Jumat, November 6, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 107

Operasi Keselamatan Seligi 2026 Digelar Polda Kepri Mulai 2 Februari

0

RASIO.CO, Batam — Kepolisian Daerah Kepulauan Riau menggelar Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Seligi Tahun 2026 sebagai tanda dimulainya pelaksanaan operasi lalu lintas yang akan berlangsung selama 14 hari, terhitung mulai 2 hingga 15 Februari 2026. Apel digelar di Lapangan Bhayangkara Polda Kepri, Senin (2/2).

Apel tersebut dipimpin oleh Wakil Kepala Polda Kepri Brigjen Pol Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan instansi terkait, di antaranya Kakanwil Jasa Raharja Kepri Gentur Anggoro Waseso, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau Junaidi, Kepala Dinas PUPP Provinsi Kepulauan Riau Rodi Yantari, Dandim 0316/Batam Kolonel Arh Yan Eka Putra, dan Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau Dr. Aries Fhariandi.

Dalam amanatnya, Brigjen Pol Anom Wibowo menyampaikan bahwa Operasi Keselamatan Seligi Tahun 2026 dilaksanakan secara serentak di seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

“Operasi Keselamatan Seligi Tahun 2026 mengusung tema Terwujudnya Kamseltibcarlantas yang Aman, Nyaman, dan Selamat Menjelang Pelaksanaan Operasi Ketupat 2026. Tema ini relevan dengan meningkatnya kompleksitas lalu lintas seiring bertambahnya jumlah kendaraan dan mobilitas masyarakat, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri,” ujar Anom.

Ia menjelaskan, evaluasi pelaksanaan Operasi Keselamatan Seligi Tahun 2025 menunjukkan peningkatan kegiatan edukasi, penyuluhan, serta pengamanan dan pengaturan lalu lintas di titik rawan. Namun demikian, jumlah pelanggaran lalu lintas masih mengalami peningkatan sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas.

Operasi Keselamatan Seligi 2026 menargetkan penurunan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang berpotensi menimbulkan korban fatal. Sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi pengamanan tertutup terhadap target operasi, penyuluhan dan sosialisasi kepada pengguna jalan melalui berbagai media, patroli dan pengaturan lalu lintas di lokasi rawan kemacetan dan kecelakaan, serta penegakan hukum secara humanis.

Penegakan hukum dilakukan melalui tilang manual, sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), dan pemberian teguran simpatik. Selain itu, operasi ini juga mendukung kelancaran tugas kepolisian kewilayahan.

“Dengan sinergi dan dukungan seluruh pihak, kami optimistis Operasi Keselamatan Seligi Tahun 2026 dapat berjalan optimal dan menciptakan situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah,” kata Anom.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas Polda Kepri Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, S.I.K., M.H., dalam sesi doorstop menjelaskan bahwa operasi ini menyasar empat target utama, yakni orang, tempat, kendaraan, dan kegiatan. Sasaran prioritas meliputi pengendara tanpa helm, praktik travel gelap, kendaraan over dimension over loading (ODOL), penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi, serta balap liar.

Menurut Taufiq, Operasi Keselamatan Seligi 2026 lebih mengedepankan pendekatan edukatif dan preventif dengan komposisi 40 persen preventif, 40 persen preemtif, dan 20 persen penegakan hukum.

“Penindakan dilakukan secara bertahap melalui ETLE dan teguran simpatik. Edukasi juga dilaksanakan melalui media sosial, pemasangan baliho dan spanduk, serta coaching clinic di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Seluruh polres jajaran Polda Kepri turut melaksanakan apel gelar pasukan dan kegiatan imbauan serentak kepada masyarakat. Melalui Operasi Keselamatan Seligi 2026, Polda Kepulauan Riau berharap kesadaran berlalu lintas masyarakat meningkat dan tercipta kondisi lalu lintas yang aman, tertib, serta lancar.

YD

Saksi Akui Terima Uang di Kasus Korupsi Chromebook Kemendikbudristek

0

RASIO.CO, Jakarta — Mantan Pejabat Direktorat PPK SMA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Dhany Hamiddan Khoir, mengakui menerima uang sebesar USD 30 ribu atau sekitar Rp500 juta serta Rp200 juta dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM).

Pengakuan tersebut disampaikan Dhany saat dihadirkan sebagai saksi dalam sidang perkara dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (2/2).

