Selasa, November 3, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 5

Komunitas Kepri Hadir di Honda Bikers Day 2026

redaksi
-
0
Komunitas Kepri Hadir di Honda Bikers Day 2026

RASIO.CO, Batam – Honda Bikers Day (HBD) 2026 akan mencapai puncaknya di Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ambarawa, Jawa Tengah, pada 24 Oktober 2026.

Setelah menyambangi Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, perayaan bertema Legacy of Spirit ini akan mempertemukan bikers Honda dari berbagai daerah dalam satu ajang kebersamaan.

Rangkaian HBD 2026 di tiga pulau berlangsung sejak September hingga Oktober. Kegiatan tersebut menghadirkan komunitas bikers dari berbagai daerah melalui aktivitas komunitas, hiburan, kompetisi, serta kegiatan yang melibatkan masyarakat setempat.

HBD 2026 Digelar di Tiga Pulau
Rangkaian HBD 2026 dibuka di Lapangan PKOR Way Halim, Bandar Lampung, pada 26 September. Komunitas bikers dari berbagai wilayah Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung, berkumpul untuk mempererat persaudaraan.

Kegiatan berlanjut ke Kalimantan di Gelora Kadrie Oening, Samarinda, pada 3 Oktober, kemudian ditutup dengan gelaran regional Sulawesi di Lapangan Pantai Akkarena, Makassar, pada 17 Oktober 2026.

Berbagai kegiatan meramaikan gelaran di tiap daerah, mulai dari aktivitas sosial komunitas, pertunjukan musik, kompetisi, pameran motor modifikasi, hingga kegiatan otomotif dan pelibatan UMKM lokal. Rangkaian tersebut turut membuka ruang interaksi antara komunitas Honda, generasi muda, dan masyarakat sekitar.

Puncak HBD Digelar di Ambarawa
Setelah rangkaian regional berakhir, para bikers Honda akan bertemu pada puncak HBD 2026 di Ambarawa. Puluhan ribu bikers dari berbagai komunitas dan penjuru Indonesia diperkirakan hadir untuk merayakan persaudaraan dengan mengusung semangat Legacy of Spirit.

General Manager Marketing Planning and Analysis Division PT Astra Honda Motor (AHM), Andy Wijaya, mengatakan HBD menjadi ruang bagi komunitas bikers lintas generasi untuk menjaga persaudaraan sekaligus meneruskan semangat positif kepada generasi berikutnya.

“Kami berharap kebersamaan ini tidak berhenti di acara, tetapi terus hadir melalui kontribusi nyata bagi komunitas dan masyarakat,” ujar Andy.

Puncak HBD 2026 juga akan menghadirkan berbagai kegiatan, termasuk Bikers Ceremony, Bikers Parade, Ikrar Bikers Honda, serta pertunjukan musik dari Nusa Ethnic, Kipas Tua, dan Armada Band.

Perwakilan Komunitas Batam dan Kepri Dijadwalkan Hadir
Semangat kebersamaan dalam HBD 2026 juga akan diikuti perwakilan komunitas Honda dari Kepulauan Riau. Sejumlah bikers dari Batam dan Kepri dijadwalkan menghadiri puncak perayaan di Ambarawa bersama komunitas dari berbagai daerah di Indonesia.

Nama yang tercatat sebagai perwakilan komunitas Batam antara lain Abdul Rohim Shafar dari Honda CRF Batam, Habdi Harsih dari Honda PCX Club Indonesia (HPCI) Chapter Batam.

Agung Trasila dari HASCI Chapter Batam, serta Nizarwan dari HAI Chapter Batam. Perwakilan bikers One Heart Community Kepri juga disebut akan ambil bagian dalam perayaan tersebut.

Partisipasi mereka diharapkan menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antarkomunitas sekaligus membawa semangat kebersamaan bikers Honda Kepri ke tingkat nasional.

Redaksi@www,redaksi //

Print Friendly, PDF & Email

HUT Hari Bakti ke-55, BP Batam Gelar Donor Darah

redaksi
-
0
HUT Hari Bakti ke-55, BP Batam Gelar Donor Darah

RASIO.CO, Batam –  BP Batam menggelar donor darah dan pemeriksaan gula darah secara serempak di Batam dan Jakarta dalam rangka memperingati Hari Bakti BP Batam ke-55, Rabu (21/10/2026).

Mengusung semangat “Setetes Darah, Sejuta Harapan”, kegiatan yang diikuti pegawai BP Batam ini berlangsung di Balairungsari BP Batam serta Kantor Penghubung BP Batam Jakarta. Pelaksanaan di kedua lokasi tersebut memberikan kesempatan bagi pegawai untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan sekaligus memeriksakan kesehatan.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, hadir dalam pelaksanaan kegiatan di Batam. Selain meninjau proses donor darah, Amsakar juga mengikuti pemeriksaan kesehatan yang meliputi gula darah, asam urat, dan kolesterol.

