Jumat, November 6, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 108

Selain Daging Beku Ilegal, Polisi Ungkap 18 Jenis Barang di Dua Kapal dari Singapura

putri
-
0
Selain Daging Beku Ilegal, Polisi Ungkap 18 Jenis Barang di Dua Kapal dari Singapura

RASIO.CO, Batam – Kepolisian Daerah Kepulauan Riau mengungkap dua kapal yang membawa sekitar 70 ton daging beku ilegal dari Singapura juga mengangkut 18 jenis barang lainnya yang diduga melanggar ketentuan perdagangan dan kepabeanan.

Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepulauan Riau AKBP Paksi Eka Saputra mengatakan temuan tersebut diketahui setelah penyidik menyelesaikan proses pencacahan seluruh muatan kapal di Pelabuhan Sekupang, Batam.

“Jadi selain daging beku, ada barang lainnya yang dibawanya. Sudah kami identifikasi dan hitung totalnya 18 jenis,” kata Paksi di Mapolda Kepri, Rabu.

Menurut Paksi, berbagai barang yang ditemukan di antaranya balpres, boneka, sepeda, kursi roda, drum, serta sejumlah jenis barang lainnya. Sementara untuk komoditas pangan, kapal tersebut membawa daging sapi, daging babi, dan daging ayam dalam kondisi beku.

Seluruh muatan kapal, termasuk daging beku, telah dipindahkan ke lokasi penyimpanan sebagai barang bukti. Daging beku disimpan di cold storage milik pihak ketiga untuk menjaga kualitas selama proses penyidikan berlangsung.

“Untuk nilai barang ini masih kami lakukan pendataan,” ujarnya.

Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kepri sebelumnya mengamankan dua kapal berkapasitas 113 GT, yakni KM Sukses Abadi 02 dan KM Sukses Raya, yang diduga membawa berbagai barang ilegal dari Singapura. Penangkapan dilakukan pada Jumat (23/1) di Perairan Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun.

Paksi menjelaskan, pengungkapan kasus ini merupakan hasil pengejaran selama enam hari dengan melibatkan 12 personel. Tim penyidik harus menghadapi kondisi laut berombak besar akibat musim angin utara di wilayah Kepulauan Riau.

Kedua kapal tersebut diketahui berangkat dari Moro membawa ikan ke Singapura, lalu kembali ke perairan Indonesia dengan membawa muatan yang diduga melanggar Undang-Undang Perdagangan dan Kepabeanan.

“Modusnya kapal ini begitu masuk ke perairan Indonesia, AIS nya dimatikan. Ini menyulitkan kami mendeteksi,” ujar Paksi.

Setelah dilakukan pengintaian, kapal akhirnya terdeteksi tengah melakukan bongkar muat di Pelabuhan Moro. Selanjutnya, kedua kapal digiring ke Batam untuk menjalani pemeriksaan lanjutan dan tiba di Pelabuhan Sekupang pada Minggu (25/1) pukul 22.00 WIB.

Proses pembongkaran muatan memakan waktu hingga dua hari dan melibatkan tiga unit mobil pendingin untuk mengangkut sekitar 70 ton daging beku ilegal tersebut.

Paksi menyampaikan pihaknya akan menyampaikan rilis resmi secara terperinci terkait pengungkapan kasus ini pada pekan depan, seiring masih berjalannya proses penyelidikan.

“Tunggu saja minggu depan kami rilis terperinci, karena masih proses penyelidikan,” ujarnya.

YD

Print Friendly, PDF & Email

Komisi I DPRD Batam Gelar Mediasi Terkait Sengketa Lahan Warga Seraya Atas

putri
-
0
Komisi I DPRD Batam Gelar Mediasi Terkait Sengketa Lahan Warga Seraya Atas

RASIO.CO, Batam – Komisi I DPRD Kota Batam menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna memediasi sengketa lahan antara warga dan pihak perusahaan di kawasan Seraya Atas, Batam, Rabu (28/1).