Dalam persidangan, Dhany menyatakan uang tersebut tidak seluruhnya ia nikmati sendiri, melainkan dibagikan kepada sejumlah pihak serta digunakan untuk kebutuhan operasional kantor.

“Saudara dapat berapa dari uang ini?” tanya jaksa penuntut umum, sebagaimana dikutip dari detiknews.

“Saya bagikan ke Pak Purwadi USD 7.000, Pak Suhartono USD 7.000, kemudian ada Rp200 juta saya gunakan untuk operasional perkantoran dan USD 16 ribu juga saya siapkan untuk operasional perkantoran,” jawab Dhany.

Jaksa kemudian menanyakan keterkaitan uang tersebut dengan proyek pengadaan Chromebook dan menyebut nama Susy Mariana. Dhany membenarkan bahwa uang tersebut berasal dari Susy Mariana yang merupakan rekanan salah satu penyedia pemenang lelang pengadaan Chromebook.

“Betul,” kata Dhany.

Jaksa kembali menegaskan bahwa total uang yang diterima Dhany adalah USD 30 ribu dan Rp200 juta, yang kemudian dibagikan kepada Purwadi, Suhartono, dan digunakan oleh Dhany sendiri untuk operasional.

“Benar,” jawab Dhany.

Ketika ditanya apakah uang tersebut telah dikembalikan, Dhany menyatakan bahwa seluruh dana yang diterimanya sudah dikembalikan.

“Sudah dikembalikan,” ujarnya.

Dhany juga menjelaskan bahwa sebagian dana operasional tersebut digunakan untuk membeli 16 unit laptop bagi staf di lingkungan Kemendikbudristek. Setiap unit laptop disebut bernilai Rp6 juta.

“Izin menjelaskan sedikit, untuk yang Rp6 juta itu adalah saya belikan laptop untuk staf karena butuh untuk anak-anaknya butuh PJJ, Pak,” kata Dhany di hadapan majelis hakim.

Dalam perkara ini, Nadiem Makarim didakwa melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang disebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp2,1 triliun.

Nadiem sebelumnya telah mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum. Namun, majelis hakim menolak eksepsi tersebut dan memutuskan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian.

***

Polisi Beberkan Kendala Penangkapan Buronan Korupsi Minyak Riza Chalid

0

RASIO.CO, Jakarta — Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri mengungkap sejumlah tantangan dalam upaya penangkapan dan pemulangan Mohammad Riza Chalid, buronan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina.

Kepala Bagian Jaringan Internasional (Kabag Jatiner) Sekretariat National Central Bureau (NCB) Hubinter Polri, Komisaris Besar Polisi Ricky Purnama, mengatakan proses pemulangan buronan internasional tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem hukum, struktur organisasi penegak hukum, hingga dinamika politik antara Indonesia dan negara tempat buronan berada.

“Karena ada beberapa dinamika yang harus kita sesuaikan, ada perbedaan sistem hukum, ada perbedaan sistem politik, ada perbedaan struktur organisasi penegak hukum, dan lain sebagainya,” ujar Ricky dalam konferensi pers, Minggu (1/2).

Ia menjelaskan, seluruh upaya yang dilakukan aparat penegak hukum Indonesia harus disesuaikan dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat Mohammad Riza Chalid diduga berada.

“Sehingga berbagai macam upaya yang kita lakukan itu harus di-comply dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di negara di mana kita duga MRC berada,” lanjutnya.

Ricky menuturkan, hingga saat ini komunikasi serta pendekatan secara diplomatis terus dilakukan oleh Polri melalui kerja sama dengan otoritas negara terkait. Selain itu, koordinasi teknis juga telah dijalin dengan Interpol di Lyon, Prancis, sebagai pusat jaringan Interpol dunia.

“Secara teknis, kami sudah melakukan koordinasi dengan counterpart-counterpart kami, dengan Interpol Lyon,” katanya.

Ia menambahkan, status red notice terhadap Mohammad Riza Chalid telah disebarkan ke 196 negara anggota Interpol. Dengan demikian, ruang gerak pelarian buronan tersebut menjadi semakin terbatas.

Sebelumnya, penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan Mohammad Riza Chalid sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak 19 Agustus 2025.

Dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan total 18 tersangka. Para tersangka tersebut antara lain Riva Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan Yoki Firnandi selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.