Kegiatan ini sejalan dengan semangat pengabdian BP Batam untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui donor darah, para pegawai dapat berkontribusi membantu memenuhi kebutuhan darah bagi pasien yang memerlukan.

“Momentum Hari Bakti BP Batam ke-55 ini kita manfaatkan untuk memperkuat kepedulian terhadap sesama. Melalui donor darah, kita dapat membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengajak seluruh pegawai untuk memperhatikan kesehatan melalui pemeriksaan secara berkala,” ujar Amsakar.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, juga berkesempatan hadir untuk meninjau pelaksanaan kegiatan sekaligus mengikuti pemeriksaan kesehatan.

“Pegawai yang sehat dapat menjalankan tugas dan memberikan pelayanan dengan lebih baik. Mari manfaatkan pemeriksaan ini untuk lebih mengenali kondisi kesehatan kita dan membiasakan pola hidup sehat dalam keseharian,” ungkap Li Claudia.

Pemeriksaan kesehatan dalam kegiatan ini memberikan kesempatan bagi pegawai untuk lebih memperhatikan kesehatannya di tengah kesibukan menjalankan tugas. Sementara itu, keterlibatan dalam donor darah menjadi sarana untuk mempererat kebersamaan dan menumbuhkan semangat berbagi di lingkungan BP Batam.

Hadir pula Anggota/Deputi Bidang Pengusahaan, Denny Tondano; Kepala Biro Keuangan, Siswanto; Direktur Promosi dan Fasilitasi Investasi, Dendi Gustinandar; Direktur Badan Usaha Pemanfaatan Aset, Djohan Effendy; Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi, Irfan Syakir Widyasa; serta Direktur Rumah Sakit BP
Redaksi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Ketua DPRD Batam Kamaluddin Minta Maaf atas Molornya Jadwal Paripurna, Segera Perbaiki Koordinasi

redaksi
-
0
Ketua DPRD Batam Kamaluddin Minta Maaf atas Molornya Jadwal Paripurna, Segera Perbaiki Koordinasi

RASIO.CO, Batam – Ketua DPRD Kota Batam, Haji Muhammad Kamaluddin, menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Batam pada Rabu (21/10/2026). Rapat yang semula dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB tersebut baru terlaksana sekitar pukul 11.00 WIB lewat atau mengalami keterlambatan lebih dari satu jam.

Kamaluddin menjelaskan, keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya menunggu terpenuhinya kuorum anggota DPRD yang sebagian masih mengikuti agenda rapat lainnya. Selain itu, pihaknya juga menunggu kehadiran Wali Kota Batam karena terdapat agenda kegiatan yang harus disesuaikan.

Menurutnya, kehadiran kepala daerah diperlukan untuk penandatanganan berita acara pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang menjadi salah satu agenda penting dalam rapat paripurna tersebut.

“Selain itu menunggu kehadiran Wali Kota karena beliau memiliki agenda kegiatan. Sementara untuk penandatanganan berita acara pengesahan Ranperda itu memang harus kepala daerah. Jadi, tidak bisa diwakilkan,” kata Kamaluddin.

Beliau menjelaskan, sebelumnya Wali Kota Batam memang telah mewakilkan kehadirannya kepada Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Batam, Firmansyah. Namun, sesuai ketentuan dalam pengambilan keputusan pengesahan Ranperda, penandatanganan harus dilakukan oleh pimpinan DPRD bersama kepala daerah.

Adapun rapat paripurna tersebut mengagendakan dua pembahasan utama. Pertama, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Batam terkait penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Batam Tahun 2027.

Kedua, laporan Panitia Khusus (Pansus) mengenai pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sekaligus pengambilan keputusan.

Kamaluddin menegaskan, pihaknya akan melakukan perbaikan dalam hal komunikasi dan koordinasi terkait penjadwalan kegiatan DPRD, termasuk dengan Wali Kota Batam. Langkah tersebut diharapkan dapat membuat jadwal rapat paripurna yang telah ditetapkan berjalan lebih tepat waktu dengan mempertimbangkan agenda kegiatan lainnya.

“Kita maklumi padatnya jadwal Pak Wali, dan rekan-rekan anggota DPRD juga memiliki jadwal sangat padat, baik di Pansus maupun Banggar,” tegasnya.

Beliau berharap, melalui koordinasi yang lebih baik ke depan, pelaksanaan rapat paripurna DPRD Kota Batam dapat berlangsung lebih tertib dan sesuai jadwal yang telah ditentukan, tanpa mengabaikan ketentuan serta kelengkapan yang diperlukan dalam pengambilan keputusan.(*)

Print Friendly, PDF & Email

Sambangi Graha PWI Kepri, Kevin Manurung Curhat Dikeluarkan Rektor ITEBA Batam

redaksi
-
0
Sambangi Graha PWI Kepri, Kevin Manurung Curhat Dikeluarkan Rektor ITEBA Batam

BATAM – Kevin Jonathan Anugerah Manurung, mahasiswa Institut Teknologi Batam (ITEBA) yang dikenai sanksi pemberhentian atau drop out (DO), mendatangi Graha Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepulauan Riau (Kepri) di kawasan Ruko Purimas, Batam Center, Selasa (13/10/2026).

Ia menceritakan kronologi pemberhentiannya yang kini menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Tanjungpinang.

Dalam pertemuan tersebut, Kevin yang didampingi seniornya, Binsar itu, ditemui oleh Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani, Ketua Dewan Kehormatan Marganas Nainggolan, Ketua Dewan Pakar Ramon Damora, Ketua Seksi Pembelaan Wartawan Pariadi, Wakil Bendahara Faisal, Ketua Bidan Kebudayaan Tarmizi dan Wakil Ketua Seksi Kajian Politik Roni Alimin.

Saat berada di Graha PWI Kepri, Kevin mengungkapkan, persoalan dirinya bermula dari aktivitasnya sebagai anggota mahasiswa pencinta alam (Mapala) dan solidaritasnya terhadap seorang rekan.

Kevin mengungkapkan, organisasi Mapala yang diikutinya tidak diakui secara resmi oleh pihak kampus. Namun, menurut dia, sejumlah kegiatan organisasi tersebut pernah mendapat apresiasi dari pihak ITEBA.

Persoalan kemudian berkembang ketika Kevin membela rekannya hingga berujung pada perselisihan dengan pihak kampus. Ia mengaku dituduh mengancam Dekan ITEBA, Ririt Dwiputri.

Kevin membantah tuduhan tersebut. Ia menyatakan hanya menyampaikan kepada Ririt bahwa persoalan yang dituduhkan kepadanya akan dilaporkan kepada rektor.

“Saya tidak mengancam apa pun. Saya hanya mengatakan kepada Ibu Ririt bahwa saya akan mengadukan masalah yang dituduhkannya kepada rektor,” ujar Kevin.

Persoalan itu berujung pada terbitnya Surat Keputusan Rektor ITEBA Nomor 041/SK/Rektor-ITEBA/VI/2026 tentang Penetapan Sanksi Akademik Mahasiswa Institut Teknologi Batam. Melalui keputusan tersebut, Kevin diberhentikan sebagai mahasiswa.

Kevin juga mengaku tidak pernah menerima surat peringatan pertama dan kedua sebelum keputusan pemberhentian diterbitkan. Ia mengatakan, fotonya bahkan telah dibagikan ke grup petugas keamanan kampus sehingga dirinya tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan ITEBA.

Keterangan tersebut merupakan penjelasan dari Kevin. Alasan dan prosedur penerbitan keputusan pemberhentian itu masih memerlukan klarifikasi dari pihak kampus.

PWI Kepri Minta Kampus Bersikap Bijaksana

Ketua PWI Provinsi Kepri Saibansah Dardani menyatakan prihatin atas pemberhentian Kevin. Menurut dia, keputusan tersebut berdampak besar terhadap kelanjutan pendidikan dan masa depannya sebagai generasi muda Batam.

Pria yang akrab disapa Cak Iban itu mempertanyakan apakah persoalan tersebut masih dapat diselesaikan melalui pendekatan pembinaan, pendidikan dan dialog sebelum berujung pada pemberhentian.

“Pihak rektorat seharusnya mempertimbangkan langkah yang bijaksana untuk mendidik mahasiswanya. Berilah kesempatan kepada Kevin sebagai generasi muda Batam untuk meraih cita-citanya,” kata Cak Iban yang juga Ahli Pers Dewan Pers itu.

Ia menambahkan, PWI Kepri mendukung upaya Kevin memperjuangkan haknya melalui jalur hukum. Menurut dia, persoalan tersebut perlu disikapi secara terbuka dengan tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Sebagai organisasi profesi wartawan yang berkaitan erat dengan literasi dan kehidupan intelektual, PWI Kepri menilai klarifikasi dari pihak kampus diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang utuh.

Konfirmasi Belum Mendapatkan Penjelasan Substantif

PWI Kepri telah berupaya meminta keterangan kepada sejumlah pejabat ITEBA untuk memperoleh penjelasan mengenai pemberhentian Kevin Manurung.

Wakil Rektor I Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni ITEBA, Dr. Eng. Ansarullah Lawi, M.Eng., membalas permintaan konfirmasi dengan menyatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan sekretariat kampus yang disebutnya sebagai penanggung jawab informasi.

Namun, hingga berita ini diunggah, tidak ada tindak lanjut yang diterima setelah jawaban tersebut.

PWI Kepri juga menghubungi Dekan Fakultas Teknologi Industri dan Desain ITEBA, Assoc. Prof. Dr. Ir. M. Ansyar Bora, S.T., M.T., IPM. Ansyar untuk meminta agar konfirmasi diarahkan kepada bagian hubungan masyarakat (humas) kampus.

Ketika PWI Kepri meminta informasi mengenai kontak pejabat humas yang dapat dihubungi, upaya komunikasi tersebut tidak berlanjut.

Hal serupa terjadi ketika PWI Kepri menghubungi Dekan ITEBA, Dr. Ririt Dwiputri, pada 11 Oktober 2026.

Dalam pesan tertulis melalui WhatsApp, Ririt menyatakan bahwa klarifikasi resmi mengenai persoalan kemahasiswaan ditangani bagian humas kampus. Ia menyarankan agar permintaan informasi disampaikan melalui jalur resmi untuk menjaga akurasi dan mencegah kesimpangsiuran informasi.

Namun, hingga berita ini disusun, PWI Kepri menyatakan belum memperoleh penjelasan substantif dari pihak kampus mengenai dasar dan proses penerbitan keputusan pemberhentian Kevin.

Keterangan dari pihak ITEBA tetap diperlukan untuk memberikan gambaran yang berimbang mengenai perkara tersebut.

PTUN Tolak Rekonvensi ITEBA Senilai Rp 1,35 Miliar

Di jalur hukum, perkara pemberhentian Kevin berlanjut di PTUN Tanjungpinang. Dalam sidang lanjutan dengan agenda pembuktian surat pada 21 Oktober 2026, majelis hakim menolak pengajuan rekonvensi pihak ITEBA dan meminta agar pengajuannya diperbaiki.

Berdasarkan keterangan dalam materi perkara, nilai rekonvensi yang diajukan pihak ITEBA mencapai Rp 1.351.000.000.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ika Widhia bersama dua hakim anggota. Kevin hadir sebagai penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya, Handrianto Sianipar dan Marnaek Tua Simarmata. Adapun pihak tergugat, Rektor ITEBA, diwakili kuasa hukum Imanuel Dermawan Purba dan Irwan.

Dalam persidangan tersebut, majelis hakim menerima alat bukti surat dari kedua pihak. Meski demikian, sejumlah berkas diminta untuk diajukan kembali dalam persidangan berikutnya.

Majelis hakim juga meminta pihak tergugat memperbaiki pengajuan rekonvensinya. Dalam persidangan, majelis menyampaikan bahwa kewenangan PTUN dalam perkara tersebut berkaitan dengan pengujian keputusan tata usaha negara atau tindakan administrasi pemerintahan.

Kompetensi PTUN antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.

Penolakan pengajuan rekonvensi dalam persidangan tersebut tidak dengan sendirinya menentukan menang atau kalahnya para pihak dalam pokok sengketa pemberhentian Kevin. Perkara utama tetap berlanjut sesuai tahapan persidangan.

Menjelang penutupan sidang, kuasa hukum ITEBA, Imanuel Dermawan Purba, meminta agar pihak penggugat tidak menyampaikan kepada media alasan pemberhentian Kevin selama proses persidangan masih berlangsung.

Permintaan tersebut disampaikan kepada majelis hakim. Namun, proses hukum yang sedang berjalan tetap menjadi kepentingan publik, terutama untuk memahami dasar keputusan administrasi yang disengketakan.

Hingga berita ini diunggah, pihak ITEBA belum memberikan keterangan resmi mengenai penolakan pengajuan rekonvensi maupun penjelasan substantif tentang keputusan pemberhentian Kevin.

Perkara ini selanjutnya akan berlanjut ke agenda persidangan berikutnya sesuai jadwal yang ditetapkan majelis hakim.

Redaksi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Bupati Karimun Santri Kuatkan Negeri Menuju Indonesia Emas

redaksi
-
0
Bupati Karimun Santri Kuatkan Negeri Menuju Indonesia Emas

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun Ing. H. Islandarsyah memimpin langsung pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Santri Nasional 2026 yang digelar secara serentak pada hari ini, Kamis (22/10/2026).

Mengusung tema resmi “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas,” peringatan tahun ini menegaskan bahwa santri bukan sekadar pewaris tradisi keilmuan Islam, melainkan kekuatan penting dalam membangun masa depan bangsa.

Dalam pedoman amanat Kementerian Agama RI yang dibacakannya, Bupati Karimun mengingatkan kembali sejarah Resolusi Jihad yang dimaklumatkan oleh Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari pada 22 Oktober 1945.

Peristiwa bersejarah tersebut memicu semangat perlawanan rakyat yang memuncak pada 10 November 1945.

Terkait hal tersebut, Bupati Karimun menegaskan bahwa perjuangan para pendahulu harus diteruskan dengan cara yang relevan dengan tantangan masa kini.

“Jika dahulu para santri menguatkan negeri dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, maka hari ini santri harus menguatkan negeri dengan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi, dan tentu saja akhlak mulia. Tantangan zaman memang berubah, tetapi semangat pengabdian kepada negeri tercinta ini, bagi seorang santri, tidak boleh padam,” tegas Bupati Karimun di hadapan para peserta upacara.

Lebih lanjut, dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045, di mana Indonesia genap berusia 100 tahun, Bupati memberikan pesan motivasi secara langsung kepada para santri agar berani mengambil peran penting di berbagai sektor.

“Santri tidak boleh merasa kecil dan tidak boleh membatasi diri. Santri bisa menjadi apa saja, mulai dari ulama, ilmuwan, pendidik, pengusaha, hingga pemimpin bangsa, selama terus belajar, bersungguh-sungguh, dan mengabdikan ilmunya bagi kemajuan Indonesia. Peliharalah tradisi pesantren, tetapi jangan pernah takut terhadap perubahan,” pesannya.

Peringatan tahun ini juga menjadi momentum untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia pesantren. Di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Agama kini telah resmi memiliki Direktorat Jenderal Pesantren.

Kehadiran unit eselon I ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat peran strategis pesantren pada pembangunan nasional.

Melalui dukungan ini, pesantren diharapkan semakin optimal menjalankan tiga fungsi utamanya, yakni: pendidikan (melahirkan generasi berilmu dan berakhlak), dakwah (menebarkan Islam rahmatan lil ‘alamin), serta pemberdayaan masyarakat (mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi).

Menutup amanatnya, Bupati Karimun mengingatkan bahwa Hari Santri adalah milik seluruh elemen bangsa, bukan hanya milik kelompok tertentu.

“Hari Santri adalah milik seluruh bangsa Indonesia yang menghargai perjuangan, menjunjung persatuan, dan mencintai tanah airnya. Sebab mencintai Tanah Air adalah bagian dari iman (Hubbul wathan minal iman),” ungkap Bupati.

“Teruslah menjaga tradisi, mengembangkan inovasi, memperkuat persaudaraan, dan mengabdikan diri untuk negeri. Jadilah santri yang menguatkan negeri menuju Indonesia Emas,” pungkasnya menutup amanat upacara.

Redaksi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

Perkembang Kasus Dugaan Korupsi Pembagunan Jalan SP II Siantan Anambas

redaksi
-
0
Perkembang Kasus Dugaan Korupsi Pembagunan Jalan SP II Siantan Anambas

RASIO.CO, Batam – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kepri terus mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Selayang Pandang (SP) 2 Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas. Hingga kini, penyidik sudah memeriksa 106 orang saksi dan 2 ahli.

“Penyidikan perkara masih tetap berjalan, sampai dgn saat ini total saksi yang sudah diperiksa sebanyak 106 orang dan ahli sebanyak 2 orang,”

“Ditreskrimsus Polda Kepri tetap berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan perkara secara tuntas, transparan dan tetap mengedepankan profesionalitas dalam penegakan hukum.” kata  Dirreskrimsus Polda Kepri AKBP Robby Topan Manusiwa, SIK, MH.Kamis (22/10) melalui sambungan selularnya.

Lanjutnya, Saat ini Tim Penyidik Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kepri sedang melengkapi pemberkasan perkara, proses audit pekerjaan dilapangan bersama dengan ahli konstruksi.

Juga termasuk klarifikasi dalam rangka kebutuhan proses audit sudah selesai, selanjutnya Tim Penyidik menunggu hasil perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPK RI.

“Penyidikan perkara masih tetap berjalan, sampai dgn saat ini total saksi yg sdh diperiksa sebanyak 106 orang dan ahli sebanyak 2 orang,” jelasnya.

Ia menambahkan, Ditreskrimsus Polda Kepri tetap berkomitmen untuk menyelesaikan penanganan perkara secara tuntas, transparan dan tetap mengedepankan profesionalitas dalam penegakan hukum. Perkembangan selanjutnya akan diinfokan kembali.

Sebelumnya, penanganan dugaan korupsi pembangunan Jembatan SP 2 Tarempa di Kabupaten Kepulauan Anambas ke tahap penyidikan. Penyidik kini memeriksa sejumlah saksi dan menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dari hasil penelitian dan kajian kita, sebenarnya itu seharusnya lurus, tapi kemudian berbelok. Di dalam desain pertama itu rencananya juga ada semacam rest area atau pasar di tengahnya.

Redaksi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

TPID Lingga Gelar Operasi Pasar Murah, Gandeng PDAM dan Pemuda Pancasila

redaksi
-
0
TPID Lingga Gelar Operasi Pasar Murah, Gandeng PDAM dan Pemuda Pancasila

RASIO.CO, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) berkolaborasi dengan Perumda Air Minum Tirta Lingga dan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Lingga menggelar Operasi Pasar Murah di Sekretariat Pemuda Pancasila Kabupaten Lingga.

Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wakil Bupati Lingga, Ir. H. Novrizal, ST, M.IP, tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat.

Sejumlah komoditas kebutuhan rumah tangga disediakan dengan harga terjangkau, di antaranya beras Sawah Minang, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng Minyakita, gula pasir, serta telur ayam.

Kegiatan ini turut dihadiri Asisten II Pemkab Lingga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Direktur PDAM Tirta Lingga, Camat Singkep, Lurah Sungai Lumpur, Ketua MPC Pemuda Pancasila Lingga, Ketua Dekranasda Lingga, perwakilan Kejaksaan Negeri Lingga, serta sejumlah tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Lingga, H. Novrizal, menjelaskan bahwa pelaksanaan pasar murah merupakan bagian dari upaya TPID yang dikoordinasikan melalui bagian ekonomi pemerintah daerah, dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Lingga.

Menurutnya, keterlibatan dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok.

“Makanya hari ini CSR dari PDAM Tirta Lingga, karena PDAM sudah melakukan aktivitasnya di sini. Untuk itu, mereka harus mengeluarkan CSR dengan mengadakan pasar murah,” ujar Novrizal.

Novrizal menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan perusahaan diperlukan agar manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan melalui layanan usaha, tetapi juga melalui program sosial yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Novrizal berharap kegiatan tersebut dapat meringankan beban masyarakat, terutama warga Kelurahan Sungai Lumpur, dalam memenuhi kebutuhan sembako sehari-hari.

“Harapannya tentunya acara ini dapat membantu masyarakat kita terhadap pemenuhan kebutuhan sembako di rumahnya masing-masing,” katanya.

Operasi pasar murah ini diharapkan mampu memberikan akses terhadap bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau sekaligus menjadi langkah konkret dalam mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Lingga.

Puspan

Print Friendly, PDF & Email

Investasi Korea di Batam Tembus USD65,1 Juta

redaksi
-
0
Investasi Korea di Batam Tembus USD65,1 Juta

RASIO.CO,  Batam – BP Batam menjemput peluang investasi baru dari Korea Selatan melalui South Korea Aero Summit 2026 dan pertemuan dengan KBRI Seoul, pada Rabu (21/10/2026).

Langkah ini memperkuat momentum lonjakan investasi Korea Selatan di Batam, terutama pada infrastruktur dan konektivitas.

Agenda tersebut dihadiri oleh Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, didampingi Anggota/Deputi Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Alexander Zulkarnain, serta Direktur Badan Usaha Kawasan Bandara BP Batam, Kurnia Budi.

Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, realisasi investasi Korea Selatan di Kota Batam pada semester I 2026 mencapai Rp1,175 triliun atau sekitar USD65,1 juta.

Nilai tersebut mencapai 34,1 kali realisasi sepanjang 2025 sebesar Rp34,41 miliar, serta tumbuh 4.169,8 persen dibandingkan semester I 2025.

Capaian itu menempatkan Korea Selatan sebagai investor asing terbesar ketiga di Batam, dengan kontribusi 6,60 persen terhadap total penanaman modal asing.

Profil investasinya juga mengalami pergeseran. Pada 2025, investasi Korea Selatan tersebar pada sektor perikanan, alat transportasi, mesin dan elektronik, serta kimia dan farmasi.

Pada semester I 2026, sekitar Rp1,170 triliun atau 99,6 persen terkonsentrasi pada sektor transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi, terutama melalui PT Bandara Internasional Batam.

Momentum tersebut menjadi bekal Anggota/Deputi Bidang Investasi BP Batam, Fary Djemy Francis, saat menjadi pembicara dalam South Korea Aero Summit pada 21–22 Oktober 2026.

Ia memperkenalkan peluang industri penerbangan, perawatan dan perbaikan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO), kargo udara, serta industri pendukung Bandara Internasional Hang Nadim.

“Landasan pacu harus menjadi landasan tumbuhnya investasi dan kesejahteraan,” ujar Fary.

Menurutnya, pengembangan Hang Nadim perlu terhubung dengan kawasan industri dan rantai pasok global, yang didukung dengan kepastian regulasi, kemudahan berusaha, dan kepercayaan investor menjadi fondasi untuk menarik investasi berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, delegasi BP Batam juga bertemu dengan KBRI Seoul dan diterima Wakil Duta Besar RI, Ali Andika Wardhana.

Pertemuan ini dikhususkan untuk mengidentifikasi perusahaan Korea yang berpotensi berekspansi, memfasilitasi pertemuan bisnis, serta mendorong kunjungan calon investor ke Batam.

Peluang tersebut didorong untuk memaksimalkan status Batam sebagai kawasan perdagangan bebas, yang juga memiliki empat Kawasan Ekonomi Khusus, dan 31 kawasan industri.

Sektor yang dibidik juga tidak main-main, yakni mencakup elektronik dan semikonduktor, komponen kendaraan listrik, rekayasa presisi, penerbangan, logistik, serta teknologi digital.

Rangkaian kunjungan pada 20–24 Oktober 2026 juga mencakup pembelajaran pengelolaan bandar udara dan kawasan ekonomi di Incheon, dengan tujuan untuk memperkuat ekosistem Hang Nadim sekaligus mengubah jejaring internasional menjadi proyek konkret, penguatan industri, dan peluang kerja bagi masyarakat Batam.

Redaksi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

BP Batam Dukung Dewan Pers Wujudkan Tata Kelola Jurnalisme Profesional dan Patuh KEJ

redaksi
-
0
BP Batam Dukung Dewan Pers Wujudkan Tata Kelola Jurnalisme Profesional dan Patuh KEJ

RASIO.CO, Jakarta — Badan Pengusahaan (BP) Batam mengunjungi Kantor Dewan Pers di Jakarta untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam mendukung upaya mewujudkan tata kelola jurnalisme yang baik dan profesional, Rabu (21/10).

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa pertemuan ini membahas beberapa aspek penting. Selain peranan insan pers sebagai mitra strategis pemerintah, lanjutnya, diskusi bersama Dewan Pers tersebut juga membahas soal tantangan kemitraan media di tengah perkembangan teknologi dan disrupsi informasi saat ini.

“Bagi BP Batam, insan pers merupakan mitra strategis dalam menyampaikan informasi pembangunan yang akurat dan kredibel kepada masyarakat. Kami tentunya berharap jurnalisme di Batam terus tumbuh secara profesional dan berkualitas. Karena itu, sinergi dengan Dewan Pers menjadi langkah penting untuk memperkuat kemitraan sekaligus mendorong peningkatan literasi informasi publik,” ujarnya.

Ia menegaskan, BP Batam pada prinsipnya selalu membuka ruang untuk kolaborasi yang konstruktif sehingga jurnalisme di Batam dapat terus tumbuh dan berkembang. Upaya tersebut tentunya perlu disertai komitmen bersama terhadap asas profesionalisme, kepatuhan pada ketentuan hukum, serta peningkatan literasi publik.

Seiring dengan perkembangan Kota Batam, Ariastuty menilai pers memiliki peran penting dalam menjembatani informasi pembangunan dengan kebutuhan masyarakat. Pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab diharapkan dapat membantu masyarakat memahami dinamika pembangunan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Kami selalu siap untuk berkolaborasi dan menghormati tugas-tugas jurnalistik. Semoga hasil diskusi kami dengan Dewan Pers dapat memberikan manfaat terhadap ekosistem media di Batam,” ujar Ariastuty lagi.

Dalam diskusi tersebut, Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, turut menekankan pentingnya profesionalisme pers dalam menghadapi disrupsi informasi.

Kepatuhan terhadap Undang-Undang (UU) Pers dan kode etik jurnalistik, lanjutnya, menjadi landasan penting untuk menjaga kualitas pemberitaan, kepercayaan publik, serta keberlangsungan industri media.

“Pers harus profesional dengan memegang teguh dua hal tadi, UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Pada prinsipnya, penyampaian informasi publik itu tetap ada mekanismenya dan ini yang perlu kita perhatikan bersama,” tegas Totok.

Melalui pertemuan ini, BP Batam berharap sinergi dengan Dewan Pers dapat terus terjalin untuk mendukung pertumbuhan pers yang profesional dan berkualitas.

Kolaborasi yang konstruktif antara pemerintah dan insan pers diharapkan turut memperkuat literasi informasi, memperluas akses masyarakat terhadap informasi yang kredibel, serta mendukung pembangunan Kota Batam yang semakin terbuka dan informatif.

Redaksi@www.rasio.co //

Print Friendly, PDF & Email

ODF di Kelurahan Sungai Lumpur Baru 70 Persen, Persoalan Sampah Jadi Sorotan

redaksi
-
0
ODF di Kelurahan Sungai Lumpur Baru 70 Persen, Persoalan Sampah Jadi Sorotan

RASIO.CO, Lingga – Pemerintah Kelurahan Sungai Lumpur, menggelar Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan (MMD/K), percepatan program Open Defecation Free (ODF) atau bebas buang air besar sembarangan masih menjadi pekerjaan rumah, kegiatan dilaksankan di ruang kantor Lurah Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Rabu (21/10/2026).