RDPU tersebut dipimpin anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Fadli, SH, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi I, perwakilan warga Seraya Atas, serta perwakilan dari pihak perusahaan yang bersengketa.

Dalam forum tersebut, masing-masing pihak menyampaikan pandangan, keluhan, serta kronologi permasalahan lahan yang terjadi. RDPU digelar sebagai bagian dari upaya DPRD Kota Batam memfasilitasi dialog terbuka guna mencari penyelesaian atas konflik yang berlangsung.

Muhammad Fadli mengatakan Komisi I DPRD Batam berupaya menjalankan fungsi mediasi agar sengketa lahan dapat diselesaikan secara adil dan berimbang bagi semua pihak.

“Komisi I berkomitmen untuk memfasilitasi komunikasi antara warga dan perusahaan. Harapannya, dari pertemuan ini dapat ditemukan solusi terbaik sehingga tidak ada pihak yang dirugikan,” ujar Fadli.

Ia menegaskan DPRD Batam akan terus memantau perkembangan penyelesaian sengketa tersebut dan membuka kemungkinan dilaksanakannya pertemuan lanjutan apabila diperlukan.

RDPU ini diharapkan menjadi langkah awal dalam mendorong penyelesaian sengketa lahan secara konstruktif sekaligus menjaga kondusivitas di tengah masyarakat, khususnya di kawasan Seraya Atas.

YD

Print Friendly, PDF & Email

Operasi Gabungan BNN dan Bea Cukai Gagalkan Peredaran 100 Kg Sabu di Aceh Timur

putri
-
0
Operasi Gabungan BNN dan Bea Cukai Gagalkan Peredaran 100 Kg Sabu di Aceh Timur

RASIO.CO, Aceh – Upaya penyelundupan narkotika skala besar kembali berhasil digagalkan aparat penegak hukum. Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 100 kilogram di wilayah Aceh Timur.

Pengungkapan tersebut merupakan hasil operasi gabungan antara BNN dan tim DJBC yang melibatkan Direktorat Interdiksi Narkotika (DIN), Kantor Wilayah DJBC Aceh, serta Bea Cukai Langsa. Penindakan dilakukan pada Sabtu (24/1) sekitar pukul 22.45 WIB di Jalan Lintas Sumatra Medan–Aceh, tepatnya di wilayah Seunebok, Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Dalam operasi tersebut, petugas menghentikan satu unit kendaraan yang dicurigai membawa narkotika. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim gabungan menemukan sabu seberat 100 kilogram yang dikemas dalam lima karung. Setiap karung berisi 20 bungkus sabu dengan berat masing-masing satu kilogram.

Tersangka beserta seluruh barang bukti selanjutnya diamankan dan dibawa ke kantor BNN Pusat untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Selain itu, barang bukti yang disita akan dianalisis guna pengembangan penyelidikan dan penelusuran jaringan peredaran narkotika yang lebih luas.

Keberhasilan pengungkapan ini menegaskan peran strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mendukung pemberantasan narkotika, khususnya melalui fungsi interdiksi di wilayah perbatasan dan jalur distribusi yang dinilai rawan. Sinergi antara BNN, Direktorat Interdiksi Narkotika DJBC, Kanwil DJBC Aceh, dan Bea Cukai Langsa menunjukkan komitmen kuat antarinstansi dalam melindungi masyarakat dari ancaman narkoba.

Pemberantasan narkotika ini juga sejalan dengan pelaksanaan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Bea Cukai Langsa menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program tersebut melalui kerja sama lintas lembaga dan pelibatan masyarakat.

Kolaborasi antara aparat penegak hukum serta partisipasi aktif masyarakat dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), guna menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkoba.