Selain itu, Kejaksaan Agung juga menetapkan Mohammad Riza Chalid selaku Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak (OTM) serta anaknya, Muhammad Kerry Andrianto Riza, yang merupakan Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa.

Kejaksaan Agung menyebut total kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp285 triliun, yang terdiri dari kerugian keuangan negara sebesar Rp193,7 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp91,3 triliun.

***

Strategi BP Batam di SMF 2026 : Ubah Hambatan Jadi Kepastian Investasi 

0

RASIO.CO, Batam — Badan Pengusahaan (BP) Batam menegaskan arah baru pengembangan kawasan Batam dengan mendorong transformasi dari sekadar kawasan berbasis insentif menjadi platform eksekusi industri tercepat di Asia Tenggara. 

Komitmen tersebut disampaikan Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, dalam forum SMF Manufacturing Day Summit 2026 di Marina Bay Sands, Singapura.

Kehadiran delegasi BP Batam dalam forum internasional tersebut mewakili Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Batam sebagai mitra strategis industri global, khususnya di tengah pergeseran lanskap manufaktur menuju era Industry 5.0.

SMF Manufacturing Day Summit 2026 dihadiri oleh para pemimpin industri, regulator, dan investor dari berbagai negara. Forum ini membahas arah pengembangan manufaktur global dengan fokus pada integrasi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) serta penguatan ketahanan rantai pasok regional sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

Dukungan terhadap kolaborasi lintas negara juga disampaikan oleh sejumlah pemangku kepentingan Singapura, termasuk Presiden Singapore Manufacturing Federation (SMF) Lennon Tan dan Minister of State for Trade and Industry Singapura Gan Siow Huang. Mereka sepakat bahwa kerja sama regional menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing kawasan di tengah transformasi teknologi yang masif.

Dalam kesempatan tersebut, Fary Djemy Francis menegaskan bahwa peta persaingan investasi global saat ini telah bergeser. Menurutnya, kecepatan eksekusi dan kepastian berusaha menjadi faktor penentu utama bagi investor.

“Fokus kami sederhana, yaitu mempercepat waktu dan menghilangkan ketidakpastian. Investor membutuhkan kepastian bahwa rencana mereka dapat langsung dieksekusi di lapangan tanpa hambatan birokrasi,” ujar Fary.

Selain mengikuti forum utama, BP Batam juga menggelar pertemuan strategis dengan unit FDI Advisory United Overseas Bank (UOB). Pertemuan tersebut bertujuan mematangkan pipeline investor potensial serta menyusun program promosi bersama yang lebih terukur untuk menarik industri manufaktur berteknologi tinggi ke Batam.

BP Batam juga menaruh perhatian pada penguatan sumber daya manusia melalui program Strategic Mentoring & Investor Insight Lab. Program ini dirancang untuk membekali para Duta Investasi BP Batam dengan kemampuan komunikasi berbasis solusi guna menjawab kebutuhan investor global yang semakin kompleks.

Direktur Investasi BP Batam, Dendi Gustinandar, yang turut hadir sebagai panelis dalam sesi khusus Batam–Bintan–Karimun, menyampaikan bahwa reformasi perizinan serta layanan terintegrasi di Batam saat ini berada di jalur yang tepat untuk mendukung operasional industri manufaktur berorientasi ekspor.

Dengan penyederhanaan regulasi dan penguatan infrastruktur yang terus dilakukan, BP Batam optimistis Batam akan tetap menjadi destinasi utama bagi perusahaan global yang ingin melakukan ekspansi cepat dan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

YD

Amsakar Tekankan Skala Prioritas Pembangunan dalam Musrenbang Sagulung–Sekupang

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Sagulung dan Sekupang, Sabtu (31/1). 

Kehadiran tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2027.

Musrenbang Kecamatan Sagulung digelar di Gedung Serbaguna SP Plaza Tembesi, sementara Musrenbang Kecamatan Sekupang berlangsung di Auditorium BTP, Tiban Ayu, Kelurahan Tiban Lama.

Dalam arahannya, Amsakar menegaskan bahwa Musrenbang bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Forum ini, kata dia, menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan visi pemerintah dengan aspirasi masyarakat di tingkat kecamatan.

“Musrenbang adalah momentum untuk menentukan prioritas pembangunan agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan,” ujar Amsakar.

Ia mengapresiasi kekompakan masyarakat di Kecamatan Sagulung dan Sekupang yang dinilai menjadi modal penting dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah kecamatan, kelurahan, dan masyarakat perlu terus dijaga.

