Jumat, April 24, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 107

Srikandi DPD Partai Demokrat Kepri Gelar Aksi Berbagi di HUT ke-24 2025

0

RASIO.CO, Batam – Dalam rangka menyambut HUT Partai Demokrat ke-24 Tahun 2025 yang bertema ‘Mengawal Pembangunan Untuk Indonesia Maju dan Sejahtera’.

Srikandi DPD Partai Demokrat Kepulauan Riau, yang diketuai oleh Sinta Aneng melakukan kegiatan yang bertajuk “Srikandi DPD Partai Demokrat Kepri Berbagi”.

Acara yang diikuti sejumlah kader wanita  DPD Partai Demokrat Kepri ini dilaksanakan pada Sabtu 6 September 2025 di Panti Jompo Yayasan True Love, Telaga Punggur Batam.

Bendahara DPD Partai Demokrat Kepri, Sisca Sartika yang memimpin rombongan Srikandi  DPD Partai Demokrat Kepri ini mengatakan bahwa, kegiatan ini merupakan rangkaian acara dalam rangka merayakan HUT Partai Demokrat ke-24 yang jatuh pada tanggal 9 September dan bertujuan untuk menunjukan kepada masyarakat bahwa Partai Demokrat memiliki kepedulian dan ingin selalu hadir di tengah-tengah masyarakat.

Kegiatan kunjungan ini diisi dengan acara pembacaan doa dalam rangka HUT Demokrat dan dilanjutkan dengan pembagian bingkisan berupa sembako.

Sisca berharap kegiatan Srikandi DPD Partai Demokrat Kepri Berbagi ini dapat membawa manfaat, berkah dan kebahagiaan bagi para penghuni panti.

Terlihat para penghuni Panti begitu sangat antusias menyambut rombongan Srikandi DPD Partai Demokrat Kepri ini dengan raut kebahagiaan yang nampak terlihat di wajah mereka.

Selanjutnya Sisca berharap bahwa kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.

Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Kepri Aneng, bahwa 24 tahun perjalanan Partai Demokrat tumbuh dan berjuang bersama Rakyat. Bukan hanya menjadi saksi sejarah, tetapi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan bangsa.

Diusia yang penuh makna ini, Partai Demokrat menegaskan komitmennya yaitu Demokrat Berbagi yakni berbagi kepedulian, berbagi harapan dan berbagi semangat untuk Indonesia maju dan sejahtera.

Selain itu kegitan Srikandi DPD Partai Demokrat Kepri ini juga didasari atas pesan yang diamanatkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Srikandi Partai Demokrat Annisa Larasati Pohan, yang tertuang dalam tema HUT ke-24 tersebut, yakni menegaskan komitmen Partai Demokrat untuk terus hadir mengawal jalannya pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Partai Demokrat mengajak seluruh kader agar menjadikan ulang tahun ke-24 sebagai momentum memperkuat konsistensi perjuangan, serta terus berada di garda depan dalam memperjuangkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

(r)

Malaysia Deportasi 50 PMI Ilegal, KJRI Johor Bahru Pastikan Pendampingan

0

RASIO.CO, Batam – Sebanyak 50 Warga Negara Indonesia (WNI) Pekerja Migran Ilegal (PMI) dipulangkan dari Malaysia melalui jalur laut, Kamis (4/9).

Pemulangan dilakukan dari Terminal Stulang Laut Johor menuju Pelabuhan Batam Center pada pukul 11.00 waktu Malaysia, dengan pengawalan dan pendampingan dua Satgas Pelayanan dan Pelindungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru.

Para deportan terdiri atas 18 laki-laki, 29 perempuan, dan dua anak laki-laki. Sebanyak 49 orang berasal dari Depot Tahanan Imigresen (DTI) Pekan Nenas, Johor, sementara satu orang PMI gagal bekerja dipulangkan dari Tempat Singgah Sementara (TSS) KJRI Johor Bahru.

Setibanya di Batam, rombongan disambut tim P4MI Batam, Imigrasi, Kantor Kesehatan Pelabuhan, serta mitra lainnya. Mereka sementara ditempatkan di rumah singgah sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.

