RASIO.CO, Tanjungpinang – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, bertemu rombongan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Provinsi Kepri dalam suasana santai di Kedai Kopi Abu, Pulau Penyengat, Sabtu (28/3).
Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas potensi pengembangan daerah, khususnya Pulau Penyengat sebagai destinasi unggulan.
Ansar menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi inisiatif Kadin Kepri. Ia juga memaparkan perkembangan pembangunan Pulau Penyengat yang dinilai terus menunjukkan kemajuan.
“Sering-seringlah berkunjung ke Pulau Penyengat. Saat ini, pulau ini telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kepulauan Riau,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembangunan di Pulau Penyengat tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.
“Tidak hanya sebagai destinasi wisata, pembangunan di Pulau Penyengat juga mampu mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” jelasnya.
Sementara itu, rombongan Kadin Kepri dipimpin Ketua periode 2026–2030, Mustafa, bersama Kepala Dinas Perdagangan Kepri, Riki Rionaldi. Pertemuan ini juga menjadi langkah awal menjelang pelantikan pengurus baru.
Mustafa menyebut pelantikan nantinya akan menghadirkan perwakilan Kadin Pusat sebagai bentuk penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.
Pertemuan yang berlangsung hangat ini diharapkan mempererat hubungan antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
RASIO.CO, Batam – Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait meninjau langsung lokasi kebakaran hutan lindung di kawasan Waduk Nongsa, Jumat (27/3) lalu, guna memastikan penanganan berjalan optimal.
Ia menyebut kebakaran pertama kali terdeteksi pada Kamis (26/3) sore dan berhasil dipadamkan hingga malam oleh tim gabungan dari BP Batam, Pemko Batam, TNI, Polri, Manggala Agni, serta pelaku usaha. Namun, api kembali muncul keesokan harinya akibat kondisi lahan yang kering dan angin kencang. Berdasarkan pemantauan drone, luas area yang terbakar diperkirakan mencapai 3,85 hektare.
“Daerah sini memang sangat rentan untuk terbakar. Karena merupakan daerah yang banyak ranting dan daun kering, serta daerah gambut yang masih menyimpan sekam di dalamnya,” ujar Ariastuty.
Ia mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan menghindari aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan atau membakar sampah. Selain itu, masyarakat juga diminta tidak memanfaatkan lahan bekas terbakar secara ilegal karena dapat dikenakan sanksi hukum.
“Kami tentunya meminta masyarakat menjadi perpanjangan tangan bagi pemerintah dan kepolisian. Segera laporkan apabila ada oknum yang dengan sengaja atau tidak sengaja membakar hutan maupun lahan,” tegasnya.
RASIO.CO,Batam – JS oknum petugas imigrasi Batam terduga pelaku melakukan pemungutan liar alias pungli bersama calo pasport di non aktifkan sementara bertugas dipelabuhan internasional batamcentre.Minggu(29/03).
Terbongkarnya kedok oknum imigrasi batam setelah media asing asal Singapura, Mothership, mempublikasikan dugaan praktik pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) yang terjadi pada 13 dan 14 April. Namun, pemberitaan tersebut baru muncul sekitar 10 hari kemudian, tepatnya pada 25 April.
Ulah oknum petugas JS, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam mengakui adanya keterlibatan oknum petugas internal bersama calo dalam memeras wisatawan asing asal Singapura, di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Center.
Satu oknum petugas berinisial JS diberhentikan sementara, sedangkan seorang calo berinisial AS diamankan dan diproses lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, Ujo Sutojo, mengatakan, keduanya diduga bekerja sama dalam praktik tersebut.
“Untuk sementara, dua orang yang terlibat, satu dari internal dan satu pihak luar,” ujarnya.
Hasil pemeriksaan awal, pungli bermula dari permintaan uang sebesar 100 dolar Singapura. Namun, melalui negosiasi dengan korban, nilainya meningkat hingga 250 dolar Singapura.
Dalam praktiknya, sekitar 150 dolar Singapura diduga mengalir ke oknum petugas. Sisanya digunakan oleh calo.Kasus ini masih didalami.