Amsakar menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Proses perencanaan dimulai dari pra-Musrenbang kelurahan, Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, hingga Musrenbang tingkat kota.

Seluruh usulan dari kecamatan, lanjut dia, akan dipadukan dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), hasil reses dan pokok-pokok pikiran DPRD, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Rangkaian tersebut menjadi dasar penyusunan RKPD Kota Batam 2027.

Namun, Amsakar mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama. Ia mengungkapkan, total nilai usulan pembangunan dari berbagai jalur perencanaan mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan anggaran daerah hanya berkisar Rp4,29 triliun.

“Artinya, ada sekitar Rp5 triliun usulan yang harus dieliminasi. Karena itu, skala prioritas menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar mendesak dan memberi dampak luas,” tegasnya.

Ia berharap perangkat kelurahan, kecamatan, serta tokoh masyarakat dapat bersama-sama menyaring usulan yang memiliki urgensi tinggi dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kota Batam selama 11 bulan 11 hari kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Li Claudia Chandra. Dari 10 program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, tujuh di antaranya telah direalisasikan, sementara tiga program lainnya masih dalam tahap penyelesaian.

Sejumlah persoalan strategis yang terus menjadi fokus pemerintah daerah antara lain penanganan banjir, pengelolaan sampah, dan penyediaan air bersih. Untuk banjir, Pemko Batam melakukan normalisasi drainase dan perbaikan infrastruktur di titik-titik rawan. Di sektor persampahan, sistem pengangkutan dan pengelolaan sampah diperkuat, sementara pada sektor air bersih, pemerintah mendorong perbaikan distribusi agar pelayanan lebih merata.

Menutup Musrenbang, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga semangat kolaborasi dalam pembangunan daerah.

“Dengan kebersamaan dan fokus pada prioritas, saya optimistis Batam dapat tumbuh lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” ujarnya.

YD

Bea Cukai Langsa Gagalkan Penyelundupan Satwa Dilindungi ke Luar Negeri

0

RASIO.CO, Aceh – Bea Cukai Langsa bersama tim gabungan yang terdiri dari Polres Aceh Timur, Balai Penegakan Hukum Kehutanan (Gakkum) Wilayah Sumatera, dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh menggagalkan upaya pengiriman ilegal ratusan satwa liar dilindungi yang diduga akan diekspor ke luar negeri.

Penindakan dilakukan pada Jumat (30/1) sekitar pukul 19.24 WIB di kawasan Pante Bayam, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Operasi ini merupakan tindak lanjut atas informasi masyarakat terkait rencana ekspor ilegal satwa liar ke Thailand melalui wilayah Aceh Timur sejak Kamis (29/1).

Berdasarkan informasi tersebut, tim gabungan melakukan pengembangan dan kegiatan surveilans dengan memetakan sejumlah dermaga rakyat yang diduga berpotensi digunakan sebagai jalur pengiriman ilegal. Hasilnya, pada Jumat malam, tim berhasil mengidentifikasi satu unit kendaraan yang dicurigai membawa satwa liar dilindungi di kawasan Pante Bayam.

Tim kemudian melakukan pengejaran, penghentian, dan pemeriksaan awal terhadap kendaraan tersebut. Dari hasil pemeriksaan, petugas mengamankan satu unit truk Isuzu Traga bernomor polisi BL 8224 DO yang dikemudikan seorang pria berinisial AS (41). Kendaraan tersebut diketahui membawa berbagai jenis satwa liar dilindungi, di antaranya orang utan, belangkas dalam kondisi beku, serta tengkorak kepala hewan bertaring.

Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kendaraan beserta muatan dan pengemudi dibawa ke Kantor Bea Cukai Langsa. Berdasarkan hasil pemeriksaan lanjutan dan pencacahan muatan yang dilakukan pada Jumat (30/1) pukul 22.20 WIB, tim gabungan mendapati total 53 koli berisi berbagai satwa liar dan bagian tubuh satwa.

Satwa yang diamankan antara lain 3 ekor simpai surili (lutung Sumatera), 1 ekor orang utan betina, 4 ekor burung nuri bayan, 17 ekor burung parkit, 3 ekor burung paruh panjang berkepala biru metalik, 2 ekor burung parkit mini, 5 ekor burung rangkong papan, 3 ekor burung beo berwarna hitam, 3 ekor burung cendrawasih, 1 ekor burung jalak belong, 10 ekor parkit mini, 1 ekor parkit jumbo, 2 ekor burung cendrawasih.

