian Tipikor Polda Kepri di hotel Ibis Taman Ismalik Marzuki di Jakarta. Sabtu(29/10/2017).

Hery Suryadi tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan pengadaan barang program integrasi sistem informasi UMRAH senilai Rp29 milyar yang merugikan negara lebih kurang Rp12.4 Milyar dan Heri Suryadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).

Terpantau dibandara Hang Nadim Batam sampai di sekitar pukul 08.00 WIB menggunakan pesawat garuda GA 150 yang dikawal ketat kepolsian.

Setiba diruang kedatangan terlihat tersangka mengunakan baju warna biru gelap berlogo “Rock” langsung digiring penyidik menuju mobil avanza, namun penangkapan tidak sempat menyita perhatian penumpang lainnynya, pasalnya tersangka tidak diborgol.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes S Erlangga beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT ini sudah menetapkan empat tersangka dari hasil perkara penyidik.

Kempat orang tersebut PPK berinisial HS, Kontraktor Pelaksana PT. JKP berinisial HG dan dua dari perusahaan distributor YS serta UZ.

” Hasil gelar perkara penyidik sudah ditetapkan empat tersangka,” kata Kombes Erlangga melalui sambungan selualrnya. Minggu(29/10/2017).

Saat ini Hery Suryadi sedang diperiksa inten lebih lanjut di Polda Kepri oleh penyidik.

Diberitakan sebelumnya, Kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT senilai Rp29 milyar UMRAH Tanjungpinang dikabarkan polisi sudah menetapkam empat orang tersangka bahkan telah mengirim SPDP terhadap Kejati.

Pasalnya, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT 29 milyar telah merugikan negara lebih kurang Rp12 milyar hasil audit BPKP dan diduga kempat orang tersebut PPK berinisial HS, Kontraktor Pelaksana PT. JKP berinisial HG dan dua dari perusahaan distributor YS serta UZ.

APRI@www.rasio.co

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Korupsi UMRAH: Direktur Distributor Ditangkap di Apartemen Harion Square

Redaktur
-
1
Korupsi UMRAH: Direktur Distributor Ditangkap di Apartemen Harion Square

RASIO.CO, Batam – Jajaran Tipikor Krimsus Polda Kepri berhasil menangkap Yusmawan selaku Direktur ditributor pengadaan alat IT universitas UMRAH Tanjungpinang.

Direktur 3  perusahaan PT. Baya, PT. Daham dan PT. Inca di tangkap penyidik di kantornya terletak di Apartemen miliknya MT Harion Square Lantai 9 No. 3. sabtu(29/10/2017).

Tersangka Yusmawan ditetapkan tersangka setelah Polda Kepri menggelar perkara serta mengirim SPDP terhadap Kejati Kepri beberapa hari lalu dan diboyong ke Batam mengunakan pesawat garuda GT 150.

Mendarat di Batam sekitar pukul 08.00 WIB berbarengan dengan tersangka Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, Sistem Informasi dan Keuangan universitas UMRAH Tanjungpinang, Hery Suryadi.

Yusmawan terpantau awak media mengunakan baju kaos warni pink dilapis kemeja warna putih berjalan santai sambil menyandang tas polo sambil memainkan Hanphone, namun wajahnya terlihat tengang saat digiring naik mobil avanza oleh penyidik.

Kedua tersangka ini langsung diboyong ke Polda Kepri tampa diborgol dan kabarnya saat ini sudah resmi ditahan untuk proses hukum labih lanjut.

” Sudah ditahan keduanya di Mapolda,” kata Jusri Sabri ketua LSM Getuk melalui sambungan selularnya.

Sebelumnya, Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, Sistem Informasi dan Keuangan universitas UMRAH Tanjungpinang, Hery Suryadi, S.IP, M.Si berhasil ditangkap Kepolisian Tipokor Polda Kepri di hotel Ibis Taman Ismalik Marzuki di Jakarta.

Hery Suryadi tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan pengadaan barang program integrasi sistem informasi UMRAH senilai Rp29 milyar yang merugikan negara leabih kurang Rp29.4 Milyar dan Heri Suryadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).

Terpantau dibandara Hang Nadim Batam sampai di sekitar pukul 08.00 WIB menggunakan pesawat garuda GA 150 yang dikawal ketat kepolsian.