Pihak imigrasi bersama kepolisian menelusuri alur transaksi, kemungkinan keterlibatan pihak lain, serta memeriksa data perlintasan penumpang pada 13 Maret 2026. Rekaman CCTV di area pelabuhan juga telah diamankan.
Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, mengatakan pihaknya tengah memproses pengembalian uang kepada korban.
“Uang tersebut sudah digunakan untuk kepentingan pribadi. Saat ini kami upayakan pengembaliannya,” ujarnya.
Sebagai langkah pencegahan, sistem pemeriksaan diperketat. Sejak 26 Maret 2026, petugas tidak lagi diperbolehkan membawa paspor ke ruang terpisah, kecuali dalam kondisi tertentu seperti indikasi dokumen palsu.
Dari sisi sanksi, tindakan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Jika terbukti mengandung unsur pidana, pelaku juga berpotensi dijerat kasus korupsi.
“Hasil investigasi akan diserahkan ke pimpinan untuk penentuan sanksi tegas,” ujar perwakilan Direktorat Kepatuhan Internal.
Sebelumnya, Diterpa isu oknum petugas imigrasi Batam melakukan punggutan liar(Pungli) terhadap turis mancanegara di pelabuhan Batamcentre dengan bervariasi antara S$.100 s/d S$.250 batam heboh.
Beredarnya dugaan isu pungli terjadi di setiap pelabuhan internasional di Batam oleh oknum-oknum nakal terhadap Wisman mauoun TKI nonprosedural bukanlah hal baru, namun sering dikeluhkan masyarakat.
Ironisnya, para oknum petugas Imigrasi diduga sudah terorganisir dengan baik dan sudah berjalan tahunan, sehingga mencoreng citra batam sebagai pintu gerbang masuknya turis mancanegara. diduga modus oknum petugas tersebut dengan pola dihentikan di antrean, dibawa ke ruangan tertutup, lalu diminta membayar sejumlah uang agar bisa melanjutkan perjalanan. Informasi lapangan, diduga korban berinisial AC, warga Singapura, mengaku kejadian itu dialaminya pekan lalu saat tiba di Batam bersama pasangannya. Saat hendak menggunakan jalur otomatis yang lebih singkat, mereka tiba-tiba dihentikan petugas dan diminta menunggu di luar sebuah ruangan yang disebutnya sebagai “ruang interogasi tersembunyi”. Di sana, mereka tidak sendiri. Sejumlah warga asing lain dari berbagai negara juga menunggu dengan wajah cemas. Satu per satu dipanggil masuk. “Pasangan saya keluar dan bilang mereka minta uang,” ujar AC. Ketika gilirannya tiba, AC mengaku mendapat perlakuan intimidatif. Ia ditanya dengan nada tinggi dan dituduh melanggar aturan karena dianggap tidak sopan saat melintasi pembatas antrean. Meski telah menjelaskan bahwa dirinya tidak menyerobot antrean, petugas tetap bersikeras. Ponselnya disita, tekanan terus diberikan, hingga akhirnya ia diminta membayar denda sebesar 100 dolar Singapura per orang. Pilihan yang diberikan sederhana, namun menekan: membayar atau ditahan semalaman dan dipulangkan ke Singapura keesokan hari. Dua jam bertahan, AC dan pasangannya akhirnya menyerah. Uang itu dibayar tunai, yang menurutnya kemudian dimasukkan ke dalam tumpukan uang di bawah keyboard petugas. Sehari setelahnya, diduga pengalaman serupa dialami Nay, seorang pekerja asal Myanmar yang tinggal di Singapura. Ia datang ke Batam bersama orang tuanya pada 14 Maret 2026. Berbeda dengan AC, Nay lolos pemeriksaan tanpa masalah. Namun kedua orang tuanya justru dihentikan dan dibawa ke sebuah ruangan kecil di dekat loket imigrasi. Mereka menunggu hingga 45 menit dalam kondisi tidak nyaman. “Ruangannya sempit dan banyak nyamuk,” katanya. Tak lama, ay dipanggil oleh seorang pria berpakaian santai. Ia diberi tahu bahwa ada masalah dengan visa Malaysia milik orang tuanya dan mereka terancam ditolak masuk. Solusi yang ditawarkan kembali sama membayar. ay diminta membayar 150 dolar Singapura per orang agar orang tuanya bisa masuk ke Batam. Ia sempat menolak karena merasa ada kejanggalan orang tuanya baru saja melewati imigrasi Malaysia tanpa kendala, bahkan sebelumnya juga pernah masuk Batam tanpa masalah. Menanggapi hal ini, pengamat pariwisata Batam, Buralimar, menegaskan pentingnya klarifikasi dari pihak imigrasi. “Yang berhak menjawab awal tentu dari pihak imigrasi. Kita tunggu klarifikasi. Kalau benar, ini oknum dan harus ada tindakan tegas,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa Batam merupakan salah satu pintu utama masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. Target kunjungan 1,7 juta wisatawan bukan angka kecil, dan sangat bergantung pada kepercayaan serta kenyamanan. “Wisatawan datang membawa devisa. Rata-rata bisa belanja satu juta rupiah per hari. Ini harus dijaga bersama,” tegasnya. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam, Ardiwinata. Ia mengaku telah mendengar informasi tersebut, namun menekankan perlunya verifikasi lebih lanjut. “Kita perlu cek dan konfirmasi ke pihak imigrasi. Kalau memang ada pelanggaran, tentu ada mekanisme penindakan sesuai SOP,” katanya. Meski begitu, ia memastikan kondisi pariwisata Batam secara umum masih kondusif. Ia juga mengimbau wisatawan untuk menggunakan agen perjalanan resmi agar terhindar dari potensi masalah. Sementara itu, pihak Imigrasi Batam melalui Kepala Kantor Imigrasi, Hajar Aswad, menyatakan bahwa laporan tersebut sedang dalam proses pemeriksaan internal. “Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi tengah melakukan pendalaman. Jika ditemukan pelanggaran, akan ditindak tegas sesuai aturan,” ujarnya. Imigrasi juga menegaskan tidak mentolerir praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun, serta membuka kanal pengaduan bagi masyarakat dan wisatawan yang mengalami atau mengetahui kejadian serupa. Kasus ini menjadi pengingat bahwa wajah sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh destinasi wisatanya, tetapi juga oleh cara ia menyambut tamu yang datang. Di gerbang masuk seperti Batam, satu pengalaman buruk bisa bergema jauh, melewati laut, hingga kembali ke negara asal wisatawan. Imigrasi Batam berkomitmen untuk tidak mentolerir segala bentuk pungutan liar, dan akan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara profesional dan objektif.
Kami percaya bahwa setiap wisatawan asing yang masuk wilayah Indonesia berhak memperoleh pelayanan keimigrasian yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau kepada wisatawan maupun masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran agar dapat menyampaikannya melalui kanal pengaduan resmi Imigrasi Batam, yakni: Email: pengaduankanimbatam@gmail.com WhatsApp: 08117002019 Pesan langsung (DM) Instagram: @imigrasibatam.(fjr).
RASIO.CO, Batam – Diterpa isu oknum petugas imigrasi Batam melakukan punggutan liar(Pungli) terhadap turis mancanegara di pelabuhan Batamcentre dengan bervariasi antara S$.100 s/d S$.250 batam heboh.
Beredarnya dugaan isu pungli terjadi di setiap pelabuhan internasional di Batam oleh oknum-oknum nakal terhadap Wisman mauoun TKI nonprosedural bukanlah hal baru, namun sering dikeluhkan masyarakat.