Lalu 2 ekor burung rangkong (horn bills), 2 ekor burung rangkong (horn bills), 1 ekor burung cendrawasih botak, 4 ekor burung cendrawasih, 4 ekor kelelawar albino, 4 ekor burung kakatua (Moluccan), 4 ekor burung kakatua yang terdiri dari 2 ekor kakatua Moluccan dan 2 ekor kakatua jambul kuning, 5 buah kerangka tengkorak hewan bertaring, 2 kotak kecil berisi ular, 4 ekor burung berwarna hitam berparuh panjang, 2 ekor Melanesia megapode, 2 ekor burung kakatua (Moluccan), 2 ekor burung kakatua jambul kuning, 3 ekor burung kakatua (Moluccan), serta 30 koli belangkas dalam kondisi beku.

Sebagian besar satwa tersebut merupakan satwa liar yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang tersebut melarang setiap orang untuk menangkap, mengangkut, memperniagakan, serta mengeluarkan satwa dilindungi dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin dari instansi berwenang.

Selain itu, jenis-jenis satwa yang diamankan juga termasuk dalam kategori yang pengeluarannya diatur secara ketat melalui Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).

Berdasarkan keterangan awal dari AS, kendaraan pengangkut diketahui berangkat dari sebuah gudang di Lhokseumawe, kemudian memuat barang di wilayah Alue Bili, Aceh Utara. Selanjutnya, muatan dibawa menuju Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, yang diduga akan dimuat ke dalam speedboat dengan tujuan akhir Thailand.

Seluruh barang hasil penindakan, sarana pengangkut, serta terduga pelaku telah diserahterimakan kepada Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kantor Bea Cukai Langsa, Dwi Harmawanto, menyatakan pihaknya berkomitmen memperkuat kerja sama lintas instansi dalam menjaga kelestarian sumber daya alam serta memberantas perdagangan ilegal satwa liar dilindungi.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak memperjualbelikan hewan maupun produk turunan hewan yang termasuk dalam kategori satwa dilindungi.

AD

Saibansah Dardani Terpilih Jadi Petugas Haji 2026

0

RASIO.CO, Jakarta –  Ketua Persatuan Wartawan(PWI) Kepri Saibansah Dardani terpilih bersama 1.622 orang sebagi petugas haji 2026 yang dikukuhkan langsung Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, di Lapangan Galaxy Makodau Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Jumat (30/1/2026) pagi.

Semula, dijadwalkan yang akan menutup Diklat (Pendikan dan Latihan) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) 1447 H/2026 M selama 20 hari itu adalah Presiden Prabowo Subianto.

Tetapi akhirnya, diwakili oleh Gus Menhaj yang membacakan amanat Presiden. Sedangkan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, bertindak sebagai Komandan Upacara.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan ini saya kukuhkan saudara-saudara menjadi petugas haji Indonesia 1447 H/2026 M. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan, kekuatan, dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdian,” ujar Gus Irfan, membacakan amanat Presiden Prabowo Subianto, yang disiarkan di YouTube Kementerian Haji dan Umrah RI.

“Haji adalah amanah negara yang menyangkut kehormatan bangsa dan kepercayaan umat. Dengan jumlah jemaah terbesar di dunia, penyelenggaraan haji menuntut tata kelola yang tertib serta petugas yang berorientasi penuh pada pelayanan,” lanjut Gus Irfan, membacakan amanat Presiden Prabowo Subianto.

Menhaj menekankan, petugas PPIH harus sigap, disiplin, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada jemaah. Disiplin serta kesadaran dalam bertindak menjadi fondasi utama agar pelayanan tetap berintegritas dan tidak kehilangan nilai pengabdian.

“Tanpa disiplin, pelayanan akan kehilangan ruhnya. Hadirkan negara secara nyata melalui pelayanan prima. Setiap pelayanan yang diberikan kepada jemaah adalah wajah negara,” lanjutnya.

Selain itu, Gus Irfan mengingatkan pentingnya menjaga etika, integritas, dan komitmen untuk membawa nama baik Indonesia di mata dunia. Dengan ridho dan doa keluarga, para petugas diharapkan mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan.