Capaian program ODF di Kelurahan Sungai Lumpur baru mencapai 70 persen, sementara 30 persen lagi masih perlu dituntaskan. Di sisi lain, persoalan sampah juga menjadi perhatian yang membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri Camat Singkep Agustiar, Lurah Sungai Lumpur Teddy Andika beserta jajaran, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, perwakilan Puskesmas Dabo, Bhabinkamtibmas, ketua RT/RW se-Kelurahan Sungai Lumpur, ketua PKK, kader Posyandu, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Musyawarah tersebut menjadi wadah untuk mengidentifikasi persoalan kesehatan dan kebersihan lingkungan berdasarkan kondisi di tingkat RT/RW, sekaligus merumuskan langkah penyelesaian yang dapat ditindaklanjuti pemerintah bersama masyarakat.

Camat Singkep, Agustiar, menegaskan bahwa MMD/K harus menghasilkan kesepakatan yang berangkat dari persoalan nyata di tengah masyarakat. Menurutnya, berbagai permasalahan yang dihimpun dari tingkat RT/RW perlu dibahas bersama di tingkat kelurahan agar dapat menjadi dasar perbaikan pelayanan.

Terkait capaian ODF yang masih berada di angka 70 persen, Agustiar berharap kesadaran masyarakat untuk menerapkan sanitasi layak terus meningkat. Ia mengimbau warga yang memiliki kemampuan finansial agar membangun fasilitas jamban yang dilengkapi tangki septik.

“Saya berharap hasil MMD/K ini menjadi tolok ukur ke depannya. Peningkatan pelayanan kesehatan dan peningkatan kebersihan di tengah-tengah masyarakat itu akan dimusyawarahkan di sini,” kata Agustiar.

Menurut Agustiar, keberhasilan program bebas buang air besar sembarangan tidak cukup hanya mengandalkan imbauan pemerintah, tetapi juga membutuhkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk memperbaiki kondisi sanitasi di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

Selain sanitasi, Agustiar menyoroti pentingnya penyediaan tempat sampah di setiap rumah dan lingkungan RT/RW. Ia meminta masyarakat tidak membiarkan sampah berserakan, melainkan mengumpulkannya dalam wadah yang telah disediakan sebelum dibuang ke tempat penampungan.

“Saya berharap agar masyarakat perumahan dan yang berada di lingkungan RT/RW menyediakan tempat sampah masing-masing. Setelah penuh, sampah dibuang di ambrol,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa fasilitas penampungan sampah tersebut dapat dimanfaatkan bersama, sehingga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab kolektif, bukan hanya pemerintah kelurahan.

Sementara itu, Lurah Sungai Lumpur, Teddy Andika, menjelaskan bahwa MMD/K merupakan agenda tahunan untuk membahas berbagai persoalan kesehatan masyarakat. Pembahasan dalam forum tersebut mengacu pada hasil Survei Mawas Diri (SMD) yang dilaksanakan oleh kader Posyandu.

“Jadi MMD/K ini membahas terkait dengan permasalahan berdasarkan hasil temuan dari Survei Mawas Diri (SMD) yang dilaksanakan kader Posyandu,” ungkap Teddy.

Teddy membenarkan bahwa berdasarkan hasil lokakarya terakhir Puskesmas, capaian ODF di Kelurahan Sungai Lumpur masih berada di angka 70 persen. Artinya, masih terdapat 30 persen yang harus menjadi perhatian bersama untuk mencapai kondisi bebas buang air besar sembarangan.

Teddy menyebutkan, pemerintah kelurahan berkomitmen mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kebersihan melalui berbagai jalur perencanaan, termasuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun pokok-pokok pikiran (pokir).

“Kami berkomitmen untuk pengusulan-pengusulan, baik itu Musrenbang maupun di pokir. Kami akan tetap mengusulkan pembangunan sarana dan prasarana kebersihan, baik itu septitank maupun tempat sampah,” tegasnya.

Teddy mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan melalui penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Warga yang memiliki kemampuan ekonomi diharapkan dapat menyediakan tangki septik dan tempat sampah secara mandiri.

“Pesan kami kepada masyarakat, mari kita bersama-sama sadar terkait kebersihan yang ada di tempat kita dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Jika ada yang mampu dari segi keuangan, agar membuat septitank dan tempat sampah sehingga membuang sampah pada tempatnya,” tutupnya.

Capaian ODF sebesar 70 persen dan persoalan sampah yang masih dihadapi menunjukkan bahwa upaya mewujudkan lingkungan sehat di Kelurahan Sungai Lumpur membutuhkan kerja bersama yang berkelanjutan.

Musyawarah ini diharapkan tidak berhenti pada penyampaian persoalan dan imbauan, tetapi berlanjut pada langkah konkret, mulai dari pemenuhan sarana sanitasi, penyediaan tempat sampah, hingga perubahan perilaku masyarakat. Dukungan perencanaan dan pembangunan dari pemerintah juga menjadi bagian penting untuk menuntaskan persoalan yang masih tersisa.

Puspan

Print Friendly, PDF & Email
1...456...1,667Halaman 5 dari 1,667

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv