Sabtu, November 7, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1563

Midi Kembali Disidang, Akankah Dapat Hukuman Ringan Lagi?

0

RASIO.CO, Batam – Tarmizi alias Midi yang diduga bos kembali akan mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Batam dalam kasus Pengeroyokan yang menyebabkan luka ringan, luka berat. dimana sebelumnya dalam kasus perampas kemerdekaan seseorang diganjar 2 bulan 15 hari.

Ironisnya Midi sudah tiga kali tersandung kasus dan masuk dipersidangan dimana selalu berhasil mendapat hukuman ringan , dimana usai ketok palu langsung keluar bebas keluar penjara. dan dua kasus tersebut judi gelper dan penganiayaan.

Wacana sidang hari ini sesuai Sistem Informasi Penelusuran Perkara(SIPP) PN Batam, terdakwa Tarmizi alias Midi dijadwalkan sidang. Selasa(19/09/2017) dengan JPU Yan Elhas Zeboa.

” Kita lihat aja nanti , akhir tuntutan dan vinisnya, apakah mendapat keringanan lagi, klau y ada dugaan permainan markus,” ungkap salah seorang oknum aparat yang enggan dipublis.

Sementara itu, sesuai SIPP PN Batam terdakwa Tarmizi alias Midi dengan Zainal dalam berkas terpisah, sedangkan seorang lagi Alam(DPO) bulan juni 2017 lalu pukul 22.00 WIB melakukan penggeroyokan di simpang dam, mukakuning.

Pengeroyokan diduga dilakukan Tarmizi bersama rekannya akibat dugaan perselingkuhan dilakukan istrinya Isnawati dengan Paulus Jonathan Salawati. dimana berlanjut dengan ancaman keluarga oleh saksi Hasanudin akan dibunuh.

Mendapat ancaman tersebut terdakwa menyuruh anaknya memantau situasi di seputaran pinggir jalan simpang dam, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengajak saksi Zainal (dilakukan penuntutan terpisah), Alam (DPO), Acha (DPO), Wacing(DPO), dan Syaiful (DPO) ke pinggir jalan Raya Jembatan Simpag Dam Kampung Aceh Muka Kuning.

Kemudian saksi Zainal memukul kaca mobil Avanza warna hitam BP 1380 FE sebelah kanan supir paling belakang dan bagian belakang mobil dengan menggunakan kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 meter hingga kaca mobil tersebut pecah.

Sedangkan Alam(DPO) memukul kaca depan sebelah kiri supir dengan gagang klewang hingga kaca mobil tersebut pecah kemudian menyeret saksi Avis Sena Lubis keluar mobil dan menendang kepala serta memukulnya.

Selanjutnya Acha(DPO) memecahkan kaca mobil sebelah kiri bagian belakang dan tengah setelah itu menendang dan memukul saksi Avis. Kemudian Wacing bersama Syaiful menarik saksi Reindra Felix L Tobing keluar mobil lalu menendang bagian perut dan memukul dada menggunakan tangan.

Sedangkan terdakwa memukul kaca sebelah kiri supir dengan menggunakan gagang senapan serta memberikan arahan untuk memecahkan kaca mobil serta memukul saksi Alvis dan Reindhard.

Syaiful (DPO) memecahkan bagian depan mobil dengan menggunakan kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 meter. akibat perbuatan terdakwa 1 unit mobil Avanza Veloz BP 1380 FE mengalami kerusakan pada seluruh bagian kaca dan body mobil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Raindhard mengalami luka dibagian kepala, jari tangan sebelah kiri bengkak dan dada mengalami sesak sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.0459/RSCS/VET/VII/2017 tertanggal 21 Juni 2017 yang diperiksa oleh Dr.Joanita Kurniadi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Camatha Sahidya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AVIS SENA LUBIS mengalami luka robek dibagian kepala, tangan kanan dan kiri bengkak dan dada mengalami sesak sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.0460/RSCS/VET/VII/2017 tertanggal 21 Juni 2017 yang diperiksa oleh Dr.Joanita Kurniadi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Camatha Sahidya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

APRI@www.rasio.co

Polisi Janji Segera Usut Kasus Pemalsuan Surat Tanah oleh PT SKA

0

RASIO.CO, Kaltara – Jajaran kepolisian Polres Kaltara berjanji akan segera menindak lanjuti laporan warga Kelompok Tani & Nelayan “Bina Bahari” terkait dugaan pemalsuan Surat Pelepasan Hak yang dilakukan oleh ‘YS’ selaku Direktur Utama PT SKA.hingga kini tak kunjung menemui titik terang.

Dilansir Kaltara Post, Pihak Kepolisian Resort Tarakan (Polres Tarakan) melalui Kasat Reskrim Polres Tarakan, AKP Choirul Yusuf ,beralasan bahwa lambatnya penanganan perkara ini lantaran masih kurangnya dokumen-dokumen pendukung sebagaimana yang diminta oleh Pihak Polres Tarakan untuk dipenuhi oleh Pihak Pelapor, Bina Bahari.

Choirul Yusuf mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemanggilan sesuai aturan hukum yang berlaku. Namun ia mengaku masih kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh Pihak Pelapor.

“Ya dari Bina Bahari dong, kan mereka pelapor, kalo melaporkan pemalsuan, harusnya bisa dibuktikan mana yang dipalsukan gitu lho, nanti kalo emang ada pembanding kita cari pembandingnya gitu lho,” ungkap Choirul di Kaltara Post.(03/08) lalu.

Selanjutnya Choirul menilai bahwa justru Pihak Pelapor kurang kooperatif dan cenderung tidak dapat diajak bekerjasama, sehingga dirinya turut menghimbau kepada pelapor agar dapat pro aktif dalam memenuhi hal ihwal yang diminta oleh Pihak Kepolisian.

“Jangan kita disuruh kita disuruh, karena kan ini bukan kepentingan Pihak Bina Bahari saja, kan kita melayani seluruh masyarakat, ini laporan ada banyak kan,” Ujarnya.

Perkara ini, terang Choirul lagi, tergantung dari seberapa susah dan gampangnya alat bukti yang dikumpulkan. “Penyidikan ga semudah itu, ada yang kita panggil orangnya udah ga ada, namanya juga kasus tanah,” katanya. Terakhir, Choirul tetap berjanji akan secepatnya proses perkara ini diusut.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kelompok Tani & Nelayan “Bina Bahari”, Jerry Fernandez, SH.,CLA , membantah tudingan Polres Tarakan yang menyatakan pihaknya kurang kooperatif dan tidak dapat diajak bekerjasama.

Bahkan ia menilai justru pihak kepolisianlah yang seolah-olah sengaja mengulur-ngulur waktu atau memperlambat proses penanganan perkara itu dengan meminta pemenuhan hal ihwal yang tidak ada relevansinya sama sekali dengan perkara ini.

Jerry menjelaskan bahwa pemalsuan surat pasal 263 KUHP yang menjadi dasar hukum pelaporan pihaknya memiliki dua klasifikasi. Klasifikasi pertama yakni ‘membuat surat palsu/Fiktif’ dan kedua yakni ‘memalsukan surat’.

Kalau yang memalsukan surat, lanjut Jerry, berarti suatu surat yang memang telah ada draft bakunya dan dikeluarkan oleh pejabat berwenang tertentu dengan prosedur tertentu pula.

Sehingga bilamana ada yang memiliki surat tersebut tanpa prosedur yang seharusnya dan tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang maka dapat dipastikan bahwa surat tersebut palsu. “sehingga dalam klasifikasi ini perlu pembanding untuk melihat persamaan keasliannnya,” jelas Jerry.

Sedangkan pada kasus ini, terang Jerry, masuk dalam klasifikasi membuat surat palsu/surat fiktif/rekayasa. “Hal itu berarti membuat yang tidak ada menjadi seolah-olah ada,” terangnya.

Mengapa demikian, lanjut Jerry, sebab surat pelepasan hak yang diklaim oleh terlapor untuk mengajukan gugatan perdata pada 2010 lalu itu ternyata tidak pernah terjadi atau dengan kata lain rekayasa belaka. Sehingga menurut Jerry tidak perlu ada pembanding lagi untuk memastikan surat tersebut asli atau tidak.

“Kan dibuatnya juga asal jadi, yang bertanda-tangan juga mengaku tidak pernah menandatangi surat pelepasan hak dimaksud, hal ini sungguh perlu disamakan persepsinya,” tukas Jerry.

Terhadap bukti atas surat fiktif itu, Jerry mengaku telah menyerahkan beberapa dokumen antara lain Surat Pernyataan dari korban yang namanya dicantumkan pada Surat Pelepasan Hak yang dipakai SKA untuk menggugat Bina Bahari.

“Surat Pernyataan Kesaksian bahwa mereka sama sekali tidak memiliki lahan sebagaimana dimaksud dalam surat pelepasan hak, apalagi menjualnya,” tutur Jerry.

Bukti-bukti tersebut, menurut Jerry sudah sangat cukup untuk memenuhi dua alat bukti permulaan yang cukup untuk dijadikan dasar naiknya tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan undang-undang.

“Beban pembuktian harusnya berada di pundak terlapor, karena terlaporlah dalam hal ini yang menggunakannya untuk menggugat Bina Bahari, bukan malah sebaliknya,” tandasnya.(red/bb).

Sumber: Kaltara Post

 

Trauma Dianiaya, PNS Batam Ini Ogah Rujuk

0

RASIO.CO, Batam – Sungguh malang nasib terdakwa M Yasir pengawai honorer Damkar batam ini, akibat sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya SM yang juga merupakan PNS kecamatan Pemko Batam enggan rujuk kembali setelah 11 tahun membagun bahtera rumah tangga.

Parahnya, terdakwa terbilang tidak tahu diri karena 9 tahun tidak bekerja di nafkahi istrinya dan baru bekerja 3 tahun sebagai honorer pemadam kebakaran sudah berani berselingkuh diduga dengan teman istrinya sendiri.

Hal ini terungkap dipersidangan PN Batam. Senin(18/09/2017) diruang Sari , dengan majlis hakim ketua Renni Pitua Ambarit didampingi dua hakim anggota dalam agenda mendegarkan keterangan saksi korban sekaligus pemeriksaan terdakwa.

” Puncaknya saat sms mesra di hanphone mengajak terdakwa kehotel jodoh dan berakhir melakukan pemukulan didepan keluarga terdakwa(red-suami korban),” Kata Siti Masnah.

Lanjut dia, dirinya mulai sering mendapat perlakuan kasar bahkan sering berujung pemukulan sejak terdakwa mulai bekerja sebagai pegawai honorer pemadam kebakaran tahun 2014.

Namun, 9 tahun sebelum bekerja sebagai honorer, terdakwa berkelakuan baik bahkan sayang terhadap anak serta dirinyapun sering diantar jemput bekerja.

Tak jarang, imbuhnya, terdakwa bahasanya selalu kasar, selalu menghina, dan memaki-maki. Tidak jarang, terdakwa mengeluarkan ucapan kalimat kebun bintang.

” Masalah sepele, terkadang menjadi besar padahal tinggalnya dirumah orangtua saya di Batubesar,” terangnya.

Selain itu, Siti juga mengungkapkan terdakwa selalu membawa permasalahan yang ada di kantor ke rumah, sehingga saat sampai di rumah selalu menimbulkan pertengkaran.

“Ujung-ujungnya, tangannya ringan dan main pukul.” Siti menuturkan sejak bersuami dengan terdakwa ia telah dikarunia 3 orang anak. Ketiga anak tersebut yang tertua berumur 9 tahun, kedua berumur 7 tahun dan yang bungsu berumur 3 tahun.

Ia menambahkan, memuncaknya bulan ramadhan 2017 dirumah mertunya di Tanjunguma, dimana terdakwan memukul serta menganiaya didepan mertuanya sehingga saya membuat laporan ke polisi.

” Sudah lebih tiga kali laporan kepolisi, dua kali berdamai dan terakhir ini puncaknya diproses polisi karena tidak berubah kelakuan terdakwa,” ungkapnya.

Sementara itu, terdakwa Muhammad Yasir mengakui seluruh perbuatannya, termasuk perbuatannya mempunya Wanita Idaman Lain(WIL) dan berjanji akan kembali rujuk dengan istrinya.

Ketika majelis hakim bertanya kembali apakah benar yang dikatakan saksi, bahwa terdakwa selingkuh dan mengajak perempuan lain untuk kencan di hotel melalui handpone, terdakwa Yasir sempat terdiam.

“benar , wanita itu teman istri dimana nomornya didapat dari hanphone istrinya,” ujarnya.

Sidang ditunda hingga minggu depan. Sidang dipimpin Hakim Ketua Majelis Renni Pitua Ambarita didampingi Endi dan Egi sebagai hakim anggota dengan JPU Mega Tri Astuti dengan agenda mendegarkan tuntutan jaksa.

APRI@www.rasio.co

 

 

 

 

Pengerjaan Flyover Simpang Jam Sudah 91 Persen

0

RASIO.CO, Batam – Pengerjaan Laluan Madani, rencana nama jalan layang (flyover) Simpang Jam, sudah 91 persen. Dan konstruksi utama dijadwalkan selesai akhir November mendatang.

“Nanti ada perkerasan aspal. Lalu pemasangan ornamen lampu. Kiri kanan ada ornamen GRC bermotif melayu,” kata Fahmi, Koordinator Pengawas Lapangan Balai Pelaksana Jalan Nasional, saat pengecoran terakhir flyover, Senin (18/9).

Fahmi mengatakan kontrak awal proyek ini selesai pada 17 November. Dan untuk struktur, tanggal tersebut dapat diakomodir atau dipenuhi sesuai kontrak.

Namun secara keseluruhan, baru dapat selesai di bulan Desember. Karena ada tambahan pekerjaan permintaan dari Pemerintah Kota Batam. Yaitu penataan lansekap taman di bawah flyover.

“Ini sudah didukung Pemko Batam dan lagi proses ke Balai. Tak ada penambahan anggaran untuk ini,” kata dia.

Sementara itu, Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi dalam sambutannya mengajak seluruh insan perhubungan untuk bergerak cepat dan berubah mengikuti kemajuan teknologi. Insan perhubungan harus memiliki kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan menembus batas.

Insan perhubungan juga diminta melakukan perubahan pola kerja dalam menciptakan sistem transportasi yang andal. Hal tersebut sejalan dengan tema Harhubnas 2017 yaitu “Melalui Peringatan Harhubnas Tahun 2017 Kita Tingkatkan Solidaritas/Sinergitas dan Kerja Bersama dalam Mewujudkan Transportasi yang Andal, Berdaya Saing, dan Memberikan Nilai Tambah”.

Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan flyover ini rencananya diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Sejalan dengan peresmian Mal Pelayanan Publik pada akhir November mendatang.

“Flyover ini jadi kebanggaan masyarakat Batam. Kami sangat bangga ini bisa diselesaikan dan bisa digunakan untuk masyarakat Batam,” ujarnya.

Kehadiran flyover ini diharap menambah keindahan Kota Batam. Sehingga pariwisata Kota Batam bisa melonjak ke atas.

“Terima kasih pada Kementerian PU dan Provinsi. Kota Batam sudah mulai jadi cantik. Dan sudah ada Keppres, Batam dapat 25 kilometer jalan tol, termasuk flyover ini,” kata Rudi.(red/mcb).

APRI@www.rasio.co

 

Tergiur 300 Milyar, Legislator Bulungan Terjerat Hutang

0

RASIO.CO, Tarakan – Kasus Hutang piutang yang melibatkan salah satu legislator Kabupaten Bulungan bernama Amsal Anwar sebagai Tergugat, tampaknya masih terus bergulir.

Setelah mediasi dinyatakan gagal, Pengadilan Negeri Tanjung Selor akhirnya menggelar sidang lanjutan pada kamis, (14/09) lalu. Hal ini dapat terlihat pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Laman Resmi Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, minggu (17/9), Kuasa Hukum Amsal, Fransisco SH MH, mengatakan bahwa hutang tersebut sebenarnya bukan tanggung jawab dari kliennya, karena pihaknya mengaku tidak pernah menerima uang pinjaman tersebut.

“Klien kami hanya sebagai perantara saja,” Tegas Fransisco.

Menurut pengakuan Fransisco, kasus ini bermula ketika kliennya tertarik dengan janji yang dikemukakan rekannya yang berasal dari Surabaya bernama Syarifuddin.

Fransisco bercerita, Syarifuddin itu menjanjikan kepada Amsal Anwar bahwa dalam waktu dekat yakni sekira bulan Desember 2016 akan ada uang masuk ke rekening Syarifuddin sebesar Rp300 Milyar.

Agar uang tersebut cair, maka dibutuhkan uang senilai 10% dari nilai yang dijanjikan itu untuk pembayaran pajak. Bilamana berhasil, Amsal Anwar dan Syarifuddin berencana untuk membuat pabrik minyak goreng.

“Amsal melihat presentasi Syarif tentang minyak goreng kepada Amsal Anwar mempunyai prospektif yang baik, sehingga Amsal tertarik dengan usaha minyak goreng ini, kemudian ia langsung mencari investor untuk mendanai modal awal usaha tersebut,” kata Fransisco.

Setelah mencari beberapa kemungkinan, lanjut Fransisco, akhirnya Amsal Anwar berhasil mendapatkan orang yang bersedia memberikannya pinjaman uang yakni seorang Pengusaha asal Tarakan bernama Faisal senilai Rp2 Milyar.

“Pinjaman ini dijanjikan oleh Amsal akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 hari sejak tanggal 28 November 2016, dengan nominal pengembalian sebesar Rp3 Milyar” terang Fransisco.

Lebih lanjut Fransisco mengakui bahwa peminjaman tersebut diikat dengan suatu perjanjian dibawah tangan dengan jaminan sertifikat rumah milik Amsal Anwar dan seketika itu juga diserahkan kepada Faisal. Namun atas adanya perintah dari Syarifuddin, uang pinjaman tersebut ditransfer langsung ke rekening atas nama Syarifuddin.

“Peminjaman dan jaminan itu memang dibuat dan diserahkan oleh Amsal makanya dia terlibat,” kata Fransisco.

Meskipun begitu, Fransisco berpendapat bahwa semua itu sudah dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Syarifuddin makanya seharusnya Syarifuddin seharusnya juga dilibatkan menjadi Tergugat.

“Jadi kalau memang mau digugat, yah jangan Amsal aja tapi Syarif juga lah karena dia yang menerima dan terlibat, ini kok cuma Amsal saja,” kata Fransisco. Padahal sudah jelas bahwa uang pinjaman itu di ambil oleh syarif. Ada juga pengakuan utang berupa surat pernyataan dari Syarif dan itu diketahui oleh pihak Haji Faisal.

ketika ditanyai wartawan terkait tanggung jawab Amsal atas utang tersebut, Fransisco kembali membenarkan bahwa Amsal lah yang harus bertanggung jawab kalau Syarif tidak mau membayar ganti rugi.

“Namun kan ada pengakuan dari Syarif bahwa dia yang akan membayar uang pinjaman itu, kalau tidak salah 4 mei 2017 ada suratnya” jelasnya.

sebelum sidang kedua ini, mediasi sudah dilakukan tetapi gagal dan sekarang masih tahap mediasi terbuka walaupun sidang ini berjalan. Tetapi kalau ada uang nanti akan dibayar oleh Syarif. Sebenarnya Amsal tergantung juga dengan itu, tetapi Amsal tidak bergantung pada kerjanya di DPRD itu.

“Apa yang dilakukan Amsal dia membawa dirinya secara pribadi tidak membawa kerjaan DPRDnya itu,” Jelasnya mengatakan melalui telepon.

Kembali lagi permasalahan tenggung jawab peminjaman itu memang bukan sepenuhnya oleh Amsal karena sudah jelas dengan bukti transfer uang itu kepada Syarif. Transaksi itu memang diakui oleh Syarif bahwa dia menerima uang tersebut dan beberapa kali pertemuan dia mengakuinya.

Mediasi sudah dilakukan selama 40 hari dan yang memperlambat itu adalah Syarif dengan alasannya untuk memberi waktu mencari uang ganti rugi yang dipinjamnya.

Fransisco berkata bahwa Syarif harus segera menganti uang pinjaman itu secepatnya karena ini tanggung jawab Syarif karena dia yang menggunakan uang itu.

“Kau harus lepaskan Amsal dalam masalah ini, karena kau yang punya tanggung jawab yang menggunakan uang itu,” Kata Fransisco kepada Syarif.

Semua perjanjian itu ada sudah dibawah tangan oleh ketentuan hukum. Amsal sendiri punya saksi dan Syarif juga punya saksi atas kasus utang ini. Cuman proses ini maunya secara baik-baik dengan sistem kekeluargaan, “gimana baiknya”. Makanya kami memaksa Syarif ini untuk membayar karena semuakan terlibat. Utang yang dipinjam yang melalui Amsal ke H.Faizal sebesar Rp 2 miliar lebih.

“nah ini lagi, karena orang pinjam uang dalam 3 hari dikasih bunga sebesar 50 persen menjadi Rp 3 miliar lebih,” terangnya.

Masih kata Fransisco, kalau masalah undang-undang itu batal bisa batal saja semua. Dengan adanya pernyataan Syarif mengakui utang itu, maka Pernyataan Amsal terkubur dengan sendirinya. Oleh ketentuan undang-undang perbankan itu melebihi ketentuan peraturan.

“Undang-undangnya saya lupa nomornya, tapi Artinya undang-undang perbankkan itu 16 persen dari pinjaman itu, tapi itu sudah salah karena melebihi,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan permasalahan ini bisa dipidana kan, tetapi Fransiscon tidak mau masalah ini melebar kalau bisa cepat selesai dengan secara baik-baik. Terkait bahwa Amsal menerima sekian persen dari pinjaman itu tidak ada karena Amsal hanya perantara dan akan melakukan kerjasama.

“Amsal mengakui juga bahwa dirinya yang pinjam tapi kan atas suruhan Syarif selaku yang menerima uang itu,”katanya lagi

Dalam surat itu Syarif minta Amsal dibebaskan dari hukum. Isi surat itu memang mengatakan begitu karena itu tanggung jawab Syarif itu surat terbaru dari (30/8) karena sebelumnya dari bulan mei.

Sementara itu, Kuasa Hukum Penggugat, Jerry Fernandez SH CLA, ketika dimintai keterangan pada Senin, (18/09), membenarkan bahwa tahap mediasi yang disediakan oleh Pengadilan telah gagal dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan.

Gagalnya mediasi tersebut, kata Jerry Fernandez, disinyalir lantaran Pihak Tergugat hingga kini enggan bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang telah dilakukannya yakni melakukan perbuatan cidera janji/wan prestasi.

“Bahkan dengan alasan uang tidak diterima langsung olehnya, bisa-bisanya mereka (Tergugat-red) berkelit dan seolah-olah ingin lari dari tanggung jawabnya,” Kata Jerry keheranan.

Padahal, lanjut Jerry, sudah jelas bahwa yang meminjam uang tersebut adalah Pihak Tergugat langsung bukan Syarifudin sebagaimana mereka sebutkan.

“Buktinya semua kita punya, klien kami (H Faisal) tidak kenal dengan Syarif, kenalnya dengan Amsal, adanya perjanjian kerjasama investasi apapun itu menjadi urusan mereka, yang menjadi urusan pihak kami adalah uang yang dipinjam oleh Amsal, mau dipakai kemana uang itu kami kan ga perlu tahu tho,” Tegas Jerry.

Terkait adanya Surat Pengakuan Hutang yang disebut-sebut Fransisco, Jerry berpendapat bahwa surat tersebut tidak mengikat sepanjang dimaknai sebagai suatu perjanjian pengalihan hutang atau novasi, karena tidak ada sedikitpun frasa yang menerangkan pihaknya setuju atas adanya pembebasan kewajiban pembayaran hutang dari Pihak Tergugat.

“Yang kami ketahui malahan surat itu sebagai Perjanjian Tambahan/Addendum dari Pihak Tergugat, karena surat itu dibuat awalnya hanya untuk meyakinkan pihak kami bahwa hutang tersebut akan dibayar, meskipun akhirnya janji tinggalah janji,” ujar Jerry.

Terakhir, Jerry menjelaskan bahwa agenda mediasi telah habis dan saat ini telah masuk agenda persidangan contradictoir. Seharusnya, kata Jerry, Pihak Tergugat langsung saja menjawab gugatan bersamaan dengan agenda pembacaan gugatan kamis lalu.

“Namun karena alasan belum siap, mereka meminta waktu untuk menjawab pada agenda berikutnya,” Tukas Jerry.

Untuk itu, Jerry berharap pada agenda sidang berikutnya Pihak Tergugat tidak lagi menunda pembacaan jawaban atas gugatan yang diajukan pihaknya.

Sehingga apa yang menjadi asas pengadilan yang paling mendasar dalam berperkara yakni asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai. “Bukan hanya menjadi Jargon yang diulang-ulang semata,” tutup Jerry.

RICO@www.rasio.co

 

 

Hendri Ditahan Polisi, Wawako: Kasus Hutang-piutang dengan Pengusaha

0

RASIO. CO, Batam – Wakilwalikota Batam Amsakar Ahmad mengatakan, penahanan yang dilakakukan polisi terhadap anak buahnya Hendri mantan Kasatpol PP terkait kasus hutang-piutang terhadap pengusaha, namun statusnya masih sebagai PNS.

” Kasus hutang-pitang terhadap pengusaha bernama Alek, sehingga ditahan tetapi itu masuk perdata,” Kata Amsakar Ahmad usai sidang paripurna Penandatanganan KUA/PPAS ABPD Batam yang kembali ditunda DPRD Batam. Senin(18/09/2017).

Ia menambahkan, Dirinya baru mengetahui Hendri ditahan semalam dari bawahannya tetapi hanya masalah hutang piutang bukan masalah kasus sebelumnya,

Namun pemberhentiannya belum dilakukan karena sesuai aturan ASN kasus korupsi langsung dapat dipecat.

” Setahu saya kasus korupsi baru dapat di berhentikan langsung, namun ini kasusnya masuk perdata ,” ujarnya.

APRI@www.rasio.co

 

Skytrain Beroperasi di Bandara Soekarno Hatta

0

RASIO.CO, Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub), resmi mengoperasikan skytrain di terminal 3 Bandara Soekarno Hatta. Pengoperasian skytrain ini baru akan melayani rute dari terminal 3 ke terminal 2 dengan jarak sekitar 1,7 kilometer (km).

Nantinya, skytrain akan melintasi seluruh terminal di Bandara Soekarno Hatta dan berakhir di integrated building. Dalam acara ini hadir juga, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut Angkasa Pura II Awaluddin.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengapresiasi kinerja Angkasa Pura II dengan cepat dalam pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya, sudah menjadi keharusan menampilkan Bandara Soekarno Hatta yang memiliki fasilitas yang sama dengan bandara terkemuka lainnya.

“Soekarno Hatta adalah showcase Indonesia dan kesaharusan kita untuk menampilkan Soetta bukan hanya cantik dan memiliki fungsi-fungsi yang sama baiknya dengan bandara terkemuka,” ujar Budi dalam sambutannya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Minggu (17/9).

Budi menargetkan bahwa Bandara Soetta mendapat ranking di bawah 20 agar Indonesia makin kompetitif serta makin banyak turis. “Tidak lupa bagi warga Jakarta yang ingin ke luar kota tidak disibukan dengan kendaraan pribadi,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno mengaku bangga atas kinerja AP II karena berhasil menyelesaikan proyek tersebut hanya dalam waktu 12 bulan. “Dan Insyallah Desember bisa sudah full terminal 2 hingga terminal 1,” katanya.

Dia berharap sinergi dengan kementerian perhubungan terus berjalan baik seperti ini.

Dirut AP II Awaluddin mengatakan, penyelesaian proyek tahap pertama ini lebih cepat dari target sebelumnya yang memakan waktu hingga 17 bulan.

“Ini projek luar biasa yang diakselerasi dalam tempo 12 bulan, dari yang sebelumnya akan diresmikan tahap pertama itu 16-17 bulan. Bisa mempercepatnya dalam tempo 12 bulan,” pungkasnya.

Setelah resmi beroperasi, skytrain bandara tidak langsung melayani keseluruhan terminal, melainkan hanya rute yang menghubungkan Terminal 2 dan Terminal 3.

Namun, setelah pengoperasian tahap pertama, skytrain di Bandara Soekarno-Hatta ke depannya juga akan melayani perpindahan ke Terminal 1, integrated building, lalu tersambung lagi ke Terminal 3.

Selain itu, dalam pengoperasian tahap pertamanya, skytrain bandara juga bakal beroperasi pada waktu-waktu tertentu saja, tepatnya pada pukul 07.00-10.00 WIB, kemudian dari pukul 13.00-14.00 WIB, serta dari pukul 17.00-19.00 WIB.

Kebijakan tiga waktu operasi yang belum 24 jam itu dilakukan untuk mengevaluasi fasilitas tersebut serta mencatat jika masih ada kekurangan yang harus dilengkapi.

Sumber:airmagz

 

 

 

 

Mahasiswa Harus Peka Terhadap Kehidupan Masyarakat

0

RASIO.CO, Batam – Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ( DPD-RI ) Kepulauan Riau, Hadi Selamat Hood mengatakan, masa depan bangsa terletak di pundah generasi muda terutama mahasiswa.

Oleh sebab itu, mahasiswa harus serius belajar untuk meningkatkan derajat sosial tidak hanya bagi diri sendiri, tapi bagi keluarga, bangsa dan Negara.

“ Beruntunglah kini bisa kuliah,” kata Hardi Selamat Hood ketika menjadi pembicara dihadapan 850 calon mahasiswa yang tengah mengikuti Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 2017/2018 di Auditorium Unrika, Sabtu, 16 September 2017.

Hardi mengemukakan bahwa, banyak ingin melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, namun tertunda akibat beragam factor, jadi yang kini akan menjadi mahasiswa di Unrika ini patut bersyukur.

Selain itu, mahasiswa harus peka terhadap peristiwa yang berimplikasi dapat menyengsarakan rakyat. Namun dalam tatanan koreksi membangun dan menyampaikan pendapat kepada pemerintah dengan cara yang elegan.

Sebab mahasiswa itu harus berpikir ilmiah, Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin tinggi pula tingkat persaingan, tapi apabila memiliki kemampuan intelektual serta memiliki kompetensi, maka dipastikan akan mampu berkompetisi.

Indonesia merupakan Negara yang menjadi pasar bagi Negara lain karena jumlah penduduknya No.4 di dunia sebanyak lebih dari 280 juta.

Negara Singapura misalnya berpenduduk 5 juta, Malaysia 34 Juta, sedangkan Jawa Barat di Indonesia sebanyak 34 juta. Jadi tak heran pada tahun 2045 bakal menjadi Negara terbanyak pemudanya di Asean.

“ Pemuda inilah bakal membangun Indonesia,” lanjut Hardi S.Hood yang telah menjadi anggota DPD RI asal Kepri selama dua periode itu.

Pendidikan di tingkat perguruan tinggi akan merubah cara berpikir individu lebih luas sesuai bidang ilmu masing-masing.

Sementara itu, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Universitas Riau Kepulauan (Unrika) Batam, Yustinus Farid, S.IP.,MPA mengatakan, calon mahasiswa diwajibkan mengikuti PKKMB sesuai peraturan perundang-undangan.

Jumlah yang mendaftar untuk mengikuti pendidikan di Unrika sebanyak 850 calon mahasiswa dari lima Fakultas yakni Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, FKIP, Fakultas Teknik, dan FISIPOL.

Ia mengemukakan bahwa dosen yang mengajar semuanya bergelar Magister (S2), bahkan ada yang telah bertitel doctor.

“ S1 tidak boleh mengajar mahasiswa untuk S1,” kata Farid.

Dalam PKKMB yang dulunya disebut OSPEK ini tidak ada lagi perlakuan yang dapat membahayakan calon mahasiswa oleh seniornya.

Disebut pengenalan kampus, agar para calon mahasiswa dapat tahap-tahap belajar, mengenal dosen, serta memahami keadaan kampus.

APRI@www.rasio.co

 

 

KPK Tangkap Walikota Batu Jatim

0

RASIO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Wali Kota Batu, Jawa Timur, Eddy Rumpoko, Sabtu, 16 September 2017. Eddy ditangkap bersama pihak swasta yang diduga sebagai penyuap.

“Benar terjadi penangkapan Wali Kota Batu bersama satu pihak swasta,” kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Jawa Timur Komisaris Besar Frans Barung Mangera kepada wartawan, Sabtu malam, 16 September.

Barung mengatakan OTT tersebut dilakukan di Batu pada Sabtu, sekitar pukul 13.30. Saat ini keduanya dibawa ke Polda Jawa Timur. “Sekarang (mereka) berada di Polda Jawa Timur guna pemeriksaan,” katanya.

Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait dengan penangkapan Wali Kota Batu dua periode tersebut. Namun informasi yang beredar, OTT itu terkait dengan suap proyek bernilai miliaran rupiah di kota wisata tersebut.

Sumber: Tempo.co

YLKI Desak Bank Indonesia Batalkan Kebijakan Fee Top Up

0

RASIO.CO, Jakarta – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengkritisi kebijakan Bank Indonesia terkait dengan pengenaan biaya pada isi ulang uang elektronik.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengatakan, dengan cashless society sektor perbankan lebih diuntungkan, daripada konsumen. Perbankan menerima uang dimuka, sementara transaksi/pembelian belum dilakukan konsumen.

“Sungguh tidak fair dan tidak pantas jika konsumen justru diberikan disinsentif berupa biaya top up. Justru dengan model e-money itulah konsumen layak mendapatkan insentif, bukan disinsentif. Pengenaan biaya top up hanya bisa ditoleransi jika konsumen menggunakan bank berbeda dengan e-money yang digunakan. Selebihnya no way, harus ditolak!,” tuturnya melalui siaran resmi yang diterima Bisnis, Sabtu (16/9).

Namun, menjadi kontra produktif jika Bank Indonesia (BI) justru mengeluarkan peraturan bahwa konsumen dikenakan biaya top up pada setiap uang elektroniknya, e-money. Secara filosofis apa yang dilakukan BI justru bertentangan dengan upaya mewujudkan cashless society tersebut.

Dia menambahkan tidak pantas pula jika sektor perbankan dalam menggali pendapatan lebih mengandalkan “uang recehan”. Seharusnya keuntungan bank berbasis dari modal uang yang diputarnya dari sistem pinjam meminjam, bukan mencatut transaksi recehan dengan mengenakan biaya top up! Apalagi banyak pengguna e-money dari kalangan menengah bawah. “YLKI mendesak Bank Indonesia untuk membatalkan peraturan tersebut.”

Demi efisiensi pelayanan dan bahkan keamanan dalam bertransaksi, upaya mewujudkan transaksi non cash adalah sebuah keniscayaan. Cashless society adalah sejalan dengan fenomena ekonomi digital.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sebelumnya memastikan peraturan anggota dewan gubernur pemungutan biaya isi saldo uang elektronik perbankan dari konsumen akan terbit akhir September 2017.

“Kami akan atur batas maksimumnya, dan besarannya, biayanya tidak akan berlebihan membebani konsumen,” kata Agus di Kantor Perwakilan BI Banten di Serang, Jumat.

Sumber: bisnis