Melalui diklat ini, Kementerian Haji dan Umrah menegaskan kesiapan PPIH sebagai garda terdepan pelayanan haji, guna memastikan setiap jemaah memperoleh layanan yang aman, nyaman, dan bermartabat sebagai wujud nyata kehadiran negara.

Sementara itu, Saibansah Dardani seusai pengukuhan mengatakan, dirinya merasa sangat bersyukur karena sudah dapat menjalani program Diklat selama 20 hari dengan penuh semangat dan kegembiraan. Apalagi, dengan dibina dan dibimbing oleh para instruktur dan fasilitator dari TNI-Polri yang tegas dan penuh disiplin.

“Ternyata, setelah menjalani Diklat selama 20 hari, saya merasakan tubuh makin sehat dan fit, setiap hari saya menghitung langkah kaki saya, rata-rata 15-20 ribu langkah, alhamdulillah,” ujar Saibansah yang akrab disapa Cak Iban itu.

Cak Iban menambahkan, Diklat semi militer itu ternyata tidak mengerikan seperti yang dipikirkan orang. “Kami semua gembira dan senang dengan lingkungan baru, teman-teman baru dari seluruh Indonesia, berbagai profesi dan latar belakang, apalagi setiap hari kami menyanyikan lagu ‘Gembira’,” paparnya.

Redaksi@www.rasio.co //

Bupati Lingga Lantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemerintah Kabupaten Lingga

0

RASIO.CO, Lingga – Bupati Lingga Muhammad Nizar melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga, Jumat pagi (30/1). 

Pelantikan digelar di kawasan Air Terjun Resun, Kecamatan Lingga Utara, bersamaan dengan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Lingga Novrizal, Ketua TP PKK Kabupaten Lingga, para asisten, kepala OPD, camat, kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur Forkopimda, serta sejumlah undangan lainnya.

Pelantikan enam pejabat tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 800.1.3.3/BKPSDM-PMI/I/2026/10. 

Adapun pejabat yang dilantik masing-masing Mokhtaraidi, S.Pd; Said Ibrahim, M.Pd; Said Hendri, S.T, MH; Febrizal Taupik, S.Pi; Jumadi, S.Sos; serta Yusdiandri, S.T.

Mokhtaraidi yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika kini dipercaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). 

Sementara Said Ibrahim yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Organisasi Setda Lingga dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Keuangan Setda Lingga.

Said Hendri yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Lingga dipercaya menempati posisi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Febrizal Taupik yang sebelumnya Camat Singkep Barat dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM.

Rotasi juga dilakukan terhadap Jumadi yang sebelumnya menjabat Kepala Bagian Pemerintahan Setda Lingga dan kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja. Sementara Yusdiandri yang sebelumnya Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, mengisi kekosongan jabatan setelah ditinggal Wakil Bupati Lingga Novrizal.

Dalam sambutannya, Bupati Lingga Muhammad Nizar menjelaskan bahwa pemilihan Air Terjun Resun sebagai lokasi pelantikan memiliki makna dan filosofi tersendiri, bukan sekadar pilihan tempat.

“Pemilihan tempat pelantikan ini setelah saya diskusi dengan Wabup, Sekda serta Ketua TP PKK dikarenakan memiliki makna yang mendalam, kenapa tidak dilakukan di gedung, aula ataupun di kantor tetapi lebih memilih outdoor dan itupun bukan di Istana Damnah melainkan di sini, Air Terjun Resun,” ujar Nizar.

Ia memaparkan sejumlah filosofi air terjun yang dinilai sejalan dengan semangat kerja pemerintahan saat ini, di antaranya mengalir ke bawah sebagai simbol kerendahan hati, konsistensi menuju muara, kemampuan mengisi ruang kosong dan memberi manfaat, serta sikap adaptif dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pelayanan publik.

Bupati Nizar juga menekankan pentingnya keteguhan dalam menghadapi tantangan, khususnya di tengah kondisi ekonomi daerah yang sedang mengalami efisiensi anggaran.

“Air terus mencari jalan keluar meski menghadapi bebatuan besar. Dalam kondisi ekonomi Lingga saat ini, saya berharap semua yang dilantik dapat memberikan manfaat nyata kepada masyarakat dan membantu pimpinan daerah dalam menyelesaikan Indeks Kinerja Utama,” ujarnya.

Menutup sambutannya, Bupati Nizar mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik dan berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta menjadi perhatian bersama.

