RASIO.CO, Batam – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong penguatan tata kelola sektor strategis nasional melalui pendekatan kolaboratif bersama para pemangku kepentingan.
Sebagai tindak lanjut koordinasi dengan BP Batam, KPK melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) melakukan peninjauan langsung ke KEK Nongsa Digital Park serta proyek PSN Wiraraja, Kamis (9/4). Langkah ini dilakukan untuk memastikan implementasi sektor strategis berjalan efektif di tengah
Kepala Satuan Tugas Korsup Wilayah V KPK, Dian Patria, menegaskan bahwa kehadiran KPK tidak hanya berfokus pada percepatan investasi, tetapi juga menjamin kepastian hukum dan regulasi.
“Kami di sini netral dan tidak berpihak. Kami menekankan agar implementasi sektor strategis berjalan dengan baik,” tegas Dian.
Menurutnya, daya tarik investasi saat ini tidak hanya ditentukan oleh insentif fiskal, tetapi juga konsistensi regulasi dan transparansi sistem.
“Kepastian tersebut mencakup proses transparan, tidak adanya konflik kepentingan, serta mampu memitigasi risiko moral hazard, sehingga pelaku usaha memiliki keyakinan untuk menciptakan nilai tambah di Indonesia.”
KPK juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar potensi besar Batam dapat dioptimalkan secara maksimal.
“Potensi besar sudah tersedia. Yang perlu kita pastikan adalah seluruh sistem pendukungnya bergerak selaras, sehingga implementasinya bisa berjalan taktis, lebih cepat, dan memberikan kepastian,” lanjutnya.
KEK Nongsa Digital Park menjadi salah satu pusat pengembangan ekonomi digital Indonesia dengan luas 188 hektare. Kawasan ini dikembangkan sebagai pusat data nasional yang didukung ekosistem industri kreatif, pariwisata, dan pendidikan teknologi melalui kemitraan global seperti IBM dan Apple Developer Academy.
Direktur PT Taman Resor Internet sekaligus pengelola KEK Nongsa Digital Park, Peter Vincent, menekankan pentingnya kecepatan dalam proses perizinan.
“Investor membutuhkan kecepatan dalam proses perizinan dan implementasi, karena persaingan sudah berada pada skala regional,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, KPK juga mengidentifikasi potensi optimalisasi aset negara berupa lima kavling tanah milik Kementerian Komunikasi dan Digital yang belum dimanfaatkan.
Selain itu, kebutuhan infrastruktur dasar seperti pasokan air menjadi perhatian penting untuk mendukung keberlanjutan kawasan, terutama dengan meningkatnya kebutuhan industri data center.
KPK juga meninjau pengembangan proyek PSN Wiraraja yang difokuskan pada hilirisasi pasir silika dan industri energi terbarukan. Proyek ini memiliki potensi investasi mencapai USD 31,6 miliar atau lebih dari Rp500 triliun dan merupakan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat.
Pengelola Wiraraja GESEIP, Tjaw Hieong, menyoroti pentingnya percepatan perizinan, khususnya terkait tata ruang.
“Aspek perizinan PKKPR (untuk PSN Wiraraja) saat ini berproses di Kementerian ATR/BPN menjadi perhatian penting untuk memastikan kelancaran investasi,” jelasnya.
KPK menilai kepastian pada tahap awal investasi menjadi faktor kunci dalam menjaga momentum pertumbuhan.
“KPK memandang ini sebagai momentum untuk menciptakan iklim bisnis sehat, bukan sekadar melihat kondisi yang ada. Akselerasi perlu dijaga agar tetap kredibel dan memberikan kepastian,” pungkas Dian.
Melalui sinergi ini, KPK bersama para pemangku kepentingan berkomitmen memastikan KEK Nongsa dan PSN Wiraraja berkembang secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai pusat investasi nasional.
YD
