Minggu, November 8, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1556

Pembunuh Umi Kalsum , Saksi: Darwis Sebelumnya Sekamar dengan Gina

Redaktur
-
0
Pembunuh Umi Kalsum , Saksi: Darwis Sebelumnya Sekamar dengan Gina

RASIO.CO, Batam – Kasus dugaan pembunuhan terhadap korban Umi Kalsum mulai terkuak babak baru dari dua keterangan saksi Alimudin dan Agustin, dimana sebelum bersama korban terdakwa Darwis Bin Daeng Mattemu sudah bersama Gina perempuan misterius dikamar hotel City View.

” Darwis sebelum sekamar dengan korban, sudah bersama perempuang bernama Gina dan kami saat itu sudah punya pasangan masingvmasing,” Alimudin diruang sidang PN Batam. Rabu(04/10/2017).

lanjut Dia, Korban memberitahu terhadap dirinya bahwa korban Umi Kalsum datang ke Batam bersama rekannya akan bekerja di Malaysia, namun korban enggan berangkat dan rencananya kami akan ke Tanjungpinang tetapi tidak jadi.

Selain itu, Imbuhnya, Terdakwa Darwis sebelum mengajak korban , seharinya sebelumnya sudah ngamar bersama Gina di hotel City View, begitupun dirinya juga bersama wanita.

” Masing-masing kami punya wanita, tetapi Darwis awalnya bersama Gina dan barulah datang Korban,” Ujarnya.

Sementara itu, Agustin saksi mengatakan, mengakui sudah kenal korban dan sebelum ditemukan tewas gantung diri, terlihat bersama terdakwa bahkan kami sempat jalan mengunakan mobil avanza.

” Saat korban tewas dirinya sudah pulang dan tidak mengetahui peristiwa selanjutnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, awalnya korban berkenalan dengan terdakwa Darwia April 2016 saat menginap di Hotel Ayani Tanjung Balai Asahan, dimana kala itu terdakwa mengalami pendarahan hidung dan ditolong korban.

Berlanjut Juni 2016 saat terdakwa ada pekerjaan di Medan dan menyempatkan bertemu dengan Korban Umi Kalsum di Tanjung Morawa dan menginap di Hotel dan melakukan hubungan suami istri dengan Korban Umi Kalsum dan setelah itu terdakwa menginap dirumah ibu Korban Umi Kalsum yaitu saksi Salmah selama hari.

Selanjutnya November 2016 terdakwa menemui Korban Umi Kalsum dan mengajak Korban Umi Kalsum menginap di Hotel City View saat Korban Umi Kalsum akan berangkat ke Malaysia melalui Batam.

Kemudian pada bulan Nopember 2016 saat Korban Umi Kalsum akan kembali ke Medan melalui Batam terdakwa mengajak Korban Umi Kalsum menginap selama 2 (dua) hari di Hotel City View sebelum Korban kembali ke Medan.

Bulan februari 2017 terdakwa bercerita kepada Saksi Ilyas tentang permasalahan keluarga Korban Umi Kalsum dan kondisi Korban Umi Kalsum yang sering menghubungi anak terdakwa yaitu Sdr. Darman dan menceritakan hubungan Korban Umi Kalsum dengan terdakwa.

Tanggal 15 Februari 2017 Korban Umi Kalsum menelepon terdakwa untuk meminta membelikan tiket dan meminta tolong untuk menjemput di bandara Hang Nadim Kota Batam, bahwa sebelum terdakwa mengangkat telepon Korban Umi Kalsum, Korban Umi Kalsum menelepon ke nomor HP terdakwa berkali-kali sehingga Istri terdakwa Saksi Norlizah yang mengangkat telepon.

16 Februari 2017 Korban Umi Kalsum bersama saksi Anita Als. Eva pergi menuju Batam dari Medan pukul 11.30 WIB menggunakan maskapai Lion Air JT 959 dan tiba di Batam pada pukul 12.50 WIB.

Kemudian pada pukul 13.20 WIB, Korban Umi Kalsum dan saksi Anita als Eva dijemput oleh terdakwa untuk mengantar ke pelabuhan Internasional Batam Center karena Korban Umi Kalsum dan saksi Anita Als Eva akan berangkat menuju Malaysia untuk Bekerja.

Bahwa dalam perjalanan menuju Pelabuhan Internasional Batam Center saksi Anita Als. Eva melihat dan mendengar Korban Umi Kalsum bertengkar dengan terdakwa Karena Korban Umi Kalsum tidak mau berangkat ke Malaysia.

Derdakwa tetap menyuruh korban Umi Kalsum untuk tetap berangkat ke Malaysia karena Istri terdakwa sudah mengetahui hubungan terdakwa dengan Korban Umi Kalsum, dalam pertengkaran tersebut Korban Umi Kalsum membahas soal uang korban Umi Kalsum yang sudah habis diambil terdakwa namun terdakwa membantah dengan suara keras dan Korban Umi Kalsum menangis.

Kemudian saksi Anita Als. Eva menanyakan kepada terdakwa tentang masalah terdakwa dan terdakwa menjawab pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 Korban Umi Kalsum menelepon terdakwa berkali kali dan yang mengangkat telepon terdakwa adalah istri terdakwa Saksi Norlizah dan akibat telpon Korban Umi Kalsum (korban) Saksi Norlizah emosi kepada terdakwa.