Koordinator Satgas Pelayanan dan Pelindungan KJRI Johor Bahru, Jati H. Winarto, menjelaskan bahwa deportasi ini merupakan bagian dari Program M, hasil kolaborasi antara Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) Putrajaya dan perwakilan RI.

“Hingga akhir Agustus 2025, total pemulangan atau repatriasi WNI/PMI yang telah difasilitasi KJRI Johor Bahru mencapai 4.156 orang, dengan 1.149 di antaranya melalui Program M,” ujarnya.

Ia menegaskan, KJRI Johor Bahru terus memberikan edukasi, diseminasi informasi, dan layanan agar WNI dapat bekerja secara aman, legal, dan bermartabat di Malaysia. KJRI juga kerap menyampaikan pesan melalui berbagai media, salah satunya talk show bersama RRI Batam bertema “Bermigrasi Aman, Bermartabat, dan Legal ke Malaysia” yang disiarkan langsung via Tiktok KJRI Johor Bahru.

Menurut Jati, pemulangan PMI bukanlah akhir persoalan, melainkan awal dari perbaikan sistem migrasi, edukasi publik, dan diplomasi perlindungan yang lebih inklusif.

 (r)

KPK Panggil Wasekjen GP Ansor Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

0

RASIO.CO, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor), Syarif Hamzah Asyathry (SHA), sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama SHA, wiraswasta,” ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Kamis (4/9) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Selain SHA, KPK juga memanggil tujuh saksi lain. Mereka adalah Zainal Abidin (ZA) selaku Komisaris Independen PT Sucofindo (Persero), Rizky Fisa Abadi (RFA) selaku Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus Kemenag periode 2022-2023, serta M Agus Syafi (MGY) yang menjabat posisi sama pada periode 2023-2024.

Kemudian Muhammad Al Fatih (MAF), Sekretaris Eksekutif Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri); J, pegawai Divisi Visa Kesthuri; FIA, pegawai PT Raudah Eksati Utama; dan Syam Resfiadi (SF), Ketua Sarikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia (Sapuhi).

KPK sebelumnya telah mengumumkan dimulainya penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji pada 9 Agustus 2025, usai meminta keterangan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dua hari sebelumnya. Dari hasil penghitungan awal, dugaan kerugian negara dalam perkara ini mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Lembaga antirasuah juga telah mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut yang merupakan mantan Menteri Agama sekaligus eks Ketua Umum PP GP Ansor.

Selain itu, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI turut menemukan kejanggalan dalam pembagian tambahan kuota haji 2024. Dari total 20.000 tambahan kuota, Kemenag membaginya masing-masing 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Skema tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur 92 persen kuota untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus.

***

Polisi Gagalkan Peredaran Narkoba di Batam, Amankan Sabu dan Ratusan Ekstasi

0

RASIO.CO, Batam – Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kepri berhasil membongkar jaringan peredaran narkoba di Kota Batam. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan empat orang tersangka beserta barang bukti 116,75 gram sabu dan 880 butir ekstasi siap edar.

Empat tersangka terdiri dari tiga pria dan satu wanita yang berasal dari berbagai daerah, yakni Tembilahan, Bengkulu, Subang, dan Flores. Direktur Resnarkoba Polda Kepri, Kombes Pol Anggoro Wicaksono, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai transaksi narkoba di kawasan Seraya, Batu Ampar, pada Kamis (28/8) malam.

“Tim Opsnal Subdit 1 kemudian melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial ANH di depan Warung Nabila, Seraya Mas Centre. Dari tangan ANH ditemukan 30 butir ekstasi dengan logo LV dan RR yang disimpan di saku celana,” ungkap Anggoro dikutip tribunbatam, Rabu (3/9).

Pengembangan dilakukan hingga polisi menangkap seorang pria lain berinisial B di kawasan Sukajadi. Dari hasil pemeriksaan, tim kemudian menggeledah kontrakan milik SLD di kawasan Bukit Indah dan menemukan satu koper hitam berisi 116,75 gram sabu, 880 butir ekstasi, timbangan digital, alat isap sabu, serta dua ponsel.