Ironisnya, para oknum petugas Imigrasi diduga sudah terorganisir dengan baik dan sudah berjalan tahunan, sehingga mencoreng citra batam sebagai pintu gerbang masuknya turis mancanegara. diduga modus oknum petugas tersebut dengan pola dihentikan di antrean, dibawa ke ruangan tertutup, lalu diminta membayar sejumlah uang agar bisa melanjutkan perjalanan. Informasi lapangan, diduga korban berinisial AC, warga Singapura, mengaku kejadian itu dialaminya pekan lalu saat tiba di Batam bersama pasangannya. Saat hendak menggunakan jalur otomatis yang lebih singkat, mereka tiba-tiba dihentikan petugas dan diminta menunggu di luar sebuah ruangan yang disebutnya sebagai “ruang interogasi tersembunyi”. Di sana, mereka tidak sendiri. Sejumlah warga asing lain dari berbagai negara juga menunggu dengan wajah cemas. Satu per satu dipanggil masuk. “Pasangan saya keluar dan bilang mereka minta uang,” ujar AC. Ketika gilirannya tiba, AC mengaku mendapat perlakuan intimidatif. Ia ditanya dengan nada tinggi dan dituduh melanggar aturan karena dianggap tidak sopan saat melintasi pembatas antrean. Meski telah menjelaskan bahwa dirinya tidak menyerobot antrean, petugas tetap bersikeras. Ponselnya disita, tekanan terus diberikan, hingga akhirnya ia diminta membayar denda sebesar 100 dolar Singapura per orang. Pilihan yang diberikan sederhana, namun menekan: membayar atau ditahan semalaman dan dipulangkan ke Singapura keesokan hari. Dua jam bertahan, AC dan pasangannya akhirnya menyerah. Uang itu dibayar tunai, yang menurutnya kemudian dimasukkan ke dalam tumpukan uang di bawah keyboard petugas. Sehari setelahnya, diduga pengalaman serupa dialami Nay, seorang pekerja asal Myanmar yang tinggal di Singapura. Ia datang ke Batam bersama orang tuanya pada 14 Maret 2026. Berbeda dengan AC, Nay lolos pemeriksaan tanpa masalah. Namun kedua orang tuanya justru dihentikan dan dibawa ke sebuah ruangan kecil di dekat loket imigrasi. Mereka menunggu hingga 45 menit dalam kondisi tidak nyaman. “Ruangannya sempit dan banyak nyamuk,” katanya. Tak lama, ay dipanggil oleh seorang pria berpakaian santai. Ia diberi tahu bahwa ada masalah dengan visa Malaysia milik orang tuanya dan mereka terancam ditolak masuk. Solusi yang ditawarkan kembali sama membayar. ay diminta membayar 150 dolar Singapura per orang agar orang tuanya bisa masuk ke Batam. Ia sempat menolak karena merasa ada kejanggalan orang tuanya baru saja melewati imigrasi Malaysia tanpa kendala, bahkan sebelumnya juga pernah masuk Batam tanpa masalah. Menanggapi hal ini, pengamat pariwisata Batam, Buralimar, menegaskan pentingnya klarifikasi dari pihak imigrasi. “Yang berhak menjawab awal tentu dari pihak imigrasi. Kita tunggu klarifikasi. Kalau benar, ini oknum dan harus ada tindakan tegas,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa Batam merupakan salah satu pintu utama masuk wisatawan mancanegara ke Indonesia. Target kunjungan 1,7 juta wisatawan bukan angka kecil, dan sangat bergantung pada kepercayaan serta kenyamanan. “Wisatawan datang membawa devisa. Rata-rata bisa belanja satu juta rupiah per hari. Ini harus dijaga bersama,” tegasnya. Hal senada disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Batam, Ardiwinata. Ia mengaku telah mendengar informasi tersebut, namun menekankan perlunya verifikasi lebih lanjut. “Kita perlu cek dan konfirmasi ke pihak imigrasi. Kalau memang ada pelanggaran, tentu ada mekanisme penindakan sesuai SOP,” katanya. Meski begitu, ia memastikan kondisi pariwisata Batam secara umum masih kondusif. Ia juga mengimbau wisatawan untuk menggunakan agen perjalanan resmi agar terhindar dari potensi masalah.
Kepala Imigrasi Batam akan Tindak Tegas Sementara itu, pihak Imigrasi Batam melalui Kepala Kantor Imigrasi, Hajar Aswad, menyatakan bahwa laporan tersebut sedang dalam proses pemeriksaan internal. “Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi tengah melakukan pendalaman. Jika ditemukan pelanggaran, akan ditindak tegas sesuai aturan,” ujarnya. Imigrasi juga menegaskan tidak mentolerir praktik pungutan liar dalam bentuk apa pun, serta membuka kanal pengaduan bagi masyarakat dan wisatawan yang mengalami atau mengetahui kejadian serupa. Kasus ini menjadi pengingat bahwa wajah sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh destinasi wisatanya, tetapi juga oleh cara ia menyambut tamu yang datang. Di gerbang masuk seperti Batam, satu pengalaman buruk bisa bergema jauh, melewati laut, hingga kembali ke negara asal wisatawan. Imigrasi Batam berkomitmen untuk tidak mentolerir segala bentuk pungutan liar, dan akan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara profesional dan objektif.
Kami percaya bahwa setiap wisatawan asing yang masuk wilayah Indonesia berhak memperoleh pelayanan keimigrasian yang baik, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau kepada wisatawan maupun masyarakat yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran agar dapat menyampaikannya melalui kanal pengaduan resmi Imigrasi Batam, yakni: Email: pengaduankanimbatam@gmail.com WhatsApp: 08117002019 Pesan langsung (DM) Instagram: @imigrasibatam.(fjr).
RASIO.CO, Batam – Team gabungan berhasil memadamkan 5 titil lokasi kebakaran yang terjadi di Batam. Sabtu(27/03).
Team Gabungan terdiri dari Polda Kepri, Satbrimob, Polres, polsek, pemadam kebakaran BP Batam, Pemko Batam, Manggala Agni, serta instansi terkait lainnya.Diduga kebakaran ulah oknum tidak bertanggung jawab.
Sedangkan lokasi, kebakaran yang berhasil ditangani meliputi kawasan Hutan Lindung Bendungan Sei Nongsa, kawasan hutan belakang Puskesmas Rempang Cate, lahan Cemara Park, lahan kosong di Ruli Tiban Kebun, serta area semak-semak dan perbukitan di Jalan Trans Barelang.
Dalam upaya optimalisasi dan percepatan penanganan kebakaran lahan, tim gabungan membagi wilayah penanganan ke dalam 3 zona, yaitu Zona 1 meliputi Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Lubuk Baja, dan Batu Ampar.
Zona 2 meliputi wilayah Sembulang dan Galang, serta Zona 3 meliputi Kecamatan Sei Beduk, Sekupang, dan Belakang Padang.
Pembagian zona ini bertujuan untuk mempercepat respons penanganan di lapangan, mempermudah koordinasi antarinstansi, serta memastikan setiap wilayah tertangani secara optimal.
Di seluruh lokasi, personel gabungan melaksanakan serangkaian kegiatan mulai dari mendatangi TKP, pengamanan area, pemadaman serta pendinginan titik api, hingga penggunaan peralatan sesuai dengan fungsi masing-masing instansi. Seluruh titik api berhasil dipadamkan dan situasi dalam keadaan aman serta terkendali.
Selain itu, sebagai langkah pencegahan dan penanganan awal, Polda Kepri mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta memastikan api benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
Apabila ditemukan titik api, masyarakat diharapkan segera melakukan upaya pemadaman awal jika memungkinkan dan segera melaporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sebelum meluas.
Kabid Humas Polda Kepri Kombes Pol. Nona Pricillia Ohei, menegaskan bahwa selain upaya penanganan, aspek penegakan hukum juga menjadi perhatian serius dalam kasus kebakaran hutan dan lahan.
Selain upaya pemadaman, Polda Kepri juga menurunkan tim monitoring dan penegakan hukum (Gakkum) untuk melakukan penyelidikan terhadap penyebab kebakaran lahan serta menindak tegas apabila ditemukan adanya unsur tindak pidana.
“Polda Kepri tidak akan mentolerir tindakan pembakaran lahan. Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit Rp3 miliar dan paling banyak Rp10 miliar. Selain itu, juga dapat dikenakan Pasal 187 KUHP dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun,” tegasnya.
Polda Kepri juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api. Masyarakat dapat menghubungi Call Center 110 atau memanfaatkan aplikasi Polri Super Apps.
Sampai dengan berita ini diturunkan, sebanyak 5 (lima) titik api berhasil dikendalikan oleh tim gabungan, dengan situasi secara umum dinyatakan aman dan kondusif.
RASIO.CO, Lingga – Dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional, Polres Lingga melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan yang berada di lingkungan Mapolres Lingga dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti jagung, sayur serta cabai, Jumat (27/3).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di atas lahan seluas kurang lebih 6.000 M² yang berada di lingkungan Mapolres Lingga. Lahan tersebut dimanfaatkan secara optimal dengan ditanami berbagai komoditas hortikultura guna menunjang ketersediaan pangan.
Kapolres Lingga, AKBP Dr. P.M. Nababan, S.H., S.I.K., M.H., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret Polres Lingga dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Kami berkomitmen untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan memanfaatkan lahan yang ada secara optimal. Dengan luas lahan sekitar 6.000 M² ini, kami berharap dapat memberikan manfaat nyata serta menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong secara produktif,” ujar Kapolres Lingga.
Seluruh Pejabat Utama (PJU) bersama seluruh personel Polres Lingga turut ambil bagian dalam kegiatan ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam mendukung program pemerintah serta membangun kemandirian pangan di lingkungan institusi kepolisian.
Pemanfaatan lahan ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan internal, namun juga menjadi contoh nyata bagi masyarakat dalam mengelola lahan kosong menjadi lebih produktif dan bernilai guna.
Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya ketahanan pangan serta mempererat kebersamaan antar personel dalam kegiatan positif yang berdampak langsung bagi kesejahteraan bersama.
RASIO.CO, Batam – Direktur PT Umroh Berkah Indonesia, Rahmad Putra Bunaya, berinisiatif memberangkatkan Nirwana, ibu dari terdakwa Fandi Ramadhan, untuk menunaikan ibadah umrah pada 20 Juni 2026 mendatang.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Bunaya kepada Nirwana pada Kamis (26/3) di kawasan Batam Center.
Saat mendengar kabar tersebut, Nirwana tak kuasa menahan tangis. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan rasa syukur atas rezeki yang menurutnya merupakan bentuk kasih sayang Tuhan di tengah cobaan yang sedang dihadapi keluarganya.
“Saya tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan ini. Ini seperti jawaban doa di saat kami sedang diuji,” ujarnya.
Pemberian hadiah umrah ini tidak sekadar bentuk bantuan, melainkan juga mencerminkan nilai kepedulian sosial dan empati terhadap sesama, terutama bagi keluarga yang tengah menghadapi tekanan psikologis akibat proses hukum.
Dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga dari seseorang yang tersangkut kasus hukum kerap ikut merasakan dampaknya, baik secara sosial maupun emosional. Kondisi ini sering kali menimbulkan stigma, tekanan mental, hingga keterasingan dari lingkungan sekitar.
Langkah yang dilakukan oleh Bunaya menjadi contoh bahwa dukungan moral dan spiritual sangat dibutuhkan oleh mereka yang berada dalam situasi sulit.
“Ibadah umrah ini kami harapkan bisa menjadi penguat batin, memberikan ketenangan, serta membuka harapan baru bagi Ibu Nirwana,” kata Bunaya.
Seperti diketahui bahwa Fandi Ramadhan tersebut adalah seorang anak buah kapal (ABK) yang terjerat dalam perkara penyelundupan narkotika hampir 2 ton sabu melalui jalur laut.
Dan Pengadilan Negeri (PN) Batam menjatuhkan vonis 5 tahun penjara pada 5 Maret 2026 lalu, dimana vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan pidana mati yang sebelumnya diajukan oleh Penuntut Umum pada 5 Februari 2026. (baca https://rasio.co/fandi-ramadhan-bebas-hukuman-mati-hakim-vonis-5-tahun/)
RASIO.CO, Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut pemulihan kesehatan Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus, akibat penyiraman air keras diperkirakan memakan waktu hingga dua tahun.
Komisioner Komnas HAM, Saurlin P. Siagian, mengatakan fokus penanganan intensif akan dilakukan dalam enam bulan awal, sementara proses operasi dan pemulihan luka bakar berlangsung lebih panjang.
“Fokus pemulihan akan dilakukan dalam 6 bulan ini. Namun operasi dan pemulihan secara keseluruhan diperkirakan berlangsung antara 6 bulan hingga 2 tahun ke depan untuk pemulihan luka bakarnya,” ujarnya usai meminta keterangan dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Kamis (26/3).
Ia menambahkan, seluruh biaya pengobatan Andrie Yunus ditanggung oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Komisioner Komnas HAM lainnya, Pramono Ubaid Tanthowi, menyampaikan pihaknya telah bertemu dengan pihak rumah sakit dan tim dokter guna memperoleh informasi lengkap terkait kondisi korban.
“Kami meminta keterangan serta informasi terkait kondisi Saudara AY sejak awal masuk rumah sakit hingga penanganan terakhir. Kami ingin mengetahui langkah-langkah yang telah diambil tim dokter serta rencana penanganan ke depan,” jelasnya.
Selain itu, Komnas HAM juga mendalami dampak cairan air keras terhadap korban, baik dari sisi fisik maupun psikis, termasuk efek jangka pendek dan panjang.
Diketahui, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras oleh dua orang tak dikenal di Jalan Salemba I, Jakarta Pusat, Kamis (12/3) malam. Insiden terjadi usai ia menghadiri kegiatan diskusi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Polda Metro Jaya menduga lebih dari empat orang terlibat dalam serangan tersebut. Sementara itu, Mabes TNI mengklaim telah menahan empat prajurit yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut.
RASIO.CO, Batam – Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam tengah melakukan pendalaman terkait dugaan pungutan liar (pungli) terhadap wisatawan asing di Pelabuhan Internasional Batam Centre yang belakangan menjadi sorotan.
Pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi. Pihak Imigrasi Batam juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami wisatawan.
Kepala Kantor Imigrasi Batam, Hajar Aswad, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir pelanggaran yang dilakukan petugas.
“Kami mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Saat ini Direktorat Kepatuhan Internal tengah melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap laporan tersebut,” ujar Hajar, Kamis (26/3/2026).
Ia memastikan, apabila terbukti ada pelanggaran, oknum yang terlibat akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.
“Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran oleh petugas imigrasi, maka terhadap oknum yang terlibat akan ditindaklanjuti secara tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegasnya.
Hajar menambahkan, pihaknya berkomitmen menjaga integritas pelayanan serta memastikan proses keimigrasian berjalan profesional dan akuntabel.
“Imigrasi Batam berkomitmen untuk tidak mentolerir segala bentuk pungutan liar, dan akan menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran secara profesional dan objektif,” katanya.
Imigrasi Batam juga mengimbau masyarakat dan wisatawan yang memiliki informasi terkait dugaan pelanggaran agar melapor melalui kanal resmi, seperti email pengaduankanimbatam@gmail.com, WhatsApp 08117002019, atau akun Instagram @imigrasibatam.
Sebelumnya, sejumlah wisatawan asing melaporkan dugaan pungli dengan berbagai modus di Pelabuhan Batam Centre. Mereka mengaku diminta membayar denda hingga S$100 dengan alasan seperti berpindah antrean, bahkan diancam deportasi terkait persoalan visa.
Tak hanya itu, beberapa wisatawan juga mengaku sempat dibawa ke ruangan tertutup, mengalami intimidasi, hingga ponsel disita. Dalam sejumlah kasus, korban diminta membayar hingga S$250 atau sekitar Rp2,9 juta agar dapat masuk ke Batam.
Kasus ini telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masih menunggu tindak lanjut dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Dugaan praktik pungli tersebut dinilai berpotensi merusak citra pariwisata Batam yang tengah berupaya bangkit menarik wisatawan mancanegara.
RASIO.CO, Lingga – Satuan Samapta Polres Lingga mengintensifkan patroli di sejumlah titik rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Dabo Singkep, Kamis (26/3).
Patroli dilakukan sebagai langkah antisipasi di tengah meningkatnya suhu cuaca, dengan menyasar lokasi seperti Jalan Batu Runcing, Jalan Air Panas, dan Jalan Kebun Sirih. Selain pemantauan, petugas juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Kapolres Lingga AKBP P.M. Nababan melalui Kasat Samapta IPTU Arfen menegaskan, patroli ini merupakan upaya pengawasan sekaligus edukasi kepada masyarakat.
“Patroli ini tidak hanya sebagai bentuk pengawasan, tetapi juga upaya edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga lingkungan. Kami mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dalam bentuk apa pun,” ujarnya.
Polres Lingga juga mengajak masyarakat aktif melapor jika menemukan titik api melalui Call Center 110. Patroli rutin akan terus ditingkatkan guna menekan potensi karhutla.
