RASIO.CO, Batam – Gubernur Kepri Nurdin Basirun menegaskan pihaknya tidak diam dengan kondisi perlambatan ekonomi saat ini. Kepri harus bangkit dan bergerak laju membangkitkan perekonomiannya.
“Tembok penghambat salah satunya pelayanan birokrasi, akan terus kita perbaiki. Pertumbuhan ekonomi harus terus kita dorong. Sudah saatnya kita bisa mandiri. Jangan terus bergantung dengan luar negeri,” kata Nurdin saat Pelepasan Tim Ekspedisi Layanan Kas Keliling Edukasi Publik Dan PBSI ke Pulau Terdepan Terpencil Tertinggal (3T) Serta Penandatanganan MoU Pilot Project BI Jangkau di Pelabuhan Batu Ampar Batam, Selasa (8/8).
Menurut Nurdin, sangat banyak potensi yang dimiliki Kepri untuk terus dikembangkan. Seperti potensi pariwista, perikanan dan perkebunan. Potensi itu tersebar merata seperti di Lingga, Bintan, Natuna hingga Anambas.
“Potensi ini yang akan terus kita manfaatkan dan perbesar ke depannya,” kata Nurdin.
Pada kesempatan itu, Nurdin menegaskan kedaulatan mata uang rupiah harus terus terjaga di seluruh wilayah Indonesia. Jangan ada transaksi mata uang asing di wilayah NKRI.
Tidak hanya kedaulatan mata uang rupiah, kata Nurdin, tapi kedaulatan lain seperti ekonomi, kedaulatan pangan juga harus terus dijaga.
“Kita tidak rela, kedaulatan wilayah NKRI terancam. Karena akan mengganggu stabilitas wilayah negara kita tercinta, ” kata Nurdin Basirun
Keberadaan uang rupiah, kata Gubernur, sudah seharusnya menjadi transaksi resmi dan sah di wilayah NKRI. Karena itu merupakan mata uang sah negara ini.
Diakui Nurdin, di Kepri pihaknya terus melakukan pengawasan bersama pihak terkait. Karenanya, dia sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan BI bekerjasama dengan TNI Anglatan Laut ini.
Kepala Bank Indonesia Batam Gusti Rizal Ekaputra menjelaskan kalau program ini dilaksanakan bersempena dengan HUT Kemerdekaan RI ke-72. BI bekerjasama dengan TNI untuk melayani kebutuhan akan mata uang rupiah hingga ke pelosok-pelosok pulau terdepan terpencil dan tertinggal.
Pihak BI, kata Gusti, terus berusaha memastikan seluruh transaksi ekonomi yang ada di pulau-pulau tersebut menggunakan mata uang rupiah.
Jangan sampai transaksi yang ada di pulau-pulau tersebut menggunakan mata uang asing. Meski diakui tidak mudah bisa mendistribusikan mata uang rupiah hingga pulau-pulau terdepan, tapi komitmen BI akan terus dilakukan.
“Ini semua demi pengabdian dan sumbangsih bagi negara kita tercinta, “jelasnya.
Nantinya tim ekspedisi akan mengelilingi wilayah Jemaja, Tarempa, Ranai hingga pulau-pulau terluar yang ada di wilayah Kepri. Selain itu tim ekspedisi juga akan memberikan edukasi pembelajaran seperti pengenalan keaslian mata uang rupiah, hingga bantuan mesin genset ke setiap pulau yang disinggahi.
Danlatamal IV Tanjungpinang Laksamana Muda TNI Ribut Eko Sanyoto merinci sejauh ini, dari kurang lebih lima tahun program ini dijalankan, setidaknya sudah 17 pulau yang berhasil jelajahi bersama tim ekspedisi.
Termasuk salah satunya yang sudah dilakukan yakni Kepri. Ini semua, guna memberikan pemerataan pembangunan di wilayah terdepan. Dengan demikian, ada azas pemerataan yang diterima semua wilayah ditanah air.
Acara diakhiri dengan penandatanganan MoU antara Bank Indonesia yang langsung dilakukan oleh Kepala BI Batam Gusti Rizal Ekaputra dan Bank Pembangunan Daerah Riau Kepri diwakili Direktur Operasional Deni Mulya Akbar dengan disaksikan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Serta peninjaun ke dalam kapal yang akan digunakan tim ekspedisi berkeliling.(red/hms).
APRI@www.rasio.co
Dakwaan empat terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yogi Nugraha sedangkan dua lagi JPU Rumondang dibacakan jaksa penganti Yogi mengatakan, ke-enam terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