Berdasarkan interogasi, SLD dan L mengaku barang haram itu berasal dari seorang bandar berinisial N. Paket narkotika dibungkus plastik hitam lalu disembunyikan di bawah pohon bunga dekat tempat pembuangan sampah di Jalan Bukit Indah sebelum diambil para tersangka.

“Para pelaku berencana menjual ekstasi seharga Rp700 ribu per butir dan sabu Rp3,6 juta per 5 gram. Dari barang bukti yang diamankan, setidaknya 1.296 jiwa berhasil diselamatkan dari bahaya narkoba,” tegas Anggoro.

Selain narkoba, polisi juga menyita uang tunai Rp3,6 juta, satu unit sepeda motor, dan dua unit telepon genggam. Keempat tersangka, yakni ANH, B, SLD, dan L, kini ditahan di Mapolda Kepri untuk penyidikan lebih lanjut.

Atas perbuatannya, mereka dijerat Pasal 114 ayat (2) dan/atau Pasal 112 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup, atau pidana minimal enam tahun dan maksimal 20 tahun.

***

Kasus Ojol Tewas Dilindas Rantis, Kompol Cosmas Dipecat Tidak Hormat

0

RASIO.CO, Jakarta – Majelis Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Danyon A Resimen 4 Korbrimob Polri Kompol Cosmas Kaju Gae.

Sanksi dijatuhkan buntut kasus kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat unjuk rasa di Jakarta, Kamis (28/8) malam.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Cosmas dinilai tidak profesional dalam bertugas, sehingga mengakibatkan korban jiwa.

“Wujud perbuatan terduga pelanggar adalah tindakan tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025, sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa, saudara Affan Kurniawan,” ujarnya dikutip CNNIndonesia, Rabu (3/9).

Selain PTDH, Cosmas juga mendapat sanksi etika berupa pernyataan perbuatan tercela serta sanksi administratif berupa penempatan khusus selama enam hari sejak 29 Agustus hingga 3 September 2025.

Dalam sidang, Cosmas mengaku tidak mengetahui kendaraan taktis yang dipimpinnya melindas korban. Ia menyebut baru mengetahui kejadian itu setelah video peristiwa viral di media sosial.

“Kami tidak mengetahui sama sekali pada waktu kejadian. Setelah video viral, kami baru ketahui beberapa jam berikutnya. Saya menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga,” ucapnya sambil menangis.

Sementara itu, Divisi Propam Polri juga menjadwalkan sidang KKEP untuk Bripka Rohmat, pengemudi rantis yang melindas korban.

“Sidang etik terhadap Bripka R akan digelar Kamis, 4 September 2025,” kata Karo Wabprof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto.

Selain Rohmat, lima anggota lain yang turut berada dalam kendaraan dan diduga melakukan pelanggaran sedang juga akan disidang, yakni Aipda M. Rohyani, Briptu Danang, Briptu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David.

Dalam sidang KKEP, enam anggota yang berada di dalam rantis juga dihadirkan sebagai saksi. Trunoyudo menegaskan, Polri akan memproses seluruh pihak yang terlibat sesuai kategori pelanggaran.

***

Bupati Karimun Hadiri Kegiatan Ramah Tamah dan Senam Sehat BRK

0

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, menghadiri kegiatan ramah tamah dan senam bersama Bank Riau Kepri (BRK) Tanjung Balai Karimun dengan nasabah pra dan purna bakti. Acara berlangsung di Gedung Nilam Sari, Rabu (3/9).

Kegiatan tersebut digelar sebagai bentuk apresiasi BRK kepada para nasabah, khususnya yang memasuki masa persiapan pensiun dan purnabakti. Selain ramah tamah, acara juga diisi dengan kegiatan senam bersama yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan.

Pemerintah Kabupaten Karimun menyambut baik inisiatif BRK yang dinilai mampu mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus memberikan motivasi kepada nasabah dalam menjaga kesehatan dan menjalin silaturahmi.

Acara turut dihadiri oleh jajaran manajemen BRK Tanjung Balai Karimun, pejabat daerah, serta para nasabah dari berbagai kalangan.