AD

Print Friendly, PDF & Email

Investasi Batam 2025 Lampaui Target, Pemko Batam Raih Dua Penghargaan Nasional

putri
-
0
Investasi Batam 2025 Lampaui Target, Pemko Batam Raih Dua Penghargaan Nasional

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam kembali mencatatkan capaian positif di bidang investasi nasional. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi di Batam mencapai Rp69,3 triliun atau 115,5 persen dari target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebesar Rp60 triliun.

Atas capaian tersebut, Pemko Batam meraih dua penghargaan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dua penghargaan yang diterima yakni Capaian Realisasi Investasi Melampaui Target Tahun 2025 dan Anugerah Pengembangan Iklim Investasi Tahun 2025.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM, Todo Tua Pasaribu, kepada Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dalam acara Batam Investment Gala 2026 di Hotel Marriott Batam, Kamis (29/1) malam.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil sinergi dan kerja kolektif antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun iklim investasi yang kondusif di Batam.

“Realisasi investasi Batam mencapai 115,5 persen dari target yang ditetapkan. Ini adalah buah kerja keras bersama serta kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Batam,” ujar Amsakar.

Selain capaian investasi, Amsakar juga memaparkan perkembangan positif indikator makro ekonomi Kota Batam. Hingga triwulan III tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Batam tercatat sebesar 6,89 persen dan diproyeksikan menembus angka 7 persen pada laporan akhir yang akan dirilis Februari mendatang. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Batam meningkat dari 83,3 menjadi 83,8, sekaligus tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

Rangkaian Batam Investment Gala 2026 turut diisi dengan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman strategis. Salah satunya kerja sama antara BP Batam dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terkait pemanfaatan produk dan layanan perbankan untuk mendukung efisiensi pelayanan publik serta operasional BP Batam.

Selain itu, Kementerian UMKM, PT BRI, dan BP Batam menandatangani nota kesepahaman kolaborasi perluasan akses pembiayaan dan investasi bagi pelaku UMKM di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.

Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza mengungkapkan bahwa Batam menjadi daerah dengan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Hingga 2025, total penyaluran KUR di Batam mencapai Rp940 miliar kepada lebih dari 10 ribu pelaku UMKM.

“Kami berkomitmen mendorong UMKM lokal agar mampu masuk dalam rantai pasok industri besar melalui dukungan akses permodalan yang lebih luas,” kata Helvi.

Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todo Tua Pasaribu memberikan apresiasi atas kinerja investasi Batam. Ia menilai Batam memiliki daya saing tinggi di tingkat global.

“Jika dibandingkan dengan kota otonom lainnya, Batam berada di posisi teratas. Nilai investasi Rp69 triliun hampir setara dengan Jakarta Pusat yang merupakan kota administratif,” ujar Todo Tua.

Dalam kesempatan tersebut, Todo Tua juga mengumumkan rencana penempatan Desk Investasi dan Pelayanan Perizinan pertama di Batam pada 2026 sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025.

Acara ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam Salim, Kepala DPMPTSP Batam Reza Khadafi, jajaran direksi BRI, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Ahmad Ma’ruf Maulana, serta sejumlah tokoh pengusaha nasional. Momentum tersebut semakin mengukuhkan posisi Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan investasi strategis di Indonesia.

YD

Print Friendly, PDF & Email

Kasus Wali Kota Madiun, KPK Geledah Kantor Wali Kota dan Sejumlah OPD

putri
-
0
Kasus Wali Kota Madiun, KPK Geledah Kantor Wali Kota dan Sejumlah OPD

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan rangkaian penggeledahan dalam penyidikan kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta penerimaan lain yang diduga berupa gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Pada Kamis (29/1), tim penyidik menggeledah Kantor Wali Kota Madiun.

“Hari ini, tim melanjutkan penggeledahan di Kantor Wali Kota Madiun,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulis, Kamis (29/1).

Penggeledahan ini merupakan bagian dari pengembangan perkara yang menjerat Wali Kota Madiun Maidi. Sehari sebelumnya, Rabu (28/1), KPK telah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Dari lokasi tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara, berupa surat, dokumen, Barang Bukti Elektronik (BBE), serta uang tunai puluhan juta rupiah.

