RASIO.CO, Batam — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyoroti persoalan sampah nasional yang dinilai semakin krusial dan berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan serta pembangunan nasional.

Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2026 yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Rakornas yang dihadiri ribuan kepala daerah dan pimpinan lembaga negara itu menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program prioritas nasional. Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Batam.

Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa sebagian besar tempat pembuangan akhir (TPA) di berbagai daerah diproyeksikan mengalami kelebihan kapasitas pada 2028, bahkan berpotensi terjadi lebih cepat jika tidak ditangani secara serius.

Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah pusat akan membangun 34 proyek pengolahan sampah menjadi energi atau waste to energy di 34 wilayah Indonesia. Proyek tersebut direncanakan mulai dikerjakan dalam waktu dekat melalui tahapan peletakan batu pertama dan ditargetkan mulai beroperasi dalam dua tahun ke depan.

“Ini investasi besar, totalnya hampir USD3,5 miliar untuk 34 titik. Ini harus segera berjalan,” tegas Prabowo.

Presiden menekankan bahwa penanganan sampah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga meminta keterlibatan aktif seluruh instansi pemerintah, BUMN, TNI, Polri, hingga aparatur sipil negara dalam gerakan kebersihan lingkungan.

Menurut Prabowo, persoalan sampah memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama perekonomian nasional. Lingkungan yang bersih dan tertata dinilai menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan daya tarik wisata.

“Pariwisata menyerap lapangan kerja paling cepat dan paling banyak. Tapi tidak mungkin wisata berkembang kalau lingkungan kotor dan jorok,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Presiden juga mengumumkan rencana peluncuran Gerakan Indonesia ASRI yang merupakan singkatan dari Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan ini ditujukan untuk membangun budaya bersih dan peduli lingkungan secara masif, mulai dari lingkungan kantor pemerintahan, sekolah, hingga permukiman masyarakat.

Selain itu, Presiden turut menyoroti persoalan estetika kota, termasuk maraknya pemasangan spanduk dan baliho yang dinilai merusak keindahan tata ruang perkotaan.

Menanggapi arahan Presiden, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyatakan kesiapan Pemerintah Kota Batam untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Indonesia ASRI. Ia menegaskan bahwa Batam sebagai kota industri dan pariwisata memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kebersihan dan kualitas lingkungan.

“Batam siap bergerak bersama pemerintah pusat. Kami akan memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan peran masyarakat, serta mendorong pengelolaan sampah yang lebih terpadu dan berkelanjutan,” ujar Amsakar.

Ia menambahkan bahwa penanganan sampah telah menjadi salah satu prioritas sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Program tersebut termasuk dalam 15 program prioritas yang harus dituntaskan selama masa kepemimpinan mereka.

“Terkait penanganan sampah, ini merupakan satu di antara 15 program prioritas yang harus dituntaskan selama kepemimpinan kami bersama Ibu Li Claudia Chandra,” katanya.

Menurut Amsakar, sejumlah langkah konkret telah dilakukan Pemko Batam, mulai dari penanganan sampah hingga penertiban baliho. Selain itu, Batam juga telah membentuk 64 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari program strategis nasional.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Rakornas 2026 merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program strategis nasional. Rakornas ini menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Rakornas 2026 diikuti sekitar 4.487 peserta yang terdiri atas pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forkopimda dari seluruh Indonesia. Tahun ini, Kementerian Dalam Negeri mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045”.

YD