Setiba diruang kedatangan terlihat tersangka mengunakan baju warna biru gelap berlogo “Rock” langsung digiring penyidik menuju mobil avanza, namun penangkapan tidak sempat menyita perhatian penumpang lainnynya, pasalnya tersangka tidak diborgol.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes S Erlangga beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT ini sudah menetapkan empat tersangka dari hasil perkara penyidik.

Kempat orang tersebut PPK berinisial HS, Kontraktor Pelaksana PT. JKP berinisial HG dan dua dari perusahaan distributor YS serta UZ.

” Hasil gelar perkara penyidik sudah ditetapkan empat tersangka,” kata Kombes Erlangga melalui sambungan selualrnya. Minggu(29/10/2017).

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi(Kajati) Kepri Yunan Harjaka, SH, MH membenarkan SPDP diterima dari Tipikor Ditkrimsus Polda Kepri, namun berkasnya belum.

” Sampai Saat ini hanya SPDP belum ada berkas yang dikirim kekejati,” ujarnya singkat melalui sambungan selularnya. Kamis(26/10/2017).

Sedangkan Direktur Reserse Kriminal Khusus(Ditkrimsus) Polda Kepri Kombes Pol Budi Suyanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya bakal tersangka karena kasus sudah jelas ada ditipikor, karena hasil audit BPKP kerugian negara sudah ada.

” Besar kerugian negara lebih rinci , saya cek dulu, sabar y,” ujarnya singkat.

APRI@www.rasio.

 

Print Friendly, PDF & Email

Kasus Korupsi: Warek UMRAH Ditangkap Polisi di Hotel Ibis Jakarta

Redaktur
-
2

RASIO.CO, Batam – Wakil Rektor Bidang Umum, Perencanaan, Sistem Informasi dan Keuangan universitas UMRAH Tanjungpinang, Hery Suryadi, S.IP, M.Si berhasil ditangkap Kepolisian Tipikor Polda Kepri di hotel Ibis Taman Ismalik Marzuki di Jakarta. Sabtu(29/10/2017).

Hery Suryadi tersandung kasus dugaan korupsi pengadaan pengadaan barang program integrasi sistem informasi UMRAH senilai Rp29 milyar yang merugikan negara lebih kurang Rp12.4 Milyar dan Heri Suryadi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK).

Terpantau dibandara Hang Nadim Batam sampai di sekitar pukul 08.00 WIB menggunakan pesawat garuda GA 150 yang dikawal ketat kepolsian.

Setiba diruang kedatangan terlihat tersangka mengunakan baju warna biru gelap berlogo “Rock” langsung digiring penyidik menuju mobil avanza, namun penangkapan tidak sempat menyita perhatian penumpang lainnynya, pasalnya tersangka tidak diborgol.

Kabid Humas Polda Kepri Kombes S Erlangga beberapa waktu lalu mengatakan, bahwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT ini sudah menetapkan empat tersangka dari hasil perkara penyidik.

Kempat orang tersebut PPK berinisial HS, Kontraktor Pelaksana PT. JKP berinisial HG dan dua dari perusahaan distributor YS serta UZ.

” Hasil gelar perkara penyidik sudah ditetapkan empat tersangka,” kata Kombes Erlangga melalui sambungan selualrnya. Minggu(29/10/2017).

Saat ini Hery Suryadi sedang diperiksa inten lebih lanjut di Polda Kepri oleh penyidik.

Diberitakan sebelumnya, Kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT senilai Rp29 milyar UMRAH Tanjungpinang dikabarkan polisi sudah menetapkam empat orang tersangka bahkan telah mengirim SPDP terhadap Kejati.

Pasalnya, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat IT 29 milyar telah merugikan negara lebih kurang Rp12 milyar hasil audit BPKP dan diduga kempat orang tersebut PPK berinisial HS, Kontraktor Pelaksana PT. JKP berinisial HG dan dua dari perusahaan distributor YS serta UZ.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi(Kajati) Kepri Yunan Harjaka, SH, MH membenarkan SPDP diterima dari Tipikor Ditkrimsus Polda Kepri, namun berkasnya belum.