Rangkaian penggeledahan juga dilakukan pada Selasa (27/1) di Kantor Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Madiun. Dalam kegiatan tersebut, KPK menyita surat, dokumen, dan BBE.

Sebelumnya lagi, pada Kamis (22/1), Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun turut digeledah dan sejumlah uang tunai disita oleh penyidik.

Selain kantor pemerintahan, KPK juga menggeledah rumah kediaman Maidi serta orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, pada Rabu, 21 Januari 2026.

Dalam perkara ini, KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Maidi bersama delapan orang lainnya yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Madiun dan pihak swasta. Dari OTT tersebut, KPK menyita barang bukti uang tunai sebesar Rp550 juta.

Penyidik KPK juga menemukan adanya dugaan permintaan fee penerbitan perizinan kepada para pelaku usaha, mulai dari hotel, minimarket, hingga waralaba di wilayah Kota Madiun.

Selain itu, pada Juni 2025, Maidi diduga meminta uang sebesar Rp600 juta kepada pihak developer. Uang tersebut diterima oleh pemilik atau Direktur CV Mutiara Agung, Sri Kayatin, dari pihak developer PT HB, kemudian disalurkan kepada Maidi melalui perantara Rochim Ruhdiyanto dalam dua kali transfer rekening.

Selain Maidi dan Rochim Ruhdiyanto, KPK turut memproses hukum Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah. Seluruh tersangka telah ditahan oleh KPK untuk 20 hari pertama terhitung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026. Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

***

Print Friendly, PDF & Email

Menkeu Lantik 36 Pejabat Eselon II, Tekankan Integritas Bea Cukai Jaga Pasar Domestik

putri
-
0
Menkeu Lantik 36 Pejabat Eselon II, Tekankan Integritas Bea Cukai Jaga Pasar Domestik

RASIO.CO, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan dengan melantik 36 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.

Pelantikan yang digelar di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (28/1) sore, didominasi oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Selain DJBC, pejabat yang dilantik juga berasal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), serta Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK).

Dalam daftar tersebut, Sodikin ditetapkan sebagai Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau, sementara Agung Widodo, S.Sos dipercaya menjabat Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam.

Dalam arahannya, Purbaya menegaskan bahwa jabatan bukan sekadar posisi struktural, melainkan mandat publik yang membawa tanggung jawab besar. Ia mengingatkan seluruh pejabat agar tidak terjebak dalam rutinitas administratif apabila Indonesia ingin naik kelas menjadi negara maju.

“Kalau kita ingin naik kelas sebagai negara maju, kita tidak bisa puas dengan kondisi yang gini-gini saja,” kata Purbaya.

Ia meminta para pejabat memaknai pelantikan sebagai penyerahan tugas negara yang menuntut pertanggungjawaban kepemimpinan, etika, dan kinerja, bukan hanya seremoni perpindahan jabatan.

“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas,” imbuhnya.

Menkeu juga menekankan agar seluruh pejabat, termasuk mereka yang mungkin merasa kecewa karena dipindahtugaskan, segera menjernihkan pikiran dan fokus menjalankan amanah. Menurutnya, kepercayaan yang diberikan mendapat dukungan penuh dari seluruh jajaran pimpinan Kementerian Keuangan, mulai dari Eselon I hingga unit terdepan.

“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak Saudara-Saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” ujar Menkeu.

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya menyoroti pentingnya perumusan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri di tengah dinamika geopolitik global. Ia menilai domestic demand Indonesia yang besar harus dijaga agar pertumbuhannya tidak tergerus oleh praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair, karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata Menkeu.

Oleh karena itu, jajaran Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diminta berada di garis depan dalam menjaga pasar domestik dari persaingan tidak sehat, terutama dari perusahaan luar negeri yang beroperasi secara ilegal.