Puspan

Pererat Silaturahmi, Bikers Stylo160 Tanjung Pinang Gelar Gathering Bersama Honda

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – PT Capella Dinamik Nusantara kembali menggelar kegiatan komunitas bagi pengguna sepeda motor Honda Stylo160 di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus upaya memperkuat solidaritas antaranggota komunitas pengguna Honda.

Rangkaian kegiatan diawali dengan titik kumpul di kawasan D’Green City Tanjungpinang. Sebelum memulai agenda utama, para peserta mengikuti sesi briefing yang dipandu oleh Pulihanafiah Harahap selaku Person in Charge (PIC) Community PT Capella Dinamik Nusantara. Pada sesi tersebut, peserta mendapat pemaparan susunan kegiatan serta edukasi keselamatan berkendara melalui kampanye #Cari_Aman.

Selain sebagai ajang berkumpul, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai aktivitas kebersamaan yang dirancang untuk mempererat hubungan antaranggota komunitas. Suasana santai dan penuh keakraban mewarnai jalannya kegiatan, mencerminkan semangat solidaritas yang dijunjung oleh komunitas pengguna Honda.

“Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada konsumen setia Honda sekaligus langkah awal membentuk Komunitas Stylo160 di Kota Tanjungpinang. Selain menjadi wadah menyalurkan hobi, kegiatan ini juga menunjukkan bahwa komunitas motor di bawah naungan Capella Honda Kepri adalah komunitas yang solid dan menjunjung tinggi keselamatan berkendara,” ujar Duri Yanto.

Setelah rangkaian awal selesai, kegiatan dilanjutkan di Cafe Ruang Langit, salah satu kafe yang dikenal sebagai tempat berkumpul anak muda di Tanjungpinang. Di lokasi tersebut, peserta mengikuti sesi gathering yang dikemas santai dan interaktif.

Berbagai permainan turut memeriahkan suasana, di antaranya Relay Race Carrying a Glass Using Balloons dan Guess the Color of the Bottle, dengan hadiah menarik bagi para pemenang. Selain itu, kegiatan juga diisi dengan sesi sharing dan diskusi bersama HCID, makan bersama, serta sesi foto bersama sebagai simbol kebersamaan komunitas Honda Stylo160.

Salah satu peserta, Didie, mengaku antusias mengikuti kegiatan tersebut. “Acara ini luar biasa. Kami senang bisa ikut berpartisipasi karena kegiatannya variatif. Tidak hanya berkumpul bersama komunitas, tapi juga ada aktivitas seru dan suasana yang akrab. Kami benar-benar menikmati setiap momennya,” ungkapnya.

YD

Kejagung Geledah Empat Lokasi Terkait Dugaan Korupsi di Kementerian Kehutanan

0

RASIO.CO, Jakarta – Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di empat lokasi berbeda terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Informasi tersebut dibenarkan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik pada Rabu (28/1) dan Kamis (29/1).

“Terkait kasus Korupsi di Kemenhut,” ujar Febrie saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat (30/1).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan dilakukan di empat lokasi, yakni kawasan Matraman, Jakarta Timur, dan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu. Selanjutnya, penyidik juga menggeledah lokasi di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, serta Bogor, Jawa Barat.

Salah satu lokasi yang digeledah disebut merupakan rumah milik mantan petinggi di Kementerian Kehutanan. Namun demikian, pihak Kejaksaan Agung belum mengungkap identitas maupun peran pihak yang terkait dengan lokasi tersebut.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan bahwa penyidik telah meminta serta mencocokkan sejumlah data terkait perubahan kawasan hutan dengan data yang dimiliki Kementerian Kehutanan.

“Ada beberapa data dan dokumen yang diperlukan dalam penyidikan dan sudah diberikan oleh pihak kemenhut ke penyidik dan disesuaikan atau dicocokan datanya,” ujar Anang dalam keterangan tertulis, Kamis (8/1).

Anang menegaskan bahwa kegiatan penyidik di kantor Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan tersebut bukan merupakan penggeledahan. Ia juga menyebut Kementerian Kehutanan bersikap kooperatif dalam memenuhi permintaan data dari penyidik Kejaksaan Agung.

“Kegiatan pencocokan data ini bukanlah penggeledahan dan semua berjalan dengan baik sebagai bentuk pro aktif penyidik mendatangi kantor kementrian kehutanan untuk mempercepat dan memperoleh data sesuai yang dibutuhkan,” jelasnya.

***