Sabtu, November 7, 2026
No menu items!
Beranda blog Halaman 1561

Riko Pelaku Cabul Anak Akhirnya Dihukum 7 Tahun Penjara

Redaktur
-
0
Riko Pelaku Cabul Anak Akhirnya Dihukum 7 Tahun Penjara

RASIO.CO, Batam – Riko Saputra bin Saparudin pelaku cabul anak dibawah umur yang bekerja salah satu toko sepatu di Panbil Mall Batam akhirnya divonis majlis hakim PN Batam 7 tahun penjara serta denda Rp100 juta.

” Berdasarkan keterangan ahli, hasil visum dr serta keterangan saksi, Riko terbukti bersalah melakukan pencabulan anak dibawah umur. untuk itu majlis memutuskan menghukum 7 tahun penjara denda Rp100 juta,” Kata Majlis hakim ketua Renni Pitua Ambarita SH didampingi dua hakim anggota. Senin(25/09/2017).

Lanjut Dia, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Terlihat usai mendegarkan putusan hakim , terdakwa hanya gelengkan kepala bahkan tidak percaya atas perbuatannya. namun PH terdakwa dalam putusan ini mengatakan pikir-pikir selama 7 hari ini langkah selanjutnya. hal yang sama juga dikatakan Jaksa Penuntut Umum(JPU).

Seperti diketahui, kasus ini bermula pada 13 february 2017. dimana terdakwa Riko yang bekerja di salah satu toko sepatu di Panbil Mall diduga melakukan pencabulan terhadap balita yang merupakan anak EC dengan modus membawa korban lorong yang ada dilokasi.

Awalnya terdakwa menggendong korban, lalu terdakwa mengajak anak korban masuk ke dalam toko tersebut, pada saat di dalam toko terdakwa membuka celana pendek warna hitam dengan cara menurunkan celana yang dipakai korban.

Berlanjut terdakwa memasukkan jari tangan terdakwa ke dalam alat kemaluan korban sebanyak 1 kali, lalu korban mengatakan “Sakit Om”, kemudian terdakwa mengatakan kepada korban “Jangan Bilang Sama Mama”.

Merasa anaknya mengalami sakit diselengkangan, orang tua korban mempertanyakan siapa yang melakukan dan dijawab terdakwa dan selanjutnya divisum serta melaporkan terdakwa terhadap kepolisian.

APRI@www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Hakim Hentikan Sidang Akibat Asma Alfian Kambuh

Redaktur
-
0
Hakim Hentikan Sidang Akibat Asma Alfian Kambuh

RASIO.CO, Batam – Sungguh malang nasib terdakwa Alfian Dachi tersandung kasus dugaan penipuan pembelian bahan material ditoko Cahaya Bagunan, karena dipaksa sidang berakhir dilarikan kerumah sakit karena asma kambuh.

Sidang yang baru dibuka lebih kurang 10 menit ini oleh majlis hakim ketua Hera Polosoa Destiny didampingi dua hakim anggota terpaksa menutup sidang untuk ditunda pekan depan sampai terdakwa sembuh dan sehat.

Ironisnya, PH terdakwa sudah menyampaikan bahwa terdakwa dalam keadaan sakit serta memohon agar sidang ditunda karena terdakwa sakit, namun hakim malah belum menerima adanya permintaan tersebut.

” Kami belum terima surat permohonan terdakwa untuk berobat dan karena terdakwa terlihat sakit sidang ditunda,” kata majlis hakim diruang sidang Cakra PN Batam. Senin(25/09/2017).

Sementara itu, terlihat dikursi depan deretan sidang terdakwa Alfian merintih kesakitan bahkan terlihat mengeluarkan keringan dan dibantu istrinya tertatih sambil memberikan minuman aqua.

” Seperti sidang apa ini, orang sakit kok dak dianggap sakit,” ujar istri terdakwa.

Kata Dia,awalnya pihak rutan sudah memberikan rujukan terhadap PN batam Batam yang ditembuskan ke jaksa, bahwa suaminya perlu perawatan lebih karena mempunya jejak rekam medis penyakit komplikasi.

” namun majlis hakim beralasan belum menerima surat tersebut, ya begini jadinya,” ungkasnya kesal.

Hingga saat ini terdakwa Alfia sudah dilarikan kerumah sakit untuk diperiksa kesehataannya yang sudah terbaring ditahanan dan akhirnya ditandu mengunakan kursi roda kedalam mobil tahanan kejaksaaan.

Sedangkan Kasipidum Kejari Batam Ahmad Fuadi saat dikonfirmasi awak media, sedang dinas luar kota mengikuti diklat.

Seperti diketahui, Terdakwa Alfian Dachi merupakan pemenang tender proyek Dinas Pekerjaan Umum(PU) kota batam senilai Rp2,3 milyarn namun dalam pembelian material diduga melakukan penipuan terhadap suplier toko Cahaya Bangunan milik Hendry Ropianto.

Ironisnya dalam sidang kedua diruang sidang Cakra PN Batam yang dipimpin majlis hakim ketua Hera didampingi dua hakim anggota, terdakwa Alfian Dachi mengajukan penangguhan penahanan terhadap majlis hakim.

“Penagguhan penahanan kami terima dan pelajari dulu ya,” Kata Hera terhadap tiga Pansehat Hukum terdakwa. Rabu(16/08/2017).

Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum(JPU) Rumondang dalam dakwaanya menyampaikan, Alfian Dachi pada hari Selasa tanggal 11 November 2014
bertempat di Toko material Cahaya Bangunan yang terletak di Ruko Senewangi Blok B No.8-9 Kecamatan Batu Aji – Kota Batam.

Terdakwa Alfian Dachi mengerjakan proyek Dinas Pekerjaan Umum Kota Batam tahun anggaran 2014 untuk peningkatan jalan Bukit Kamboja II Sagulung dengan nilai sebesar Rp.1.214.464.604,62.

Dan proyek pembangunan Pelintas dan Akses Jalan Kaveling Bidadari Kecamatan Sei.Beduk Kota Batam dengan nilai sebesar Rp.1.033.517.928,29 yang dikerjakan terdakwa dengan perusahaan milik terdakwa yaitu PT. Elang Persada dan CV. Sinar Pratama.

Bahwa dalam pengerjaan kedua proyek tersebut terdakwa membeli bahan bangunan dari saksi korban Hendry Ropianto yang membuka usaha Toko bahan bangunan Cahaya Bangunan.

Sejak 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 7 November 2014 seluruh bahan bangunan dalam pembangunan kedua proyek tersebut telah diambil terdakwa dari Toko Bangunan milik saksi korban untuk kedua proyek tersebut dengan nilai sebesar Rp.259.376.000, akan tetapi terdakwa tidak membayar sehingga saksi korban menghentikan pengiriman bahan bangunan pada kedua proyek tersebut.

Karena saksi korban tidak lagi mengirim bahan bangunan untuk kedua proyek tersebut pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 terdakwa datang ke Toko bangunan milik saksi korban dan pada saat pertemuan terdakwa meminta agar saksi korban kembali mengirim atau menyuplai bahan bangunan kedua proyek yang belum selesai.

Akan tetapi pada saat itu saksi korban menolak untuk kembali mengirim karena terdakwa bahan bangunan yang belum dibayar sudah banyak. tetapi agar kembali di supley terdakwa memberikan cek Bank Riau Kepri dengan Nomor Cek BRK 227241 atas nama PT. Elang Persada tanggal 31 Desember 2014 yang dutandatangani oleh terdakwa dengan nilai Rp.150.000.000,-.

Bahwa mengetahui nilai cek tersebut masih tidak mencukupi atas seluruh biaya bahan bangunan yang belum dibayar oleh saksi korban mengatakan bahwa uang yang ada dicek tersebut masih kurang sampai kedua proyek tersebut selesai.

Dan oleh terdakwa mengatakan tidak apa cek ini akan cair bulan Desember akhir atau paling lambat tanggal 5 januari 2015 dan berbarengan dengan pencairan cek ini, kekurangan akan saya bayar karena masih ada sisa di PU , kalaupun tidak ada ada sisa di Dinas Pekerjaan Umum akan saya jual mobil Fortuner saya untuk melunasi uang kepada saksi korban .

Bahwa mendengar perkataan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban tergerak untuk kembali mengirimkan bahan bangunan untuk penyelesaian kedua proyek tersebut pada tanggal 11 November 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 untuk proyek yang dikerjakan CV.Sinar Pratama dengan jumlah biaya material sebesar Rp. 172.073.000,-.

Sedangkan untuk PT. Elang Persada sejak tanggal 2 Desember 2014 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014 dengan jumlah biaya material sebesar Rp.67.310.000,-.

Bahwa pada akhir Desember 2014 saksi korban menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran terhadap bahan bangunan yang telah dikirim oleh saksi korban akan tetapi terdakwa belum juga dapat membayar dengan alasan baru membayar hutang kepada orang lain .

Bahwa mengetahui jawaban terdakwa tersebut saksi korban menanyakan perihal mobil Fortuner yang akan dijual terdakwa kepada saksi korban akan tetapi saksi korban mengetahui bahwa mobil tersebut dikreditkan ke Bank.

Sehingga saksi korban kembali meminta terdakwa untuk menyelesaikan biaya material yang diambil oleh terdakwa dan oleh terdakwa mengatakan akan membayar biaya material tersebut apabila mendapat proyek di Tahun 2015.

Bahwa karena terdakwa tidak membayar keseluruhan biaya material saksi korban teringat perihal cek yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi korban , kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 saksi korban mencairkan cek nomor 227241 Atas Nama PT. Elang Perkasa ke Bank Riau.

Akan tetapi pada saat saksi korban mencairkan cek tersebut pihak Bank menolak pencairan cek tersebut dengan alasan saldo tidak mencukupi dengan mengeluarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 15 Januari 2015 dan dari pihak bank saksi korban mengetahui bahwa pada saat terdakwa mengeluarkan Cek tersebut dengan nominal yang tertera pada cek tersebut dananya kurang.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 239.383.000,- . atas Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP KUHP.

APRI@www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Penyeludupan Mikol Palsu Marak, Bos Pemain Kabarnya Ditangkap Bareskrim

Redaktur
-
0
Penyeludupan Mikol Palsu Marak, Bos Pemain Kabarnya Ditangkap Bareskrim

RASIO.CO, Batam – Maraknya penyeludupan Minuman Keras(Mikol) merk ternama diduga palsu oleh mafia dari Batam maupun keluar Batam wilayah Kepri membuat aparat penegak hukum gerah, bahkan kabarnya Bos sekaligus pengusaha berinisial Kwt di tangkap Bareskrim Mabes Polri.

Informasi yang berhasil dikumpulkan media, diduga Tim kepolisian Bareskrim Mabes Polri sudah melakukan penggerebekan gudang membuat mikol tersebut di pulau Buru dan gudang yang ada di batamcentre.

” Pengusaha tersebut kabarnya sudah dibawa ke Mabes beberapa hari lalu,” Kata Sumber yang enggan di Publis. Senin(25/09/2017).

Selain itu, tambahnya, Tim Bareskrim tersebut sedang melakukan pengembangan terakait usaha ilegal mikol yang diduga palsu, dimana selama ini cukup aman peredarannya di Batam untuk dibawa kedaerah lain secara ilegal.

Sementara itu, jajaran kepolisian bersama Disprindag pusat dikabarkan semalam melakukan penggrebekan salah satu gudang mikol di pasir putih Batamcentre.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Beacukai mengamankan dua kontainer di Bintan yang duga berisi mikol yang akan di kirim ke jakarta. dan juga Tim Kodim 0315 berhasil mengamankan 700 kardus mikol diduga asal Batam.

APRI@www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Gubernur Kepri: Butuh Komitment Dalam Membangun SDM

Redaktur
-
0
Gubernur Kepri: Butuh Komitment Dalam Membangun SDM

RASIO.CO, Tanjungpiang – Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun mengatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan Kepulauan Riau yang mampu bersaing di era modern saat ini adalah dengan mencetak kader-kader muda penerus bangsa dalam hal pendidikannya. untuk membentuk Kader-kader tersebut perlu komitmen yang tinggi dari Stakeholder terkait.

“Peran UMRAH sebagai Perguruan Tinggi di Kepri sangat vital untuk membangun sumber daya manusia di Kepri,” Kata Nurdin. membuka Rapat Dewan Pertimbangan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di ruang rapat Hotel Aston, Tanjungpinang, Jum’at (22/9).

Kata Nurdin, bahwa untuk membentuk Kader-kader tersebut perlu komitmen yang tinggi dari Stakeholder terkait, apalagi saat ini Kepri memiliki kondisi Geografis yang mumpuni dan untuk mengembangkan hal tersebut.

Maka perlu dukungan semua pihak, apalagi SDM nya, kedepan para pemuda-pemudi Kepri lah yang akan menjalankannya untuk itu pendidikan di Kepri harus terus dikembangkan semaksimal mungkin.

“Tidak ada artinya kita memiliki keunggulan geografis namun tidak dapat dikelola dengan baik dan benar, oleh karna itu peningkatan di bidang pendidikan dirasa perlu untuk menjadi salah satu unsur penopang,” lanjut Nurdin yang juga merupakan Ketua Dewan Pertimbangan UMRAH tersebut.

Terkait tema rapat yang diselenggarakan malam ini, Nurdin mengatakan bahwa untuk mencapai sebuah tujuan yang strategis dibutuhkan visi dan misi yang menjadi acuan dan tolok ukur agar jalan kedepan dapat sejalan dan tidak melenceng dari rencana awal.

“Tanpa visi misi dan pemikiran yang bertuju kedepan maka tujuan yang ingin kita capai tentu tidak akan tercapai maka dengan pertemuan seperti inilah menjadi momentum perubahan menjadi lebih baik kedepan,” tutup Nurdin.

Adapun materi pada rapat malam ini adalah membahas perubahan visi dan misi UMRAH serta expose masterplan pengembangan sarana dan prasarana kampus.

Sementara itu, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Syafsir Akhlus dalam sambutannya mengatakan bahwa tujuan dari pelaksanaan rapat sendiri adalah untuk memaparkan hasil-hasil apa saja yang sudah di capai oleh UMRAH, rencana pembangunan kedepan serta rencana mengubah visi dan misi dari UMRAH.

“momentum seperti ini harus dapat dimaksimalkan dengan baik karna dari rapat inilah kita dapat menyatukan suara dan mengambil keputusan,” ujar Syafsir Akhlus.

Syafsir berharap juga dengan saran dan masukan yang didapat pada pertemuan ini dapat menjadi masukan yang berharga dalam pembangunan UMRAH.

Hadir pada kesempatan tersebut beberapa anggota dewan pertimbangan UMRAH seperti Mantan Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) RI Laksamana TNI (Purn) Dr. Marsetio, Mantan Gubernur Kepri Ismeth Abdullah, Ketua BP3KR Huzrin Hood dan Danlantamal IV Tanjungpinang Laksamana Pertama R. Eko Suyatno. Hadir juga Wakil Rektor I dan II, Dekan serta dosen UMRAH.(red/hms).

APRI@www.rasio

Print Friendly, PDF & Email

Pesawat N219 Akan Bisa Mendarat di Permukaan Air

Redaktur
-
0
Pesawat N219 Akan Bisa Mendarat di Permukaan Air

RASIO.CO, Jakarta – PT Dirgantara Indonesia menyatakan akan terus berinovasi untuk kemajuan bangsa.

Salah satunya dengan mengembangkan pesawat N219 jenis amfibi. Pesawat ini nantinya bisa juga lepas landas dan mendarat di perairan.

“Inovasi dari pesawat N219 nantinya akan dikembangkan menjadi varian amfibi, akan mengurangi biaya infrastruktur untuk pembuatan bandara,” ungkap Direktur Utama PTDI, Elfien Goentoro, saat acara IBDExpo di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (21/9).

Pengembangan pesawat ini, lanjutnya, untuk ikut mendorong potensi pariwisata. Pesawat N219 hadir sebagai alat transportasi nasional karya anak bangsa, yang dapat mengangkut wisatawan dari kota besar menuju tempat wisata.

“Pesawat N219 versi amfibi akan dapat lepas landas di bandara yang minim infrastruktur, sehingga diharapkan dengan inovasi transportasi udara tersebut, ke depannya semua tujuan destinasi pariwisata dapat dicapai dengan menggunakan pesawat N219 amphibi,” tuturnya.

Dia menambahkan penambahan armada angkutan udara perlu diperhatikan untuk memenuhi kebutuhan mobilisasi wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Indonesia. Salah satunya seperti menuju ke Taman Nasional Wakatobi, Sulawesi Tenggara.

“Taman Nasional Wakatobi merupakan salah satu spot menyelam terbaik yang ada di Indonesia yang kaya akan spesies koral. Meski demikian, Wakatobi masih kurang mendapat kunjungan jika dibandingkan dengan spot-spot menyelam lainnya, karena sulitnya akses penerbangan dan jarak tempuh yang jauh,” kata Elfien.

Perjalanan menuju Taman Nasional Wakatobi dapat dimulai menggunakan pesawat komersil dari Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, menuju Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Perjalanan dilanjutkan dari Bandara Sultan Hasanuddin, menggunakan pesawat N219 menuju Bandara Maranggo di Pulau Tomia, Kabupaten Wakatobi, dengan panjang landasan 1.070 meter yang berada di ketinggian 52 MDPL atau bisa juga melalui Bandara Haluoleo, Kendari, menuju Bandara Matahora, Wakatobi dengan panjang landasan 2.001 meter.

Purwarupa pesawat pertama N219 merupakan pesawat penumpang dengan kapasitas 19 orang dengan dua mesin turboprop yang mengacu kepada regulasi CASR Part 23. Ide dan desain dari pesawat dikembangkan oleh PTDI dengan pengembangan program dilakukan oleh PTDI dan LAPAN.

Purwarupa pesawat pertama N219 ditenagai sepasang engine Pratt and Whitney PT6A-52 dengan kemampuan 850 shp dan daya jelajahnya 480 NM untuk kapasitas maksimum 19 orang penumpang dengan kecepatan maksimum 213 knots.

Pesawat N219 memiliki keunggulan antara lain didesain sesuai dengan kebutuhan masyarakat terutama wilayah perintis, sehingga memiliki kemampuan short take of landing dan mudah dioperasikan di daerah terpencil, bisa self starting tanpa bantuan ground support unit.

Menggunakan teknologi yang sudah banyak ditemui di pasaran atau menggunakan, common technology sehingga harga pesawat bisa lebih murah dengan biaya operasi dan pemeliharaan yang rendah.

Menggunakan teknologi avionik yang lebih modern dan banyak digunakan di pasaran yakni Garmin G-1000 dengan Flight Management System yang di dalamnya sudah terdapat Global Positioning System (GPS).

sistem Autopilot dan Terrain Awareness and Warning System. Memiliki kabin terluas di kelasnya dan serbaguna untuk berbagai macam kebutuhan seperti pengangkut barang, evakuasi medis, pengangkut penumpang bahkan pengangkut pasukan.

Multihop Capability Fuel Tank, teknologi yang memungkinkan pesawat tidak perlu mengisi ulang bahan bakar untuk melanjutkan penerbangan ke rute berikutnya.

Memiliki kecapatan (speed) maksimum mencapai 213 knots, dan kecepatan terendah mencapai 59 knots, artinya kecepatan cukup rendah namun pesawat masih bisa terkontrol.

ini sangat penting terutama saat memasuki wilayah yang bertebing-tebing, diantara pegunungan-pegunungan yang membutuhkan pesawat dengan kemampuan manuver dan kecepatan rendah.

Dilengkapi dengan Terrain Awareness and Warning System, seperangkat alat yang bisa mendeteksi bahwa pesawat ini sedang menuju kepada atau mendekati wilayah perbukitan.

Sistem pesawat akan memberikan tanda, visualisasi secara 3 Dimensi (3D) sehingga pilot bisa melihat secara langsung kondisi perbukitan yang akan dilaluinya dan memiliki nose landing gear dan main landing gear tetap atau tidak dapat dimasukan ke dalam pesawat saat terbang sehingga akan memudahkan pesawat melakukan pendaratan di landasan yang tidak beraspal bahkan berbatu serta akan mengurangi biaya pemeliharaan.

Sumber:airmagz

 

Print Friendly, PDF & Email

Aturan Panas Bumi Dikelola Pemerintah Pusat Konstitusional

Redaktur
-
0
Aturan Panas Bumi Dikelola Pemerintah Pusat Konstitusional

RASIO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan pengujian Undang-Undang No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (UU Panas Bumi) dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).

Perkara No. 11/PUU-XIV/2016 terkait kewenangan pengelolaan panas bumi tersebut diajukan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

“Amar putusan mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno Arief Hidayat yang didampingi para hakim konstitusi lainnya dalam sidang pengucapan putusan, Rabu (20/9) siang.

Pemohon mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkeberatan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 23 ayat (2) UU Panas Bumi dan Lampiran cc angka 4 Pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan UU Pemda yang hanya memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk memberikan izin pengelolaan panas bumi.

Menurut Pemohon hal ini bertentangan dengan prinsip otonomi yang diberikan pada daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Setelah memeriksa dengan saksama dalil Pemohon, keterangan Presiden maupun keterangan DPD, Mahkamah mempertimbangkan bahwa kebutuhan energi yang meningkat seharusnya diimbangi dengan penyediaan energi yang memadai. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang sangat besar untuk menjadi energi yang diandalkan.

Mahkamah berpendapat panas bumi yang merupakan sumber energi baru terbarukan sebagai sub-urusan pemerintahan konkuren pilihan yang kewenangannya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Sepanjang penentuannya mendasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan kepentingan strategis nasional,” kata Wakil Ketua MK Anwar Usman yang membacakan pendapat Mahkamah.

Mahkamah juga menegaskan Pasal ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (1) c dan Pasal 23 ayat (2) UU Panas Bumi serta Lampiran cc angka 4 pada Sub Urusan Energi Baru Terbarukan pada UU Pemda yang memberikan kewenangan penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung, termasuk kewenangan pemberian izin kepada pemerintah pusat tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Kemudian, Anwar menyebut keberadaan maupun karakter panas bumi tidak memungkinkannya untuk dibagi-bagi secara administratif, baik dalam konteks provinsi dan lebih-lebih dalam konteks kabupaten/kota.

Hal itu diketahui dari keterangan ahli geotermal di hadapan Mahkamah yang menerangkan sistem panas bumi Indonesia memiliki karakter unik yang bersifat lintas daerah administratif. Penetapan wilayah didasarkan bukan atas wilayah administratif, melainkan berdasarkan keberadaan sumber panas bumi tersebut.

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” tandas Anwar.

Sumber:MK

Print Friendly, PDF & Email

Dua Begal ini Beralasan Motor Mogok Rampas Harta Pelajar

Redaktur
-
0
Dua Begal ini Beralasan Motor Mogok Rampas Harta Pelajar

RASIO.CO, Batam – Raka Destian Mahesa dan Wahyu Syahputra merupakan dua terdakwa begal beralasan melakukan perampasan handphone pelajar karena motor mogok kehabisan bensin.

Selain beralasan motor habis bensin, kedua terdakwa juga beralasan tidak mempunyai pekerjaan tetap alias pengangguran dan uang penjualan handphone terhadap penadah digunakan bayar kos-kosan di Batuaji.

Hal ini terungkap dipersidangan, saat keterangan dua saksi korban yang dihadirkan JPU serta dikonfrontir dengn keterangan terdakwa saat sidang dipimpin Majlis hakim ketua Chandra didampingi satu hakim anggota di PN Batam. Selasa(19/09/2017).

” Awal kedua terdakwa meminjam agak memaksa hanphone untuk sms temannya karena kehabisan bensin lalu melarikan diri, saya berteriak dan berhasil ditangkap warga di dekat Vihara sei panas,” kata saksi korban Fadliman diruang sidang PN Batam.

Ironisnya, lanjut kkorban, kedua pelaku sempat ditolongnya mendorong motornya ke pom bensin dan kembali meminjam handphone temanya merk samsung note II yang juga disikat terdakwa.

Kesal ulah terdakwa kami teriakan perkataan “BEGAL” lalu pada saat itu warga sekitar yang sedang melintas di jalan tersebut berusaha membantu para korban memberhentikan sepeda motor milik para Terdakwa setelah para Terdakwa lalu diamankan langsung dibawa ke Polsek Batam Kota guna penyidikan lebih lanjut.

Usai mendegarkan keterangan kedua saksi majlis hakim menuda persidangan pekan depan dengan agenda pemeriksaan terdakwa.

Dalam peristiwa ini kedua saksi korban mengalami kerugian Rp2,5 juta, sedangkan kedua korban hanya dijerat pasal 372 jo. pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

APRI@www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Syukuran HUT ke 62 Lalu Lintas Bhayangkara Polri

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Batam – Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian bersama jajarannya menggelar syukuran HUT Lalu lintas Bhayangkara tahun 2017 yang dilaksanakan di Lobby Utama Mapolda. Jumat(22/09/2017).

HUT Lalu lintas Bhayangkara ke 62 bertemakan “Indonesia Aman, Selamat, Tertib, Dan Lancar Melalui Modernisasi Polantas Sebagai Implementasi Tahun Keselamatan Untuk Kemanusiaan”. dan dihadri Kapolda Kepri, Wakapolda Kepri, Irwasda, Pejabat utama, Perwira, Bintara danPNS Ditlantas Polda Kepri.

Dalam Sambutan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian, M.A yang dibacakan oleh Kapolda Kepri menyampaikan selaku pimpinan polri saya menyampaikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun Ke-62 Kepada Seluruh Jajaran Polisi Lalu Lintas.

“Sepanjang 62 tahun sejarah pengabdiannya, Kepolisian Lalu Lintas telah banyak berperan dalam mewujudkan Kamseltibcar Lantas hingga ke berbagai pelosok Indonesia. Berbagai kegiatan pengamanan di jalan raya, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, dapat dilaksanakan dengan baik,” Kata Kapolda.

Lanjut Kapolda, Termasuk di antaranya pengamanan arus mudik dan arus balik pada operasi ramadniya 2017 yang lalu. Fungsi lalu lintas juga menjadi salah satu fungsi Kepolisian yang tidak pernah berhenti berinovasi dalam menciptkan layanan berbasis it guna mempermudah masyarakat.

Berbagai terobosan kreatif telah diciptakan dan selalu berkembang dari tahun ke tahun. Untuk itu saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas segala dedikasi, loyalitas, dan inovasi yang telah ditunjukkan selama ini.

“Peringatan Hut Lalu Lintas Bhayangkara Tahun 2017 saya harapkan juga dapat menjadi momentum refleksi diri untuk berbenah, senantiasa berinovasi, dan terus memperbaiki layanan yang diberikan kepada masyarakat,” ujarnya.

Kata kapolda, Dengan refleksi diri, kita dapat melihat bukan saja keberhasilan, namun yang lebih penting juga menyadari kelemahan dan kekurangan selama ini.

Saya menyambut positif tema yang diangkat pada Hari Ulang Tahun Lalu Lintas Bhayangkara Ke-62 Ini, Yaitu “Indonesia Aman, Selamat, Tertib, Dan Lancar Melalui Modernisasi Polantas Sebagai Implementasi Tahun Keselamatan Untuk Kemanusiaan”.

Tema ini menjadi penjabaran dari Program Prioritas Polri khususnya untuk mewujudkan Polri Yang Profesional, Modern, Dan Terpercaya (Promoter).

Tema ini juga relevan untuk merespon kebutuhan masyarakat yang mengharapkan Multidimensional Service Quality melalui pemanfaatan berbagai kecanggihan dan kemajuan teknologi dalam menciptakan layanan yang sederhana, murah, dan mudah diakses.

Sejalan dengan hal tersebut, maka saya mendukung sepenuhnya jajaran lalu lintas polri untuk terus menggulirkan program-program inovasi berbasis teknologi informasi seperti sim online, samsat online, dan terobosan lain yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan mempermudah masyarakat.

Pada kesempatan ini saya juga menekankan tentang pentingnya menggencarkan kegiatan dikmas lalu lintas. Sebagaimana kita ketahui bersama, berlalu lintas adalah budaya yang dibentuk oleh nilai-nilai yang diakui oleh masyarakat.

Karena itu, fungsi lalu lintas harus bisa masuk ke dalam seluruh bidang, khususnya pendidikan, guna menanamkan nilai-nilai dan budaya berlalu lintas yang baikkepada masyarakat.

saya memberikan apresiasi kepada seluruh undangan yang telah bersedia hadir untuk turut menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-62 Lalu Lintas Bhayangkara. Tidak lupa ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan penyelenggaraan acara ini dengan baik dan saksama,” tutupnya.

APRI@www.rasio.co

Print Friendly, PDF & Email

Masyarakat Batam Bantu Rohingya Rp400 Juta

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Batam – Sumbangan senilai Rp 400 juta terkumpul dari masyarakat Kota Batam untuk Rohingya.

Bantuan tersebut diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Batam pada malam peringatan tahun baru 1 Muharram 1439 H tingkat Kota Batam di Dataran Engku Putri Batam Centre, Rabu (20/9).

Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Batam, Nyat Kadir meminta masyarakat untuk mengesampingkan isu politis dalam tragedi di Myanmar tersebut. Namun lebih melihatnya sebagai tragedi kemanusiaan yang membutuhkan bantuan seluruh masyarakat dunia.

“Tak usah bicara itu pemusnahan etnis, agama, dan sebagainya. Biarkan tim pencari fakta bekerja. Tapi kita bantu ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan,” ujar anggota DPR RI ini.

Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengatakan Rp 400 juta ini merupakan bantuan tahap pertama. Diserahkan atas nama masyarakat Kota Batam melalui lembaga yang memiliki akses bantuan ke Rohingya.

Pada kesempatan tahun baru Islam ini, Amsakar berharap ada peningkatan kualitas diri dan kualitas iman masyarakat Kota Batam. Melalui kegiatan malam peringatan tahun baru ini diharapkan dapat memberi manfaat terhadap peningkatan kualitas diri tersebut.

“Kita diajak melakukan kontemplasi, perenungan. Apa yang sidah dilakukan 1438 kemarin dan apa yang harus dilakukan 1439 mendatang. Kualitas hidup kita sudah dimulai dari apa yang kita lakukan hari ini,” ujarnya.

Malam peringatan tahun baru islam tingkat Kota Batam ini menghadirkan Ustadz Ahmad Ihsan. Penceramah yang terkenal dengan nama Ustadz Cepot ini mengajak masyarakat Batam untuk bersyukur. Karena kalau kita bersyukur atas nikmat Allah maka Allah akan menambah nikmat untuk kita. Dan salah satu bentuk kesyukuran adalah dengan melaksanakan shalat.

“Tahun baru adalah momen hijrah. Ketika Rasul hijrah, yang pertama dibangun bukan mal atau apa, tapi masjid. Artinya umat islam diajak untuk sujud kepada Allah. Allah tidak butuh shalat kita, tapi kita yang butuh shalat kepada Allah. Kita yang butuh Allah, dekati Allah, caranya shalat,” kata Ustadz Cepot.

Ia juga memyampaikan rasa salutnya terhadap Pemerintah Kota Batam. Karena Batam memiliki program yang menunjukkan kecintaan terhadap ulama dan pegiat agama lainnya.

“Batam punya program gaji untuk guru TPQ, imam masjid, mubaligh, dan sebagainya. Sesuai yang jarang ada di daerah lain. Ini artinya Batam promotor cinta ulama. Uangnya dibagikan lagi ke pejuang agama,” kata dia.

Acara malam tahun baru ini ditutup penampilan D’Massiv yang menyanyikan sepuluh lagu. Penampilan dibuka dengan shalawat badar yang dibawakan ala D’Massiv.(red/mcb).

APRI@www.rasio.co

 

Print Friendly, PDF & Email

MK Tegaskan PK Sekali Konstitusional

Redaktur
-
0

RASIO.CO, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruhnya permohonan mengenai aturan Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman).

Sidang Putusan Nomor 1/PUU-XV/2017 digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (20/9) di Ruang Sidang MK.

Dalam permohonannya, Pemohon yang merupakan perseorangan warga Indonesia merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya untuk mendapatkan putusan yang adil dari Mahkamah Agung dengan berlakunya Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 23 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Terhadap Putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”.

Pemohon menilai ketentuan tersebut membatasi hak konstitusional Pemohon untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor 550 PK/Pdt/2000 yang merupakan peninjauan kembali atas putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1164 K/Pdt/1990.

Pemohon menilai, apabila pasal a quo dibatalkan, maka upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dalam perkara perdata dapat diajukan lebih dari satu kali sebagaimana dalam peninjauan kembali terhadap perkara pidana.

Menanggapi permohonan tersebut, Mahkamah kembali menegaskan bahwa pembatasan PK hanya dapat dilakukan satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata adalah konstitusional.

Hal ini sesuai dengan Putusan MK Nomor 108/PUU-XIV/2016 yang menerangkan berbeda halnya dengan peninjauan kembali dalam perkara pidana yang tujuannya adalah untuk mencari kebenaran materiil serta perlindungan HAM dari kesewenang-wenangan negara terutama yang menyangkut hak hidup dan hak-hak fundamental lainnya.

Sehingga Mahkamah melalui Putusan a quo menegaskan bahwa untuk perkara pidana harus ada perlakuan yang berbeda dengan peninjauan kembali bagi perkara lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat, pembatasan peninjauan kembali hanya satu kali dalam perkara selain pidana, termasuk perkara perdata, sebagaimana yang diatur Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman adalah konstitusional.

“Oleh karena ternyata Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo telah pernah diputus oleh Mahkamah, dengan demikian permohonan Pemohon a quo adalah ne bis in idem,” ucap Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna membacakan Pendapat Mahkamah.

Sumber:MK

 

Print Friendly, PDF & Email
1...1,5601,5611,562...1,669Halaman 1,561 dari 1,669

EDITOR PICKS

POPULAR POSTS

POPULAR CATEGORY

TENTANG KITA

Diterbitkan | Dikelola : PT. Laksana Rasio Media Inovasi | Pengesahan Kemenkum HAM, No AHU 59522. AH. 01.01 Tahun 2018. Alamat : Town House Cluster Puri Melati Blok A No. 2B, Batam Centre, Batam, Kepulauan Riau Media rasio.co telah terverifikasi administrasi dan faktual oleh dewanpers dengan ID 9564

Hubungi kami: rasiowebmedia@gmail.com

IKUTI KITA

© Newspaper WordPress Theme by TagDiv