Jumat, November 6, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 114

Honda Hadirkan Experience Seru Dua Hari di Panbil Mall, Sambut New Honda Vario 125

0

RASIO.CO, Batam – Honda kembali memperkuat eksistensinya di Kota Batam dengan menggelar Regional Public Launching New Honda Vario 125 yang akan berlangsung selama dua hari, pada 17–18 Januari, di Atrium Panbil Mall.

Kegiatan ini menjadi ajang perkenalan resmi produk terbaru Honda kepada masyarakat dengan mengusung tagline “Time to Step Up”. Peluncuran regional tersebut dikemas dalam konsep lifestyle dan entertainment yang memadukan dunia otomotif dengan kreativitas generasi muda. Honda menghadirkan berbagai aktivitas interaktif sebagai sarana hiburan sekaligus ruang interaksi antara brand, komunitas, dan masyarakat umum.

Selama pelaksanaan acara, pengunjung akan disuguhkan beragam kompetisi dan hiburan, di antaranya KPOP dan Modern Dance Competition, Mobile Legends Competition, Cosplay Performance, serta Band Performance yang akan memeriahkan area atrium. Selain itu, berbagai fun games turut disiapkan untuk menambah daya tarik dan keseruan acara.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, Honda menyediakan fasilitas test ride bagi pengunjung yang ingin merasakan langsung performa New Honda Vario 125. Kehadiran produk terbaru ini mencerminkan komitmen Honda dalam menghadirkan sepeda motor yang relevan dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat urban.

Sales Manager wilayah Kepulauan Riau, Duri Yanto, menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang sebagai wadah kebersamaan sekaligus sarana memperkenalkan produk secara lebih dekat dan menyenangkan kepada masyarakat.

“Melalui acara ini, kami ingin mengajak masyarakat Batam untuk menikmati pengalaman berbeda bersama Honda, sekaligus menyambut kehadiran New Honda Vario 125 dengan semangat ‘Time to Step Up’ yang merepresentasikan langkah baru bagi pengendara,” ujar Duri Yanto.

Selain hiburan, Honda juga menghadirkan program khusus pembelian yang hanya berlaku selama kegiatan berlangsung di Panbil Mall. Program tersebut ditujukan sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen yang ingin memiliki sepeda motor Honda dengan berbagai keuntungan menarik pada momen peluncuran produk terbaru.

Keterlibatan komunitas juga menjadi bagian penting dalam kegiatan ini. Honda menggelar sejumlah agenda seperti Vario Night Ride, Rolling City atau Night Ride, Visit Launching New Honda Vario 125, Photo Contest, hingga Gathering Komunitas Honda. Rangkaian aktivitas tersebut dirancang untuk mempererat kebersamaan antaranggota komunitas sekaligus memberikan pengalaman emosional dalam menyambut kehadiran New Honda Vario 125.

Melalui pelibatan komunitas dan masyarakat luas, Honda berharap kegiatan ini dapat menjadi ruang silaturahmi serta wadah ekspresi positif bagi para pecinta sepeda motor Honda di Batam. Honda mengajak seluruh masyarakat Batam dan sekitarnya untuk hadir dan merasakan langsung keseruan Honda Exhibition pada 17–18 Januari di Atrium Panbil Mall, serta menjadi bagian dari momen spesial peluncuran New Honda Vario 125 dengan semangat Time to Step Up.

YD

RUU Perampasan Aset Masuk Tahap Awal, Komisi III DPR Susun Naskah Akademik

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi III DPR RI mulai mengawali langkah pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang telah masuk dalam agenda legislasi prioritas tahun 2026. Tahapan awal tersebut ditandai dengan dimulainya penyusunan naskah akademik sebagai dasar pembahasan regulasi dimaksud.

Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyampaikan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan menetapkan jadwal rapat dengar pendapat umum guna menyerap masukan dari berbagai elemen masyarakat. Proses tersebut akan melibatkan banyak pihak melalui forum RDPU, seminar, dan diskusi publik lainnya.