Menkeu menegaskan seluruh pejabat yang dilantik harus bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan bersih dan profesional demi kepentingan negara.

YD

Print Friendly, PDF & Email

Musrenbang Seibeduk, Amsakar Tekankan Prioritas Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

putri
-
0
Musrenbang Seibeduk, Amsakar Tekankan Prioritas Pembangunan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam menegaskan pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat menghadiri Musrenbang tingkat Kecamatan Seibeduk yang digelar di halaman Kantor Camat Seibeduk, Rabu (28/1) malam.

Kehadiran Wali Kota Batam dalam kegiatan tersebut menjadi penanda komitmen pemerintah daerah untuk memastikan perencanaan pembangunan berjalan searah dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Musrenbang Kecamatan Seibeduk dinilai sebagai ruang strategis untuk menyerap usulan warga sekaligus menyelaraskannya dengan rencana pembangunan Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menekankan bahwa Musrenbang tidak boleh dipahami sekadar sebagai agenda tahunan formalitas. Ia menyebut forum ini memiliki peran krusial dalam memastikan kebijakan pembangunan tidak bersifat top-down, melainkan tumbuh dari kondisi riil di tengah masyarakat.

“Melalui Musrenbang, kita menyatukan pandangan. Pembangunan tidak boleh hanya dilihat dari atas, tetapi harus tumbuh dari bawah, dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” ujar Amsakar.

Ia menjelaskan, setiap masukan yang disampaikan masyarakat memiliki nilai strategis sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, Amsakar mengingatkan pentingnya ketelitian dalam merumuskan usulan agar sejalan dengan arah pembangunan dan kemampuan anggaran.

Selain itu, Amsakar juga menyoroti pentingnya penetapan skala prioritas dalam setiap program yang diusulkan. Menurutnya, program pembangunan harus dipilih berdasarkan tingkat urgensi, dampak luas bagi masyarakat, serta manfaat jangka panjang yang berkelanjutan.

“Kita harus bijak menentukan prioritas. Program yang dilaksanakan harus benar-benar urgen, berdampak besar, dan manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Amsakar menilai Musrenbang mencerminkan meningkatnya partisipasi publik dalam proses pembangunan daerah. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan dinilai mampu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi lapangan.

“Ketika masyarakat aktif menyampaikan gagasan dan kebutuhan, itu menunjukkan bahwa demokrasi pembangunan berjalan dengan baik,” tuturnya.

Menutup kegiatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat Kecamatan Seibeduk untuk terus menjaga suasana yang kondusif serta memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kota Batam hanya dapat dicapai melalui sinergi, kerja nyata, dan kebersamaan seluruh pihak.

YD

Print Friendly, PDF & Email

Citilink A320 Siap Layani Penerbangan Harian di Bandara RHF Tanjungpinang

putri
-
0
Citilink A320 Siap Layani Penerbangan Harian di Bandara RHF Tanjungpinang

RASIO.CO, Tanjungpinang – PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk memastikan layanan penerbangan rute Tanjungpinang–Jakarta di Bandara Raja Haji Fisabilillah (RHF) tetap berlanjut melalui pengoperasian maskapai Citilink, menyusul rencana penghentian operasional maskapai Garuda Indonesia mulai 10 Februari 2026.

Kepastian tersebut disampaikan Manajemen PT Garuda Indonesia kepada Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura pada Rabu (28/1). Keputusan ini sekaligus menjadi jawaban atas permohonan keberlanjutan layanan penerbangan yang diajukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

“PT Garuda Indonesia memang akan menghentikan rute penerbangan Garuda Indonesia Jakarta-Tanjungpinang. Namun sebagai gantinya, PT Garuda Indonesia akan mengoperasikan armada Citilink setiap hari atau selama 7 hari penuh selama seminggu,” papar Nyanyang.

Citilink yang merupakan anak perusahaan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan mengoperasikan pesawat Airbus A320 dengan kapasitas 180 penumpang. Armada tersebut dijadwalkan melayani rute Jakarta–Tanjungpinang dan sebaliknya setiap hari.

Pernyataan manajemen Garuda Indonesia ini juga menanggapi surat Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad bernomor B/500.11/12/DISHUB-SET/2026 tertanggal 6 Januari 2026, perihal permohonan keberlanjutan layanan penerbangan maskapai Garuda Indonesia di Bandara RHF Tanjungpinang.

Selama ini, Garuda Indonesia dan Citilink sama-sama melayani rute Jakarta–Tanjungpinang. Citilink tercatat beroperasi empat kali dalam seminggu, sementara Garuda Indonesia melayani tiga kali penerbangan dari dan ke Bandara RHF.

“Informasi ini diperoleh langsung dari Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Maskapai Citilink yang nantinya akan beroperasi di Bandara RHF pasca penghentian pengoperasian maskapai Garuda Indonesia berjenis airbus,” terang Nyanyang.

Sebelumnya, pada hari yang sama, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura juga menggelar pertemuan khusus dengan Direktur Komersial PT Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim di Kantor Operational Centre Garuda Indonesia, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dalam pertemuan tersebut, Nyanyang meminta agar Garuda Indonesia mempertimbangkan untuk tidak menghentikan operasionalnya di Bandara RHF.

Ia menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menjaga kestabilan jumlah penumpang, salah satunya dengan memastikan seluruh aparatur sipil negara Pemprov Kepri yang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta menggunakan maskapai Garuda Indonesia dari Bandara RHF.

“Kita juga akan membicarakan hal ini agar dua pemerintahan daerah di Pulau Bintan, yakni Pemko Tanjungpinang dan Pemkab Bintan, untuk dapat juga melakukan hal serupa,” terangnya.

Nyanyang menilai keberlanjutan operasional Garuda Indonesia penting mengingat Pulau Bintan merupakan salah satu pusat investasi dan pariwisata di Kepulauan Riau. Ia juga memastikan adanya potensi peningkatan jumlah penumpang dari Jakarta ke Tanjungpinang dalam beberapa bulan ke depan, seiring perayaan Imlek, Capgomeh, serta Hari Raya Idul Fitri.

“Kita meminta PT Garuda Indonesia untuk setidaknya memperpanjang rencana penghentian operasional hingga April atau setelah lebaran sembari mengevaluasi kembali rencana sebelumnya,” pungkas Nyanyang.

Sementara itu, Nyanyang menambahkan bahwa rencana penghentian operasional Garuda Indonesia tidak hanya berlaku di Bandara Raja Haji Fisabilillah, tetapi juga di sejumlah bandara lain di Indonesia.

“Ada delapan atau sembilan bandara di Indonesia,” sebutnya.

Direktur Komersial PT Garuda Indonesia Reza Aulia Hakim menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari proses harmonisasi dan optimalisasi armada. Ia juga menyampaikan kemungkinan Garuda Indonesia kembali beroperasi di Bandara RHF Tanjungpinang setelah proses tersebut selesai.

IW

Print Friendly, PDF & Email

Amsakar Sosialisasikan Sekolah Rakyat Terintegrasi Merah Putih di Rempang Galang

putri
-
0
Amsakar Sosialisasikan Sekolah Rakyat Terintegrasi Merah Putih di Rempang Galang

RASIO.CO, Batam – Kepala BP Batam Amsakar Achmad bertemu dengan warga Rempang Galang untuk menyampaikan rencana pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Merah Putih, Selasa (27/1).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sosialisasi program strategis nasional di bidang pendidikan yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Amsakar didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra. Ia menekankan pentingnya membangun pemahaman bersama antara pemerintah dan masyarakat terkait arah pembangunan pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan prasejahtera.

Amsakar menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi Merah Putih dirancang sebagai sekolah berasrama gratis yang memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa membebani biaya kepada peserta didik. Program ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap memperoleh pendidikan yang layak.

“Sekolah rakyat ini hadir untuk membuka akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, agar mereka memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan berkembang,” ujar Amsakar.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga diarahkan untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul sejak dini sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.

Secara teknis, sekolah ini akan mengusung konsep boarding school dengan fasilitas pendidikan unggulan dan asrama yang disediakan secara gratis. Sekolah Rakyat Terintegrasi Merah Putih akan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 19 hektare.

Berbagai fasilitas penunjang juga direncanakan tersedia, antara lain lapangan sepak bola, kolam renang berstandar olimpiade atau internasional, klinik kesehatan, serta central kitchen. Dengan dukungan fasilitas tersebut, peserta didik diharapkan memperoleh pembinaan secara menyeluruh.

Melalui konsep pendidikan terintegrasi ini, pembinaan tidak hanya dilakukan pada aspek akademik, tetapi juga mencakup penguatan karakter, nilai-nilai kebangsaan, serta pengembangan potensi dan keterampilan teknologi.

“Program Presiden Prabowo ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia, khususnya di Batam. Oleh sebab itu, kami memerlukan dukungan dari seluruh warga dan para tokoh masyarakat. Mari kita bersama-sama menyiapkan generasi terdidik untuk Batam yang lebih baik,” jelas Amsakar.

Pemerintah berharap dukungan masyarakat Rempang Galang dapat memperlancar realisasi pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi Merah Putih sebagai salah satu upaya strategis meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan generasi muda di Batam.

YD

Print Friendly, PDF & Email

KPK Targetkan OTT Berkala dalam Raker Komisi III DPR

putri
-
0
KPK Targetkan OTT Berkala dalam Raker Komisi III DPR

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa operasi tangkap tangan tetap menjadi salah satu fokus kerja lembaga antirasuah, meski pelaksanaannya tidak ditentukan oleh target kaku dan bergantung pada informasi yang diperoleh penyidik di lapangan.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta, Rabu (28/1). Dalam forum itu, Setyo menjelaskan bahwa secara umum OTT kerap dilakukan dalam rentang beberapa bulan sekali, bahkan dalam kondisi tertentu bisa terjadi setidaknya satu kali dalam sebulan.

“Sebenarnya hampir beberapa bulan sekali pasti ada (OTT). Gitu. Karena itu juga salah satu target kami, tapi sekali bukan target yang dipaksakan. Targetnya adalah sesuai dengan informasi yang kami dapatkan,” kata Setyo.

Ia menekankan bahwa keberhasilan OTT sangat ditentukan oleh kualitas dan ketepatan informasi yang diterima KPK, sehingga pelaksanaannya tidak dapat dipatok dalam jadwal yang bersifat tetap.

Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyoroti tantangan yang dihadapi lembaganya dalam menjalankan tugas penindakan. Menurutnya, kendala KPK tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga pada aspek dukungan peralatan.

“Apa sih sebenarnya hambatan paling besar yang di KPK selain tentang SDM yang kurang, ya berikanlah kami alat yang canggih, supaya OTT tidak hanya 1 sebulan,” ucap Fitroh.

Ia bahkan menilai peralatan yang dimiliki KPK saat ini belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknologi.
“Kurang canggih, Pak, kurang canggih. Ini sudah tidak up-to-date. Jadi kalau anggota Komisi III kasih anggaran besar buat beli alat barang kali OTT lebih masif,” tambahnya.

Pernyataan pimpinan KPK tersebut disampaikan dalam konteks pembahasan kinerja dan kebutuhan kelembagaan KPK bersama Komisi III DPR RI. Melalui dukungan anggaran dan sarana yang memadai, KPK berharap upaya penindakan, termasuk OTT, dapat dilakukan secara lebih efektif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

***

Print Friendly, PDF & Email
1...107108109...1,668Halaman 108 dari 1,668

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv