Sabtu, November 7, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1564

Bank Riau Kepri Optimalkan Layanan Digital

0

RASIO.CO, Jakarta – Bank Riau Kepri patut menjadi bank kebanggaan masyarakat Riau dan Kepulauan Riau karena segudang prestasi yang diraih tahun ini. Termasuk terpilih sebagai The Best Bank in Digital Service pada ajang penghargaan Indonesian Banking Award 2017.

“Hasil ini menjadi kebanggaan, sekaligus tantangan bagi Bank Riau Kepri untuk dapat meningkatkan kualitas layanan di masa datang. Strategi kami adalah komitmen dan profesional,” kata Direktur Utama Bank Riau Kepri (BRK) Dr. Irvandi Gustari di tempo.co usai menerima penghargaan dalam kategori BPD Aset Kurang dari Rp 50 triliun, Rabu, 13 September 2017 di Hotel JS Luwansa, Jakarta.

Kata dia, Konsep perbankan digital memang menjadi program pertama Irvandi sejak ia didapuk memimpin bank milik pemerintahan se-provinsi Riau dan Kepri ini, dua tahun terakhir. Menurut Irvandi, pengembangan digital perbankan sangat bermanfaat bagi nasabah dan masyarakat di Riau dan Kepri yang tersebar di pulau-pulau.

“Dengan teknologi ini, layanan perbankan akan mampu dijangkau lebih luas lagi serta masyarakat akan mendapatkan banyak kemudahan. Perkembangan teknologi digital ini juga untuk meningkatkan daya saing kami, mengingat peta persaingan tidak saja dengan bank nasional juga dengan layanan perbanakan dari Singapura dan Malaysia yang berbatasan dengan wilayah kerja Bank Riau Kepri,” paparnya.

Sasaran investasi yang menjadi fokus dalam pengembangan bisnis adalah layanan bank berbasis digital yang sudah ada sebelumnya. Layanan digital sebelumnya adalah mobile banking, SMS banking dan internet banking. “Ke depan akan ada penambahan produk layanan baru serta penguatan sistem layanan jaringan berbasis IT di seluruh Riau dan Kepri,” ujarnya.

Irvandi menjelaskan, layanan ini dibutuhkan karena dua provinsi yang menjadi pasar utama BRK cukup unik. Provinsi Riau banyak daratan sehingga perlu layanan hingga ke pelosok kampung, bahkan perkebunan. Sementara Kepri justru lebih banyak lautan dan wilayahnya terdiri dari pulau-pulau dengan rentang yang cukup jauh.

“Dengan perbaikan sistem dan penguatan jaringan, kami bisa melakukan transaksi dari genggaman, di mana saja nasabah berada,” kata Irvandi.

Hngga akhir Juni 2017 BRK mencatatkan laba sebesar Rp385 miliar atau naik hingga 107 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, Rp256 miliar. Adapun target hingga akhir tahun, perseroan membidik sekitar Rp635 miliar.

Sementara penyaluran kredit mencapai Rp15 triliun, dengan kontribusi paling besar ada pada kredit konsumer. “Tahun ini kami akan alihkan porsinya dari kredit konsumer ke kredit produktif. Mudah-mudahan saja target kredit kami di akhir tahun sebesar Rp15,5 triliun bisa tercapai. Sekitar Rp500 miliar lagi yang kami kejar,” kata Irvandi lagi.

Sementara kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) nett di level 0,17 persen dan gross sekitar 4,5 persen. Bank Pembangunan Daerah ini pun optimistis, hingga pengujung tahun dapat mencapai NPL gross di bawah 4 persen.

Dengan moto Tahun Akselerasi Kinerja Melalui Optimalisasi IT dan Peningkatan Proses Layanan, Irvandi berkomitmen Bank Riau Kepri terus memberikan layanan maksimal kepada nasabah dengan pemanfaatan perkembangan teknologi terbaru.

“Langkah ini sudah menjadi suatu keharusan bagi perbankan di era teknologi sekarang ini. Karena telah terjadi pergeseran kebutuhan para nasabah. Kebutuhan mereka untuk mendapatkan kemudahan, aman dan kenyamaan dalam melakukan transaksi perbankan itu yang terus kami tingkatkan,” ujar dia.

Sumber: Tempo.co

 

 

Penumpang Asal Arab Saudi Berusaha Seludupkan Buaya di Bandara Soetta

0

RASIO.CO, jakarta – Seorang calon penumpang pesawat nekat membawa belasan ekor buaya ganas di Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten. Satwa dilindungi itu dibawa dengan cara disimpan di dalam koper.

Menurut Kepala Balai Besar Karantina Pertanian (BKPP) Soekarno-Hatta, Eliza Suryati Roesli, calon penumpang berkebangsaan Arab Saudi itu, ketahuan membawa buaya saat menjalani pemeriksaan di pintu x-ray di Terminal Tiga.

“Operator x-ray mencurigai empat koper berisi hewan yang dibawa oleh penumpang kemudian koper tersebut diperiksa,” kata Eliza,di airmagz.com. Kamis, 14 September 2017.

Eliza mengatakan, dari pemeriksaan itu diketahui, calon penumpang berinisial AA membawa sebanyak 16 ekor buaya. Delapan ekor buaya berjenis bekatak alias Crocodylus porosus dan delapan buaya berjenis sepit atau Senyulon alias Tomistoma schlegelii

“Dalam koper itu ditemukan kantong-kantong berisi satwa dilindungi,” kata Eliza.

Selain buaya ganas, di dalam koper calon penumpang itu juga ditemukan puluhan ekor satwa lainnya, seperti ular, lintah, kura-kura dan musang.

“Dari pemeriksaan petugas karantina ada sejumlah 101 ekor hewan. Namun, beberapa di antaranya mati seperti dua ekor kura-kura dan tiga ekor musang,” ujarnya.

Selain terkenal ganas, kedua jenis buaya yang dibawa penumpang itu, diketahui masuk dalam kategori satwa yang dilindungi pemerintah. “Termasuk hewan yang dilindungi dan termasuk apendik,” kata Eliza.

Walau buaya yang dibawa masih kecil, tapi apa yang dilakukan calon penumpang ini melanggar aturan dan bisa membahayakan penerbangan. “Hewan ini kami amankan dan akan diserahkan ke pihak yang berwenang,” kata Eliza.

Untuk diketahui, buaya jenis bekatak atau lebih dikenal sebagai buaya muara merupakan reptil yang sangat berbahaya bagi manusia. Berdasarkan catatan, buaya ini merupakan jenis buaya yang memiliki tubuh terpanjang dan terbesar di dunia. Bahkan lebih besar dari Buaya Nil.

Panjang badan buaya muara dewasa bisa mencapai 12 meter seperti yang pernah ditemukan di wilayah Sangatta di Kalimantan Timur.

Sebab, buaya jenis ini memiliki karakter sangat aktif dan sangat buas di dunia. Dalam beberapa peristiwa, buaya muara mampu menyerang mangsanya dengan cara melompat dari dalam air, bahkan melompat secara vertikal. Ciri buaya ini memiliki moncong yang panjang dan gigi yang tajam.

APRI@www.rasio.co

Mutu Siswa Ditentukan Dosen

0

RASIO.CO, Batam – Kepala Kopetis Wilayah X (Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri) Prof. Dr. Herri, SE, MBA mengatakan, perguruan tinggi di Kopertis Wilayah X sebanyak 246 perguruan tinggi swasta dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Ia menyebutkan, bahwa keberuntungan mahasiswa yang memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi patut bersyukur. Oleh sebab itu,ilmu yang diperoleh selama kuliah harus dapat diimplementasikan di tengah masyarakat.

” Jadi harus terus mengembangkan ilmunya,” kata Herri dihadapan 686 wisudawan/ti Universitas Riau Kepulauan Batam, Rabu, 13 September 2017.

Namun mutu mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi ditentukan oleh peran dosen dalam memberikan pelajaran.Sebab kuliah itu itu tidak semata-mata pada mata kuliah, tapi juga soal lain yang disebut soft skill dan hard skill.

Dari tujuh juta yang lulus dari sekolah lanjutan atas (SMA) 60 persen ditampung perguruan tinggi swasta. Jadi, peran perguruan swasta sangat penting.

Rektor Universitas Riau Kepulauan Batam, Prof.Dr. Nasruddin Harahap, S.H mengatakan, bagi yang telah di wisuda jangan terlena euforia. Mengingat setelah wisuda dan menjadi alumni Unrika merupakan titik awal berintegarsi dengan warga untuk membantu mereka sesuai dengan bidang ilmu masing-masing.

” Boleh saja bereuforia tapi tidak terlalu lama,” kata Nasruddin. Ia juga mengingatkan lulusan tahun 2016/2017 ini harus terus menambah ilmu sampai ke liang lahat. ” Jadi ada nilai,” lanjut Nasruddin.

Ketua Yayasan Universitas Riau Kepulauan Batam, DR.H.Amarullah Nasution, S.E., MBA menjelaskan, jumlah lulusan dari Unrika sejak berdiri sebanyak 6.331 alumni dari masing-masing program studi.

Ia menjelaskan bahwa, saat ini ada 5 Fakultas yakni Fakultas Teknik, Ekonomi, Hukum, FISIPOL, FKIP dan umum akreditasi B, dan yang baru mendapat akreditasi B adalah Ilmu Hukum dan Ilmu pemerintahan ( FISIPOL).

Yayasan ini didirikan sejak tahun 1992, dan merupakan wisuda ke XXIII. Untuk terselenggaranya transfer of knowledge, transfer of skill, dan transfer of value, maka pihak Yayasan mengirim sejumlah dosen untuk mengikuti pendidikan doktoral (S3) yang dibiayai pihak Yayasan.

Disebutkan beberapa program studi mendapat akreditasi B diantaranya di Fakultas Ekonomi, program studi Manajemen dan Akuntasi, untuk Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri, Teknik Sipil, Teknik Arsitektur dan Teknik Mesin, Fakultas Kejuruan dan Pendidikan ( FKIP ) Prodi Biologi, Matematika, Sejarah,dan Bahasa Inggris serta Bimbingan Konseling ( BK ).

Amrullah melarang dilakukan semester pendek (SP ) lebih dari tiga mata kuliah. Oleh sebab itu diharapkan mahasiswa rajin belajar supaya tidak perlu menempuh semester pendek. ” Kedepatan SP lebih dari tiga semester akan ada sanksinya,” ujarnya.

APRI@www.rasio.co

 

 

Dirut PLN Batam: Kenaikan Tarif Listrik Batam Masih Dibawah Tarif Nasional

0

RASIO.CO, Batam – Direktur Utama PLN Batam, Dadan Koerniadipoera mengatakan, bahwa wacana kenaikan tarif listrik september 2017 masih dibawah harga tarif nasional dan kenaikan dilakukan karena Bright PLN Batam mengalami kerugian Rp30 milyar.

” Walaupun tarif tercapai naik 45 persen, harga masih dibawah tarif nasional dan kita tidak ingin tarif nasional dimana yang penting kita dapat bertahan, dapat menyala serta dapat memberikan service terbaik terhadap masyarakat,” Kata Dadan Koerniadipoera usai rapat FKPD dilantai 5 gedung Graha Kepri. Jumat(15/09/2017).

Lanjut Dia, wacana kenaikan ini sesuai janji gubernur dimana sesuai pergub , dimana pemakaian september maka penagihannya pada bulan oktober 2017.

” Intinya dari Januari-September 2017 kami telah mengalami kerugian Rp30 milyar,” jelasnya.

Setelah kenaikan tahap kedua sebesar 15 persen yang akan berlaku September ini, ia mengatakan setidaknya ada margin sebesar dua persen.

Selama ini sebelum ada kenaikan tahap kedua tersebut, pihaknya menghabiskan dana untuk bahan bakar.

“Kalau kemarin yang ada, untuk bayar bahan bakar semua, jadi setelah dinaikkan ada margin 2 persen,” jelasnya.

Untuk Audit keuangan, Dadan menjelaskan bahwa bright PLN Batam sudah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan instansi luar negeri.

“Bahkan untuk kenaikan tarif listrik ini, kami juga diaudit,” katanya

Sebelumnya, Gubernur Kepulaun Riau Nurdin Basirun akhirnya menyetujui kenaikan tarif listrik Brihgt PLN Batam secara bertahap sampai desember 2017 sebanyak 15 persen.

Kenaikan tarif listrik ini sebelumnya sudah pernah dinaikkan, namun akhirnya diturunkan kembali oleh Bright PLN Batam 15 persen dan hari ini usai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(FKPD) kembali naik sesuai Pergub 21 tahun 2017.

“Kondisi operasional Bright PLN Batam tidak mencukupi lagi, maka dengan terpaksa kami sepakat menaikkan tarif 15 persen secara berkala sampai akhir tahun 2017,” Kata Nurdin Basirun usai gelar rapat FKPD dilantai 5 Graha Kepri. Jumat(15/09/2017).

Lanjut Nurdin, kenaikan ini dilakukan sangat terpaksa karena biaya opersional Brigth PLN Batam yang tinggi, dimana selalu mengalami kerugian.

” Mulai malam ini Bright PLN Batam berjanji tidak akan ada pemadaman lagi dengan adanya kenaikan tarif secara bertahap,” ujarnya.

Kenaikan tarif, kata dia, akan dimulai september 2017 dan tidak akan ada tarik mundur dan untuk pelayanan kita minta PLN Batam lebih maksimal, selain itu nantinya kita dibantu walikota, Kapolda mensosialisasikan terhadap masyarakat.

Sementara itu, hadir dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(FKPD) Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, DPRD Kepri, DPRD Batam, Walikota Batam dan lainnya.

APRI@www.rasio.co

 

Gubernur Setujui Kenaikan Tarif Bright PLN Batam Bertahap 15 Persen

0

RASIO.CO, Batam – Gubernur Kepulaun Riau Nurdin Basirun akhirnya menyetujui kenaikan tarif listrik Brihgt PLN Batam secara bertahap sampai desember 2017 sebanyak 15 persen.

Kenaikan tarif listrik ini sebelumnya sudah pernah dinaikkan, namun akhirnya diturunkan kembali oleh Bright PLN Batam 15 persen dan hari ini usai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(FKPD) kembali naik sesuai Pergub 21 tahun 2017.

“Kondisi operasional Bright PLN Batam tidak mencukupi lagi, maka dengan terpaksa kami sepakat menaikkan tarif 15 persen secara berkala sampai akhir tahun 2017,” Kata Nurdin Basirun usai gelar rapat FKPD dilantai 5 Graha Kepri. Jumat(15/09/2017).

Lanjut Nurdin, kenaikan ini dilakukan sangat terpaksa karena biaya opersional Brigth PLN Batam yang tinggi, dimana selalu mengalami kerugian.

” Mulai malam ini Bright PLN Batam berjanji tidak akan ada pemadaman lagi dengan adanya kenaikan tarif secara bertahap,” ujarnya.

Kenaikan tarif, kata dia, akan dimulai september 2017 dan tidak akan ada tarik mundur dan untuk pelayanan kita minta PLN Batam lebih maksimal, selain itu nantinya kita dibantu walikota, Kapolda mensosialisasikan terhadap masyarakat.

Sementara itu, hadir dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah(FKPD) Gubernur Kepri, Kapolda Kepri, DPRD Kepri, DPRD Batam, Walikota Batam dan lainnya.

APRI@www.rasio.co

 

 

Sriwijaya Air Dukung Repatriasi Orang Utan Kalimantan

0

RASIO.CO, Jakarta – Sriwijaya Air Grup mendukung upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Borneo Orangutan Survival (BOS) Foundation dalam upaya repatriasi satu individu orangutan ke Pusat Rehabilitasi Orangutan di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah.

Bantuan diberikan dalam bentuk pemberian transportasi udara gratis untuk 1 (satu) individu orangutan bernama Taymur dan 1 (satu) orang dokter hewan yang mendampingi.

Penerbangan tersebut dilakukan pada hari ini, Kamis, 14 September 2017 dengan menggunakan pesawat NAM Air (sister company Sriwijaya Air) nomor penerbangan IN 170 pukul 11.15 WIB dari Jakarta menuju Sampit, Kalimantan Tengah.

“Sriwijaya Air grup mendukung konservasi ini untuk keseimbangan alam dan kelangsungan hidup orangutan bernama Taymur. Konservasi alam termasuk hewan-hewan di dalamnya sangat penting bagi manusia karena kelangsungan hidup manusia juga bergantung dengan keberlangsungan alam ,” ujar Senior Manager Corporate Communication Sriwijaya Air Grup Agus Soedjono.

Merujuk pada keterangan dari BOS Foundation, orangutan adalah spesies payung yang berperan penting dalam regenerasi hutan dan menjadi satwa kebanggaan Indonesia. Sudah saatnya semua pihak lebih peduli terhadap konservasi orangutan.

Karena selain melindungi orangutan dari ancaman kepunahan, melestarikan habitat orangutan berarti berupaya mewujudkan kualitas hidup yang layak dan kesejahteraan bersama.

“Proses penerbangan orangutan bernama Taymur oleh Sriwijaya Air Grup ini juga menunjukkan bahwa maskapai ini sanggup melaksanakan pengangkutan hewan hidup dalam penerbangan dengan selamat, aman dan nyaman sesuai prosedur yang berlaku,” lanjut Agus lagi.

Menurut Agus, prosedur pengangkutan orangutan ini akan disesuaikan dengan IATA Live Animal Regulations (LAR). Taymur akan diangkut beserta kandangnya yang berasal dari BOS Foundation berukuran lebar 64 cm, panjang 102 cm, tinggi 86 cm dan berat 57,5 kg. Dengan demikian selama perjalanan Taymur akan tetap merasa nyaman selama sekitar 1 jam 25 menit penerbangan.

Taymur adalah orangutan berumur sekitar 2,5 tahun dari Kalimantan yang diselundupkan ke Kuwait. Pada bulan Maret 2017, Taymur berhasil direpatriasi dan dikembalikan ke Pemerintah Indonesia.

Repatriasi ini terjadi berkat kerjasama Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam hal ini Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait, Kebun Binatang Kuwait, serta BOS Foundation.

Taymur kemudian menyelesaiakan masa karantina dan serangkaian tes kesehatan di Taman Safari Cisarua, Bogor. Selanjutnya Taymur akan dibawa ke Pusat Rehabilitasi Orangutan di Nyaru Menteng, Kalimantan Tengah untuk melanjutkan proses reintroduksi.

Sumber:airmagz

Nurdin Akan Awasi Penggunaan Anggaran Agar Tepat Sasaran

0

RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Nurdin Basirun menekankan agar program dan kegiatan pembangunan harus dengan anggaran yang efisien. Hasil dari kegiatan itu harus jelas muaranya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Saya akan awasi terus agar semuanya tepat sasaran. Dengan penganggaran yang efisien, hasilnya harus jelas untuk masyarakat,” kata Nurdin usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017, di Istana Negara, Kamis (14/9) pagi.

Rakernas ini dibuka langsung Presiden Jowo Widodo. Usai mengikuti pembukaan di Istana Negara, Nurdin mengikuti rangkaian Rakernas dengan tema Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta.

Di sini Gubernur menerima Plakat Penghargaan Pemerintah RI dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Penghargaan itu diberikan kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut pada 2012-2016.

Hanya ada empat gubernur yang menerimanya. Selain Nurdin, ada juga dari DI Jogjakarta dan Nusa Tenggara Barat. Menurut Gubernur WTP bukan tujuan akhir.

Itu adalah penghargaan yang diberikan pemerintah pusat terhadap kinerja pelaporan keuangan. Gubernur berterima kasih kepada OPD yang kinerja pelaporan keuangannya baik. Apalagi dengan mengikuti imbauan seperti yang diarahkan Presiden Jokowi saat membuka.

Pada kesempatan itu, Jokowi meminta agar akuntansi keuangan negara harusnya berorientasi kepada hasil, bukan kepada prosedur.

“Terima kasih juga kepada DPRD atas kerja samanya sehingga semuanya berjalan baik. Terima kasih juga kepada masyarakat atas dukungan selama ini,” kata Gubernur.

Agar pentingnya perencanaan yang baik. Apalagi dirinya pun sering turun ke lapangan untuk melihat kebutuhan langsung masyarakat.

Termasuk juga mengakomodir hasil reses wakil rakyat yang memang semuanya untuk kepentingan masyarakat. Bagian dari mengawasi dan mengevaluasi kegiatan, setiap Senin pagi, Nurdin selalu mengumpulkan kepala OPD.

Rapat-rapat itu dilakukan, agar semua program berjalan sebagaimana perencanaan. Termasuk menyampaikan jika ada kendala di lapangan untuk setiap program.

Apalagi, pada pertemuan itu, kata Nurdin, Presiden Jokowi menegaskan agar ke depan tidak ada lagi kegiatan yang tidak jelas hasilnya, yang tujuan dan sasarannya tidak berorientasi pada hasil.

Gubernur juga berpesan agar ukuran kinerja tiap OPD harus jelas. Apalagi jika dikaitkan dengan sasaran pembangunan. Semuanya terekam dalam RPJMD.

Saat ini, Nurdin memang memimpin langsung pembahasan APBD 2018. Anggaran tiap OPD disisir langsung oleh Gubernur agar efisien dan bermanfaat. Prinsip efisien namun hasil yang bermafaat harus dirasakan masyarakat.

“Pak Jokowi berpesan percuma kita membuat kegiatan-kegiatan, program-program, tapi hasilnya tidak kelihatan. Saya tak ingin hal-hal semacam ini ada di Kepri,” kata Nurdin lagi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi pimpinan yang telah mampu mencapai status laporan keuangan WTP. Hal ini disebut Sri sangat baik.

“Banyak pemda yang lebih dari lima tahun mendapatkan opini WTP. Ini luar biasa. Selamat semuanya,” kata Sri Mulyani. Sri berharap, walau sudah mencapai opini WTP, semua kementerian lembaga dan pemda harus menunjukkan kepemimpinan pengelolaan secara akuntabel, efisien dan bersih.(red/hms).

APRI@www.rasio.co

 

 

Ahli: Perppu Ormas Multitafsir

0

RASIO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang uji materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas), Kamis (14/9) di Ruang Pleno MK.

Sidang digelar untuk tujuh permohonan, yaitu perkara Nomor 38/PUU-XV/2017, 39/PUU-XV/2017, 41/PUU-XV/2017, 48/PUU-XV/2017, 49/PUU-XV/2017, 50/PUU-XV/2017 dan 52/PUU-XV/2017.

Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Pihak Terkait dan keterangan dua Ahli yang dihadirkan Sekretaris Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto (Pemohon Nomor 39).

Pemohon mendalilkan Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa “menganut”, Pasal 61 ayat (3) Pasal 62, Pasal 80, dan Pasal 82A (Perppu Ormas) bertentangan dengan UUD 1945.

Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin menyoroti dua isu konstitusional terkait Perppu Ormas. Pertama, jaminan kepastian hukum dari redefinisi dari UU Ormas pada Perppu Ormas.

Sebab, frasa “menganut” dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c Perppu Ormas bermakna sangat luas dan multitafsir.

Sedangkan, menurut Ahli, materi Perppu seharusnya memberikan kepastian hukum pada masyarakat dan memenuhi syarat kegentingan memaksa, serta tidak sarat dengan instrumen penyalahgunaan kekuasaan.

“Jika demikian, maka dialektika masyarakat terhadap perubahan konstitusi akan terancam sehingga Perppu ini tidak memberikan ketidakpastian hukum. Jika itu terjadi, penyalahgunaan wewenang tersebut bersaudara kembar dengan ketidakpastian yang menebar kecemasan dalam masyarakat. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah Perppu tidak dipenuhi Perppu Ormas sehingga Perppu ini inkonstitusional,” sampai Irman di hadapan Wakil Hakim MK Anwar Usman didampingi para Hakim Konstitusi lainnya.

Di samping itu, pada uraian keduanya, Irman menyoroti asas contraris actus yang terkandung dalam Perppu Ormas. Dirinya menilai bahwa Perppu tersebut tidak dapat dijadikan alasan kegentingan memaksa untuk segera secara mutlak dituangkan dalam aturan konkret.

Oleh karena itu, Irman berpendapat Perppu Ormas menegasikan peran institusi kekuasaan kehakiman. Hal tersebut tampak jelas pada tindakan pembubaran suatu organisasi kemasyarakatan tanpa proses peradilan.

Ahli lainnya, Abdul Chair Ramadhan mendalami adanya rumusan yang bersifat multitafsir pada Perppu Ormas. Dirinya mencermati multitafsir tersebut dikaitkan dengan asas legalitas yang telah dilanggar oleh Perppu Ormas.

Salah satunya adalah penerapan analogi pada penjelasan Pasal 59 ayat (4) huruf c dengan tambahan frasa “… paham lain yang bertujuan mengganti/mengubah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945” terhadap pembubaran HTI.

Menurutnya, rumusan itu telah mempersamakan ajaran yang berasal dari pemikiran manusia, yakni ateisme, komunisme, atau leninisme dengan ajaran yang bersumber dari ajaran atau ketentuan agama sah, seperti HTI.

Di samping itu, Abdul pun memberikan penjabaran terkait tinjuan kausalitas sebab dominan Pemerintah dapat membubarkan ormas atau sanksi pidana terhadap anggota ormas yang dinilai bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam hal ini, dirinya mencermati atas hal yang ada pada Pasal 82A UUD 1945.

“Apabila kita simulasikan dengan pendekatan kausalitas atas hal yang paling berpengaruh adalah adanya penodaan ajaran agama melalui Perppu Ormas ini karena ketika seseorang meyakini agama atau kepercayaan tentu bukanlah suatu perbuatan tercela untuk dianut. Dengan demikian, telah ada tindakan kriminalisasi ajaran agama yang sah oleh Perppu Ormas ini,” terang Abdul yang merupakan Doktor Hukum Ketahanan Nasional UNS.

Legal Standing Pemohon

Pada kesempatan yang sama, salah satu Pihak Terkait yang diwakili Kores Tambunan menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing karena Pemohon sebagai perseorangan warga negara tidak menjelaskan kerugian konstitusionalnya secara jelas.

Dalam hal ini, Kores menegaskan bahwa antara kerugian konstitusional perseorangan warga negara tidak dapat dipersamakan dengan kerugian konstitusional sebuah badan hukum yang disinggung oleh Perppu Ormas yang diujikan pada persidangan.

“Perppu berlaku secara universal, artinya negara melindungi segenap WNI dan lebih lanjut hak kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan HAM setiap WNI. Atas dasar itu, maka Pemohon 39 yang mengajukan diri sebagai perseorangan WNI maka tidak dapat dipersamakan antara hak perseorangan dengan hak badan hukum perkumpulan atau HTI yang telah dicabut badan hukumnya oleh Pemerintah pada 19 Juli 2017,” ujarnya.

Mengenai dalil Pemohon yang menyampaikan tidak adanya kegentingan yang memaksa pada penerbitan Perppu Ormas, Kores menyampaikan hal itu telah salah dan keliru.

Menurutnya, hal itu wujud kewenangan Presiden yang merupakan kekuasaan eksekutif yang menyebutkan terpenuhinya tiga hal kegentingan memaksa atas dikeluarkannya sebuah Perppu.

Sumber: MK

 

 

Susi Tawarkan Pensiun Dini Bagi Seribu Pengawai KKP

0

RASIO.CO, Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menjalankan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Bukannya menambah ‘skuat’, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti justru melakukan pemangkasan dengan menawarkan pensiun dini bagi 1.000 pegawai.

“Program Golden Handshake dilakukan untuk percepatan pensiun dini pada karyawan KKP dalam rangka pengurangan jumlah dan menaikkan kualitas sumber daya manusia,” kata Susi di katadata, Jakarta, Kamis (14/9).

Percepatan pensiun dini ini ditawarkan untuk 1.000 pegawai KKP dalam kurun waktu 3 tahun ke depan. Golden Handshake dilakukan untuk mentransformasi mantan PNS menjadi wiraswasta kelautan dan perikanan yang baru.

Susi menyebutkan, pegawai yang berhak mendapatkan Golden Handshake adalah pegawai KKP yang usianya lebih dari 50 tahun atau telah bekerja lebih dari 10 tahun. Syarat untuk mendapatkannya adalah memenuhi penilaian kinerja dan kompetensi dan mendapat persetujuan Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal.

Keuntungan yang didapatkan pegawai yang mendapatkan program Golden Handshake adalah mendapatkan gaji dan tunjangan khusus selama sisa masa kerja dan dibayar di muka. Susi menyatakan sudah ada beberapa orang yang menawarkan diri. “Sudah ada 75 orang,” ujarnya.

Jumlah pegawai yang pensiun dini nantinya hanya akan digantikan oleh 329 orang dari program CPNS. Formasinya adalah 322 lulusan terbaik universitas, 4 disabilitas, dan 3 putra-putri dari Papua.

Menurut Susi, KKP akan merekrut orang-orang yang menjadi 5 lulusan terbaik dari jurusan-jurusan di setiap universitas. Dia juga mengklarifikasi persyaratan cum laude untuk seleksi CPNS yang sebelumnya sempat marak.

“Kami mencari 5 lulusan terbaik dari tiap jurusan di universitas, tidak ada batasan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif),” ujar Susi. Caranya adalah lewat pengecekan yudisium kelulusan di situs resmi Riset Teknologi Pendidikan Tinggi.

Sumber:katadata

Sistem Database Elektronik Bareskrim Terhubung Dengan Polisi se-Asean

0

RASIO.CO, Jakarta – Badan Reserse Kriminal Polri dan Kepolisian se-Asean akan saling terhubung dengan sistem database Electronic Aseanapol Database System atau e-ADS dalam rangka menanggulangi kejahatan internasional dan transnasional.

“Sistem ini dibangun berdasarkan kesepakatan para negara anggota Aseanapol. Dengan tujuan sebagai sarana tukar-menukar informasi intelijen agar lebih cepat, tepat, akurat, dan aman,” kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dalam keterangan tertulis di bisnis.com, Kamis (14/9/2017).

Ari menjelaskan saat ini kejahatan transnasional menjadi tantangan besar bagi kepolisian di Asean. Bentuknya antara lain tindak pidana terorisme, perdagangan manusia, narkotika, pencurian ikan, pencurian sumber daya alam seperti flora dan fauna, hingga kejahatan dunia maya.

Selain ketegasan, tambah Ari, dibutuhkan kreativitas aparat penegak hukum untuk mengganjal aksi para pelaku kriminal. Terlebih zaman yang telah berganti seperti saat ini menuntut kecepatan dan ketepatan pengungkapan kasus hukum.

“Bertumpu pada teknologi dan IT, yaitu e-ADS, menjadi salah satu solusi menjawab tantangan itu,” ungkapnya.

Ari menghadiri konferensi Aseanapol ke-37 di Singapura yang salah satunya membahas e-ADS.

Selain itu, lanjut Ari, pertemuan tersebut juga membicarakan isu terkini seperti kejahatan lintas negara, update kontak poin dan penguatan kerja sama kawasan dengan negara mitra dialog serta organisasi internasional.

“Selain pembahasan 10 jenis kejahatan lintas negara yang menjadi isu bersama dan telah disepakati, juga membicarakan pertukaran program pendidikan dan kerja sama laboratorium forensik antarnegara Aseanapol. Ini juga menjadi penting karena banyak peristiwa hukum terjadi lintas negara,” kata mantan Kapolda Sulawesi Tengah ini.

Dalam pembukaan Aseanapol, Deputi Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean menyatakan kolaborasi sesama penegak hukum di Asean menjadi titik krusial menanggulangi kejahatan yang kini semakin intens menyerang negara-negara di kawasan tersebut.

“Ini menandakan era baru dalam teknologi pertukaran informasi dalam kerangka kerja sama Aseanapol,” ujarnya.

Sumber: bisnis.com