“Iya, baru mulai kerja. Tentu mulai menyusun naskah akademik. Kita tentu akan RDPU dengan banyak pihak, mendengar, seminar dan sebagainya. Itu akan dibahas. Hari ini kita baru rapat pimpinan Komisi III. Jadi kita baru tahu jadwalnya setelah selesai rapat,” ujar Soedeson dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (14/1).

Meski demikian, politikus Partai Golkar tersebut berpandangan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset idealnya dilakukan secara bersamaan dengan RUU Kitab Hukum Acara Perdata. Menurutnya, terdapat keterkaitan substansial antara konsep perampasan aset dengan mekanisme pemulihan aset dalam ranah perdata.

Ia menjelaskan bahwa istilah perampasan aset ke depan cenderung diarahkan menjadi pemulihan aset atau asset recovery, sehingga proses pengambilalihan aset tidak selalu harus melalui mekanisme pidana.

“Kalau yang dimaksud dengan perampasan aset tanpa perkara, maka itu mestinya masuk kepada asset recovery. Nah itu tanpa perkara,” kata Soedeson.

Atas dasar tersebut, ia menilai penting agar kedua regulasi tersebut tidak saling bertentangan. Kendati RUU Hukum Acara Perdata saat ini belum masuk dalam program legislasi nasional prioritas, Komisi III DPR berencana mengusulkan revisi agar pembahasannya dapat dilakukan secara simultan dengan RUU Perampasan Aset.

“Soal ini tidak boleh tumpang tindih. Seharusnya kan perdata dulu baru perampasan. Tapi karena ini tuntutan masyarakat dan janji DPR, maka kita akan bekerja simultan. Bersamaan,” ujarnya.

Komisi III DPR menegaskan komitmennya untuk memastikan pembahasan kedua regulasi berjalan seiring, selaras, dan mampu menjawab kebutuhan penegakan hukum serta pemulihan aset negara secara optimal.

***

KPK Geledah Kantor PT Wanatiara Persada Terkait Dugaan Korupsi Pemeriksaan Pajak

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di kantor PT Wanatiara Persada (WP), Selasa (13/1) malam.

Tindakan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk periode 2021–2026.

Penggeledahan tersebut dilakukan setelah sebelumnya, pada Selasa siang hingga sore hari, penyidik KPK menggeledah kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta Selatan. Dari kantor PT Wanatiara Persada, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan mengamankan dokumen terkait data pajak PT WP, bukti pembayaran, serta dokumen kontrak. Selain itu, KPK juga menyita barang bukti elektronik berupa dokumen digital, laptop, telepon genggam, dan data lain yang relevan dengan penyidikan.

“Dari penggeledahan tersebut, penyidik menemukan dan melakukan penyitaan sejumlah barang bukti berupa dokumen terkait data pajak PT WP, bukti bayar, dan juga dokumen kontrak,” ujar Budi Prasetyo dikutip dari CNNIndonesia, Rabu (14/1).

Ia menambahkan bahwa seluruh barang bukti yang telah diamankan akan didalami lebih lanjut oleh penyidik untuk mengungkap peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

Sementara itu, dari penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, KPK turut menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, serta uang tunai dengan nominal yang belum diumumkan kepada publik. Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara dan menyita rekaman kamera pengawas, alat komunikasi, laptop, serta media penyimpanan data.

Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK dan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, Konsultan Pajak Abdul Karim Sahbudin, serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto.

Kelima tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 11 Januari hingga 30 Januari 2026 di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Abdul Karim Sahbudin dan Edy Yulianto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, Dwi Budi, Agus Syaifudin, dan Askob Bahtiar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor atau Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 KUHP.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa tim pemeriksa KPP Jakarta Utara awalnya menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT WP sekitar Rp75 miliar. Namun dalam proses pemeriksaan, diduga terjadi praktik kongkalikong yang menurunkan nilai kurang bayar tersebut menjadi Rp23 miliar secara all in.

“All in dimaksud bahwa dari angka Rp23 miliar, sebesar Rp8 miliar untuk fee saudara AGS serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Ditjen Pajak,” ungkap Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Minggu (11/1) pagi.

Ia menambahkan bahwa pihak PT Wanatiara Persada menyatakan keberatan atas permintaan tersebut dan hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp4 miliar. Setelah kesepakatan tercapai, pada Desember 2025 tim pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan nilai pembayaran pajak sebesar Rp15,7 miliar.

“Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan,” kata Asep.

***

Pemko Batam Benahi Manajemen Talenta ASN, Amsakar: Jabatan Tak Bisa Asal Tempat

0

RASIO.CO, Batam – Pemerintah Kota Batam menegaskan komitmennya dalam mempercepat kinerja birokrasi dan meningkatkan profesionalisme aparatur sipil negara melalui penerapan manajemen talenta. Langkah tersebut dipandang sebagai strategi penting dalam mendukung Asta Cita serta memperkuat sistem merit di lingkungan pemerintahan daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat membuka kegiatan Sosialisasi Manajemen Talenta ASN di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (13/1).

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Zudan Arif Fakrulloh, bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, Deputi Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen ASN BKN Herman, serta jajaran pejabat BKN pusat dan Regional XII.

Dalam sambutannya, Amsakar menekankan bahwa manajemen talenta tidak boleh dimaknai sebatas kegiatan administratif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memastikan penempatan aparatur sesuai kompetensi, kapasitas, dan kebutuhan organisasi. Ia menilai, penempatan yang tepat akan berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik.

“Manajemen talenta adalah upaya membentuk ASN yang berintegritas dan berkapasitas. Penempatan pegawai harus berbasis profesionalisme agar kinerja organisasi meningkat dan pelayanan publik semakin optimal,” ujar Amsakar.

Ia juga menyoroti tantangan birokrasi dan dinamika regulasi yang menuntut kesamaan persepsi antara pimpinan daerah dan seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya, keselarasan visi dan arah kebijakan menjadi prasyarat agar penyelenggaraan pemerintahan tidak terhambat oleh kepentingan politik praktis.

“Pemerintahan harus berjalan dalam mazhab yang sama. Jika pimpinan dan jajarannya tidak searah, persoalan daerah akan sulit diselesaikan. Saya meminta seluruh ASN bersikap sportif, fokus pada kinerja, dan mendukung visi-misi demi kepentingan masyarakat Batam,” tegasnya.

Meski demikian, Amsakar menyampaikan optimisme terhadap kinerja aparatur Pemko Batam yang tercermin dari capaian sejumlah indikator makro. Pertumbuhan ekonomi Batam saat ini berada pada kisaran 6,8 hingga 6,9 persen, mendekati target 7 persen. Realisasi investasi tercatat mencapai Rp54,74 triliun atau sekitar 91 persen dari target, sementara Indeks Pembangunan Manusia Batam mencapai angka 83,8, tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau.

“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama. Pertumbuhan ekonomi yang baik, peningkatan investasi, serta IPM yang tinggi menunjukkan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKN RI Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa penerapan manajemen talenta di Kota Batam harus selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya pergeseran pola pikir birokrasi dari pendekatan politis menuju pendekatan teknokratik yang berbasis kinerja.

Menurut Zudan, ASN harus memiliki kontrak kinerja yang jelas, disertai target dan indikator capaian yang terukur dalam periode tertentu. Dengan demikian, birokrasi diharapkan mampu menjadi mesin pembangunan yang efektif dan responsif terhadap program prioritas kepala daerah.

“Kita perlu bergeser dari pola pikir politis menuju pendekatan teknokratik. ASN harus memiliki kontrak kinerja yang jelas dengan target yang terukur. Ini bagian dari strategi percepatan Pro-ASN agar birokrasi benar-benar menjadi motor pembangunan,” ujar Zudan.