” Sampai Saat ini hanya SPDP belum ada berkas yang dikirim kekejati,” ujarnya singkat melalui sambungan selularnya. Kamis(26/10/2017).

Sedangkan Direktur Reserse Kriminal Khusus(Ditkrimsus) Polda Kepri Kombes Pol Budi Suyanto saat dikonfirmasi membenarkan adanya bakal tersangka karena kasus sudah jelas ada ditipikor, karena hasil audit BPKP kerugian negara sudah ada.

” Besar kerugian negara lebih rinci , saya cek dulu, sabar y,” ujarnya singkat.

Sebelumnya, Ketua LSM Gerakan Tuntas Korupsi(Getuk)Tanjungpinang Jusri Sabri sebagai pelapor dugaan korupsi UMRAH mengharapkan pihak kepolisian Polda Kepri segera menetapkan tersangka dugaan korupsi pengadaan alat IT senilai Rp29 milyar.

Pasalnya, kasus dugaan korupsi pengadaan Program Integrasi Sisten Akademik dan Administrasi univesrsitas Maritim Raja Ali Haji(UMRAH)mengunakanan dana APBN tahun 2015 dengan nilai kontrak Rp29 Milyar ini, sudah menjadi perhatian masyarakat Kepri.

” Saksi-saksi sudah cukup banyak diperiksa penyidik, bahkan pejabat pentingpun sudah diperiksa dan kami berharap dalam waktu dekat sudah ada tersangka yang ditetapkan kepolisian,” Kata Jusri Sabri melalui sambungan selularnya. Selasa(04/10/2017).

Lanjut Dia, Kami sangat percaya pihak penyidik dalam keseriusan mengungkap kasus dugaan korupsi yang sudah sangat memalukan dunia pendidikan Kepri, dimana pendidikan merupakan harapan anak negeri.

” Intinya masyarakat tahu bahwa kasus ini atensi polisi untuk mengungkap oknum koruptornya,” ujarnya.

APRI@www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Ramai-ramai Tolak Kemerdekaan Catalonia

Redaktur
-
0

RASIO.CO, jakarta – Jumlah negara yang menolak kemerdekaan Catalonia dari Spanyol makin bertambah. Setelah Inggris, dan Jerman, kini Indonesia dan Meksiko juga menolak.

Seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/10/2017), Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Catalonia dan tidak mendukung pemisahan Catalonia dari Spanyol.

“Indonesia tidak mengakui pernyataan sepihak kemerdekaan Catalonia,” kata pernyataan dari Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi seperti dilansir pada laman resmi Twitter Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Sabtu (28/10/2017).

Pemerintah Indonesia juga menganggap Catalonia sebagai bagian dari wilayah Spanyol.

“Catalonia adalah bagian integral Spanyol. Indonesia tidak akan mengakui kemerdekaan Catalonia,” demikian pernyataan Menlu Retno Marsudi pada laman resmi Twitter Kemlu RI.

Catalonia menyampaikan deklarasi kemerdekaan sepihak setelah wilayah tersebut mengadakan referendum penentuan nasib sendiri pada 1 Oktober lalu.

Namun, referendum tersebut dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol, karena melanggar konstitusi Spanyol.

Selain Indonesia, beberapa negara lain pun menyatakan tidak mengakui kemerdekaan Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol, salah satunya Jerman.

Pemerintah Jerman telah menyatakan dukungan kepada pemerintah Spanyol dalam sengketanya separatis di Catalonia. Jerman pun menyatakan tidak akan mengakui deklarasi kemerdekaan yang disampaikan parlemen Catalonia.

Meksiko juga tidak akan mengakui deklarasi kemerdekaan Catalonia dari Spanyol, tulis Presiden Meksiko Enrique Pena Nieto dalam posting Twitter, Jumat (27/10/2017) malam waktu setempat atau Sabtu pagi WIB.

Gejolak politik di Spanyol semakin menjadi-jadi kemarin setelah pemerintah pusat membebastugaskan presiden dan parlemen Catalonia beberapa jam setelah daerah itu memproklamasikan kemerdekaan.

Pena Nieto tegas-tegas menyatakan berdiri di sisi Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy saat dia menghadapi krisis politik yang paling akut sejak demokrasi menyapa negeri itu pada 1978.