Bahwa sesampainya di pelabuhan Internasional Batam Center pada tanggal 16 Februari 2017 pukul 14.15 WIB Saksi Anita Als. Eva turun karena akan berangkat menuju ke Malaysia namun Korban Umi Kalsum tidak jadi berangkat dan akan tinggal di Batam.

Kemudian terdakwa bersama Korban Umi Kalsum pergi untuk mencari penginapan dan pada awalnya terdakwa mengajak Korban Umi Kalsum ke Hotel Standar namun Korban Umi Kalsum tidak mau, kemudian terdakwa membawa Korban Umi Kalsum menuju ke Hotel City View dan tiba pada pukul 16.00 WIB.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pada pukul 08.00 WIB terdakwa makan bersama di Hotel City View dengan Saksi Ilyas dan Saksi Winda Destiny Als Mutia dan pada saat makan tersebut terdakwa mengatakan kepada Saksi Ilyas bahwa terdakwa sudah capek dan tidak mau lagi berhubungan dengan Korban Umi Kalsum karena Korban Umi Kalsum terus mengikuti terdakwa.

Dan sebelumnya sekira pada awal bulan Februari tahun 2017 terdakwa juga pernah mengatakan kepada Saksi Ilyas bahwa terdakwa merasa berutang budi kepada Korban Umi Kalsum dan Korban Umi Kalsum sering menelpon Saksi Norlizah dan juga anak terdakwa Sdr. Darman.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 Pukul 17.30 WIB di kamar Hotel City View terdakwa menelepon Ibu Korban Umi Kalsum Saksi Salmah menanyakan kenapa Korban Umi Kalsum tidak jadi ke Malaysia.

Kemudian terdakwa kembali berkomunikasi dengan Umi Kalsum membahas kenapa Korban Umi Kalsum menelepon terdakwa saat terdakwa berada dirumah sehingga Istri terdakwa saksi Norlizah yang mengangkat telepon, selanjutnya pukul 19.00 WIB terdakwa keluar kamar menelepon Saksi Norlizah yang mana sebelumnya Saksi Norlizah menelepon terdakwa.

Namun terdakwa tidak mengangkat dan pada saat terdakwa sedang menelepon Saksi Norlizah Korban Umi Kalsum selalu mengikuti terdakwa sehingga terdakwa menghentikan pembicaraan telepon dengan saksi Norlizah.

Kemudian terdakwa kembali masuk kekamar membahas tentang mengapa Korban Umi Kalsum menelepon berkali-kali sehingga diangkat oleh Saksi Norlizah, dan saat itu kembali terjadi pertengkaran antara terdakwa dan Korban Umi Kalsum dan mengatakan kalau terdakwa sudah tidak perhatian lagi.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 pukul 20.36 WIB terdakwa menelepon Saksi Fatimah dan mengatakan bahwa Korban Umi Kalsum selalu mengikuti terdakwa dan terdakwa tidak bisa kerja lagi dan tidak bisa pulang karena sudah punya keluarga, namun saksi Fatimah tidak terlalu memperhatikan hanya mengatakan tidak mengetahui pribadi Korban Umi Kalsum.

Bahwa terdakwa merasa terancam dengan situasi/kondisi Korban Umi Kalsum yang menuntut perhatian lebih dari terdakwa dan Istri terdakwa yang curiga dan marah kepada terdakwa karena Korban Umi Kalsum menghubungi istri terdakwa Saksi Norlizah dan Korban Umi Kalsum tidak mau mengerti dengan situsasi tersebut

menyebabkan Korban Umi Kaslum dan terdakwa bertengkar terus menerus, sehingga keberadaan Korban Umi Kalsum merupakan ancaman bagi ketenteraman dan kenyamanan terdakwa dan atas situasi tersebut terdakwa mempunyai dorongan yang kuat untuk menghilangkan nyawa Korban Umi Kalsum,

kemudian terdakwa menyiapkan tas ransel warna coklat merk dan memasukkan beberapa barang pribadi milik terdakwa antara lain sarung bermotif kotak-kotak warna coklat untuk membantu terdakwa menghilangkan nyawa korban Umi Kalsum, kemudian pada tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 22.28 WIB

Terdakwa mengajak Korban Umi Kalsum keluar jalan-jalan dengan mobil Avanza warna Abu-abu dengan Nopol BP 1849 ED menuju Hutan Baloi Kolam, dan pada saat dalam mobil, terdakwa mengambil tas warna coklat yang telah dipersiapkan terdakwa.

Dan menggunakan bagian tali dari tas tersebut untuk menjerat leher Korban Umi Kalsum dengan kuat sehingga menyebabkan tulang belakang leher Korban Umi Kalsum patah dan untuk memastikan keadaan Korban Umi Kalsum telah meninggal dunia

terdakwa menyundutkan rokok kelengan sebelah kiri Korban Umi Kalsum, selanjutnya terdakwa membawa Korban Umi Kalsum dan menggantungnya dengan menggunakan sarung yang telah disiapkan milik terdakwa di pohon Hutan Baloi Kolam Rt.009 Rw 016 Kec. Batam Kota Kota Batam,

dan selanjutnya terdakwa pergi dan kembali ke hotel dan sampai di Hotel City View pada taggal 18 Februari 2017 sekira pukul 00.05 WIB dan pada saat tiba saksi Slamet Khoirul melihat kedatangan terdakwa namun saksi Slamet Khoirul tidak melihat ada Korban Umi Kalsum dalam mobil Avanza Abu-abu Nopol BP 1849 ED milik terdakwa tersebut.

Bahwa pada pukul 12.00 WIB Saksi Rofinus Renggu melihat kain atau baju warna merah tergantung di dahan pohon, kemudian saksi Rofinus Renggu mengajak dan Saksi Florentinus untuk melihat lebih dekat dan kurang lebih jarak 20 meter terlihat sesosok perempuan berbaju kaos warna merah

dan bercelana panjang jenis jeans yang tergantung dalam kondisi kaku dan sudah tidak bernyawa lagi di atas dahan pohon dengan menggunakan kain warna cokelat. Selanjutnya saksi Rofinus Renggu dan Saksi Florentinus kembali ke rumah dan melaporkan kejadian tersebut kepada ketua Rt 09 yaitu saksi Timatius.

Perbutan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) .

APRI@www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Jokowi Targetkan Dua Tahun Terbangun 10 Pelabuhan Kapal Pesiar

Redaktur
-
0
Jokowi Targetkan Dua Tahun Terbangun 10 Pelabuhan Kapal Pesiar

RASIO.CO, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan dalam dua tahun ke depan paling tidak akan ada 10 pelabuhan kapal pesiar dapat dibangun.

Infrastruktur ini diperlukan lantaran hingga saat ini Indonesia belum memiliki pelabuhan penunjang pariwisata tersebut.

Dia mengatakan tanpa adanya pelabuhan, tidak akan ada kapal pesiar atau yacht yang dapat merapat ke sejumlah destinasi wisata di Indonesia. Oleh sebab itu dalam Sidang Kabinet Paripurna kemarin (2/10), Presiden telah meminta pembangunan 10 pelabuhan baru ini.

“Kalau tidak ada (pelabuhan), mau parkir (yacht) di mana ? Di Ciliwung ?” ujar Jokowi dalam penutupan Rapat Koordinasi Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Jakarta, Selasa malam (3/10).

Jokowi menyadari selama ini industri pariwisata belum digarap secara serius oleh seluruh pihak. Hal ini menjadi penyebab kalahnya jumlah turis internasional yang datang ke Indonesia dibandingkan negara tetangga.

Dia membandingkan Thailand pada tahun lalu bisa dikunjungi 35 juta turis asing dan Malaysia mencapai 24 juta turis. Sedangkan turis asing yang datang berkunjung ke Indonesia hanya 11,5 juta.

Menurutnya potensi pariwisata Indonesia sebenarnya sangat besar. Produk pariwisata di Tanah Air bisa 10-15 kali lebih besar dibandingkan Thailand dan Malaysia. Jokowi pun mengajak pelaku usaha untuk berperan dalam menggarap potensi industri pariwisata ini.

Terkait dengan target di sektor pariwisata ini, Jokowi sempat mengancam akan mencopot Menteri Pariwisata Arief Yahya apabila target 20 juta kedatangan turis asing pada 2020 tidak tercapai. Beberapa destinasi yang siap dipasarkan antara lain Labuan Bajo, Danau Toba, Wakatobi, hingga candi Borobudur.

“Taruhannya jabatan, enak saja tidak diberi target,” ujar Jokowi.

Sumber: katadata

 

Print Friendly, PDF & Email

Ketua DPRA dan Partai PPI Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu

Redaktur
-
0
Ketua DPRA dan Partai PPI Perbaiki Permohonan Uji UU Pemilu

RASIO.CO, Jakarta – Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang dimohonkan uji materiil oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Tengku Muharuddin serta Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) kembali digelar.

Sidang perkara yang teregistrasi Nomor 66/PUU-XV/2017 dan 67/PUU-XV/2017 tersebut dipimpin Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi Hakim Konstitusi Aswanto dan Wahiduddin Adams. Selasa (3/10/2017).

Dalam perbaikan permohonannya, Pemohon Nomor 66/PUU-XV/2017 yang menguji materiil Pasal 557 dan Pasal 571 huruf (d) UU Pemilu memperbaiki kedudukan hukum Pemohon yang merupakan anggota dewan dan mengatasnamakan lembaga negara.

Pada penyampaiannya, Burhanudin selaku kuasa hukum menyebutkan, Pemohon memiliki alasan hukum yang sah dengan kualifikasi lembaga negara (dalam hal ini adalah DPR Aceh) karena bertindak atas nama DPRA sebagai lembaga legislatif di Aceh.

“Jelaslah Pemohon beralasan bertindak selaku pihak yang memiliki kedudukan hukum dan memiliki kepentingan hukum sebagai Pemohon pengujian norma hukum terhadap pasal a quo,” terang Burhanudin.

Adapun Pemohon Nomor 67/PUU-XV/2017 yang menguji Pasal 173 ayat (3) juncto Pasal 173 ayat (1) memperbaiki hal yang sama terkait kedudukan hukum Pemohon selaku partai politik.

Melalui Munatsir Mustaman, Pemohon menegaskan PPPI didirikan dengan berbadan hukum sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Partai Kongres Pekerja Indonesia menjadi Pengusaha dan Pekerja Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tertanggal 26 Januari 2008 yang dibuat di hadapan notaris.

Sebagaimana diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia tanggal 28 Februari 2017 Nomor 43 tahun 2017 dan disahkan dalam Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Periode 2016–2021.

“Bahwa untuk melaksanakan fungsinya tersebut sebagai partai politik, maka Pemohon harus menjadi peserta Pemilu 2019,” jelas Munatsir.

Munatsir menambahkan terdapat kesamaan secara garis besar antara syarat partai politik untuk menjadi badan hukum sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan syarat peserta pemilu sebagaimana dimaksudkan Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu Tahun 2017. “

Oleh karena telah memenuhi syarat sebagai badan hukum, secara otomatis Pemohon telah memenuhi hampir semua persyaratan sebagai peserta Pemilu,” tegasnya.

Dalam permohonan awalnya, Pemohon menyatakan pasal yang diujikan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon karena bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945.

Menurut Pemohon, penyusunan UU Pemilu tidak diawali dengan konsultasi dan pertimbangan dari DPRA sebagaimana diakui dan diberikan oleh Pasal 18B UUD 1945 tersebut.

Sementara PPPI yang berhak menjadi peserta pemilu menyebutkan ketentuan yang ada pada Pasal 173 ayat (3) UU Pemilu akan menghasilkan pemilu yang tidak adil.

Sumber: MK

Print Friendly, PDF & Email

Rute Penerbangan Maskapai Kalstar Samarinda-Berau Stop

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Samarinda – Terhitung sejak 30 September lalu, penerbangan dari Samarinda menuju Berau, tidak ada lagi.

Pasalnya, Kalstar Aviation selaku maskapai yang melayani rute penerbangan tersebut mendapat pembekuan izin penerbangan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hal ini diakui Kepala Pengelola Bandara Temindung Samarinda, Usdek Luthermand, Senin (2/10/2017).

“Penerbangan dari Samarinda menuju Berau, ditiadakan sampai waktu yang belum ditentukan,” ujar Usdek kepada Tribun.

Saat ini, kata Usdek, Kalstar menjadi satu-satunya maskapai yang melayani penerbangan Samarinda-Berau.

“Belum ada gantinya. Jadi, slot penerbangan Samarinda-Berau, kosong,” ungkap Usdek.

Sebelumnya Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso selaku regulator penerbangan di Indonesia meminta maskapai Kalstar Aviation untuk melakukan koreksi internal perusahaannya.

“Kami mendapat laporan bahwa maskapai Kalstar Aviation saat ini mempunyai masalah teknis, operasional dan finansial. Untuk itu kami meminta internal maskapai untuk melakukan koreksi dan audit.  Agar langkah koreksi dan audit internal tersebut berjalan lancar, kami sementara akan menghentikan izin operasional Kalstar,” ujar Agus.

Pemberhentian izin operasional maskapai Kalstar tersebut berlaku sejak 30 September 2017 hingga  masalah-masalah maskapai tersebut terselesaikan dengan baik.

Sumber:airmagz

Print Friendly, PDF & Email

Menyediakan WTS, Bos Starlight Massage Dituntut 5 Tahun Penjara

Redaktur
-
0
Menyediakan WTS, Bos Starlight Massage Dituntut 5 Tahun Penjara

RASIO.CO, Batam – Akhirnya JPU Batam menuntut terdakwa Roslan Bos panti pijat serta kasir Hendri Tandijono kasir panti pijat Starlight Massage Dituntut 5 Tahun Penjara serta denda 200 juta rupiah.

Jaksa Penuntut Umum(JPU) Hendarsyah Yusuf dalam membacaan tuntutan oleh jaksa penganti bahwa terbukti kedua terdakwa melanggar pasal pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 tahun 2007.

” Untuk kami meminta majlis hakim mengabulkan menghukum terdakwa 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah,” kata jaksa diruang sidang PN Batam. Selasa(03/10/2017).

Majlis hakim ketua Chandra didampingi dua hakim anggota akhirnya menunda sidang pekan depan dengan agenda membacakan putusan majlis hakim.

Sebelumnya, Bos Pemilik Sedangkan kedua terdakwa mengakui seluruhnya atas keterangan dua kepolisian dan hasilnya di paroh dua bersama WTS dan panti pijatnya ada izin, namun tidak untuk menyediakan wanita penghibur lelaki hidung belang.

Sementara itu, sebelumnya, Saksi Eriyanti mengatakan, para tamu yang ingin membooking dipatok harga sebesar satu juta rupiah, yang mana uang tersebut terlebih dahulu diserahkan kepada terdakwa Hendry yang tak lain merupakan kasir Starlight Massage.

“Saya dan pemilik Massage bagi dua uangnya yang Mulia, sisanya yang 200.000 rupiah lagi untuk jasa taksi. Kalau hanya urut 200.000 rupiah dan short time 400.000 rupiah yang Mulia,” kata saksi.

Saksi yang mengaku sudah dibooking pelanggan sebanyak tiga kali ini sebenarnya sudah mengetahui bahwa massage tersebut menyediakan layanan bookingan saat ingin melamar kerja di tempat tersebut.

“Sudah tahu yang Mulia, namanya juga cari uang,” ujarnya ketika ditanya Ketua Majelis Hakim Syahrial Harahap didampingi Hakim anggota Yona Lamerosa dan Muhammad Chandra.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, Majelis Hakim kemudian bertanya kepada kedua terdakwa mengenai keterangan saksi tersebut.

“Bagaimana keterangan para saksi tadi? ada yang salah?,” tanya Syahrial. “Benar yang Mulia,” jawab kedua terdakwa.

Kemudian majelis Hakim menunda persidangan satu minggu berikutnya dengan mendengarkan tuntutan JPU dimana sidang dipercepat hanya digelar dua kali berlanjut tuntutan jaksa.

Seperti diketahui, pada tanggal 20 April 2017 pihak kepolisian Polresta Barelang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Starlight Massage Komplek Nagoya Newton menerima pelayanan seks yang berkedok panti pijat dan refleksi.

Kemudian, pihak kepolisian langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penyelidikan untuk memastikan keberadaan informasi tersebut. Salah seorang petugas berpura-pura memesan cewek bookingan untuk dibawa ke hotel, dan terdakwa Hendry langsung memberitahukan tarif yang mana, untuk Short time di luar diberi tari sebesar Rp.400.000 rupiah dan long time dikenakan tarif sebesar Rp.1.400.000.

Selanjutnya, terdakwa Hendry menunjukkan wanita yang bisa dibooking sebanyak 7 orang dari dalam ruangan. Setelah membuktikan informasi tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan memeriksa surat-surat serta mengamankan terdakwa Hendry dan Roslan serta ke-tujuh wanita bookingan tersebut untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan kedua terdakwa dikenakan pasal 2 Ayat (1) UU RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 tahun 2007.

APRI@www.rasio.co

 

Print Friendly, PDF & Email

Kantor Go-jek Disegel Pemko Batam, Ribuan Driver Terancam Ngangur

Redaktur
-
0
Kantor Go-jek Disegel Pemko Batam, Ribuan Driver Terancam Ngangur

RASIO.CO, Batam – Pemerintah kota Batam melalui Dinas Perhubungan melakukan penyegelan secara sah mengunakan garis polisi satpoll PP dikantor Go-jek yang terletaknya di samping BTN Pelita, Batam.

Ironisnya, dampak dari penyegelan kantor Go-jek tersebut, bakal mengakibatkan lebih kurang 6000an driver Go-jek Batam akan menganggur dan diperparah dengan terpuruknya perekonomian Batam.

” Pagi tadi disegel mas, dan kami diminta untuk keluar dari kantor,” kata Admin Go-jek Batam yang enggan namanya disebutkan. Selasa(03/10/2017).

Namun, lanjut dia, managemen pusat sudah berkomunikasi dengan dirinya dan hanya mengatakan ikuti saja dulu apa yang dilakukan mereka.

” Tapi Aplikasinya online masih aktif dan masih berjalan,” Ujarnya.

Sementara itu, Yanto salah seorang driver Go-jek sangat prihatin atas ditutupnya kantornya yang terletak di pelita ini, pasalnya akan ada ribuan orang bakal kehilangan pendapatan untuk bertahan hidup di batam saat ekonomi terperuk saat ini.

” Solusi belum ada, pemerintah sudah main segel dan sangat kecewa dimana penghasilan Rp300 ribu akan hilang dan anak-istri bakal pulang kampunglah,” ujarnya dengan nada kesal dilokasi.

Ia menambahkan, seharusnya Pemko batam haruslah bijak serta memperhatikan kepentingan orang banyak dan bukan hanya kepentingan pendapatan daerah saja,” tutupnya.

Hal yang sama juga disampaikan akang, kami bingung karena kantor disegel, pasalnya segala administrasi yang berhubungan dengan aktifitas dan pencairan, sehingga berdampak terhadap keluarga kami.

” kami berharap pemko dapat menyelasaikan masalah dengan management gojek pusan shingga kami kembali bisa beraktifitas melayani penumpang,” pungkasnya.

Sementara Pemberitahuan Pemko Batam terlihat menempel jelas daimana dasar sesuai UU3/1982 tentang wajib daftar perusahaan, UU22/2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan dan Permenhub PM/26/2017 tentang penyelengara angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Memperhatikan:

1. Surat kadishub Kota batam(220/AKT/V/2017 tanggal 30 May 2017) tentang”menghentikan sementara operasil usaha terhitung mulai tanggal 1 juni2017″.
2. Surat kadishub pemrov kepri(951.2/Bwas/613 tanggal 6 september 2017) tentang penghentian operasional dan pengangkutan penumpang umu”.

Pada hati selasa 3 Oktober 2017, Tim Penertiban Pemko Batam melakukan penghentian operasional dan Penyegelan Tempat usaha angkuatan berbasis aplikasi online tidak berizin di batam . dan ini ditemper dikantor Gojek batam.

Sedangkan pantauan lapangan, ratusan driver Go-Jek batam silih berganti berdatangan ke kantornya untuk memastikan benar adanya penyegelan dan terlihat juga para admin Gojek hanya duduk diluar kantor menunggu keputusan managemen pusat dan sebagian driver gojek batam ada yang belum tahu kantronya disegel.

APRI@www.rasio.co

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Ahli : Perppu Ormas Timbulkan Tindakan Represif

Redaktur
-
0
Ahli : Perppu Ormas Timbulkan Tindakan Represif

RASIO.CO, Batam – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Sidang digelar Senin (2/10) di Ruang Pleno MK. Sidang keenam digelar untuk tujuh permohonan, yaitu perkara Nomor 38, 39, 41, 48, 49, 50 dan 52/PUU-XV/2017 dengan agenda mendengarkan keterangan Ahli dan Pihak Terkait.

Suteki selaku Ahli dari Pemohon Perkara 41/PUU-XV/2017, menyampaikan keterangan lisan dengan judul ‘Perppu Ormas Menjadikan Pemerintah sebagai Extractive Institution dan Mendistorsi Prinsip Negara Hukum’.

Menurutnya, Perppu Ormas mengadaptasi asas contrarius actus tanpa mempertimbangkan due process of law. Hal ini berakibat menjadikan Pemerintah sebagai penafsir tunggal aturan yang akan berakibat timbulnya tindakan represif.

“Dengan mengadopsi pemikiran dari hal yang dicontohkan dua penulis ini, Perppu Ormas yang mengusung asas contrarius actustanpa due process of lawtelah menegasikan pemerintah sebagai penafsir tunggal. Karakter ini nantinya berpotensi pada terjadinya tindakan represif pemerintah. Seperti pada pasal a quo, perlu dilihat kedudukan Pancasila yang seharusnya ditempatkan sebagai ajaran moral yang imperatif. Namun, apabila Pancasila dijadikan sosok yang dituhankan dan pengkultusannya dilakukan secara membabi buta. Maka, ini akan jadi alat gebuk bagi penguasa,” tegas Suteki di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Dalam keterangannya, Suteki menyebut kajian kritisnya terkait extractive institution merujuk pada buku yang berjudul “Why Nations Fail?” karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson.

Buku tersebut mencontohkan Pemerintahan Robert Mugabe di Zimbabwe pada 1980. Ia menuturkan, ‘tangan besi’ Mugabe dengan mudah mengatur pemenang sebuah lotere yang diadakan Bank Negara.

Pada intinya, hal yang dilakukan Mugabe adalah salah satu bentuk indikasi dari adanya extractive institution dan represif rezim yang terjadi di Zimbabwe sehingga berdampak pada kolapsnya negara tersebut pada 2008 – 2009.

Suteki menambahkan Perppu Ormas membuka peluang bagi Pemerintah untuk memberikan vonis pada organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan langsung mencabut badan hukum dan membubarkannya. Hal ini dinilainya berbahaya bagi bangsa dan negara.

“Jelas, hal yang dilakukan pemerintah ini membawa negara pada persimpangan jalan dan Perppu ini pun memuat ancaman pidana yang kejam dan berpotensi fandalisme,” terang Suteki yang merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Terkait Perppu Ormas yang dinilai mendistrosi negara hukum menjadi negara kekuasaan, Suteki pun menegaskan hal tersebut sebagai suatu bentuk kejahatan untuk keamanan bangsa.

Baginya, melalui Perppu Ormas, Pemerintah telah menciptakan teror bagi masyarakat karena dengan mudah membubarkan suatu organisasi tanpa proses peradilan.

“Dengan demikian, atas teror legal ini perlu ada pertanggungjawaban Presiden dalam sidang DPR yang melibatkan MK untuk memutuskan tindakan presiden tersebut,” jelas Suteki.

Pihak Terkait

Pada sidang tersebut, hadir sejumlah organisasi sebagai Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 38/PUU-XV/2017 dan 39/PUU-XV/2017, yakni ‘Komunitas Advokat Sabang Merauke’, ‘Komunitas Dokter untuk Pancasila’, dan ‘8 untuk NKRI’ memberikan sejumlah keterangan.

Komunitas Dokter untuk Pancasila menyampaikan dalil kerugian konstitusional dari Pemohon Perkara 38/PUU-XV/2017 hanya berdasarkan asumsi semata.

Pihaknya menilai, penerbitan Perppu Ormas sesuai dengan urgensi dan memenuhi parameter yang juga telah ditegaskan dalam putusan MK. Pasal a quo yang didalilkan pun dinilai Pihak Terkait tidak mengancam hak konstitusional Pemohon.

Sementara itu, terkait Perkara Nomor 58/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh Eggy Sudjana, dkk., Pemerintah tidak memberikan keterangan tambahan untuk perkara baru tersebut.

Pada akhir persidangan, Arief pun mengumumkan persidangan selanjutnya akan digelar pada Kamis, 12 Oktober 2017 pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan saksi dari Pemohon Perkara 48/PUU-XV/2017.

Dalam permohonannya, para Pemohon merasa pemberlakuan Perppu Ormas melanggar hak konstitusional untuk berserikat dan berkumpul sebagaimana dijamin oleh UUD 1945.

Menurut Pemohon, Perppu Ormas ini memungkinkan Pemerintah untuk melakukan tindakan sepihak tanpa mempertimbangkan hak jawab dari ormas.

Akibatnya ketentuan ini dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang dan pasal ini telah mengambil alih tugas hakim dalam mengadili perkara.(red/mk).

APRI@www.rasio.co

 

Print Friendly, PDF & Email

KPK Akan Periksa RUP Pemko Batam

Redaktur
-
0
KPK Akan Periksa RUP Pemko Batam

RASIO.CO, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan turun ke Pemerintah Kota Batam, Rabu (4/10). Aksi KPK ini dalam rangka tindak lanjut nota kesepahaman uang ditandatangani tahun lalu.

“Yang mau didalami salah satunya rencana umum pengadaan (RUP). Pengadaan ini disarankan agar terdefinisi sejak awal. Alhamdulillah kita sudah punya aplikasi,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad usai apel gabungan di Dataran Engku Putri, Senin (2/10).

Aplikasi yang dimaksud yaitu Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP). Sistem ini sudah digunakan Pemko Batam sejak beberapa tahun terakhir. Pada sistem ini bisa terlihat rencana pengadaan yang akan dilaksanakan Pemko Batam. Baik berupa bangunan, kendaraan, dan sebagainya.

Amsakar mengatakan Pemko Batam juga sudah memberikan aplikasi lainnya ke KPK. Seperti e-budgetting, e-planning, e-musrenbang. Hal ini sebagai bentuk pengawasan terhadap kerja pemerintah mulai dari perencanaan.

“Semua akan termonitor. Teknologi yang ada di KPK ini melampaui kita. Kita mungkin baru bisa terapkan teknologi informasi itu sepuluh dua puluh tahun ke depan,” ujarnya.

Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan pelaksanaan keuangan Pemko Batam secara bertahap akan diserahkan ke KPK untuk pengawasan.

“Terakhir salah satunya non tunai itu. Sampai kegiatan RUP harus masuk ke sistem dan link ke KPK. Aplikasi kita sudah diambil, e-budgetting e-planning sudah di sana,” ujarnya.

Dan dalam apel, ia berpesan kepada lurah serta organisasi perangkat daerah agar tidak ada lagi yang menunda pelayanan. Bagi pemohon yang dokumennya lengkap agar segera diproses dan diterbitkan surat atau izinnya. Serta jangan ada lagi pungutan di luar ketentuan.

“Yang tidak lengkap silakan ditolak tapi secara resmi ditulis kekurangannya A, B, C, D, dan sebagainya. Sampai surat keterangan domisili pun nanti akan dicek. Pelayanan Rp 5.000, Rp 20.000, semua itu tidak ada,” tegasnya.(red/mcb).

Print Friendly, PDF & Email

Divestasi Belum Jelas, ESDM Kaji Perpanjangan Status IUPK Freeport

Redaktur
-
0
Divestasi Belum Jelas, ESDM Kaji Perpanjangan Status IUPK Freeport

RASIO.CO, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka peluang bagi PT Freeport Indonesia memperpanjang status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara.

Ini karena status tersebut akan berakhir 10 Oktober 2017 dan hingga kini belum ada kesepakatan mengenai negosiasi terutama teknis divestasi saham.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan status Freeport itu bisa diperpanjang asalkan mengajukan permohonan ke pemerintah. “Bisa diperpanjang, tapi memohon lah,” kata dia di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/10).

Sampai saat ini Freeport belum mengajukan permohononan kepada pemerintah. Bambang juga tidak mematok batas waktu pengajuan perpanjangan status IUPK. Hal itu diserahkan kepada pihak Freeport Indonesia.

Status IUPK ini penting agar Freeport bisa mengekspor konsentrat. Ini karena dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba, khususnya pasal 170 mewajibkan perusahaan tambang termasuk Freeport membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) paling lambat 2014. Sedangkan, dengan status IUPK tidak ada batas waktu.

Di sisi lain, dengan berakhirnya status IUPK pada 10 Oktober 2017 nanti, seharusnya status hukum Freeport harus berganti menjadi kontrak karya. Ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM nomor 28 tahun 2017.

Namun, menurut Bambang, status IUPK yang akan berakhir itu tidak ada kaitannya sama ekspor. Freeport masih bisa mengekspor konsentrat asalkan membangun smelter.  “Kalau dia membangun ya tetep aja dikasih (ekspor),” kata Bambang di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (2/10).

Sayangnya, Bambang enggan menyebut perkembangan pembangunan smelterFreeport. Yang jelas, dalam membangun smelter butuh  waktu dan ada tahapannya, mulai dari studi sampai konstruksi.

Berbeda dengan Bambang, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji pernah mengatakan Freeport bisa mengekspor konsentrat hingga berakhirnya masa uji coba status IUPK sementara pada 10  Oktober mendatang.  Masa berlaku IUPK sementara Freeport dimulai sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017.

Adapun izin ekspor Freeport ini sebenarnya berlaku hingga 16 Februari 2018. Nantinya perusahaan asal Amerika Serikat itu bisa mengekspor konsentrat tembaga berkadar minimum 15 persen Freeport sebesar 1.113.105 wet metric ton (WMT).

Sumber:katadata

Print Friendly, PDF & Email

Kombes Imam Santoso Resmi Jabat Kasatbrimob Polda Kepri

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Batam – Kombes Pol Imam Santoso Resmi jabat Kasatbrimob Polda Kepri mengantikan Kombes Pol Tory Kristianto, dimana telah dilakukan Sertijab oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budi Gusdian.

Selain Kasatbrimob juga dilaksanakan sertijab Dirlantas Kombes Pol. Asep Akbar Hikmana kepada Akbp Yully Kurniawan, dilapangan Apel Mapolda. Senin(02/10/2017).

Dalam Amanat Kapolda Kepri menyampaikan Mutasi Jabatan merupakan hal yang biasa dilakukan di lingkungan Organisasi Polri yang bertujuan untuk menjaga Dinamika Operasional dan penyegaran proses manajerial organisasi dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya mutasi jabatan maka kontinuitas terhadap pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan akan dapat berjalan secara efektif dan terjadi peningkatan kualitas kinerja kesatuan baik dalam bidang pembinaan maupun operasional.

Sehingga dapat menumbuhkan semangat pengabdian yang tinggi dalam mengukir prestasi pada setiap penugasan yang semata-mata berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” ujar Kapolda.

Kata kapolda, Dalam prinsip-prinsip organisasi dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawab jabatan, ada hal yang perlu diingat bahwa kewenangan bisa didelegasikan kepada pejabat dibawahnya tetapi tanggung jawab tidak bisa didelegasikan.

Itu artinya bahwa kewenangan dan tugas – tugas Kepolisian yang kita emban ini adalah pelimpahan kewenangan dari Pimpinan Polri yaitu Kapolri dan secara berjenjang turun kepada pejabat dibawahnya, begitu terus sampai dengan pejabat kapolsek.

Tugas dan wewenang polri , imbuhny, yang diamanahkan oleh undang-undang harus dapat dilaksanakan secara profesional, proposional dan obyektif sesuai dengan kode etik profesi dan moralitas yang tinggi sehingga kita dapat memenuhi harapan masyarakat yang mendambakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupannya.

Dengan demikian, kehadiran pejabat baru pada satuan kerja dan bidang masing-masing harus dipandang sebagai bagian integral, yang menjadi tanda semakin mantapnya tatanan manajerial sumber daya manusia polri, yang sangat bermanfaat bagi organisasi maupun bagi pejabat yang bersangkutan.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kepada pejabat lama Kombes Pol. Asep Akbar Hikmana dan Kombes Pol.Tory Kristianto., dimana saudara telah mampu memberikan konstribusi yang tidak sedikit bagi kemajuan dan peningkatan kinerja secara keseluruhan ditengah padatnya volume pekerjaan yang saudara hadapi.

Saudara senantiasa mampu memberikan saran dan pertimbangan yang kreatif serta inovatif sesuai dengan arah dan kebijakan Pimpinan Polri saat ini.Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus dan ucapan terima kasih yang sebesar–besarnya atas segala pengorbanan yang telah saudara berikan.

Pengorbanan dan loyalitas yang saudara tunjukkan selama ini membuat kesan tersendiri bagi saya pribadi dan dapat dirasakan oleh Polda Keprisecara keseluruhan. Hendaknya hal ini terus menghiasi lembaran karier dimana pun saudara bertugas. Semoga di kesatuan yang baru saudara semakin sukses dan berkembang,” terangnya.

Kapolda Mengatakan, Kepada pejabat yang baru Kombes Pol. Imam Santoso dan Akbp Yully Kurniawan,, saya ucapkan selamat bertugas di tempat dan bidang yang baru. Amanah, tugas, dan tanggung jawab hendaknya dapat memberikan angin segar yang mampu meneguhkan semangat kebersamaan dan soliditas satuan.

terutama dalam menghadapi tantangan kedepan yang diprediksi akan semakin kompleks dan dinamis. Segera tata ulang dan jabarkan semua program kegiatan pada satuan kerja masing-masing, sehingga semua tahapan proses manajerial dapat berjalan lebih optimal.

Namun saya yakin dan percaya semua itu akan dapat ditangani secara baik dengan kemampuan, kepemimpinan dan kinerja yang saudara miliki.Selaras dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Good Governance dan Clean Governmentmelalui implementasi Program Nawacita Presiden RI,

Maka Polri juga telah melakukan pembenahan organisasi melalui Program Promoter Kapolri. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian.

Sejalan dengan itu, telah ditetapkan pula program revitalisasi polri menuju pelayanan prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai jawaban untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja polri.

Kepada dirlantas dan kasat brimob polda kepri, jabatan yang saudara sandang merupakan suatu amanah dan kepercayaan dari Allah Swt, pimpinan polri, dan masyarakat.

Masyarakat sangat menyoroti segala permasalahan yang ada di tubuh polri, baik itu tampilan kinerja polri, prestasi, ataupun permasalahan yang dapat merusak citra polri di masyarakat.

Oleh sebab itu, laksanakan dengan baik kebijakan promoter yang telah ada, dimana terdapat point penting dalam peningkatan “public trust” melalui reformasi kultural, perbaikan layanan publik, profesionalisme dalam penegakkan hukum, stabilitas kamtibmas, dan manajemen media.

Saya sangat berharap amanah yang telah diberikan kepada saudara, dapat dipelihara dan dijaga untuk bersama-sama berkomitmen melaksanakan program promoter kapolri tersebut dan membentuk team work yang solid serta kerja sama yang baik dalam membangun keamanan diwilayah polda kepri ini.

Saya berpesan agar segera menyesuaikan dan kenali karakteristik daerah di tempat saudara bertugas, dan jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan serta mendekatkan diri kepada allah swt,” tutupnya.

PUTRA@www.rasio.co

 

Print Friendly, PDF & Email
1...1,5551,5561,557...1,669Halaman 1,556 dari 1,669

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv