Sabtu, Mei 16, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 37

Jaga Stamina dan Konsentrasi, Honda Edukasi #Cari_Aman Berkendara di Bulan Puasa

0

RASIO.CO, Batam – PT Capella Dinamik Nusantara selaku Main Dealer sepeda motor Honda wilayah Kepulauan Riau mengimbau masyarakat untuk mengutamakan keselamatan berkendara selama bulan Ramadan. Melalui edukasi safety riding, perusahaan membagikan sejumlah tips agar pengendara tetap aman, fokus, dan nyaman saat menjalankan ibadah puasa.

Perubahan pola aktivitas selama Ramadan, seperti berkurangnya waktu tidur dan perubahan pola makan, dapat memengaruhi kondisi fisik dan konsentrasi pengendara. Selain itu, kepadatan lalu lintas biasanya meningkat, terutama menjelang waktu berbuka puasa di kawasan pusat kuliner, pasar Ramadan, hingga lokasi pembagian takjil.

Instruktur safety riding PT Capella Dinamik Nusantara, Christofer Valentino, menjelaskan bahwa pengendara perlu mempersiapkan diri lebih baik sebelum berkendara saat berpuasa. Menurutnya, kondisi fisik yang prima dan konsentrasi yang terjaga menjadi faktor penting untuk menghindari risiko kecelakaan.

“Berkendara saat berpuasa membutuhkan kesiapan fisik dan konsentrasi yang optimal. Pengendara perlu menjaga stamina, mengatur waktu istirahat, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan kondisi lalu lintas yang lebih dinamis selama Ramadan,” ujarnya.

Ia menyarankan pengendara untuk memastikan waktu istirahat cukup, merencanakan perjalanan guna menghindari kemacetan, serta menjaga asupan nutrisi dan cairan saat sahur dan berbuka. Pemanasan ringan sebelum berkendara juga dianjurkan untuk membantu menjaga kebugaran tubuh. Selain itu, pengendara diingatkan agar tetap tenang, tidak mudah terpancing emosi, serta mampu mengantisipasi potensi bahaya, khususnya saat lalu lintas padat menjelang berbuka puasa.

Penggunaan perlengkapan berkendara lengkap, seperti helm berstandar, jaket, sarung tangan, celana panjang, dan sepatu, juga menjadi hal penting untuk meminimalkan risiko cedera. Pemeriksaan kondisi kendaraan sebelum digunakan serta kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas turut menjadi bagian dari upaya menjaga keselamatan.

Sales Manager PT Capella Dinamik Nusantara wilayah Kepulauan Riau, Duri Yanto, menegaskan bahwa keselamatan berkendara merupakan komitmen perusahaan kepada masyarakat. Ia berharap momentum Ramadan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berkendara secara aman dan bertanggung jawab.

Melalui edukasi ini, PT Capella Dinamik Nusantara juga mendukung kampanye keselamatan berkendara Honda bertajuk #Cari_Aman, sebagai upaya mendorong terbentuknya budaya berkendara yang lebih aman dan tertib di wilayah Kepulauan Riau.

YD

Yaqut Sebut Pembagian Kuota Haji Tambahan Demi Keselamatan Jemaah

0

RASIO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan alasan pembagian kuota haji tambahan masing-masing 10.000 untuk kuota haji khusus dan reguler. Ia menyebut kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan keselamatan jemaah.

“Satu-satunya pertimbangan yang saya lakukan ketika menetapkan pembagian kuota itu adalah Hifzu an Nafs, menjaga keselamatan jiwa jemaah karena keterbatasan tempat yang ada di Saudi,” ujar Yaqut saat menghadiri sidang perdana praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dikutip CNNIndonesia, Selasa (24/2).

Yaqut menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji berada dalam yurisdiksi pemerintah Arab Saudi, sehingga Indonesia harus mengikuti aturan dan kesepakatan yang berlaku, termasuk melalui nota kesepahaman (MoU) yang menjadi dasar penerbitan keputusan menteri.

Terkait pengajuan praperadilan, Yaqut menegaskan langkah tersebut merupakan haknya sebagai warga negara untuk menguji prosedur penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan untuk menghambat proses hukum.

“Saya memenuhi hak saya untuk mengajukan praperadilan atas penersangkaan saya oleh KPK. Jadi, tidak dalam rangka menghambat, apalagi melawan proses hukum,” katanya.

Ia juga menilai kasus yang menimpanya dapat menjadi pelajaran bagi para pemimpin dalam mengambil kebijakan publik.

“Bahwa kebijakan yang diambil, meskipun dengan pertimbangan kemanusiaan, belum tentu tidak dipersoalkan. Tetapi itu tidak boleh membuat para pemimpin takut mengambil kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sidang Praperadilan Ditunda

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana praperadilan selama satu pekan karena pihak KPK selaku termohon tidak hadir dalam persidangan.

Yaqut bersama staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. KPK juga telah mencegah keduanya bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga 12 Agustus 2026.

Dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk rumah Yaqut di Jakarta Timur, kantor agen perjalanan haji dan umrah, serta kantor Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama. Sejumlah barang bukti berupa dokumen, barang bukti elektronik, kendaraan, dan properti turut disita.

Dugaan Kerugian Negara Rp1 Triliun

Kasus ini berkaitan dengan tambahan kuota haji Indonesia sebanyak 20.000 orang yang diperoleh setelah pertemuan bilateral Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman pada Oktober 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, kuota haji khusus seharusnya hanya 8 persen dari total kuota, sedangkan 92 persen untuk haji reguler. Dengan demikian, tambahan kuota seharusnya dialokasikan sekitar 18.400 untuk reguler dan 1.600 untuk khusus.

Namun, melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024, pembagian dilakukan masing-masing 10.000 untuk kuota reguler dan khusus. KPK menduga terdapat perbuatan melawan hukum dalam kebijakan tersebut.

Menurut perhitungan awal, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan ini diperkirakan merugikan negara lebih dari Rp1 triliun. KPK masih menunggu hasil audit final dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta menelusuri aliran dana bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

***

Bupati Lingga Melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Desa Persing

0

RASIO.CO, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah hari kedua di Masjid Nurul ‘Ilmi, Desa Persing, Kecamatan Singkep Pesisir, Minggu (22/2). Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda tahunan pemerintah daerah untuk mempererat hubungan dengan masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Safari Ramadan tersebut dihadiri Bupati Lingga Muhammad Nizar bersama Wakil Bupati Lingga Novrizal. Turut mendampingi, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Zainal Abidin, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Muhammad Nuur, Tenaga Ahli Bupati Bidang Tenaga Kerja dan Kesra Abdullah, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Kegiatan juga dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Lingga Maratusholiha Nizar, Ketua Dekranasda Kabupaten Lingga Feby Sarianty Novrizal, unsur Forkopimda, Ketua MUI Lingga Badiul Hasani, Kepala Desa Persing, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat.

Safari Ramadan merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Lingga yang bertujuan memperkuat silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah daerah juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap kesejahteraan warga.

Kehadiran rombongan pemerintah daerah disambut antusias masyarakat Desa Persing, mencerminkan kedekatan antara pemerintah dan warga dalam suasana Ramadan yang penuh kebersamaan.

Puspan

Menkeu: Suami DS Siap Kembalikan Dana LPDP Beserta Bunga

0

RASIO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan suami Dwi Sasetyaningtyas (DS), yang viral karena konten kebanggaan anak menjadi warga negara asing (WNA), bersedia mengembalikan dana beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang telah diterima.

Menurut Purbaya, pengembalian dana tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk kewajiban membayar bunga.

“Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan suami terkait dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai LPDP nilainya jadi termasuk bunganya. Kan saya juga taruh uang di bank ada bunganya,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Januari, Senin (23/2).

Ia menyesalkan polemik yang muncul akibat konten DS di media sosial dan menegaskan bahwa aturan LPDP akan ditegakkan. Penerima beasiswa yang bermasalah wajib menyelesaikan tanggung jawabnya.

Purbaya juga mengingatkan agar penerima beasiswa negara tidak menghina Indonesia. Ia menegaskan dana LPDP bersumber dari pajak masyarakat dan sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Diharapkan ke depan teman-teman yang dapat pinjaman LPDP, kalau enggak senang ya enggak senang, tapi jangan hina-hina negara lah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa apabila dana tersebut digunakan untuk menghina negara, pemerintah tidak hanya akan meminta pengembalian dana beserta bunga, tetapi juga menjatuhkan sanksi administratif, termasuk pemblokiran akses di seluruh instansi pemerintahan.

“Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan dan enggak akan bisa masuk. Jadi jangan menghina negara Anda sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, Dwi Sasetyaningtyas menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas pernyataannya di media sosial yang berbunyi, “cukup saya saja yang WNI, anak-anak saya jangan,” yang memicu kritik publik.

Melalui akun Instagram pribadinya, ia menyatakan penyesalan atas pernyataan tersebut dan meminta maaf kepada masyarakat yang merasa tersinggung.

DS diketahui telah menyelesaikan kewajiban pengabdian sesuai ketentuan masa studi. Namun, suaminya diduga belum menuntaskan tanggung jawab sebagai penerima beasiswa LPDP, sehingga memicu perhatian publik.

***

Gubernur Ansar dan Wagub Nyanyang Safari Ramadan di Lingga, Serahkan Bantuan untuk Dua Masjid

0

RASIO.CO, Lingga – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura memulai rangkaian Safari Ramadan 1447 H/2026 M di Kabupaten Lingga, Senin (23/2).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari agenda rutin tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka mempererat silaturahmi dengan masyarakat serta memperkuat ukhuwah islamiyah di wilayah kepulauan.

Safari Ramadan diawali dengan kegiatan buka puasa bersama di Masjid Babul Ikhlas. Ratusan jamaah, tokoh agama, dan masyarakat setempat turut hadir dalam suasana yang khidmat dan penuh kehangatan. Pada kesempatan itu, Pemprov Kepri menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar Rp5 juta untuk mendukung operasional dan kegiatan keagamaan masjid.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan salat Isya dan tarawih berjamaah di Masjid Al Akhyar. Di lokasi tersebut, kembali diserahkan bantuan CSR sebesar Rp10 juta. Total bantuan yang disalurkan dalam kunjungan ini mencapai Rp15 juta.

Dalam sambutannya, Ansar Ahmad menegaskan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum memperkuat iman, kepedulian sosial, dan kebersamaan.

“Safari Ramadan ini bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan momentum untuk kita semua memperbanyak amal ibadah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Mari kita jadikan Ramadan sebagai sarana memperkuat iman dan membangun Kepri yang lebih harmonis dan maju,” ujarnya.

Sementara itu, Nyanyang Haris Pratamura menambahkan bahwa kehadiran pemerintah di wilayah kepulauan, termasuk Lingga, merupakan bentuk komitmen untuk memastikan pembangunan dan perhatian sosial dirasakan merata.

“Kunjungan ke Lingga ini menunjukkan komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat, terutama di pulau-pulau terluar. Bantuan ini semoga menjadi berkah dan membantu masjid dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat ibadah dan pendidikan agama,” katanya.

Safari Ramadan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri telah menjadi tradisi tahunan yang dinantikan masyarakat. Selain buka puasa dan tarawih bersama, agenda tersebut juga diisi dengan penyaluran bantuan hibah, zakat, serta tausiah keagamaan. Kunjungan di Lingga ini pun semakin mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan masyarakat setempat.

Puspan

Bupati Karimun Pimpin Rapat Pemantauan Indeks Korupsi Daerah 2025

0

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Iskandarsyah, memimpin rapat penyampaian hasil pemantauan Indeks Korupsi Daerah (IKD) Survei Penguasaan Tahun 2025 sekaligus pembahasan tindak lanjut koordinasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karimun, Senin (23/02).

Rapat tersebut digelar sebagai bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan. Dalam forum itu, dipaparkan hasil pemantauan indeks korupsi daerah serta sejumlah indikator yang menjadi perhatian dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat kabupaten.

Bupati menekankan pentingnya komitmen seluruh perangkat daerah dalam menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Ia meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera menyusun langkah konkret untuk memperbaiki area yang masih menjadi catatan, khususnya terkait sistem pengawasan, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, koordinasi pencegahan korupsi Tahun 2025 juga menjadi fokus pembahasan, guna memastikan setiap rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan.

Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Karimun menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan integritas aparatur serta memperkuat budaya antikorupsi demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan profesional.


AM

Satu Tahun Kepemimpinan, Amsakar-Li Claudia Paparkan 15 Program Prioritas Batam

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan komitmennya untuk terus bekerja maksimal dalam mengatasi berbagai persoalan kota di tengah dinamika regulasi dan tantangan administratif yang kompleks.

Memasuki tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, Amsakar menyebut perubahan regulasi pemerintah pusat yang berlangsung cepat menjadi tantangan tersendiri.

Pemerintah Kota Batam merespons tiga Peraturan Pemerintah (PP) baru tahun 2025, yakni PP Nomor 25 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha, PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berbasis Risiko, serta PP Nomor 47 Tahun 2025 tentang perubahan KPBPB Batam.

Respons tersebut diwujudkan melalui koordinasi intensif dengan berbagai kementerian untuk mengintegrasikan 1.460 jenis layanan perizinan ke dalam Mal Pelayanan Publik Batam. Langkah ini dilakukan guna mempermudah layanan sekaligus meningkatkan iklim investasi.

Capaian Ekonomi dan Investasi

Amsakar memaparkan capaian makroekonomi Batam tahun 2025 yang dinilai menggembirakan. Hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi Batam mencapai 6,89 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 6,6 persen.

Dari sisi investasi, realisasi melampaui target. Dari target Rp60 triliun, Batam mencatatkan Rp69,3 triliun atau 115,5 persen. Sektor pariwisata juga menunjukkan tren positif, dengan kenaikan kunjungan wisatawan dari 1,3 juta menjadi 1,6 juta orang sepanjang 2025.

“Indikator makroekonomi ini sudah selaras dengan visi yang kami gagas. Kita berada di jalur yang tepat,” ujar Amsakar saat menjadi narasumber dalam dialog Program Batam Menyapa di Radio Republik Indonesia (RRI) Batam, Senin (23/2).

15 Program Prioritas

Pemerintah Kota Batam menuangkan visi pembangunan ke dalam 15 program prioritas yang menyasar kebutuhan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, insentif lansia, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga ketenagakerjaan.

Di sektor pendidikan, Pemko Batam telah membagikan 105.670 set seragam gratis bagi siswa SD dan SMP negeri maupun swasta, serta menyediakan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi.

Pada sektor kesehatan, cakupan Universal Health Coverage (UHC) telah mencapai 98 persen, sehingga warga cukup menunjukkan KTP untuk memperoleh layanan kesehatan gratis.

Pemko Batam juga menyalurkan bantuan tunai Rp300.000 per bulan kepada 4.000 lansia. Dalam penguatan ekonomi kerakyatan, pemerintah menyediakan pinjaman modal tanpa bunga hingga Rp20 juta, dengan realisasi Rp1,3 miliar untuk 1.500 pemohon.

Sementara itu, di bidang ketenagakerjaan, angka pengangguran berhasil ditekan dari 7,68 persen menjadi 7,57 persen, didukung 108 jenis pelatihan kerja yang diikuti 4.433 peserta.

Tiga Persoalan Krusial

Meski mencatat sejumlah capaian, Amsakar mengakui masih terdapat tiga persoalan utama yang menjadi perhatian, yakni pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, serta penanganan banjir.

Upaya yang dilakukan meliputi normalisasi drainase dan pembangunan infrastruktur, termasuk flyover dan jalan lingkar untuk mengurai kemacetan sekaligus mengurangi genangan.

Menutup penjelasannya, Amsakar mengapresiasi partisipasi aktif masyarakat dan pelaku usaha, termasuk dukungan dalam pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih. Ia juga mengajak warga menjaga kebersihan dan mengubah perilaku dalam pengelolaan sampah demi mempertahankan citra Batam sebagai kota pariwisata.

“Kami bertekad, persoalan utama khususnya air bersih, banjir dan sampah, dapat segera dituntaskan melalui kerja kolektif seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.

YD

Safari Ramadan ke Lingga, Gubernur Ansar Resmikan HDPE di Pelabuhan Jagoh

0

RASIO.CO, Lingga – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad bersama Wakil Gubernur Nyanyang Haris Pratamura melaksanakan Safari Ramadan 1447 Hijriah di Kabupaten Lingga, Senin (23/2).

Rombongan gubernur tiba di Pelabuhan Jagoh dan disambut Wakil Bupati Lingga Novrizal serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.

Pengamanan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara terpadu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lingga bersama unsur TNI, Polri, dan instansi terkait guna memastikan kelancaran agenda kunjungan pemerintah provinsi tersebut.

Agenda kunjungan diawali dengan peresmian Pelabuhan HDPE (High-Density Polyethylene) di Pelabuhan Jagoh. Dermaga apung berbahan HDPE tersebut dibangun sebagai bagian dari peningkatan infrastruktur transportasi laut yang dirancang modern, tahan terhadap korosi air laut, serta mampu menyesuaikan dengan kondisi pasang surut untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik di wilayah kepulauan.

Dalam sambutannya, Ansar Ahmad menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kepri untuk melanjutkan berbagai program strategis daerah, termasuk program Kepri Terang yang menyediakan bantuan sambungan listrik gratis bagi masyarakat kurang mampu di wilayah pulau-pulau.

Selain itu, pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui penyediaan tenaga dokter spesialis dan program beasiswa, serta melanjutkan program sekolah gratis dan pendidikan keagamaan di wilayah hinterland.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah provinsi bersama Baznas Provinsi Kepulauan Riau dan BRKS Kepri turut menyerahkan bantuan secara simbolis kepada masyarakat penerima manfaat sebagai bagian dari dukungan sosial selama bulan Ramadan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan salat Magrib berjamaah. Selanjutnya, rombongan gubernur menuju Masjid Al-Akhyar untuk melaksanakan salat Isya dan Tarawih bersama masyarakat setempat sebagai bagian dari Safari Ramadan di Kabupaten Lingga.

Puspan

Dua Terdakwa Kasus Kapal Tanker Federal II di Vonis Setahun Penjara

0

RASIO.CO, Batam – Majelis hakim ketua Douglas R.P Napitupulu didampingi Andi  Bayu Mandala Putra Syadli dan Dina Puspa Sari memvonis terdakwa Ali Suhadak, Preddy Hasudungan Siagian selama setahun penjara dalam kasus meledaknya tangky Kapal MT Federal II di shipyar PT. ASL Tanjunguncang. Kamis(19/02) lalu.

Ironisnya, Putusan Majelis hakim lebih kurang sama dengan tuntutan JPU Aditya Syaumil Patria dan Muhammad Arfian yakni setahun penjara. Sedang sesuai pasal Ancaman hukuman paling 5 tahun penjara.

Pasal Kesatu Pasal 359 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang pengacuannya diganti dengan Pasal 474 Ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan Kedua Pasal 360 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang pengacuannya diganti dengan Pasal 474 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dan KETIGA Pasal 360 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana yang pengacuannya diganti dengan Pasal 474 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Parahnya, Dalam Insiden kapal Tangker Federal II meledak di PT. ASL tersebut menelan 5 korban jiwa, yakni Gunawan Sinulingga, Hermansyah Putra, Berkat Setiawan Gulo, Janu Arius Silaban dan Upik Abdul Wahid.

Sedangkan Korban Luka Berat Amel Rivensky Gembira Nababan, Benni Silaban, Rekki Harianto Butsr Butar dan Alatas Manopan Silaban.

Semua akibat perbuatan Terdakwa Ali Suhadak dan Preddy Hasudungan Siagian yang tidak ada mencegah pekerja untuk melakukan pekerjaan di COT 1 Kapal Federal II sebelum adanya pemeriksaan kandungan gas COT 1 kapal Federal II. Sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran pada COT 1 Kapal Federl II.

“Menyatakan Terdakwa I. Ali Suhadak, Terdakwa II. Preddy Hasudungan Siagian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, mengakibatkan orang lain luka berat, menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu” sebagaimana dalam dakwaan kumulatif penuntut umum,”

“Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu ) Tahun,” kata Hakim Douglas.

Diketahui, Peristiwa maut ini terjadi pada 24 Juni 2025 sekitar pukul 14.15 WIB, di area Cargo Oil Tank (COT) I dan Forepeak Tank (FPT) Kapal Federal II.

Saat itu, sedang dilakukan pekerjaan pemotongan dan penggantian dinding pembatas (hot work) oleh subkontraktor PT Mancar Marine Batam dan PT Ocean Pulse Solution.

Sebagai petugas HSE Safety dan Safety Promotor, Ali Suhadak dan Preddy Siagian bertanggung jawab penuh dalam pemeriksaan kandungan gas dan penerbitan izin kerja (work permit).

Berdasarkan uraian jaksa, meski pemeriksaan gas menggunakan gas meter telah dilakukan, pekerjaan tetap dijalankan sebelum pemeriksaan lanjutan di area COT dilakukan secara menyeluruh.

Ketidakpatuhan terhadap SOP ini diduga kuat menjadi pemicu ledakan dan kebakaran hebat di dalam ruang terbatas (confined space) kapal tersebut.

Insiden Kapal Federal II tercatat sebagai salah satu kecelakaan kerja paling tragis di industri maritim Batam pada periode 2025.

Sebagai informasi, untuk Ledakan kedua kapal tanker MT Federal II di PT ASL Shipyard, Tanjunguncang, Batam terjadi pada 15 Oktober 2025 menyebabkan 14 pekerja meninggal dunia.

Ledakan terjadi saat kapal tanker sedang dalam proses perbaikan rutin (dry-docking), diduga dipicu oleh percikan api saat pengerjaan pengelasan (cutting steel plates) yang menyambar sisa gas di dalam tangki.

Pihak Kepolisian telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus ini setelah ditemukan adanya unsur pidana dan kelalaian prosedur keamanan (K3). Tersangka disebut berasal dari bagian K3 dan pimpinan perusahaan.

Kasus ledakan kapal MT Federal II sendiri menjadi sorotan publik karena menelan korban jiwa dalam jumlah besar dan memunculkan pertanyaan serius terkait standar keselamatan kerja di kawasan industri galangan kapal Batam.

Insiden maut di PT ASL Shipyard ini menjadi tragedi industri terburuk dalam sejarah Batam. Api yang melahap bagian produksi galangan itu menewaskan sedikitnya 14 pekerja dan melukai beberapa lainnya.

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik dan pihak berwenang karena memicu evaluasi besar-besaran terhadap standar keselamatan kerja di wilayah galangan kapal Batam.