“Meksiko tidak akan mengakui proklamasi kemerdekaan sepihak Catalonia,” tulis Pena Nieto.

“Kami mengharapkan solusi politik nan damai.”

Negara-negara seperti Prancis, Jerman dan Amerika Serikat juga menyuarakan dukungan yang sama untuk persatuan Spanyol.

Spanyol jatuh ke kondisi yang tidak menentukan pada 1 Oktober ketika Catalonia, negara bagian kaya raya di bagian timur laut Spanyol yang menyumbang 20  persen dari total pendapatan domestik bruto Spanyol, menggelar referendum kemerdekaan yang disebut ilegal oleh pemerintah pusat.

Para pendukung separatisme dinyatakan sebagai pemenang, kendati yang memberikan suara pada referendum itu hanya 43 persen dari total hak pilih.

Beberapa saat setelah referendum itu, Menteri Luar Negeri Meksiko Luis Videgaray menyatakan bahwa negaranya mendukung Spanyol bersatu, demikian Reuters.(red/bs).

Print Friendly, PDF & Email

Ini Kendala Membangun Infrastruktur Daerah Perbatasan Kepri

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Batam – Saat ini, baru 77,34 % seluruh wilayah di Provinsi Kepri yang telah terlistriki. Ditargetkan, pada 2019 mendatang, seluruh desa dan kota di Provinsi Kepri bakal terlistriki. Meskipun sejumlah kendala masih menghadang hingga hari ini.

Demikian ungkap PLT Manager, PLN UP2K Kepri, Yuniar Budi Satrio, ST pada diskusi
bertajuk, “Peran Media Memotret 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Perbatasan Kepri” yang digelar di kampus Batam Tourism Polytechnic (BTP) Batam, Jum’at 27 Oktober 2017.

Diantara kendala yang dihadapi PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau dalam membangun infrastruktur kelistrikan di perbatasan Kepri adalah, kondisi geografis yang mayoritas laut, faktor cuaca dan iklim di Kepri yang tidak menentu dan tak ada fasilitas bongkar muat pelabuhan.

“Untuk ke Pulau Laut dari Natuna itu memakan waktu 7 jam naik pompong dari Natuna,” ujar Yuniar Budi Satrio pria kelahiran Tulungagung itu.

Selain Yuniar Budi, hadir juga tiga orang pembicara. Yaitu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kepri Guntur Sakti, Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Kepri Haryono dan Sekretaris Dewan Kehormatan PWI Kepri Richard Nainggolan.

Diskusi yang dihadiri lebih dari 100 orang mahasiswa dan wartawan itu, dibuka oleh
Direktur BTP Batam, M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA yang tampil sebagai keynote speaker.

“Media sangat penting bagi pariwisata, tanpa media, pariwisata Kepri tidak akan ada-apanya,” ujarnya.

Maka, untuk ikut berkontribusi memajukan pariwisata Kepri, lanjut M. Nur Nasution, pada tanggal 23 November 2017 mendatang, kampus BPT Batam akan mengundang seorang tokoh MICE dari Inggris untuk mendapatkan masukan bagaimana memajukan Kepri dengan event-event.

Selain itu, pihaknya juga akan mengundang tokoh soal destinasi dari Australia. Semua itu perlu dukungan media,” tegas Direktur BTP Batam.

Sementara itu, Kadis Kominfo Kepri Guntur Sakti dalam paparannya mengatakan, sejak Jokowi-JK memimpin, adakah kebijakan yang mendukung daya saing Kepri? Ternyata ada. Yaitu PP 105 yang memudahkan masuknya kapal-kapal yard asing ke Indonesia.

“Saat ini, ada 4000 yard yang parkir di Singapura, itu adalah pasar besar di depan mata kita. Selama ini, mereka masih bermain di Filipina dan daerah lain. Padahal
kita punya destinasi yang jauh lebih luas dan indah, kita juga punya jalur equator di Lingga,” papar Guntur Sakti.

Kemudian, Jokowi-JK mengeluarkan kebijakan bebas visa. Dulu hanya 15 negara bebas visa, kini 169 negara bebas visa masuk ke Indonesia. Dengan kebijakan ini, Kepri paling dapat rejeki nomplok, karena Kepri memiliki 17 pelabuhan fery internasional.
“Pertanyaannya adalah, dengan dua kebijakan Jokowii itu, apakah Kepri bisa memanfaatkan peluang tersebut,” tanya Guntur Sakti.

Sedangkan Kepala Biro Pemerintahan dan Perbatasan Kepri Haryono mengungkapkan, Presiden Jokowi telah memberikan perhatian lebih terhadap Natuna. Karena memang wilayahnya yang strategis, berbatasan langsung dengan Vietnam dan Cina.

Dalam membangun wilayah perbatasan, ungkap Haryono, kita mengenal istilah, pendekatan keamanan dan pendekatan kesejahteraan. Bahkan ada tokoh yang mengatakan, pendekatan tembok dan mangkok.

Sayangnya, kewenangan dan kebijakan Biro Perbatasan Kepri untuk membantun wilayah perbatasan sangat terbatas. “Sejumlah pembangunan di Kepri, dilakukan oleh kementerian pusat,” tegas Haryono.

Sementara itu, Sekretaris Dewan Kehormatan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Provinsi Kepri, Richard Nainggolan menjelaskan, sebagai wartwan pihaknya hanya akan memotret tiga tahun pemerintah Jokowi-JK itu dari kaca mata media. Yaitu, memotret fakta.

“Sumatera dulu mimpi punya tol, sekarang sudah dibangun dan sedang berjalan. Kalau dulu Jawa sentris, sekarang tidak lagi. Sekarang di Sulawesi sedang dibangun jalan kereta api. Semua itu adalah hal yang nyata,” paparnya.

Kemudian, lanjut Rihchard, apakah di Kepri dibangun jalan tol, tidak ada. Karena Kepri banyak laut. Makanya, dibuat program tol laut. Itu nyata. Artinya, kalau kita membandingkan secara kasat mata, banyak kemajuan.

APRI@www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Unrika Buka Penerimaan Mahasiswa Magister Manajemen

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Batam – Universitas Riau kepulauan Batam memberi kesempatan kepada warga masyarakat yang berniat melanjutkan pendidikan jenjang lebih tinggi yakni Magister Manajemen.

“ Ya, kami masih membuka pendaftaran untuk S2 Prodi Magister Manajemen,” kata Kepala Badan Pengurus Harian Universitas Riau Kepulauan, Arifin Nasution didampingi Ka. Prodi MM Dr. Sri langgeng kepada rasio.co di ruang kerjanya. Jumat(27/10/2017).

Ia menyebutkan program MM ini dibuka awal tahun 2017 untuk Tahun Ajaran 2016/2017, dan penerimaan mahasiswa baru MM ini merupakan Batch.2.

Menurut Arifin, dibukanya program MM ini mengingat banyaknya peminat yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Sebagai daerah industri Kota Batam, kebutuhan tenaga kerja yang memiliki kompetensi bidang manajemen sangat banyak.

Tujuannya meningkatkan daya saing dengan sumber daya manusia ( SDM ) di Kepri berkembang dan maju mengingat persaingan ketat dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura.

“ Bukan menyaingi negara itu, tapi setidaknya mengejar ketertinggalan itu,” kata Arfin lagi.

Unrika membuka program pasca sarjana magister manajemen ini setelah Fakultas Ekonomi Program Studi S1 Menajemen mendapat Akreditasi B dan BAN-PT. Pada Batch.1 terdaftar 31 mahasiswa Magister Manajemen (MM) yang kuliahnya Jum’at dan Sabtu.

Adi@www.rasio.co)

 

Print Friendly, PDF & Email

Garuda Tambah Prekwensi Penerbangan Jakarta-Batam

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Jakarta – Sebagai upaya Garuda Indonesia untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi para pengguna jasa, mulai November 2017 Garuda Indonesia akan menambah frekuensi 3 rute penerbangannya yaitu Jakarta – Banyuwangi, Jakarta – Batam dan Jakarta – Semarang.

Penerbangan Jakarta – Batam akan dilayani 40 kali dalam seminggu dari yang sebelumnya 35 kali dalam seminggu mulai tanggal 17 November, Penerbangan Jakarta – Banyuwangi akan dilayani sebanyak 7 kali dalam seminggu dari yang sebelumnya hanya dilayani 5 kali dalam seminggu mulai tanggal 23 November. dan penerbangan Jakarta – Semarang.

70 kali dalam seminggu dari yang sebelumnya 63 kali dalam seminggu.

Direktur Marketing dan IT Garuda Indonesia, Nina Sulistyowati mengatakan bahwa penambahan frekuensi ini merupakan salah satu upaya Garuda Indonesia untuk mengoptimalisasikan pangsa pasar yang potensial.

“Pertumbuhan Banyuwangi sebagai salah satu destinasi wisata baru menjadikan permintaan penerbangan menuju Banyuwangi semakin meningkat. Kiranya dengan penambahan frekuensi penerbangan ini tidak hanya dapat memfasilitasi permintaan pasar,” kata Nina di Airmagz.com.

Namun juga dapat turut mendukung pengembangan pariwisata – khususnya Banyuwangi – yang kedepannya diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pencapaian target 20 wisatawan asing pada tahun 2019.”, tambah Nina.

“Penambahan frekuensi penerbangan yang kami lakukan pada rute-rute tersebut merupakan upaya kami untuk memberikan kemudahan transportasi bagi para pengguna jasa kami di kota-kota tersebut untuk berbisnis dan berlibur.”, tutup Nina.

Sebagai upaya untuk mengembangkan jaringan penerbangannya, pada tahun 2017 ini Garuda Indonesia telah membuka beberapa rute baru seperti Baubau – Kendari, Makassar – Raha, Menado – Luwuk dan Jakarta – Banyuwangi.

Selain itu, sepanjang 2017 ini Garuda Indonesia juga telah menambah beberapa frekuensi penerbangannya diantaranya adalah Jakarta – Pinangsori, Ambon – Langgur, Denpasar – Lombok, Jakarta – Silangit, Makassar – Baubau, Menado – Sorong – Jayapura, Nabire – Timika, Nabire – Biak dan Nabire – Jayapura.(red/di).

Print Friendly, PDF & Email

Tip Antikorupsi : Istri Bendahara, Bukan Kasir

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Jogyakarta – Busyro Muqoddas, mantan Wakil Ketua KPK, punya pesan menarik jika masyarakat ingin membangun tradisi antikorupsi dalam keluarga.

Menurut Busyro, pangkal mulanya bisa dimulai dari peran seorang istri.

“Jangan jadikan istri itu seperti kasir, tapi bendahara dalam rumah tangga,” kata Busyro, Selasa (24/10/2017).

Menurut Busyro, ketika istri diperlakukan atau memerankan diri seperti seorang kasir, maka segala uang yang keluar masuk tak akan dipertanyakan dan bisa dibelikan apa saja, jika diminta suami.

Namun, jika istri berlaku sebagai seorang bendahara, maka dia akan lebih kritis dan mencatat asal usul keluar masuknya uang dengan detil.

“Istri yang berlaku sebagai bendahara ini biasanya lebih galak karena akan tahu gaji suami ngga sesuai dengan gaya hidupnya, gaji kecil masak bawa moge (motor gede),” ujar Busyro.

Busyro menuturkan pencegahan korupsi tak kalah pentingnya dengan penindakan. Tak hanya dalam konteks keluarga tapi juga layanan pemerintahan. Meski tak sampai memenjarakan, namun dinilai sebagai bagian kerja KPK yang cukup efektif dalam menyelamatkan aset negara.

“Dulu (saat di KPK) kami datangi daerah dan kumpulkan bupati yang menjual IUP (izin usaha pertambangan) bersama gubernur,” ujar Busyro.

Para kepala daerah yang terindikasi menjual IUP itu lalu disodorkan sejumlah data yang dimiliki KPK tentang prosedur penerbitan IUP dan potensi korupsinya. Hasilnya ada sekitar 500 IUP dicabut oleh kepala daerah sendiri.

“Jadi bupati tak sampai melangkah ke pelanggaran pidananya, dan penambangan ilegalnya bisa dicegah,” ujar Busyro.

Sumber : Tempo

Print Friendly, PDF & Email
1...1,4861,4871,488...1,612Halaman 1,487 dari 1,612

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv