Jumat, November 6, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 112

KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Tersangka Dugaan Pemerasan dan Gratifikasi

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus dugaan pemerasan dengan modus fee proyek, dana Corporate Social Responsibility (CSR), serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 

Kasus tersebut menyeret Wali Kota Madiun Maidi dan terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu.

Selain Maidi, KPK juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Rochim Ruhdiyanto selaku pihak swasta sekaligus orang kepercayaan Maidi dan Thariq Megah selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan Maidi bersama delapan orang lainnya yang terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Madiun dan pihak swasta.

Dalam operasi tersebut, penyidik menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp550 juta. KPK juga menemukan dugaan praktik korupsi berupa permintaan fee penerbitan perizinan kepada sejumlah pelaku usaha, mulai dari hotel, minimarket, hingga usaha waralaba di wilayah Kota Madiun.

Berdasarkan hasil penyidikan, pada Juni 2025 Maidi diduga meminta uang senilai Rp600 juta kepada pihak pengembang. Uang tersebut diterima oleh pemilik atau Direktur CV Mutiara Agung, Sri Kayatin, dari pihak developer PT HB, kemudian disalurkan kepada Maidi melalui perantara Rochim Ruhdiyanto dalam dua kali transfer rekening.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyampaikan bahwa para tersangka telah dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Penahanan berlangsung sejak 20 Januari hingga 8 Februari 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

“Penahanan dilakukan untuk kepentingan penyidikan,” ujar Asep dalam konferensi pers di Kantor KPK dikutip CNNIndonesia, Selasa (20/1) malam.

Selain itu, pada Juli 2025 Maidi disebut memberikan arahan pengumpulan uang melalui Sumarno selaku Kepala Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Madiun serta Sudandi selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Madiun. Arahan tersebut ditujukan kepada pengurus Yayasan STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun untuk menyerahkan uang sebesar Rp350 juta terkait pemberian izin akses jalan.

Uang tersebut disebut sebagai biaya “sewa” akses jalan selama 14 tahun dengan dalih untuk keperluan dana CSR Kota Madiun. STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun saat itu tengah dalam proses alih status dari sekolah tinggi menjadi universitas. Pada 9 Januari 2026, pihak yayasan menyerahkan uang tersebut kepada Rochim Ruhdiyanto melalui transfer ke rekening atas nama CV Sekar Arum.

Dalam pengembangan perkara, penyidik KPK juga menemukan indikasi dugaan tindak pidana korupsi lainnya berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh Maidi selama menjabat sebagai Wali Kota Madiun. Salah satunya terkait proyek pemeliharaan jalan paket II dengan nilai proyek sebesar Rp5,1 miliar.

Dalam proyek tersebut, Maidi melalui Thariq Megah meminta fee sebesar 6 persen kepada kontraktor. Namun, pihak kontraktor hanya menyanggupi fee sebesar 4 persen atau sekitar Rp200 juta, yang kemudian disepakati dan dilaporkan kepada Maidi.

Selain itu, KPK juga mengungkap adanya dugaan penerimaan gratifikasi lain oleh Maidi dalam rentang waktu 2019 hingga 2022 dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar.

Atas perbuatannya, Maidi dan Thariq Megah disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Keduanya juga dijerat dengan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 KUHP.

***

Perkuat Sinergi Antardaerah, Amsakar–Li Claudia Hadiri Penutupan Rakernas XVII APKASI

0

RASIO.CO, Batam – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2026 resmi ditutup di Hotel Aston Batam, Selasa (20/1). Penutupan forum nasional ini dihadiri Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian, serta diikuti kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.

Wali Kota Batam Amsakar Achmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra turut hadir dalam agenda penutupan, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota Batam dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi antarpemerintah daerah.

Rakernas APKASI XVII yang berlangsung sejak Minggu (18/1) tersebut diikuti perwakilan dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia. Forum ini menjadi ruang strategis bagi pemerintah daerah untuk bertukar pandangan dan merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika serta tantangan pembangunan daerah.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu instrumen peningkatan pendapatan asli daerah. Ia menilai masih terdapat BUMD yang belum berfungsi secara optimal dan justru bergantung pada dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

“BUMD seharusnya menjadi penyumbang pendapatan daerah. Namun, dalam praktiknya masih ada BUMD yang belum mandiri secara finansial sehingga bergantung pada APBD untuk menopang operasional,” ujar Tito.

Selain itu, Mendagri mendorong para kepala daerah untuk melakukan pemetaan persoalan secara spesifik di wilayah masing-masing. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan berbeda sehingga memerlukan pendekatan kebijakan yang tepat sasaran.

“Setiap daerah punya masalah yang berbeda. Para bupati perlu mengidentifikasi persoalan paling mendesak di wilayahnya agar solusi yang dirumuskan dapat mendorong percepatan pembangunan nasional secara lebih efektif dan merata,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menilai Rakernas APKASI XVII menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antardaerah sekaligus menyamakan persepsi dalam mendukung agenda pembangunan nasional. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kota Batam sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut.

“Rakernas APKASI menjadi ruang strategis untuk berdiskusi, menyamakan persepsi, dan membangun kolaborasi antardaerah. Batam merasa terhormat dipercaya sebagai tuan rumah dan berharap rekomendasi yang dihasilkan dapat berdampak nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Amsakar.

Melalui Rakernas XVII APKASI ini, diharapkan lahir rekomendasi kebijakan yang aplikatif dan solutif dalam mendorong kemandirian daerah, sekaligus mempererat sinergi dan kebersamaan antarkabupaten di seluruh Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional.

YD

Investasi Batam 2025 Tembus Rp69,30 Triliun, Lampaui Target Nasional

0

RASIO.CO, Batam – Di tengah meningkatnya selektivitas modal global dan penyesuaian rantai pasok internasional, Kota Batam mencatat realisasi investasi riil sebesar Rp69,30 triliun sepanjang 2025. Capaian tersebut melampaui target tahunan Rp60 triliun atau sekitar 15 persen di atas sasaran yang ditetapkan.

Realisasi ini menempatkan Batam sebagai salah satu kawasan industri dengan kualitas eksekusi investasi yang menonjol secara nasional, terutama di saat banyak wilayah menghadapi tekanan likuiditas dan perlambatan ekspansi industri.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyatakan capaian tersebut mencerminkan penguatan fundamental ekonomi kawasan. Menurutnya, pertumbuhan investasi Batam tidak hanya ditopang oleh jumlah proyek baru, melainkan oleh ekspansi kapasitas dan reinvestasi pelaku usaha yang telah beroperasi.

“Yang tercermin adalah uang yang benar-benar bekerja di lapangan, bukan sekadar rencana di atas kertas,” ujar Amsakar.

Ia menambahkan, percepatan realisasi pada paruh kedua 2025 menjadi indikator meningkatnya belanja modal industri. Hal tersebut menandai Batam memasuki fase capital deepening yang berperan langsung dalam peningkatan produktivitas dan daya saing kawasan industri.

Dari sisi struktur investasi, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, menjelaskan bahwa komposisi penanaman modal di Batam semakin matang, baik berdasarkan negara asal maupun sektor usaha.

Sepanjang 2025, Singapura masih menjadi investor utama, disusul Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Malaysia, Hongkong (RRT), Belanda, Amerika Serikat, Jepang, Swiss, dan Prancis. Komposisi tersebut mencerminkan keterhubungan Batam dengan jaringan manufaktur dan logistik regional hingga global.

“Struktur negara dan sektor ini menunjukkan bahwa Batam semakin terintegrasi dalam rantai pasok regional dan global, dengan orientasi kuat pada sektor-sektor produktif penopang industri inti,” kata Li Claudia.

Penguatan struktur investasi tersebut turut ditopang lonjakan signifikan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Anggota/Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan investasi nasional, realisasi investasi Batam tercatat Rp44,01 triliun, melampaui target Rp36,99 triliun atau mencapai 118,97 persen.

Secara tahunan (year-on-year), PMDN melonjak 125,90 persen, dari Rp8,16 triliun pada 2024 menjadi Rp18,43 triliun pada 2025. Sementara itu, penanaman modal asing (PMA) juga meningkat hingga Rp25,58 triliun.

“Lonjakan PMDN mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik serta kuatnya reinvestasi pelaku usaha nasional, yang menjadi penyangga penting di tengah volatilitas global,” ujar Fary.

Dari perspektif makro, capaian tersebut terjadi saat banyak negara dan kawasan industri menghadapi pengetatan likuiditas serta penataan ulang rantai pasok global. Dalam konteks ini, kemampuan Batam mempertahankan momentum investasi menunjukkan keunggulan struktural sebagai lokasi produksi yang efisien, dekat dengan pasar regional, serta didukung infrastruktur industri yang relatif matang.

BP Batam menegaskan bahwa capaian investasi 2025 mencerminkan aktivitas ekonomi riil yang berlangsung di lapangan. Pengukuran realisasi investasi dilakukan berdasarkan pembentukan aset produktif, seperti mesin, peralatan industri, dan fasilitas produksi yang digunakan langsung dalam kegiatan usaha.

Pendekatan tersebut memberikan gambaran yang lebih utuh terhadap pembentukan kapasitas ekonomi kawasan. Dengan realisasi investasi mencapai Rp69,30 triliun—meningkat dari posisi triwulan III sebesar Rp54,7 triliun—Batam menutup 2025 dengan kinerja investasi yang tidak hanya bersifat nominal, tetapi juga berkualitas dan berdampak nyata terhadap struktur industri daerah.

YD

Time to Step Up, Honda Gelar Night Ride Sambut Peluncuran All New Honda Vario 125 

0

RASIO.CO, Batam – Dalam rangka memperkenalkan All New Honda Vario 125 dengan tagline “Time to Step Up”, Honda menggelar rangkaian kegiatan Night Ride yang melibatkan konsumen, komunitas Honda, rekan media, serta konten kreator di Kota Batam. Kegiatan ini dirancang sebagai ajang kebersamaan sekaligus menghadirkan pengalaman berkendara malam yang aman dan menyenangkan.

Night Ride menjadi bagian dari rangkaian peluncuran All New Honda Vario 125 yang dikemas dengan konsep santai dan penuh interaksi. Melalui kegiatan ini, Honda berupaya mendekatkan produk terbarunya dengan gaya hidup masyarakat urban sekaligus memperkuat hubungan antara konsumen, komunitas, dan media.

Rangkaian acara diawali dengan City Rolling, di mana para peserta melakukan konvoi menyusuri sejumlah ruas jalan utama Kota Batam secara tertib dan terkoordinasi. Kegiatan ini diikuti oleh konsumen Honda, komunitas pengguna sepeda motor Honda, serta jurnalis dan vlogger yang turut merasakan langsung pengalaman Night Ride dalam momentum peluncuran produk terbaru tersebut.

Setelah City Rolling, kegiatan dilanjutkan dengan Photo Contest untuk mengabadikan momen kebersamaan selama acara berlangsung. Selain itu, digelar pula Mini Gathering yang menjadi wadah interaksi informal antarpeserta. Dalam suasana yang lebih santai, peserta mengikuti sesi sharing dan diskusi mengenai pengalaman berkendara serta perkembangan dunia otomotif.

Sales Manager Honda Batam, Duri Yanto, menyampaikan bahwa kegiatan Night Ride merupakan bagian dari pendekatan emosional Honda dalam memperkenalkan All New Honda Vario 125 kepada masyarakat.

“Melalui Night Ride ini, kami ingin menghadirkan pengalaman berbeda dalam rangka peluncuran All New Honda Vario 125, sekaligus membuka ruang kebersamaan dengan konsumen, komunitas, serta rekan-rekan media melalui aktivitas yang positif dan berkesan,” ujar Duri Yanto.

Kehadiran rekan media dan konten kreator turut memberikan warna tersendiri dalam kegiatan ini, sekaligus menjadi sarana penyampaian informasi kepada masyarakat melalui sudut pandang pengalaman langsung di lapangan.

Melalui rangkaian Night Ride tersebut, Honda berharap semangat “Time to Step Up” dapat dirasakan sebagai langkah baru dalam pengalaman berkendara, sekaligus memperkuat eksistensi All New Honda Vario 125 di tengah masyarakat Kota Batam.

YD

Mentan Sebut Penyeludup Beras Karimun “Penghianat Bangsa”

0

RASIO.CO,Batam – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta aparat penegak hukum agar menindak tegas para penyeludup beras diduga dilakukan pengusaha nakal yang terlibat dalam kasus seribu ton beras ilegal di karimun. Senin(19/01) kemarin.

Dalam kunjungan Inspeksi Mendadak(Sidak) di Beacukai Karimun, dalam konfrensi persnya, Mentan Amran meminta aparat penegak hukum agar menindak para “Penghianat Bangsa” diproses hukum yang telah menzolimi 115 juta petani di Indonesia.
” Ditangkap 1000 ton beras diduga seludupan dan kami minta pelaku-pelakunya ditindak tegas,”

“Ulah mereka ini akan memperngaruhi 115 juta petani di Indonesia disaat program swembada yang sudah di umumkan presiden ditingkat nasional dan di PBB,”

,”Jangan menganggu swasembada kita, ini namanya penghianat bangsa dimana.kita sudah surplus 3 juta lebih tapi masih menyelupkan 1000, serta 200 ton dan ini tidak benar,” katanya.

Selain itu, lanjutmya, paling menatik adalah dan perlu didalami adalah sumber berasnya yaitu Tanjungpinang yang notebene tidak punya sawah dan akan dikirim.ke palembang yang justru surplus 1,1 juta ton beras produksinya 3,3 juta ton.
“Ini tidak masuk akal, bisa kita duga ini seludupan, tapi nanti penyidik Mabes Polri,Satgas dibantu Polda dibekup TNI, Jaksa, ini akan dituntaskan, tidak bisa dibiarkan dan inilah yang dimaksut pak presiden “penghianat Bangsa,”

“Hanya gehara 2 atau 3 orang ini, dimana rasa kebersamaanya dan persatuan dan harus diusut sampai keakar-akarnya,” jelasnya.

Adi@www.rasio.co //

Kerugian Kasus Dugaan Penipuan WO Ayu Puspita Tembus Rp18,4 Miliar

0

RASIO.CO, Jakarta – Kepolisian mengungkapkan kerugian dalam kasus dugaan penipuan yang dilakukan pemilik wedding organizer (WO) Ayu Puspita ditaksir mencapai Rp18,4 miliar. Nilai kerugian tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan dan pendalaman yang dilakukan penyidik.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengatakan total kerugian sementara yang dilaporkan korban mencapai Rp18.443.155.435.

“Adapun total kerugian sementara yang dilaporkan mencapai Rp18.443.155.435 dan angka tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan serta pendalaman yang dilakukan penyidik,” ujar Budi kepada wartawan, Selasa (20/1).

Budi menjelaskan, perhitungan kerugian tersebut bersumber dari 24 laporan polisi yang telah diterima hingga Senin (12/1). Selain itu, terdapat 277 laporan pengaduan korban yang masuk ke posko pengaduan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya.

Dalam perkara ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan Ayu Puspita selaku pemilik wedding organizer sebagai tersangka. Polisi juga menetapkan seorang marketing berinisial DHP sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Keduanya dijerat dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.

Dari hasil penyidikan, polisi mengungkap modus yang digunakan tersangka dengan menawarkan berbagai promo menarik, mulai dari fasilitas pernikahan mewah hingga paket bulan madu (honeymoon), guna memikat calon korban.

Namun, dana yang telah dibayarkan para korban justru digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka. Salah satunya untuk membiayai perjalanan liburan ke luar negeri.

“Motifnya ekonomi. Keuntungan dari perbuatan para tersangka digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti membayar cicilan rumah, jalan-jalan ke luar negeri, dan kebutuhan pribadi lainnya,” kata Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Iman Imanuddin, dalam konferensi pers, Sabtu (13/12).

Pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan promo pernikahan yang menawarkan harga jauh di bawah pasaran tanpa kejelasan legalitas dan rekam jejak penyedia jasa.

***

OTT KPK, Bupati Pati Terjaring Dugaan Jual Beli Jabatan Desa

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang miliaran rupiah dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo, bersama sejumlah pihak lainnya. Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik pengurusan dan pengisian jabatan di lingkungan pemerintah desa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik mengamankan sejumlah uang tunai dalam mata uang rupiah dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Temuan tersebut menjadi bagian dari barang bukti dalam perkara dugaan korupsi yang tengah diusut.

“Dalam peristiwa ini, tim juga mengamankan sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai miliaran rupiah. Nanti kami akan sampaikan secara lengkap,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/1).

Budi menjelaskan, KPK menemukan adanya pematokan harga untuk pengisian sejumlah jabatan di tingkat pemerintah desa, mulai dari Kepala Urusan, Kepala Seksi, hingga Sekretaris Desa. Rincian nominal dan mekanisme dugaan praktik tersebut akan diungkap dalam konferensi pers resmi KPK.

“Ada jumlah tertentu yang dipatok untuk mengisi suatu jabatan di lingkup pemerintah desa. Detail angka-angkanya akan kami sampaikan,” jelasnya.

Selain Sudewo, KPK turut mengamankan sejumlah pihak lain dalam OTT tersebut, di antaranya dua camat, tiga kepala desa, serta dua calon perangkat desa. Seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK.

“Nanti akan kami sampaikan secara lengkap pengisian jabatan terjadi di wilayah mana saja, berapa desa, dan untuk jabatan apa saja,” tambah Budi.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungannya terhadap langkah hukum yang diambil KPK. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menegaskan bahwa OTT terhadap Bupati Pati tidak akan mengganggu jalannya pelayanan publik di Kabupaten Pati.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelantikan pengurus Persatuan Wanita Olahraga Indonesia (Perwosi) Jawa Tengah di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa (20/1).

Menurut Taj Yasin, penindakan tegas KPK diharapkan menjadi pembelajaran bagi seluruh kepala daerah agar menjalankan pemerintahan secara bersih dan bebas dari praktik korupsi.

“Untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan, khususnya agar tetap bebas dari korupsi,” ujarnya.

***

Mentan Amran Tegas Berantas Mafia Beras, Tak Ada Damai bagi Perusak Harga Pangan

0

RASIO.CO, Batam – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya memberantas praktik mafia pangan yang dinilai merusak stabilitas harga beras dan merugikan petani.

Penegasan itu disampaikan saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) 2026 di Batam.

Dalam forum nasional tersebut, Amran mengungkap temuan mencurigakan terkait distribusi beras antarwilayah. Ia menyebut adanya pengiriman beras dari Tanjungpinang ke Palembang, padahal Tanjungpinang diketahui tidak memiliki lahan sawah, sementara Palembang justru mengalami surplus beras hingga mencapai 1,1 juta ton.

“Ini aneh sekali. Daerah yang tidak punya sawah malah kirim beras ke daerah yang berasnya melimpah. Ini pasti ada yang main, kemungkinan beras impor ilegal. Saya sudah minta ini diusut tuntas,” ujar Amran.

Ia menilai praktik tersebut berpotensi menjadi bagian dari permainan mafia pangan yang mencoba mengacaukan pasar dan memanfaatkan celah distribusi untuk kepentingan tertentu. Menurutnya, negara tidak boleh kalah dalam melindungi petani dan menjaga ketersediaan pangan nasional.

Terkait dugaan penyelundupan beras di Pelabuhan Haji Sage, Amran memastikan aparat telah bergerak. Ia menyebut proses penegakan hukum sudah berjalan dan sejumlah pihak mulai dimintai pertanggungjawaban.

“Sudah ada tersangka. Saya bilang, bongkar terus sampai ke akar-akarnya. Jangan main-main dengan nasib 115 juta orang yang bergantung pada pertanian,” tegasnya.

Selain itu, Amran juga menyoroti sikap sejumlah distributor yang dinilai enggan menyerap beras produksi petani lokal dengan dalih kualitas dan harga. Ia meminta pelaku distribusi untuk lebih mengutamakan produk dalam negeri dibandingkan mencari celah impor.

“Jangan mempermainkan nasib rakyat kecil. Stok kita banyak, kalau harga naik itu karena masalah distribusi, bukan karena barangnya tidak ada. Jadi, tolong kerja samanya,” tutup Amran.

YD

Amsakar Hadiri Peluncuran Kapal FLF Permata Borneo 1, Bukti Kemandirian Industri Maritim

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri peluncuran kapal tipe Floating Landing Facility (FLF) Permata Borneo 1 yang dibangun di Galangan PT Bahtera Bahari Shipyard, Jalan Patimura, Sei Kassam, Telaga Punggur, Batam, Senin (19/1). Peluncuran kapal tersebut menandai capaian penting industri maritim nasional, khususnya di Kota Batam.

Dalam sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pembangunan kapal FLF yang sepenuhnya diproduksi di Batam oleh tenaga kerja dalam negeri. Ia menyebut momen ini sebagai tonggak sejarah baru bagi industri perkapalan Indonesia, mengingat keterbatasan jumlah kapal dengan kategori serupa di Tanah Air.

“Pagi ini kembali tercipta sejarah. Kapal dengan kategori seperti ini di Indonesia masih sangat terbatas, jumlahnya sekitar tujuh unit dan sebagian besar merupakan produk luar negeri. Namun, kapal ini merupakan hasil produksi Batam dan karya anak bangsa,” ujar Amsakar.

Ia menegaskan, peluncuran FLF Permata Borneo 1 menunjukkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia dalam menguasai seluruh proses pembangunan kapal, mulai dari tahap perancangan desain, fabrikasi, hingga peluncuran secara mandiri.

“Ini menunjukkan bahwa anak-anak bangsa sudah siap, mulai dari mendesain, merancang, merakit, hingga akhirnya meluncurkan kapal secara mandiri,” katanya.

Lebih lanjut, Amsakar menyoroti posisi strategis Batam sebagai pusat industri galangan kapal nasional. Dari sekitar 250 galangan kapal yang tersebar di Indonesia, lebih dari 130 di antaranya beroperasi di Batam dan menyerap ribuan tenaga kerja lokal. Menurutnya, pembangunan satu unit kapal mampu memberikan efek berganda terhadap perekonomian daerah.

“Satu kapal ini saja sudah melibatkan banyak tenaga kerja dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan,” ungkapnya.

Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan masyarakat dalam mendorong pertumbuhan sektor maritim yang berdaya saing tinggi.

“Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Komisaris PT Bahtera Bahari Shipyard, Hengky Suriawan, menjelaskan bahwa FLF Permata Borneo 1 merupakan kapal floating landing facility pertama yang diproduksi di dalam negeri. Seluruh proses perancangan dan pembangunan kapal tersebut dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia.

“Kapal jenis floating landing facility ini adalah yang pertama dibuat di Indonesia dan merupakan karya anak bangsa,” jelas Hengky.

Ia berharap keberhasilan pembangunan kapal tersebut dapat mendorong lahirnya inovasi baru di sektor perkapalan nasional, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai kawasan industri maritim unggulan yang memiliki daya saing global.

YD

Bupati Lingga Hadiri Audiensi Bersama Satker PPS Kepri

0

RASIO.CO, Lingga – Pemerintah Kabupaten Lingga memastikan kesiapan lahan dan aspek teknis pembangunan Sekolah Rakyat melalui audiensi bersama Tim Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (Satker PPS) Provinsi Kepulauan Riau, Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Audiensi tersebut digelar secara daring di Ruang Rapat Kantor Bupati Lingga, Senin (19/1).

Audiensi dipimpin langsung Bupati Lingga Muhammad Nizar didampingi Wakil Bupati Lingga Novrizal, serta diikuti jajaran organisasi perangkat daerah terkait. Kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kabupaten Lingga.

Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Daerah memaparkan rencana strategis pembangunan Sekolah Rakyat, termasuk lokasi yang telah disiapkan, kesiapan lahan, serta kelengkapan administrasi kepada Satker PPS Kementerian PUPR/Kementerian Sosial.

Ketua Satker PPS Provinsi Kepulauan Riau, Riduan Kristian, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Lingga. Ia menilai hampir seluruh persyaratan teknis dan administratif telah dipenuhi secara digital.

“Kami mengapresiasi langkah aktif Pemkab Lingga. Secara administratif dan teknis, hampir seluruh persyaratan telah terpenuhi. Diharapkan Sekolah Rakyat dapat segera terwujud di Kabupaten Lingga,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga, H. Armia, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar proses pembangunan dapat berjalan lancar. Ia juga menyoroti perlunya perhatian terhadap ketersediaan jaringan telekomunikasi di lokasi rencana pembangunan yang masih tergolong lemah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lingga, Izjumadillah, menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat, khususnya dalam penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Sementara itu, Wakil Bupati Lingga Novrizal berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera memasuki tahap fisik, mengingat seluruh persiapan teknis telah dilakukan tanpa kendala berarti.

Bupati Lingga Muhammad Nizar menutup audiensi dengan menegaskan bahwa tidak terdapat hambatan signifikan baik dari sisi teknis maupun administratif. Ia optimistis pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lingga dapat segera direalisasikan.

“Dengan kesiapan yang ada, kami berharap pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Lingga dapat mulai terealisasi pada tahun 2026,” pungkasnya.

Puspan