***

KPK Sita 18 Bidang Tanah Senilai 4,7 Hektare dalam Kasus Korupsi Kemenaker

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 18 bidang tanah dengan total luas 4,7 hektare terkait kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan. Penyitaan dilakukan pada Selasa (2/9).

“Penyidik melakukan penyitaan atas tanah sejumlah 18 bidang dengan total luas 4,7 hektare,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo dikutip CNNIndonesia, Rabu (3/9).

Tanah-tanah tersebut berlokasi di Karanganyar, Jawa Tengah, dan disebut diatasnamakan keluarga serta kerabat para tersangka. Aset itu diduga dibeli dari uang hasil pungutan terhadap agen tenaga kerja asing yang dikumpulkan tersangka Jamal Shodiqin dan Haryanto.

Budi menambahkan, penyidik masih melacak aset lain yang diduga terkait tindak pidana korupsi ini. “Hal ini dibutuhkan untuk pembuktian perkara sekaligus langkah awal dalam optimalisasi pemulihan aset,” ujarnya.

Sebelumnya, pada Agustus lalu, KPK lebih dulu menyita dua bidang tanah di Kabupaten Banyumas seluas 1.336 m², satu bidang tanah dan bangunan 954 m², serta satu bidang tanah dengan tanaman seluas 630 m² yang juga dikaitkan dengan Haryanto.

Dalam kasus ini, KPK menahan delapan tersangka. Mereka antara lain Gatot Widiartono (eks Kepala Subdirektorat Maritim dan Pertanian Ditjen Binapenta & PKK), Putri Citra Wahyoe, Jamal Shodiqin, Alfa Eshad, Suhartono (eks Dirjen Binapenta & PPK), Haryanto (eks Direktur PPTKA), Wisnu Pramono (eks Direktur PPTKA), dan Devi Angraeni (eks Koordinator Uji Kelayakan PPTKA yang kini menjabat Direktur PPTKA).

KPK menyebut, selama 2019–2024, para tersangka dan pegawai Direktorat PPTKA diduga menerima sedikitnya Rp53,7 miliar. Dari jumlah itu, Rp8,61 miliar telah dikembalikan ke negara melalui rekening penampungan KPK.

Selain tanah, penyidik juga menyita 14 kendaraan, terdiri dari 11 mobil dan 3 motor. Salah satu motor disita dari Risharyudi Triwibowo, staf khusus eks Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, yang kini menjabat Bupati Buol.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

***

Kasus Kuota Haji, Kepala BPKH: Saya Serahkan ke Penyidik

0

RASIO.CO, Jakarta – Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menjalani pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024.

Fadlul hadir sebagai saksi dan enggan merinci materi pemeriksaannya. “Itu silakan ditanyakan ke penyidik saja. Yang penting kita sudah memberikan keterangan,” kata Fadlul dikutip CNNIndonesia, Selasa (2/9).

Ia hanya menyebutkan pemeriksaan tersebut merupakan pendalaman dari proses penyelidikan sebelumnya.

“Pada prinsipnya apa yang dilakukan hari ini kepada BPKH adalah pendalaman dari apa yang sudah dilakukan pada saat penyelidikan,” ujarnya.

Selain Fadlul, KPK juga memanggil lima saksi lain, yakni Deputi Keuangan BPKH Irwanto, Direktur PT Zahra Oto Mandiri (Uhud Tour) Khalid Zeed Abdullah Basalamah, Direktur Utama PT Kafilah Maghfirah Wisata sekaligus Ketua Umum Amphuri Firman Muhammad Nur, Staf PT Tisaga Multazam Utama Kushardono, dan Kepala Cabang Nur Ramadhan Wisata Surabaya Agus Andriyanto. Namun, Khalid tidak hadir dan akan dijadwalkan ulang.

KPK sebelumnya telah menyita barang bukti berupa uang tunai US$1,6 juta atau sekitar Rp26,2 miliar, empat unit mobil, serta lima bidang tanah dan bangunan. Penyitaan itu diyakini terkait praktik jual beli kuota tambahan haji 2023–2024.

“Penyitaan aset-aset tersebut sebagai bagian dari upaya pembuktian perkara sekaligus langkah awal dalam mengoptimalkan asset recovery,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Ia menambahkan, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan lebih dari Rp1 triliun berdasarkan perhitungan awal yang akan dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagai bagian dari penyidikan, KPK juga menerbitkan larangan bepergian ke luar negeri terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, staf khususnya Ishfah Abidal Aziz, serta pemilik Maktour Travel Fuad Hasan Masyhur.

Penggeledahan juga dilakukan di rumah Yaqut di Condet, kantor agen perjalanan haji dan umrah di Jakarta, rumah ASN Kemenag di Depok, hingga ruang Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag.

***

Temui Sejumlah Organisasi, Wagub Nyanyang Tekankan Pentingnya Kondusivitas Daerah

0

RASIO.CO, Batam – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nyanyang Haris Pratamura menerima audiensi dari sejumlah organisasi di Graha Kepri, Batam, Selasa (2/9).

Dalam pertemuan tersebut, Nyanyang menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam menjaga kedaulatan bangsa, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan merawat kerukunan daerah.

Pertama, saat menerima Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI) Lokal Batam, Nyanyang menilai keberadaan ORARI sangat strategis dalam mendukung komunikasi darurat, terutama di wilayah kepulauan yang masih memiliki banyak blankspot.

“ORARI memiliki peran penting sebagai cadangan komunikasi, termasuk saat bencana atau jaringan seluler terputus,” ujarnya.

Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura bertemu jajaran Asprindo Kepri, Selasa (2/9).

Dalam kesempatan lain, Nyanyang juga menerima audiensi Asosiasi Produser Rekaman Indonesia (Asprindo) Kepri. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempermudah investasi dan mendukung pengembangan UMKM.

“Pertumbuhan ekonomi Kepri saat ini mencapai 7,14 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ini berkat kerja sama semua pihak,” ujarnya. Ketua Asprindo Kepri, Olfa Yonson, menambahkan pihaknya akan menggelar kegiatan UMKM di Batam pada 14 September 2025.

Wagub Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Selasa (2/9) menggelar pertemuan dengan sejumlah Ormas dan Organisasi Kepemudaan Lintas Agama di Gedung Graha Kepri, Batam.

Selain itu, Nyanyang bertemu dengan perwakilan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan lintas agama, termasuk GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Katolik, GAMKI, Gerakan Muda Khonghucu, PERADAH, dan Gemabudhi. Ia mengapresiasi peran pemuda lintas agama dalam menjaga keamanan dan kerukunan.

“Kepri harus terus menjadi daerah aman, nyaman, dan harmonis,” katanya.

Wagub juga menerima audiensi Asosiasi Satpam Kepri. Ia meminta anggota Satpam meningkatkan keahlian dan siap membantu memberikan informasi terkait keamanan di tempat kerja.

Ketua Asosiasi Satpam Kepri, Agus Supriyanto, berharap Satpam dilibatkan dalam berbagai kegiatan resmi pemerintahan sebagai bentuk pengakuan atas peran mereka menjaga keamanan.

Redaksi@www.rasio.co//

Tingkatkan Pembangunan, Pemkab Karimun Teken MoU dengan Mega Sedayu Estate

0

RASIO.CO, Karimun – Bupati Karimun, Ing. H. Iskandarsyah, bersama Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, S.Sos., menghadiri sosialisasi perumahan sekaligus penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan PT Mega Sedayu Estate. Acara berlangsung di Gedung Nilam Sari, Selasa (2/9).

Kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam penyediaan perumahan layak huni bagi masyarakat sekaligus mendukung program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Karimun.

Melalui MoU tersebut, Pemkab Karimun dan PT Mega Sedayu Estate sepakat untuk bersinergi dalam pengembangan kawasan perumahan yang tidak hanya berorientasi pada kebutuhan tempat tinggal, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Kegiatan di Gedung Nilam Sari ini turut dihadiri oleh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan PT Mega Sedayu Estate, serta sejumlah tokoh masyarakat.

Redaksi@www.rasio.co//