Melalui penerapan manajemen talenta yang konsisten dan terintegrasi, Pemerintah Kota Batam berharap dapat memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan kualitas aparatur, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

YD

BP Batam Serahkan SK Pegawai Tetap, Perkuat Kinerja dan Pelayanan Publik

0

RASIO.CO, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam secara resmi menyerahkan surat keputusan penataan pegawai kepada 718 pegawai pada Senin (12/1).

Penyerahan tersebut mencakup 681 pegawai tetap dan 57 pegawai Pegawai Perjanjian Kerja (P2K) sebagai bagian dari upaya pembenahan sistem kepegawaian di lingkungan BP Batam.

Penataan pegawai ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala BP Batam Nomor 4 dan 5 Tahun 2026. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan setiap pegawai menempati posisi yang tepat sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi, sehingga kinerja kelembagaan dapat berjalan lebih efektif dan optimal.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyampaikan bahwa penataan sumber daya manusia merupakan langkah strategis dalam memperkuat organisasi, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pelayanan publik di Kota Batam. Menurutnya, keberhasilan institusi sangat ditentukan oleh kualitas dan penempatan pegawai yang tepat.

Amsakar menegaskan bahwa proses ini bukan sekadar penyesuaian struktural, melainkan bagian dari komitmen pimpinan dalam membangun sistem kerja yang profesional dan berorientasi pada kinerja. Ia berharap seluruh pegawai yang menerima SK dapat memberikan kontribusi terbaik bagi kemajuan Batam.

“Sejarah hanya mencatat kerja-kerja luar biasa. Saya berharap 718 pegawai ini menjadi bagian dari sejarah kemajuan Batam,” ujar Amsakar.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyatakan bahwa penataan pegawai merupakan langkah penting untuk meningkatkan kinerja organisasi sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia menilai kebijakan ini mencerminkan keseriusan pimpinan BP Batam dalam memperkuat roda organisasi secara menyeluruh.

Li Claudia menambahkan bahwa momentum penyerahan SK ini diharapkan menjadi titik awal bagi para pegawai untuk menunjukkan dedikasi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugas. Dengan kinerja yang solid, BP Batam diharapkan mampu memberikan dukungan optimal terhadap pembangunan daerah dan peningkatan layanan publik.

“Jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk memberikan dedikasi terbaik bagi BP Batam yang kita cintai. Jalankan setiap tugas dengan profesionalisme dan integritas demi kemajuan Batam,” kata Li Claudia.

Melalui penataan pegawai ini, BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola kelembagaan, meningkatkan efektivitas kerja, serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik dan berkelanjutan di Kota Batam.

YD

Bea Cukai Langsa Catat Kinerja Positif 2025, Penerimaan Negara Lampaui Target

0

RASIO.CO, Aceh – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa mencatat kinerja yang solid sepanjang tahun 2025 dengan capaian penerimaan negara yang melampaui target serta penguatan signifikan pada aspek pengawasan dan penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

Dalam menjalankan tugas di wilayah kerja yang mencakup jalur perlintasan darat dan perairan, Bea Cukai Langsa menghadapi tantangan pengawasan terhadap peredaran barang ilegal, termasuk Barang Kena Cukai serta Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor. Meski demikian, hingga akhir 2025, institusi ini mampu menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan negara dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan laporan kinerja per 31 Desember 2025, total penerimaan Bea Cukai Langsa tercatat sebesar Rp922.513.000 atau mencapai 503,27 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp183.304.000.

Penerimaan tersebut terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp9.427.000 atau 123,65 persen dari target, serta Cukai sebesar Rp913.086.000 yang menjadi kontributor utama dengan capaian 519,74 persen.

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, realisasi penerimaan tahun 2025 mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024, penerimaan tercatat sebesar Rp501,61 juta, sedangkan pada 2025 meningkat menjadi Rp922,51 juta. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar Rp420,90 juta atau tumbuh sekitar 83,9 persen secara tahunan.

Di bidang pengawasan kepabeanan, Bea Cukai Langsa menerbitkan lima Surat Bukti Penindakan sepanjang 2025. Penindakan tersebut mencakup pengamanan sarana pengangkut dan berbagai komoditas bernilai ekonomi serta berisiko tinggi. Barang dan sarana yang diamankan antara lain empat unit truk, satu unit Toyota Avanza, satu unit Daihatsu Luxio, 27 kendaraan bermotor roda dua, 29 koli suku cadang, tiga unit mesin motor, serta satu unit sepeda motor milik pelaku.

Selain itu, turut diamankan satwa hidup dan tumbuhan seperti ternak kambing, burung makau, sigung bergaris, kelinci, ratusan burung poksai mandarin dan cica daun dahi emas, serta tanaman hias. Barang konsumsi berupa minuman olahan teh hijau juga menjadi bagian dari hasil penindakan. Total perkiraan nilai barang hasil penindakan kepabeanan mencapai sekitar Rp6,46 miliar.

Sementara di bidang cukai, sepanjang 2025 Bea Cukai Langsa mencatat 79 penindakan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak memenuhi ketentuan, dengan total barang bukti sebanyak 6.138.318 batang. Nilai penyelesaian perkara melalui mekanisme ultimum remedium tercatat sebesar Rp668.505.000, dengan estimasi nilai barang hasil penindakan sekitar Rp11,27 miliar dan potensi kerugian negara mencapai Rp7,54 miliar.

Penindakan terhadap Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor juga menunjukkan hasil signifikan. Sepanjang 2025, tercatat 18 penindakan dengan barang bukti berupa 853.564 gram methamphetamine, 2.923 gram kokain, sekitar 5.822 kilogram ganja, serta 155.000 butir MDMA. Penindakan tersebut diperkirakan mencegah potensi penyalahgunaan narkotika oleh sekitar 1,16 miliar jiwa dan menghemat potensi pengeluaran negara untuk rehabilitasi hingga Rp1,87 triliun.

Dalam penanganan perkara, Bea Cukai Langsa mencatat enam Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan enam tersangka. Seluruh perkara kepabeanan dan cukai ditangani hingga tahap P-21, sementara perkara NPP dilimpahkan kepada Polres Aceh Tamiang, Polda Aceh, Mabes Polri, dan Badan Narkotika Nasional. Selain itu, ditetapkan 49 keputusan BDN–BMMN atas barang hasil penindakan.

Di luar fungsi penegakan hukum dan penerimaan negara, Bea Cukai Langsa juga berperan aktif dalam pengembangan ekonomi daerah melalui pembinaan dan pendampingan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui program industrial assistance, dilakukan edukasi regulasi, konsultasi teknis, serta fasilitasi pemanfaatan fasilitas kepabeanan untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha.

Pada akhir November hingga Desember 2025, Bea Cukai Langsa turut terlibat dalam penanganan bencana banjir di Kota Langsa dan Kabupaten Aceh Tamiang.

Melalui Tim Bea Cukai Peduli, dilakukan koordinasi lintas instansi, distribusi sekitar 19 ton bantuan logistik menggunakan Kapal Patroli BC 60001 dan BC 30001, evakuasi warga terdampak, serta pengiriman tenaga kesehatan dan relawan.

Selain itu, Bea Cukai Langsa bekerja sama dengan RSU Putri Bidadari Aceh dalam penyelenggaraan layanan kesehatan gratis yang melayani 444 warga, serta mendukung pemulihan jaringan komunikasi melalui koordinasi dengan PT Telkom Indonesia.

Secara keseluruhan, kinerja Bea Cukai Langsa sepanjang 2025 menunjukkan penguatan peran institusi dalam menjaga penerimaan negara, menegakkan hukum kepabeanan dan cukai secara profesional, mendukung pemberdayaan ekonomi, serta menghadirkan negara melalui aksi kemanusiaan.

Ke depan, Bea Cukai Langsa berkomitmen memperkuat sinergi lintas instansi, meningkatkan pengawasan berbasis risiko, serta menjaga integritas aparatur.

AD

KPK Sita 8.000 Dolar Singapura saat Geledah KPP Madya Jakarta Utara

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang tunai senilai 8.000 dolar Singapura dalam penggeledahan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

Penggeledahan tersebut dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021–2026.

Penggeledahan dilakukan oleh penyidik KPK pada Senin, 12 Januari, sejak pukul 11.00 WIB hingga 22.00 WIB. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa uang tersebut diamankan sebagai bagian dari barang bukti perkara.

“Jumlah uang yang diamankan dalam penggeledahan tersebut senilai 8.000 dolar Singapura,” kata Budi Prasetyo dikutip dari CNNIndonesia, Selasa, 13 Januari.

Selain uang tunai, penyidik KPK turut menyita sejumlah dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan pajak oleh KPP Madya Jakarta Utara terhadap Wajib Pajak PT Wanatiara Persada. Barang bukti elektronik juga diamankan, di antaranya rekaman kamera pengawas atau CCTV, alat komunikasi, laptop, serta media penyimpanan data yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Pada hari yang sama, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Namun hingga kini, KPK belum menyampaikan hasil dari penggeledahan tersebut.

Kasus ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan KPK dan telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, Tim Penilai KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, Konsultan Pajak Abdul Karim Sahbudin, serta Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto.

Kelima tersangka telah ditahan untuk 20 hari pertama terhitung sejak 11 Januari hingga 30 Januari 2026 di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Gedung Merah Putih.

Abdul Karim Sahbudin dan Edy Yulianto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara Dwi Budi, Agus Syaifudin, dan Askob Bahtiar disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12B Undang-Undang Tipikor atau Pasal 606 ayat (2) KUHP juncto Pasal 20 KUHP.

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan bahwa Tim Pemeriksa KPP Jakarta Utara sebelumnya menemukan potensi kurang bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT Wanatiara Persada sekitar Rp75 miliar.

Dalam proses pemeriksaan, diduga terjadi praktik kongkalikong sehingga nilai kurang bayar PBB tersebut berubah menjadi all in sebesar Rp23 miliar.

“All in dimaksud bahwa dari angka Rp23 miliar, sebesar Rp8 miliar untuk fee saudara AGS serta dibagikan kepada para pihak di lingkungan Ditjen Pajak,” ungkap Asep dalam konferensi pers di kantornya, Minggu, 11 Januari pagi.

Namun demikian, PT Wanatiara Persada disebut keberatan dengan permintaan tersebut dan hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp4 miliar.

Pada Desember 2025, setelah tercapai kesepakatan, tim pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dengan nilai pembayaran pajak PT Wanatiara Persada sebesar Rp15,7 miliar.

“Nilai tersebut turun sekitar Rp59,3 miliar atau sebesar 80 persen dari nilai awal yang ditetapkan, sehingga menyebabkan pendapatan negara menjadi berkurang signifikan,” ujar Asep.

AD

Amsakar: Musrenbang Jadi Wadah Aspirasi dan Partisipasi Masyarakat

0

RASIO.CO, Batam – Wali Kota Batam Amsakar Achmad menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) memiliki peran strategis sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Melalui forum tersebut, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, serta usulan secara langsung kepada pemerintah. Penegasan tersebut disampaikan Amsakar saat menghadiri Musrenbang Tingkat Kelurahan Kampung Pelita Tahun 2026 yang digelar di Kantor Lurah Kampung Pelita, Senin (12/01) kemarin.

Menurut Amsakar, Musrenbang merupakan wujud nyata kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif warga dalam merumuskan arah dan prioritas pembangunan.

“Musrenbang ini penting karena menjadi wujud konkret partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di daerah,” ujar Amsakar.

Ia berharap forum Musrenbang dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai ruang diskusi yang sehat dan konstruktif. Amsakar mengajak seluruh peserta untuk menyampaikan saran dan masukan secara objektif demi kepentingan bersama.

“Saya berharap momentum ini kita gunakan dengan baik untuk berdiskusi. Kepada bapak dan ibu yang hadir, silakan menyampaikan sumbang saran secara objektif,” katanya.

Lebih lanjut, Amsakar menyampaikan bahwa berbagai capaian pembangunan yang telah diraih Kota Batam merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, masyarakat, DPRD, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kekompakan dan sinergi menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan daerah.

“Capaian yang kita raih tidak lepas dari peran masyarakat yang luar biasa serta perangkat daerah yang solid. Semua bergerak bersama dan saling mendukung,” tegasnya.

Meski demikian, Amsakar mengakui masih terdapat sejumlah pekerjaan besar yang perlu diselesaikan ke depan. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan pelayanan air bersih yang hingga kini masih dilakukan secara bertahap.

“Pelayanan air bersih memang masih dilakukan secara bertahap. Namun saya berkomitmen untuk terus menyelesaikan persoalan ini,” ungkapnya.

Selain air bersih, pengelolaan sampah juga menjadi isu serius yang disoroti. Amsakar mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bersama serta membangun budaya malu dalam membuang sampah sembarangan.

“Mulailah kita tanamkan budaya malu jika membuang sampah tidak pada tempatnya,” ajaknya.

Melalui Musrenbang Kelurahan Kampung Pelita Tahun 2026 ini, diharapkan dapat terhimpun usulan-usulan prioritas yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, sehingga menjadi dasar perencanaan pembangunan Kota Batam yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

YD

Menkeu Kunjungi DJBC Aceh, Tekankan Integritas dan Profesionalisme Pegawai

0

RASIO.CO, Banda Aceh – Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh, Minggu (11/01) lalu.

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Kepala Kanwil DJBC Aceh Bier Budy Kismulyanto bersama jajaran pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan kantor wilayah.

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka memberikan pengarahan serta motivasi kepada jajaran Bea dan Cukai Aceh agar terus menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi, profesionalisme, serta menjunjung nilai-nilai integritas dalam setiap pelaksanaan tugas negara.

Dalam arahannya, Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan peran strategis Bea dan Cukai sebagai salah satu pilar penting dalam menjaga penerimaan negara, mendukung kelancaran arus barang, serta melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal yang dapat merugikan negara dan publik.

Selain memberikan pengarahan, Menteri Keuangan juga melaksanakan dialog langsung dengan para pegawai Kanwil DJBC Aceh. Sesi diskusi interaktif tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi, mendengarkan berbagai tantangan di lapangan, serta menerima masukan dari jajaran Bea dan Cukai Aceh sebagai bahan evaluasi dan penguatan kinerja organisasi ke depan.

Kepala Kanwil DJBC Aceh Bier Budy Kismulyanto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kunjungan kerja yang dilakukan oleh Menteri Keuangan RI. Menurutnya, kehadiran langsung pimpinan kementerian menjadi motivasi tersendiri bagi seluruh pegawai dalam meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan.

Ia berharap arahan dan motivasi yang disampaikan dapat menjadi penguat semangat seluruh jajaran DJBC Aceh untuk terus bekerja secara profesional, bertanggung jawab, serta berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat dan dunia usaha.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan komitmen seluruh jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh semakin solid dalam mendukung pembangunan nasional serta menjaga kepercayaan publik melalui kinerja yang transparan dan berintegritas.

AD

New Honda Scoopy Tampil Retro Modern, Fitur Canggih dan Program Spesial Januari

0

RASIO.CO, Batam – New Honda Scoopy kembali hadir dengan mempertahankan karakter desain retro yang ikonik, dipadukan sentuhan modern yang semakin relevan dengan kebutuhan pengendara masa kini. Skutik bergaya fashionable ini dirancang untuk menunjang kenyamanan, keamanan, serta gaya berkendara generasi muda yang aktif dan dinamis.

Salah satu pembaruan utama terlihat pada penggunaan lampu depan LED dengan teknologi crystal block. Desain ini tidak hanya memperkuat kesan stylish, tetapi juga memberikan pencahayaan yang lebih optimal guna meningkatkan visibilitas dan keamanan berkendara, sekaligus menegaskan identitas Scoopy sebagai skutik retro modern yang timeless.

Pada area kemudi, New Honda Scoopy dibekali digital panel meter berdesain modern dan informatif. Panel ini dipadukan dengan handle cover tertutup serta USB Type-C Charger yang mendukung kebutuhan mobilitas harian. Nuansa retro juga diperkuat melalui desain velg 5 palang yang tampil fashionable dan khas.

Fitur keamanan turut menjadi perhatian melalui kehadiran Honda Smart Key System pada tipe Smart Key, yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti-Theft Alarm. Sistem ini memberikan kemudahan sekaligus perlindungan tambahan bagi pengendara.

Panel meter digital menampilkan beragam informasi penting, mulai dari speedometer digital, konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time, tripmeter, indikator Smart Key, indikator baterai, hingga indikator ECO untuk mendukung efisiensi berkendara.

Dari sisi performa, New Honda Scoopy mengandalkan mesin 110cc SOHC berteknologi PGM-FI dan eSP (enhanced Smart Power). Mesin ini dirancang responsif pada putaran awal hingga menengah, sehingga mendukung mobilitas tinggi dengan efisiensi bahan bakar yang tetap optimal.

New Honda Scoopy juga hadir dengan pilihan warna terbaru yang semakin memperkuat karakter stylish. Varian Fashion menawarkan pilihan warna Fashion Black, Fashion Red, Fashion Cream, dan Fashion Mint dengan nuansa lembut dan modern.

Sementara itu, varian Prestige yang telah dilengkapi Smart Key tampil lebih berkelas dengan tambahan warna Prestige Red, melengkapi Prestige Black dan Prestige White yang mempertahankan kesan mewah dan eksklusif.

Sales Manager PT Capella Dinamik Nusantara wilayah Kepulauan Riau, Duri Yanto, menyampaikan bahwa New Honda Scoopy dirancang untuk menjawab kebutuhan pengendara yang menginginkan perpaduan gaya dan teknologi.

“New Honda Scoopy kami hadirkan sebagai skutik yang tidak hanya mengedepankan tampilan unik dan retro, tetapi juga memberikan kenyamanan, keamanan, serta fitur modern yang relevan dengan kebutuhan pengendara saat ini. Melalui program khusus di bulan Januari ini, kami ingin memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk memiliki Scoopy dengan keuntungan yang lebih menarik,” ujarnya.

Sebagai bentuk apresiasi kepada konsumen, Honda menghadirkan program penjualan khusus selama bulan Januari. Untuk wilayah Batam, konsumen dapat memiliki New Honda Scoopy dengan uang muka mulai Rp1,9 juta, hemat hingga Rp300 ribu, serta potongan angsuran hingga dua bulan, lengkap dengan Jaket Cari Aman, Plat Holder, dan Panel Step Floor.

Sementara di wilayah Tanjungpinang, tersedia penawaran uang muka Rp2,2 juta, hemat Rp300 ribu, serta potongan angsuran hingga dua bulan dengan benefit serupa. Adapun untuk wilayah Tanjungbalai Karimun, konsumen dapat menikmati uang muka mulai Rp1,5 juta, hemat hingga Rp900 ribu, serta potongan angsuran hingga tiga bulan, ditambah Jaket Cari Aman dan Plat Holder.

Program ini hanya berlaku selama bulan Januari dan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki skutik retro modern New Honda Scoopy dengan berbagai keuntungan tambahan. Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui dealer resmi Honda terdekat di masing-masing wilayah.

YD