Ad@www.rasio.co //

Stella Christie: Beasiswa Negara adalah Amanah, Bukan Fasilitas

0

RASIO.CO, Jakarta – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Stella Christie, menyoroti polemik konten “cukup saya WNI, anak jangan” yang dibuat penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas. Ia menegaskan bahwa beasiswa dari negara merupakan amanah, bukan sekadar fasilitas.

“Kontroversi yang muncul belakangan ini pada dasarnya mencerminkan kegagalan pendidikan moral pada tahap awal kehidupan. Beasiswa tidak dipahami sebagai amanah, melainkan sekadar fasilitas. Di sinilah letak persoalannya,” ujar Stella, dikutip Kompas.com, minggu (22/2).

Stella mengaku pernah menuai kritik ketika mengimbau penerima beasiswa S1 luar negeri untuk memandang beasiswa sebagai “utang budi”. Menurutnya, setiap beasiswa yang bersumber dari negara pada dasarnya mengandung tanggung jawab moral untuk memberi manfaat kembali bagi bangsa.

Namun demikian, ia menilai solusi bukanlah dengan memperketat sistem beasiswa secara berlebihan. Pembatasan yang terlalu ketat justru berpotensi menumbuhkan sikap sinis dan mendorong penerima beasiswa mencari celah untuk menghindari kewajiban.

“Yang lebih dibutuhkan adalah kepercayaan, memberi ruang bagi para penerima beasiswa untuk menemukan caranya sendiri dalam memberi manfaat bagi bangsa,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa rasa terima kasih kepada Indonesia tidak selalu harus diwujudkan dengan segera kembali ke Tanah Air. Dalam sejumlah kasus, bertahan lebih lama di luar negeri hingga mencapai posisi strategis justru dapat membuka peluang investasi dan jejaring yang bermanfaat bagi Indonesia.

Stella mencontohkan tokoh diaspora India seperti Sundar Pichai yang berkiprah di Silicon Valley dan memberi dampak ekonomi bagi negaranya.

Sebagai akademisi yang lama berkarier di luar negeri, Stella mengaku selalu menyatakan identitasnya sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat reputasi ilmuwan Indonesia di tingkat global. Ia menyebut banyak diaspora Indonesia memiliki dedikasi kuat untuk berkontribusi bagi Tanah Air dalam berbagai bentuk.

Tips Menumbuhkan Patriotisme

Stella juga membagikan pandangannya mengenai cara menumbuhkan patriotisme, khususnya bagi penerima beasiswa negara. Ia menyarankan agar fokus kontribusi diarahkan pada manfaat nyata bagi individu dan masyarakat Indonesia, bukan semata pada institusi yang bersifat abstrak.

Kepada para orang tua, baik yang tinggal di dalam maupun luar negeri, ia mendorong penggunaan bahasa Indonesia di rumah sebagai bentuk kebanggaan identitas nasional.

“Di keluarga saya, bukan hanya anak saya yang diwajibkan berbahasa Indonesia, tetapi suami saya yang berasal dari Polandia pun diharuskan bisa Bahasa Indonesia,” katanya.

Respons LPDP

Sebelumnya, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memberikan teguran dan klarifikasi atas kasus Dwi Sasetyaningtyas yang viral di media sosial.

Dwi, alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), sempat menuai kontroversi usai mengunggah konten terkait status kewarganegaraan anaknya yang menjadi warga negara Inggris.

Ia merupakan penerima beasiswa LPDP untuk studi S2 di Delft University of Technology, Belanda, pada 2015 dan lulus pada 2017. Selama menjalankan kewajiban sebagai awardee, Dwi disebut telah menginisiasi berbagai kegiatan sosial, termasuk penanaman 10 ribu pohon bakau, pemberdayaan ibu rumah tangga, hingga kontribusi dalam penanggulangan bencana dan pembangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur.

Polemik ini memunculkan kembali perdebatan publik mengenai tanggung jawab moral penerima beasiswa negara serta bentuk kontribusi yang ideal bagi bangsa.

***