RASIO MEDIA

Kasus KDRT: Honorer Damkar Membisu Dituntut Jaksa 3 Tahun

HUKUM

Redaktur

-

Rabu, 27 September, 2017

Kasus KDRT: Honorer Damkar Membisu Dituntut Jaksa 3 Tahun

RASIO.CO, Batam – Terdakwa Muhammad Yasir merupakan tenaga honorer Damkar Batam yang tersandung kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) terhadap isterinya Siti juga merupakan PNS Pemko Batam, membisu dituntut JPU 3 tahun penjara. Senin(25/09/2017).

Terdakwa shok dimana JPU penganti Yogi membacakan tuntut dalam kasusnya 3 tahun penjara dan tersentak kaget saat majlis hakim ketua Renni Pitua Ambarita didampingi dua hakim anggota ketika mempertanyakan tanggapan tuntutan jaksa.

” Apakah terdakwa ada tanggapan atas tuntutan jaksa atau ada permohonan keringanan,” kata Renni dan terdakwa membisu.

Namun, saat hakim mempertanyakan apa menyesal atas perbuatannya dan apakah ada niat untuk kembali rujuk dengan istrinya yang sudah dikarunia 3 anak?.

“iya ada yang mulia,” jawabya singkat.

Usai mendegarkan pembacaaan dakwaan , majlis hakim PN Batam menunda sidang pekan depan dengan agenda putusan majlis hakim.

Sebelumnya, Sungguh malang nasib terdakwa M Yasir pengawai honorer Damkar batam ini, akibat sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya SM yang juga merupakan PNS kecamatan Pemko Batam enggan rujuk kembali setelah 11 tahun membagun bahtera rumah tangga.

Parahnya, terdakwa terbilang tidak tahu diri karena 9 tahun tidak bekerja di nafkahi istrinya dan baru bekerja 3 tahun sebagai honorer pemadam kebakaran sudah berani berselingkuh diduga dengan teman istrinya sendiri.

Hal ini terungkap dipersidangan PN Batam. Senin(18/09/2017) diruang Sari , dengan majlis hakim ketua Renni Pitua Ambarit didampingi dua hakim anggota dalam agenda mendegarkan keterangan saksi korban sekaligus pemeriksaan terdakwa.

” Puncaknya saat sms mesra di hanphone mengajak terdakwa kehotel jodoh dan berakhir melakukan pemukulan didepan keluarga terdakwa(red-suami korban),” Kata Siti Masnah.

Lanjut dia, dirinya mulai sering mendapat perlakuan kasar bahkan sering berujung pemukulan sejak terdakwa mulai bekerja sebagai pegawai honorer pemadam kebakaran tahun 2014.

Namun, 9 tahun sebelum bekerja sebagai honorer, terdakwa berkelakuan baik bahkan sayang terhadap anak serta dirinyapun sering diantar jemput bekerja.

Tak jarang, imbuhnya, terdakwa bahasanya selalu kasar, selalu menghina, dan memaki-maki. Tidak jarang, terdakwa mengeluarkan ucapan kalimat kebun bintang.

” Masalah sepele, terkadang menjadi besar padahal tinggalnya dirumah orangtua saya di Batubesar,” terangnya.

Selain itu, Siti juga mengungkapkan terdakwa selalu membawa permasalahan yang ada di kantor ke rumah, sehingga saat sampai di rumah selalu menimbulkan pertengkaran.

“Ujung-ujungnya, tangannya ringan dan main pukul.” Siti menuturkan sejak bersuami dengan terdakwa ia telah dikarunia 3 orang anak. Ketiga anak tersebut yang tertua berumur 9 tahun, kedua berumur 7 tahun dan yang bungsu berumur 3 tahun.

Ia menambahkan, memuncaknya bulan ramadhan 2017 dirumah mertunya di Tanjunguma, dimana terdakwan memukul serta menganiaya didepan mertuanya sehingga saya membuat laporan ke polisi.

” Sudah lebih tiga kali laporan kepolisi, dua kali berdamai dan terakhir ini puncaknya diproses polisi karena tidak berubah kelakuan terdakwa,” ungkapnya.

Sementara itu, terdakwa Muhammad Yasir mengakui seluruh perbuatannya, termasuk perbuatannya mempunya Wanita Idaman Lain(WIL) dan berjanji akan kembali rujuk dengan istrinya.

Ketika majelis hakim bertanya kembali apakah benar yang dikatakan saksi, bahwa terdakwa selingkuh dan mengajak perempuan lain untuk kencan di hotel melalui handpone, terdakwa Yasir sempat terdiam.

“benar , wanita itu teman istri dimana nomornya didapat dari hanphone istrinya,” ujarnya.

Sidang ditunda hingga minggu depan. Sidang dipimpin Hakim Ketua Majelis Renni Pitua Ambarita didampingi Endi dan Egi sebagai hakim anggota dengan JPU Mega Tri Astuti dengan agenda mendegarkan tuntutan jaksa.

APRI@www.rasio.co

Pemko Tertibkan Juru Parkir Liar di Batam

Redaktur

-

Rabu, 27 September, 2017

0

RASIO.CO, Batam – Tim terpadu Pemko Batam dibantu aparat TNI dan Polisi merazia juru parkir liar dan kendaraan yang parkir sembarangan di beberapa titik Kota Batam. Selasa(26/09/2017).

Sedangkan titik yang dirazia antara lain Pasar Penuin Baloi, kawasan bisnis Nagoya, Tiban Sekupang, hingga ke Telagapunggur Nongsa.

Kepala UPT Parkir Dinas Perhubungan Kota Batam, Tongam Regianto mengatakan razia ini terkait dengan pengawasan dan penertiban juru parkir yang tidak memenuhi ketentuan.

“Misalnya mereka tidak menyetor, tidak mengenakan atribut parkir, dan masalah lainnya,” kata Tongam.

Pada razia dan penertiban ini, tim mengamankan sembilan juru parkir ilegal. Mereka kemudian diangkut pakai mobil polisi dan dibawa ke Kantor Dinas Perhubungan untuk dilakukan pendataan.

Selain menertibkan juru parkir, petugas juga mencabut plang parkir di semua gerai Alfamart dan Indomaret. Toko retail tersebut selama ini membebaskan parkir bagi pengunjung karena telah membayar retribusi ke pemerintah.

Namun kini retribusi tersebut sudah tidak dibayarkan lagi. Sehingga ke depan pengunjung kedua gerai akan dikenai retribusi parkir langsung.

“Kita akan tempatkan juru parkir di situ. Kita akan lengkapi mereka dengan seragam dan ID card (kartu tanda pengenal),” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam, Yusfa Hendri mengatakan razia dilakukan karena ada indikasi beredarnya karcis parkir palsu. Selain itu juga ada karcis lama yang digunakan kembali. Serta banyaknya juru parkir yang tidak terdata di Dinas Perhubungan.

“Ini bagian dari pengawasan. Kita juga mengingatkan masyarakat untuk meminta karcis parkir ke petugas,” kata Yusfa.

Sementara itu, Walikota Batam, Muhammad Rudi yang meninjau proses penertiban berpesan agar masyarakat parkir pada tempatnya. Hal ini penting guna menjaga kenyamanan dan ketertiban di Kota Batam.

“Ada dua poin tentang parkir ini. Pertama, tukang pungut harus betul orangnya. Kedua, masyarakat harus parkir pada tempatnya. Sehingga kota rapi. Dan Dishub harus buat regulasi. Tempat parkir harus disiapkan, dibuat markanya,” pesan Rudi.(red/mcb).

APRI@www.rasio.co

Pemerintah: UU Penodaan Agama Tidak Batasi Kebebasan Beragama

HUKUM

Redaktur

-

Rabu, 27 September, 2017

0

Pemerintah: UU Penodaan Agama Tidak Batasi Kebebasan Beragama

RASIO.CO, Jakarta – Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (26/9) siang.

Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan Pemerintah yang diwakili oleh Mia Amiati selaku Koordinator Jaksa Agung Muda Perdata dan TUN Kejaksaan Agung.

Pada kesempatan itu, Mia menjelaskan UU Penodaan Agama tidak batasi kebebasan beragama. Akan tetapi, lanjutnya, mengatur mengenai pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama.

Tak hanya itu, UU a quo juga memberi batasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia.

“Undang-Undang Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran agama ataupun melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai suatu agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia,” papar Mia yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Selain itu, Mia menyebut penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan.

Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran agama yang bersangkutan, yaitu kitab suci masing-masing.

“Sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu agama tidak bersifat mutlak atau absolut. Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi umum para penganut agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci, akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dilaksanakan di muka umum,” ungkap Mia kepada Majelis Hakim MK.

Mia melanjutkan negara tidak dapat menentukan tafsiran yang benar mengenai ajaran agama. Setiap agama memiliki pokok-pokok ajaran yang diterima umum pada internal agama tersebut. Oleh karena itu, yang menentukan pokok-pokok ajaran agama adalah pihak internal agama masing-masing.

Dijelaskan Mia, Indonesia merupakan negara yang menganut paham agama yang tidak dipisahkan dari negara. Pemerintah memiliki kementerian agama yang melayani dan melindungi tumbuh dan berkembangnya agama dengan sehat. Kementerian agama memiliki organisasi serta perangkat untuk menghimpun berbagai pendapat dari internal suatu agama.

“Jadi dalam hal ini, negara tidak secara otonom menentukan pokok-pokok ajaran agama dari suatu agama. Tetapi hanya berdasarkan kesepakatan dari pihak internal agama yang bersangkutan. Dengan demikian tidak ada etatisme dalam menentukan pokok-pokok ajaran agama pada Undang-Undang Penodaan Agama,” ucap Mia.

Sebagaimana diketahui, permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 56/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh warga negara Indonesia yang aktif dalam Komunitas Ahmadiyah. Pemohon mendalilkan adanya norma yang diujikan, membuat mereka kesulitan melakukan ibadah.

Selain itu, para Pemohon menyebut hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama. Menurut mereka, Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri.

Tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB 3 Menteri) yang disusun berdasarkan ketiga pasal tersebut merugikan para Pemohon. SKB 3 Menteri tersebut menetapkan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat.

Pemohon terdampak langsung, terbelenggu, dan terkekang bahkan ditindas hak untuk beragama maupun hak untuk melaksanakan ibadah karena SKB 3 Menteri. Banyak efek domino dirasakan dalam kehidupan penganut Ahmadiyah, di antaranya para Pemohon tidak dapat beribadah di masjid yang dibangunnya karena pembakaran dan penyegelan, pencatatan pernikahan di KUA, hingga pengusiran para Pemohon dari lokasi tempat tinggal.

Pemohon meminta Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 UU Penodaan Agama dinyatakan secara konstitusionalitas bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan (2).

Pasal 28I ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai, dipersangkakan terhadap warga negara di komunitas Ahmadiyah yang hanya beribadah di tempat ibadahnya secara internal dan tidak di muka umum.

Sumber:MK

Pesawat Jet Buatan Honda Keliling 26 Negara

Redaktur

-

Rabu, 27 September, 2017

0

RASIO.CO, Jakarta – Pesawat jet Honda mendarat di Indonesia untuk pertama kalinya, sebagai bagian dari perjalanan ke-26 negara di dunia yang dilakukan oleh konsumen pesawat dengan merek HondaJet tersebut.

Pesawat terbang yang diproduksi oleh Honda tersebut, mendarat di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada 25 September 2017. Konsumen HondaJet yang melakukan perjalanan keliling dunia itu adalah Julian dan Kim MacQueen yang akan menghabiskan waktu perjalanan selama 80 hari.

Perjalanan ini merupakan penerbangan keliling dunia yang pertama untuk HondaJet, sekaligus kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan performa HondaJet di berbagai negara. Dalam tur ini, HondaJet juga akan digunakan untuk pertunjukan statis dan penerbangan demo untuk pelanggan potensial di beberapa bandara dunia.

“Saya sangat senang karena pelanggan kami memutuskan menggunakan HondaJet untuk tur dunia mereka. Saya berharap banyak orang di seluruh dunia melihat HondaJet secara langsung dan melihat kinerja, kualitas dan keandalan pesawat ini,” ujar Presiden dan CEO Honda Aircraft Michimasa Fujino dalam siaran pers yang diterima Bisnis.com, Selasa 26 September 2017.

Sementara itu, Julian MacQueen, konsumen HondaJet yang melakukan tur dunia ini mengaku dirinya sangat menanti untuk bertemu dengan banyak orang yang menarik, dan belajar tentang budaya dan desain hotel di setiap negara yang dikunjungi untuk dibawa kembali ke perusahaan hotelnya.

“Kami memilih HondaJet untuk tur dunia ini berdasarkan keandalan, kemudahan untuk pengguna, serta kenyamanan yang ditawarkan pesawat ini.”

Sebagai pemimpin industri perhotelan, MacQueens juga menggunakan sebagian waktu dari tur ini untuk melakukan penelitian mengenai bisnis mereka dengan mengunjungi hotel di berbagai kota dan budaya yang berbeda-beda.

Tur dunia HondaJet dimulai pada 4 Agustus 2017 di Pensacola International Airport, Florida, Amerika Serikat dan berakhir pada pertengahan Oktober mendatang. Keterangan lebih lanjut dan jadwal lengkap tur ini dapat dilihat di www.HondaJet.com.

HondaJet dikembangkan Honda Aircraft Company sebagai sebuah pesawat jet tercepat, dengan kemampuan terbang tertinggi, kabin tersenyap dan efisiensi bahan bakar terbaik di kelasnya. Jet kecil ini menggabungkan banyak inovasi teknologi dalam desain penerbangan, termasuk konfigurasi unik Over-The-Wing Engine Mount (OTWEM) yang secara dramatis meningkatkan kinerja dan efisiensi bahan bakar dengan mengurangi hambatan aerodinamis.

Desain OTWEM juga mengurangi suara dalam kabin, meminimalkan kebisingan yang dideteksi dari daratan, dan memungkinkan kabin paling lapang di kelasnya, kapasitas bagasi terbesar dan kamar mandi yang sangat baik. HondaJet dilengkapi dengan dek penerbangan kaca yang paling canggih yang tersedia dalam jet bisnis ringan, Garmin® G3000 buatan Honda. HondaJet adalah pesawat komersial pertama Honda dan sesuai dengan reputasi perusahaan untuk kinerja, efisiensi, kualitas dan nilai yang superior.

Honda Aircraft Company adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh American Honda Motor Co., Inc. Didirikan pada 2006, Honda Aircraft bertanggung jawab atas desain, manufaktur, penjualan, servis dan dukungan dari HondaJet

Bisnis

Kasus Pengeroyokan Midi, Sekali Sidang Pekan Depan Langsung Tuntutan

HUKUM

Redaktur

-

Selasa, 26 September, 2017

0

RASIO.CO, Batam – Sidang sebelumnya ditunda karena hakim sakit, Kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan Tarmizi alias Midi bersama satu rekannya yang kasusnya displit terkesan digesa, dimana sidang pertama dakwa langsung keterangan saksi dan pemeriksaan terdakwa serta berakhir pekan depan tuntutan JPU Batam.

Majlis hakim ketua penganti Taufik didampingi dua hakim anggota Jasael dan Chandra terlihat penuh canda, namun agak serius karena terdakwa sudah tiga kali melakukan tindak pidana, dimana dua diantaranya mendapat vonis ringan.

Dua saksi Rehat Felix dan Afis Siana yang dihadirkan JPU dipersidagan dengan polos mengatakan bahwa sama sekali tidak mengetahui Tarmizi merupakan Midi yang dikenal selama ini.

” Malam ditelpon dan langsung kesimpang mengunakan mobil Avanza , tiba-tiba dikeroyok, namun kami tidak mengetahui itu Tarmizi itu Midi , kalau tahu tentu koordinasi,” kata saksi dipersidanganPN Batam. Selasa(25/09/2017).

Sementara itu, usai mendegarkan keterangan kedua saksi PH Bernad mengatakan terdakwa bahwa telah terjadi perdamain antara korban dengan terdakwa sebelumnya diatas materai.sambil diperlihatkan terhadap majlis hakim, yang diperkirakan atau diduga Rp100 juta.

Persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan kedua terdakwa dimana salah satunya disumpah mejadi saksi Midi dan mengakui segala perbuatannya, ironisnya lagi antara terdakwa dan saksi saling memaafkan dipersidangan.

” Ya seperti itulah dan jangan diulangi lagi,” Kata Taufik sambil tertawa riang.

Akhirnya persidangan majlis hakim mempertanyakan kesiapan JPU terakit tuntutan yang diagendakan pekan depan.

Diberitakan sebelumnya, Terdakwa Tarmizi alias Midi didakwa JPU Yan Elhas Zeboa dalam sidang perdananya didakwa pasal Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tentang pengeroyokan bersama dan terancam hukuman 5,6 tahun penjara.

Hal ini dilakukan Tarmizi alias Midi bersama rekannya Zilzal Zainal akibat dugaan perselingkuhan istrinya Isnawati dengan Paulus Jonathan , sehingga berujung penggeroyokan dan pengrusakan mobil.

berdasarkan pasal dakwaan JPU Yan Elyas terhadap terdakwa dimana tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan.

Pengeroyokan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak pidana pada Pasal 170 KUHP :(1) Barangsiapa terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

JPU dalam pembacan dakwaannya menyampaikan diruang sidang PN Batam. Selasa(26/09/2017). Tarmizi alias Midi dengan Zainal dalam berkas terpisah, sedangkan seorang lagi Alam(DPO) bulan juni 2017 lalu pukul 22.00 WIB melakukan penggeroyokan di simpang dam, mukakuning.

Pengeroyokan diduga dilakukan Tarmizi bersama rekannya akibat dugaan perselingkuhan dilakukan istrinya Isnawati dengan Paulus Jonathan Salawati. dimana berlanjut dengan ancaman keluarga oleh saksi Hasanudin akan dibunuh.

Mendapat ancaman tersebut terdakwa menyuruh anaknya memantau situasi di seputaran pinggir jalan simpang dam, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib terdakwa mengajak saksi Zainal (dilakukan penuntutan terpisah), Alam (DPO), Acha (DPO), Wacing(DPO), dan Syaiful (DPO) ke pinggir jalan Raya Jembatan Simpag Dam Kampung Aceh Muka Kuning.

Kemudian saksi Zainal memukul kaca mobil Avanza warna hitam BP 1380 FE sebelah kanan supir paling belakang dan bagian belakang mobil dengan menggunakan kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 meter hingga kaca mobil tersebut pecah.

Sedangkan Alam(DPO) memukul kaca depan sebelah kiri supir dengan gagang klewang hingga kaca mobil tersebut pecah kemudian menyeret saksi Avis Sena Lubis keluar mobil dan menendang kepala serta memukulnya.

Selanjutnya Acha(DPO) memecahkan kaca mobil sebelah kiri bagian belakang dan tengah setelah itu menendang dan memukul saksi Avis. Kemudian Wacing bersama Syaiful menarik saksi Reindra Felix L Tobing keluar mobil lalu menendang bagian perut dan memukul dada menggunakan tangan.

Sedangkan terdakwa memukul kaca sebelah kiri supir dengan menggunakan gagang senapan serta memberikan arahan untuk memecahkan kaca mobil serta memukul saksi Alvis dan Reindhard.

Syaiful (DPO) memecahkan bagian depan mobil dengan menggunakan kayu bulat dengan panjang kurang lebih 1 meter. akibat perbuatan terdakwa 1 unit mobil Avanza Veloz BP 1380 FE mengalami kerusakan pada seluruh bagian kaca dan body mobil.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Raindhard mengalami luka dibagian kepala, jari tangan sebelah kiri bengkak dan dada mengalami sesak sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.0459/RSCS/VET/VII/2017 tertanggal 21 Juni 2017 yang diperiksa oleh Dr.Joanita Kurniadi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Camatha Sahidya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AVIS SENA LUBIS mengalami luka robek dibagian kepala, tangan kanan dan kiri bengkak dan dada mengalami sesak sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.0460/RSCS/VET/VII/2017 tertanggal 21 Juni 2017 yang diperiksa oleh Dr.Joanita Kurniadi selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Camatha Sahidya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

APRI@www.rasio.co

Didakwa Pasal Pengeroyokan Bersama, Midi Terancam 5,6 Tahun Penjara

HUKUM

Redaktur

-

Selasa, 26 September, 2017

0

Didakwa Pasal Pengeroyokan Bersama, Midi Terancam 5,6 Tahun Penjara

RASIO.CO, Batam – Terdakwa Tarmizi alias Midi didakwa JPU Yan Elhas Zeboa dalam sidang perdananya didakwa pasal Pasal 170 ayat (1) KUHPidana tentang pengeroyokan bersama dan terancam hukuman 5,6 tahun penjara.